Connect with us

Berita

Mensesneg Resmikan Revitalisasi Kelistrikan PLN di Istana Kepresidenan Jakarta Setelah 63 Tahun Sejak Zaman Bung Karno

Published

on

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno meresmikan hasil revitalisasi kelistrikan di Istana Kepresidenan Jakarta yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) (Foto : @web.pln.co.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno meresmikan hasil revitalisasi kelistrikan di Istana Kepresidenan Jakarta yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), Selasa (1/8). Revitalisasi ini menjadi sejarah baru karena dilakukan untuk pertama kalinya secara signifikan sejak renovasi terakhir pada zaman Pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1960.

PLN melakukan penguatan sistem kelistrikan dan menata ulang infrastruktur kelistrikan Istana dengan menerapkan teknologi paling modern. Peresmian ini juga dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Setya Utama, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Kemensetneg, Rika Kiswardani, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tedi Bharata, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, serta jajaran Komisaris dan Direksi PLN.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyampaikan apresiasinya kepada PLN yang telah berhasil merevitalisasi infrastruktur kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta dengan menggunakan teknologi paling mutakhir yang lebih andal, stabil, dan ramah lingkungan.

“Presiden mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian, terutama keluarga besar PLN dan BUMN yang telah merevitalisasi infrastruktur kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta,” kata Pratikno.

Pratikno melanjutkan, upaya revitalisasi ini menjadi hal penting karena menyangkut reputasi Indonesia di mata Internasional. Selain itu, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta juga merupakan objek vital tempat penyimpanan berbagai dokumen penting, begitu juga dengan karya seni yang sangat berharga.

“Ini bukan masalah listrik saja, tapi banyak hal, termasuk reputasi Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, infrastruktur listriknya dipendam ke bawah tanah, jadi lebih aman untuk kelistrikannya, dan keindahan arsitektur bangunannya tidak terganggu,” ungkap Pratikno.

Pratikno menambahkan, keberhasilan revitalisasi kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta ini akan dikembangkan pada sistem kelistrikan tempat-tempat vital, termasuk nantinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Jadi ini adalah sebuah prototipe dari infrastruktur kelistrikan yang akan kita duplikasi untuk IKN dan infrastruktur utama di Indonesia,” tandas Pratikno.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebelumnya sistem kelistrikan Istana ringkih, tersebar, tidak aman, dan masih dioperasikan secara manual, sehingga rentan mengalami gangguan. Selain itu, sistem kelistrikannya juga belum dilengkapi dengan sistem cadangan yang cukup, hanya mampu mem- backup 30% dari total kebutuhan listrik seluruh kompleks Istana.

“Padahal Istana Kepresidenan Jakarta ini menjadi lokasi sangat vital bagi bangsa Indonesia. Istana ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan menjadi wajah Indonesia di mata dunia, untuk itu kami revitalisasi sistem kelistrikannya agar semakin andal,” ujar Darmawan.

Dirinya menambahkan, proses revitalisasi sistem kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta dimulai sejak September 2022. Kini, PLN memberikan sistem pasokan berlapis ke Istana Kepresidenan Jakarta. PLN menyiapkan 4 jalur dengan trafo ‘green‘ tanpa minyak yang dilengkapi sistem automatic changing supply. Tak hanya itu, PLN juga menyiagakan Uninterruptible Power Supply (UPS) anti kedip yang mampu menopang kebutuhan listrik Istana hingga 100%. PLN juga menyiagakan genset dengan teknologi terbaru yang senyap sehingga seluruh kebutuhan listrik di Istana Kepresidenan Jakarta dapat dipenuhi.

PLN mengubah sistem kontrol kelistrikan yang semula terpencar menjadi satu sistem kontrol yang terkonsolidasi di bawah tanah. Hal ini untuk memitigasi gangguan dan kecepatan penanganan jika ada kendala.

Tidak hanya merevitalisasi sistem kelistrikan, PLN juga menata ulang infrastruktur kelistrikan Istana yang dulu kumuh dan berusia tua.

“Dengan pendekatan state of the art of technology, infrastruktur kelistrikan Istana ditata ulang. Disentralkan pada satu bangunan bawah tanah dan dikelilingi dengan taman yang asri, sehingga bukan hanya aman, kokoh, stabil, tapi juga nyaman dan indah dipandang,” ujar Darmawan.

PLN juga memodernisasi teknologi kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta dari yang sebelumnya manual dan penuh intervensi manusia diubah menjadi teknologi smart system berbasis artificial intelligence yang serba otomatis.

“Kami menyiapkan early warning monitoring system, di mana jika ada kendala maka sistem akan langsung melakukan backup supply secara mandiri, tanpa intervensi manusia, dan tanpa kedip. Kini, sistem kelistrikan di Istana Kepresidenan Jakarta menjadi sistem yang paling aman, canggih dan andal di seluruh tanah air,” pungkas Darmawan. (***)

*@web.pln.co.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tiga Kepala KUA di Takalar Sulsel Kembalikan Uang Gratifikasi

Published

on

Tiga Kepala KUA dibTakalar kembalikan gratifikasi (Foto : @kemenag.go.id)

Takalar, goindonesia.co – Kasubdit Bina Kepenghuluan Kementerian Agama, M. Afief Mundzir, mengapresiasi langkah tiga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mengembalikan uang gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Agama Takalar.

Afief mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme. “Apa yang dilakukan para Kepala KUA di Takalar menjadi teladan yang menunjukkan komitmen ASN terhadap integritas dan profesionalisme,” ujar Afief di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Afief, praktik pemberian uang kepada penghulu atau kepala KUA kerap disampaikan sebagai ungkapan “terima kasih” atau “uang transport.” Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. “Pengembalian uang tersebut adalah langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi pengingat bahwa tugas pelayanan publik tidak boleh dikompromikan dengan imbalan,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga Kepala KUA di Takalar mengembalikan uang gratifikasi yang diterima saat menjalankan tugas. Uang tersebut diserahkan kepada UPG Kementerian Agama Takalar setelah upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di halaman Kantor Kementerian Agama Takalar, Senin (25/11/2024).

Kepala KUA Polongbangkeng Utara, Murdani Sandja, dan Kepala KUA Pattallassang, Muhammad Thahir, mengembalikan uang pemberian dari keluarga pengantin usai melaksanakan akad nikah. Hal serupa dilakukan Kepala KUA Galesong Selatan, Husain Sarujin.

Murdani dan Thahir menjelaskan, awalnya mereka menolak uang tersebut. Namun, karena adanya desakan dari keluarga pengantin yang menyebutnya sebagai “uang transport,” mereka terpaksa menerimanya untuk menghindari potensi kegaduhan di lokasi.

Afief menambahkan, tindakan Kepala KUA di Takalar merupakan bukti nyata komitmen menjaga integritas dalam pelayanan. “Kami mendorong langkah seperti ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menegaskan, KUA harus menjadi representasi negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memberi layanan yang bersih dan profesional. “Kepercayaan publik adalah target utama kinerja Kementerian Agama. Jika profesionalitas layanan keagamaan dilakukan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia akan meningkat,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo: Guru Adalah Pilar Pembangunan Bangsa

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Presiden menekankan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan Indonesia.

“Bagi saya, guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil,” ujar Presiden di hadapan ribuan guru yang hadir.

Presiden Prabowo turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang murid. Meskipun pernah menjadi murid yang bandel, namun ia tetap dibimbing dengan sabar oleh para gurunya.

“Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu, tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Indonesia,” ungkapnya sambil tersenyum.

Presiden Prabowo menekankan peran guru sebagai pelopor pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari peran guru, seperti Ki Hajar Dewantara hingga Panglima TNI pertama yang juga seorang guru.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian mereka. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

“Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus,” ucap Presiden Prabowo dengan suara bergetar penuh haru.

Presiden pun optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan pendidikan sebagai pondasinya. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas.

“Saya memberi peringatan korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan, berhenti, berhenti, berhenti,” tegas Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Terkait Kapasitas SDM Bidang Hukum

Published

on

Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perlunya peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum terhadap seluruh jajaran Kemenhub. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan selama ini kerja sama antara Kemenhub dan Kejaksaan Agung telah terjalin dengan baik.

Menhub Dudy menegaskan kesadaran hukum dan tata kelola tidak hanya terletak pada para jajaran pemimpin di Kementerian Perhubungan, namun di semua lini yang ada. Apalagi, kata Menhub, tantangan permasalahan hukum ke depan tentunya lebih berat.

“Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan,” kata Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11).

Dengan demikian, jelas Menhub, langkah ini dapat menumbuhkan maupun meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh insan di Kementerian Perhubungan, dalam menjalankan keseluruhan proses kerja yang dilakukan dan menjaga amanah rakyat.

“Selain itu, besar harapan kami, legal assistance yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung RI tidak hanya terbatas pada pendampingan di tahap pelaksanaan suatu proyek, namun pendampingan Kejaksaan Agung RI dapat dilakukan sedini mungkin, sejak proses perencanaan, pengadaan/pelelangan, kontruksi, serta selesainya suatu proyek,” kata Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan selalu membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan dari Kejaksaan Agung RI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan. Menurut Menhub, pendampingan dari Kejaksaan Agung merupakan langkah preventif untuk mendorong perubahan orientasi, bahwa pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Turut hadir dalam pertemuan ini, para pejabat utama Kejagung serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending