Pertemuan Ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio De Janeiro, Brazil (Foto : @www.kemenkeu.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio De Janeiro, Brazil pada 25-26 Juli 2024. Pada pertemuan tersebut, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini. Isu-isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut utamanya yakni ekonomi global, sektor keuangan dan inklusi keuangan, perpajakan internasional, pembiayaan iklim dan pembangunan berkelanjutan, serta arus modal, utang global, dan reformasi Lembaga Keuangan Multilateral (MDBs).
Dalam rangkaian agenda utama pertemuan ketiga G20 FMCBG Brazil yang membahas ekonomi global dan tantangan terkini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, fluktuasi kebijakan moneter, dan pemilu global telah meningkatkan volatilitas pasar dan memperlambat investasi. Meskipun demikian, Indonesia menunjukkan capaian dalam ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan PDB mencapai 5,1% pada kuartal pertama 2024 dan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2,5% pada bulan Juni 2024.
Pada sesi ini, diskusi difokuskan juga pada pengaruh risiko ekonomi jangka menengah pada ekonomi global, dampak fluktuasi nilai tukar dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta strategi kebijakan makroekonomi yang diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama ekonomi untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan.
Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia akan memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional dan menutup kesenjangan pembiayaan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Disamping itu, Indonesia juga menyambut baik diskusi tentang penerapan utang untuk iklim (debt-for-climate swap) guna membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai USD35 juta pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menekankan pentingnya kerja sama global untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan iklim yang semakin kompleks. Diperlukan strategi terintegrasi untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tepat waktu dan berdampak. “Tantangan terbesar kita adalah penggunaan energi dan lahan hutan yang paling mahal dalam pembiayaan. Kita perlu terus membangun proyek-proyek energi, namun dengan emisi karbon yang lebih rendah,” tegas Menkeu Sri Mulyani.
Pada sesi perpajakan internasional, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya mencapai kesepakatan pada Pilar Satu untuk meningkatkan keadilan pajak bagi negara-negara pasar. Gagalnya pencapaian kesepakatan multilateral dapat menyebabkan tindakan unilateral yang berpotensi mengakibatkan pajak berganda dan merugikan ekonomi global. “Perlunya kebijakan pajak progresif yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, serta pentingnya kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas untuk mengatasi perencanaan pajak agresif oleh individu-individu berpenghasilan tinggi”, jelas Menkeu.
Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi MDBs, FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Frameowerk/CAF) yang lebih besar, baik, dan efektif. Menkeu Sri Mulyani Indrawati sangat mendorong dan mendukung koordinasi dan integrasi kebijakan dan proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan. MDBs juga harus meningkatkan representasi negara-negara berkembang termasuk dalam hal keterwakilan staf yang akan berperan penting untuk implementasi proyek yang lebih efektif dan memberikan wawasan tentang konteks dan budaya lokal.
Di sela-sela pertemuan utama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga berkesempatan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah Menkeu negara anggota G20. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan isu-isu strategis dan kerja sama multilateral yang krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global termasuk pembahasan mengenai pembaruan dan rencana capaian dari Task Force Gabungan Keuangan dan Kesehatan (JFHTF) kaitannya dengan Dana Pandemi. Selain dengan sejumlah Menkeu negara G20, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga bertemu dengan Direktur Pelaksana IMF yang mendiskusikan perkembangan terbaru dalam ekonomi global dan reformasi MDBs.
Sebelum agenda pertemuan utama G20 FMCBG ketiga, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pandemic Fund High Level Event untuk membahas investasi dalam kesiapsiagaan dan respons pandemi di masa depan. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan 3 hal penting yaitu: Pertama, Pandemic Fund harus mendanai selain aspek kesiapan, juga kemampuan merespons pengendalian wabah dengan cepat sehingga meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Kedua, Pandemic Fund harus mampu menarik pembiayaan alternatif melalui proyek kerja sama dengan Multilateral Development Bank (MDB), sektor swasta, filantropi dan dana masing-masing negara. Ketiga, negara maju dapat mendukung Pandemic Fund melalui Debt-for-Health Swaps untuk meringankan beban negara miskin yang memiliki beban utang tinggi. Dalam acara tersebut hadir juga para narasumber yang menyampaikan presentasi terkait Rencana Investasi Dana Pandemi dan diskusi panel yang melibatkan berbagai pemimpin global, seperti Axel van Trotsenburg, World Bank Senior Managing Director dan Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga hadir sebagai panelis pada COP28-G20 Brazil Finance Track Event, bersama dengan para stakeholders utama di bidang pembiayaan iklim, dengan tema mewujudkan pembiayaan berkelanjutan yang semakin available, accessible, dan affordable. Dalam diskusi panel tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi peran penting bauran kebijakan fiskal dan makroekonomi yang tepat agar dapat menarik pendanaan secara terjangkau untuk membiayai Transisi Ekonomi dalam Climate Action. Sebagai Ketua bersama (Co-chair) Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga mendorong penguatan fungsi Kemenkeu dalam mendukung implementasi target Nationally Determined Contribution (NDC) dengan peran kebijakan yang tepat khususnya di era tingginya tingkat suku bunga global. Disampaikan juga bahwa komitmen terhadap tingkat emisi dan strategi pendanaan iklim harus selaras dengan kerangka kerja Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Hadir pula dalam kesempatan ini Menkeu Brazil, Menteri Lingkungan Hidup Brazil, serta Menkeu UAE.
Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brazil menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan negara-negara G20 dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan menjadi bagian penting untuk mengawal isu yang relevan dengan prioritas nasional ke depan. Melalui strategi pembiayaan inovatif, reformasi MDB, dan kerja sama internasional yang kuat, Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. (***)
*Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan
