Kementerian Keuangan (Foto : @www.kemenkeu.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa seluruh perencanaan iklim masa depan harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan. Menurutnya, memastikan transisi yang adil dan terjangkau juga selaras dengan G20 Transition Finance Framework.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Working Dinner G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Washington D.C., Amerika Serikat, pada Rabu (17/04/) waktu setempat.
“Berbicara mengenai transisi menuju ekonomi rendah karbon, ada satu hal yang begitu melekat. Investasi yang dibutuhkan sangatlah besar. Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya sebesar kurang lebih $400 Miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut,” ujarnya.
Ia menyebut, Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform hadir sebagai blended finance framework untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.
“Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 megawatt, akan membutuhkan biaya kurang lebih $1,3 Miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun kedepan. Namun, proses ini dapat menyelamatkan 28.5 juta ton CO2e,” jelas Menkeu.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengungkapkan, kredit karbon juga menjadi hal yang harus segera disiapkan. Utamanya mengenai selera investasi sektor swasta akan instrumen ini. Menurutnya, peranan Multilateral Development Bank (MDB) seperti World Bank, ADB, dan AIIB dalam mengoreksi persepsi risiko dan manajemen sangatlah kritikal.
“Tanpa peranan mereka, kita hanya akan bergantung pada pembiayaan publik, baik pada skala nasional maupun global —dan tidak menarik pembiayaan dari sektor swasta sama sekali,” tandasnya.
Sebagai co-chair Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA), Menkeu bersama Steven van Weyenberg, Menteri Keuangan Belanda, menyambut baik segala upaya kolaborasi terkait transisi dan solusi permasalahan iklim.
“Termasuk dalam Task Force for the Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA),” pungkas Menkeu. (***)
*Kementerian Keuangan Republik Indonesia
