Berita

Menteri Budi Resmikan Layanan Eksekutif RSAB Harapan Kita

Published

2 months ago

12 September, 2024

Menkes RI Budi Gunadi Sadikin meresmikan Layanan Eksekutif RSAB Harapan Kita (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin meresmikan Layanan Eksekutif Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi sektor kesehatan melalui Transformasi Sistem Kesehatan. Peresmian gedung layanan eksekutif tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (12/9/2024).

Dalam sambutannya, Menkes Budi menyampaikan perbedaan antara rumah sakit (RS) milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan RS swasta, terutama dalam hal anggaran dan keuntungan.

Menkes Budi menjelaskan, pada rumah sakit milik Kemenkes atau pemerintah, anggaran serta keuntungan yang didapatkan akan dikembalikan ke rumah sakit sebagai investasi untuk membangun kembali fasilitas rumah sakit.

“Teman-teman mesti menghasilkan uang buat rumah sakitnya. Nomor satu, supaya bisa diinvestasikan jadi gedung yang lebih bagus. Nomor dua, supaya bisa beli alat-alat yang canggih. Nomor tiga yang paling penting, supaya dokternya digajinya, dapatnya enggak kalah sama kalau dia kerja di Pondok Indah. Itu intinya,” kata Menkes.

Menkes Budi melanjutkan, masalah keuangan rumah sakit sangat penting tidak hanya untuk peningkatan fasilitas rumah sakit dan peningkatan kualitas dokter, tetapi juga dapat membantu subsidi pasien BPJS yang kurang mampu.

“Keuangan itu penting, soalnya bisa beli gedung dan alat, gaji dokter bisa tinggi sama dengan swasta, dan yang ketiga, kita bisa dapat pahala karena uangnya dipakai buat prosubsidi pasien-pasien BPJS dan itu bisa meningkatkan skill dokternya juga,” lanjut Menkes Budi.

Lebih lanjut, Menkes Budi menekankan, RSAB Harapan Kita juga dikenal dengan program bayi tabung. Program ini merupakan upaya Kemenkes melalui RSAB untuk membantu pasangan yang telah menikah, tetapi belum memiliki anak selama bertahun-tahun.

Menkes Budi menyatakan, peresmian layanan eksekutif RSAB ini didasarkan pada kemampuan dan fasilitas alat-alat tes yang sangat lengkap dan mampu memberikan hasil yang sangat baik.

“Ketemu tuh contohnya, seperti ini yang tadi nggak bisa punya anak selama 5 tahun. pas datang ke RSAB dapat anak langsung 3,” ungkapnya.

Pengembangan layanan eksekutif RSAB dilakukan sebagai upaya dalam pemerataan akses layanan ibu dan anak yang berkualitas bagi masyarakat dan sebagai layanan rujukan nasional. Selain itu, RSAB Harapan Kita berupaya untuk memenuhi ketersediaan alat yang canggih dan lebih berkualitas untuk diagnostik dan terapi, khususnya pada penyakit ibu dan anak.

Dalam sambutannya, Direktur Utama (Dirut) RSAB Ockti Palupi Rahayuningtyas menjelaskan, untuk mewujudkan inovasi pelayanan kesehatan, RSAB Harapan Kita mengembangkan pelayanan. Pengembangan layanan ini meliputi Layanan Non-JKN dan Layanan Unggulan, seperti Klinik Edelweiss (Klinik Eksekutif), Klinik Amarylis (Klinik Sehat Eksekutif), Klinik Melati (Klinik Fertilitas), dan Klinik Utama Harapan Kita di Bintaro.

“Pengembangan layanan eksekutif dan pembentukan Klinik Utama Harapan Kita di Bintaro ini merupakan upaya RSAB dalam menangkap peluang untuk pelanggan sakit maupun sehat yang membutuhkan poliklinik eksekutif yang menyediakan fasilitas bagi pelanggan yang ingin mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan rawat jalan dengan menerapkan layanan one stop service,” kata Dirut RSAB Ockti Palupi.

Lebih lanjut, Dirut menjelaskan, sebagai pusat kesehatan ibu dan anak nasional, RSAB Harapan Kita memiliki program prioritas yang meliputi perbaikan pengalaman pasien, peningkatan kualitas pelayanan, serta peningkatan tata kelola rumah sakit.

“Perbaikan pengalaman pasien ini meliputi program perbaikan fasilitas pendukung, peningkatan kualitas pemberi layanan meliputi penanganan keluhan pasien, remunerasi berkeadilan, serta peningkatan tata kelola meliputi layanan non-JKN dan layanan unggulan,” lanjut Ockti Palupi.

Fatma, seorang ibu dari pasien RSAB yang berusia tujuh bulan bernama Rara, mengungkapkan bahwa ia sering datang ke RSAB untuk imunisasi dan pemeriksaan kesehatan anaknya. Fatma mengakui bahwa pelayanan di RSAB sudah sangat baik karena fasilitas yang memadai.

“Saya suka dengan pelayanan di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Saya sering imunisasi anak saya di sini, dan juga waktu sakit flu saya periksanya juga ke sini karena pelayanannya juga cepat, alat-alatnya juga canggih dan dokternya juga oke,” kata Fatma.

Adapun, sasaran dari klinik eksekutif yang diresmikan antara lain, yakni Klinik Edelweiss untuk pasien non-JKN yang membutuhkan layanan eksekutif dan nyaman, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Klinik Amarylis untuk pelanggan sehat, baik masyarakat umum maupun kerja sama perusahaan, yang membutuhkan layanan Medical Check-Up (MCU) lengkap, MCU Premarital, layanan vaksinasi, layanan estetika, serta layanan kesehatan ibu dan anak lainnya.

Klinik Melati untuk pasangan suami istri yang mengalami infertilitas, wanita usia subur yang ingin melakukan penyimpanan telur dengan alasan tertentu, pemeriksaan PGTA dan PGTM, yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Klinik Utama Harapan Kita Bintaro untuk pasien RSAB yang berdomisili di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

20 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

21 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

1 day ago

22 November, 2024

goindonesia1

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin