Connect with us

Berita

Menkeu Dorong Kerja Sama Global Atasi Tantangan Ekonomi dan Iklim pada Pertemuan Ketiga G20 FMCBG Brazil

Published

on

Pertemuan Ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio De Janeiro, Brazil (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co –  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  menghadiri  pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio De Janeiro, Brazil pada 25-26 Juli 2024. Pada pertemuan tersebut, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini. Isu-isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut utamanya yakni ekonomi global, sektor keuangan dan inklusi keuangan, perpajakan internasional, pembiayaan iklim dan pembangunan berkelanjutan, serta arus modal, utang global, dan reformasi Lembaga Keuangan Multilateral (MDBs).

Dalam rangkaian agenda utama pertemuan ketiga G20 FMCBG Brazil yang membahas ekonomi global dan tantangan terkini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, fluktuasi kebijakan moneter, dan pemilu global telah meningkatkan volatilitas pasar dan memperlambat investasi. Meskipun demikian, Indonesia menunjukkan capaian dalam ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan PDB mencapai 5,1% pada kuartal pertama 2024 dan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2,5% pada bulan Juni 2024.

Pada sesi ini, diskusi difokuskan juga pada pengaruh risiko ekonomi jangka menengah pada ekonomi global, dampak fluktuasi nilai tukar dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta strategi kebijakan makroekonomi yang diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama ekonomi untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan.

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia akan memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional dan menutup kesenjangan pembiayaan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Disamping itu, Indonesia juga menyambut baik diskusi tentang penerapan utang untuk iklim (debt-for-climate swap) guna membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai USD35 juta pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menekankan pentingnya kerja sama global untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan iklim yang semakin kompleks. Diperlukan strategi terintegrasi untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan  pembangunan  berkelanjutan (SDGs) tepat waktu dan berdampak. “Tantangan terbesar kita adalah penggunaan energi dan lahan hutan yang paling mahal dalam pembiayaan. Kita perlu terus membangun proyek-proyek energi, namun dengan emisi karbon yang lebih rendah,”  tegas Menkeu Sri Mulyani.

Pada sesi perpajakan internasional, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya mencapai kesepakatan pada Pilar Satu untuk meningkatkan keadilan pajak bagi negara-negara pasar. Gagalnya pencapaian kesepakatan multilateral dapat menyebabkan tindakan unilateral yang berpotensi mengakibatkan pajak berganda dan merugikan ekonomi global. “Perlunya kebijakan pajak progresif yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, serta pentingnya kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas untuk mengatasi perencanaan pajak agresif oleh individu-individu berpenghasilan tinggi”, jelas Menkeu.

Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi MDBs, FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Frameowerk/CAF) yang lebih besar, baik, dan efektif. Menkeu Sri Mulyani Indrawati sangat mendorong dan mendukung koordinasi dan integrasi kebijakan dan proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan. MDBs juga harus meningkatkan representasi negara-negara berkembang  termasuk dalam hal keterwakilan staf yang akan berperan penting untuk implementasi proyek yang lebih efektif dan memberikan wawasan tentang konteks dan budaya lokal.

Di sela-sela pertemuan utama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga berkesempatan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah Menkeu negara anggota G20. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan isu-isu strategis dan kerja sama multilateral yang krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global termasuk pembahasan mengenai pembaruan dan rencana capaian dari Task Force Gabungan Keuangan dan Kesehatan (JFHTF) kaitannya dengan Dana Pandemi. Selain dengan sejumlah Menkeu negara G20, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga bertemu dengan Direktur Pelaksana IMF yang mendiskusikan perkembangan terbaru dalam ekonomi global dan reformasi MDBs.

Sebelum agenda pertemuan utama G20 FMCBG ketiga, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pandemic Fund High Level Event untuk membahas investasi dalam kesiapsiagaan dan respons pandemi di masa depan. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan 3 hal penting yaitu: Pertama, Pandemic Fund harus mendanai selain aspek kesiapan, juga kemampuan merespons pengendalian wabah dengan cepat sehingga meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Kedua, Pandemic Fund harus mampu menarik pembiayaan alternatif melalui proyek kerja sama dengan Multilateral Development Bank (MDB), sektor swasta, filantropi dan dana masing-masing negara. Ketiga, negara maju dapat mendukung Pandemic Fund melalui Debt-for-Health Swaps untuk meringankan beban negara miskin yang memiliki beban utang tinggi. Dalam acara tersebut hadir juga para narasumber yang menyampaikan presentasi terkait Rencana Investasi Dana Pandemi dan diskusi panel yang melibatkan berbagai pemimpin global, seperti Axel van Trotsenburg, World Bank Senior Managing Director dan Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga hadir sebagai panelis pada COP28-G20 Brazil Finance Track Event, bersama dengan para stakeholders utama di bidang pembiayaan iklim, dengan tema mewujudkan pembiayaan berkelanjutan yang semakin available, accessible, dan affordable. Dalam diskusi panel tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi peran penting bauran kebijakan fiskal dan makroekonomi yang tepat agar dapat menarik pendanaan secara terjangkau untuk membiayai Transisi Ekonomi dalam Climate Action. Sebagai Ketua bersama (Co-chair) Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga mendorong penguatan fungsi Kemenkeu dalam mendukung implementasi target Nationally Determined Contribution (NDC) dengan peran kebijakan yang tepat khususnya di era tingginya tingkat suku bunga global. Disampaikan juga bahwa komitmen terhadap tingkat emisi dan strategi pendanaan iklim harus selaras dengan kerangka kerja Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Hadir pula dalam kesempatan ini Menkeu Brazil, Menteri Lingkungan Hidup Brazil, serta Menkeu UAE.

Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Brazil menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan negara-negara G20 dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan menjadi bagian penting untuk mengawal isu yang relevan dengan prioritas nasional ke depan. Melalui strategi pembiayaan inovatif, reformasi MDB, dan kerja sama internasional yang kuat, Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. (***)

*Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menpar Undang Investor UEA Perbanyak Investasi di Sektor Pariwisata RI

Published

on

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Abu Dhabi, goindonesia.co – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Uni Emirat Arab (UEA) dan mengundang investor dari negara itu untuk memperbanyak investasi di sektor pariwisata Indonesia yang semakin prospektif.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab, Sabtu (23/11/2024).

Dalam kunjungan kerjanya ini, Menpar Widiyanti melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri. Ia juga bertemu dengan Nirvana Travel & Tourism, Haliburg Group, dan Etihad Airways di Abu Dhabi, UEA, Sabtu (23/11/2024). 

Pada kesempatan itu, Menpar mempromosikan sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh wisatawan UEA dan mengajak investor-investor di UEA untuk dapat menanamkan lebih banyak investasinya di sektor pariwisata Indonesia yang semakin kondusif dan prospektif.

“Dalam kunjungan kerja ke Abu Dhabi, UEA, saya menyaksikan langsung potensi besar wisatawan dari UEA ke Indonesia. Pada tahun 2023, realisasi investasi sektor pariwisata dari UEA ke Indonesia naik cukup signifikan,” kata Menpar Widiyanti. 

Dalam pertemuannya dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri, Menpar Widiyanti membahas berbagai peluang dan upaya dalam memperkuat kerja sama di sektor pariwisata, termasuk promosi destinasi dan investasi yang strategis. 

“Saya optimistis dengan kolaborasi ini akan semakin memperkuat kerja sama di bidang pariwisata bagi Indonesia dan UEA di masa depan,” kata Menpar Widiyanti. 

Dalam pertemuannya dengan Nirvana Travel & Tourism, dan juga Haliburg Group, Menpar menyampaikan bahwa telah terjadi lonjakan pada angka investasi UEA tahun 2023 di Indonesia. 

Angka ini hampir 6 kali lipat dari tahun 2022 yang sebesar 3,4 juta dolar AS dengan sektor bisnis teratas adalah restoran, kegiatan biro perjalanan, dan hotel berbintang. Untuk realisasi tahun 2024, telah tercatat sebesar 1,8 juta dolar AS dengan profil dan cakupan yang sama. 

“Ini berarti bahwa dalam tiga tahun terakhir, investasi UEA mencapai 5,66 juta dolar AS. Memberikan peluang lebih lanjut bagi para investor di UEA untuk memperluas portofolio mereka,” kata Menpar Widiyanti. 

Menpar Widiyanti mengungkapkan bahwa pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan penopang ekonomi Indonesia juga merupakan kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional di tahun 2023. 

Oleh karena itu, Menpar mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. 

“Lima DPSP ini merupakan lokasi ikonik yang mewakili hal terbaik yang ditawarkan negara kita dan menjadi prioritas untuk pengembangan lebih lanjut. Dari pengembangan infrastruktur hingga penyelenggaraan event dan promosi yang lebih gencar, area-area ini dipersiapkan untuk pengembangan di bidang pariwisata, perhotelan, dan industri pendukung. Setiap destinasi merupakan perpaduan unik antara budaya, keindahan alam, dan potensi yang belum dimanfaatkan, yang menawarkan peluang yang tak tertandingi untuk menciptakan pengalaman kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menpar. 

Sedangkan sepuluh KEK pariwisata yakni Morotai, Kura-Kura, Sanur, Singhasari, Tanjung Lesung, Lido, Tanjung Kelayang, Nongsa, Likupang dan Mandalika.

“Semua inisiatif ini merupakan cerminan negara yang tidak hanya terbuka untuk bisnis, tetapi juga siap bermitra dengan investor untuk membangun masa depan yang sejahtera,” kata Menpar. 

Indonesia pun telah membuat langkah luar biasa dalam menciptakan iklim investasi kelas dunia. Indonesia memperoleh peringkat kredit BBB+, sehingga ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Pemerintah juga telah mendukung investasi melalui berbagai kebijakan dan peraturan, salah satunya Pendekatan Berbasis Risiko dan sistem Pengajuan Tunggal Daring (OSS). 

Lebih lanjut, dalam pertemuannya dengan Etihad Airways Menpar Widiyanti juga membahas potensi kerja sama sektor pariwisata terutama dalam kegiatan promosi seperti penyelenggaraan perjalanan bagi agen perjalanan/operator tur ke Indonesia.

Misalnya dengan mengundang Key Opinion Leaders (KOL) atau operator tur ternama ke Indonesia, di mana Etihad akan menanggung tiket internasional dan Kementerian pariwisata dapat mendukung akomodasi, transportasi, makanan saat di Indonesia. 

“Ke depan, saya juga berharap agar Etihad Airways dan Kementerian Pariwisata dapat menjalin Nota Kesepahaman Bersama (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan pariwisata Indonesia,” kata Menpar Widiyanti. 

Pada kunjungan kerja di Abu Dhabi, UEA, Menpar Widiyanti juga meninjau Rempah Indonesian Restaurant yang merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia.

Turut mendampingi Menpar Widiyanti, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani Mustafa.  (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Kemenag Berangkatkan 20 Santri International Fellowship ke Inggris

Published

on

Santri peserta international fellowship ke Inggris (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama hari ini, Sabtu (23/11/2024) melepas keberangkatan 20 Awardee Non Degree Santri International Fellowship di salah satu hotel sekitar Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta. Mereka akan memperkuat interfaith (hubungan antar umat beragama) ke Coventry University, Inggris.

Keberangkatan 20 Awardee ini dilepas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Basnang Said. Hadir, Ketua PMO DAP Mahrus El Mawa, tim DAP dan 20 Santri dari berbagai penjuru nusantara yang terpilih untuk mengikuti program ini.

Sebanyak 20 santri ini berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Mereka dipilih melalui proses seleksi administrasi dan wawancara, termasuk tes kemampuan membaca kitab kuning, bahasa Inggris hingga pemahaman tentang moderasi beragama.

Santri International Fellowship (SIF) ini akan dilaksanakan selama tiga pekan yang bertempat di dua kota yaitu Coventry dan London, dari 24 November hingga 15 Desember 2024. Prof. Mike Hardy (Coventry University) dan Prof. Phil Champain (Director of Faith and Belief Forum) Inggris menegaskan bahwa berbagai kegiatan ini dimulai dari kegiatan kelas, visit, presentasi hingga kajian dengan tiga pertanyaan utama yaitu what is interfaith?, who does it? dan Why is it needed?

“Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP Kementerian Keuangan RI dari Dana Abadi Pesantren, sesuai amanat UU Pesantren No. 18 tahun 2019,” terang Basnang Said di Jakarta.

Menurut Basnang Said, 20 santri ini merupakan ‘ambassador’ setiap masing-masing pesantren dan Indonesia. Sehingga, mereka harus mengingat tujuan awal belajar, memperkuat pemahaman dan mampu menebarkan secara kolektif ilmu yang didapatkan di Inggris.

“Kami harap mereka dapat menginspirasi semua santri di masing-masing pesantren untuk terus kompetitif dan memiliki daya juang yang tinggi,” pesannya.

Basnang mengimbau emua santri untuk senantiasa menjaga diri, mengharumkan almamater dan menjaga nama baik bangsa mengingat di Inggris sana menjadi perwakilan resmi santri Indonesia. “Jadilah santri yang mampu mengembangkan softskill guna berkontribusi dalam kemajuan peradaban bangsa,” harapnya.

Koordinator PMO, Mahrus, menambahkan bahwa Santri International Fellowship ini merupakan program bergengsi. Santri tidak hanya mahir dalam pembelajaran agama tetapi juga mampu bersaing secara global dengan menimba ilmu di luar negeri untuk sharing terkait nilai-nilai kebangsaan dan civic value pesantren.

Ketua Awardee SIF 2024 yang berasal dari Pesantren Al-Ittihad Poncokusumo Malang, Ida Fitri Anggarini menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai ajang aktualisasi santri utamanya menjadi duta moderasi. Sehingga, mereka dapat menebarkan nilai-nilai pancasila dan moderasi beragama seperti yang sering digaungkan ‘unity in diversity’. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Menaker Buka Temu Mitra Wirausaha, Dorong Generasi Muda Bangga Jadi Petani

Published

on

Acara Temu Mitra Wirausaha bertajuk “Kolaborasi Memperkuat Pembangunan SDM Sektor Pertanian untuk Mewujudkan Ekosistem Wirausaha yang Tangguh” di Bandung Barat, Jawa Barat (Foto : @kemnaker.go.id)

Bandung Barat, goindonesia.co – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi membuka acara Temu Mitra Wirausaha bertajuk “Kolaborasi Memperkuat Pembangunan SDM Sektor Pertanian untuk Mewujudkan Ekosistem Wirausaha yang Tangguh” di Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2024). 

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan, terutama dalam mengurangi angka pengangguran. 

“Persoalan lapangan kerja ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan industri,” ujar Yassierli. 

Yassierli juga mengapresiasi inisiatif gerakan “Bangga Menjadi Petani” yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat dalam pidato selamat datang. Menurut Yassierli, gerakan ini relevan untuk mengubah stigma tentang profesi petani sekaligus mendorong generasi muda agar lebih tertarik pada sektor pertanian. 

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa komitmen ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang  mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat sektor tersebut. 

“Petani itu mulia. Masa depan petani tidak suram jika dilakukan dengan produktivitas tinggi dan inovasi, seperti memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertanian,” tambah Yassierli. 

Sebagai bentuk dukungan, Yassierli memastikan UPTP Kemnaker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat siap memberikan sertifikasi bagi lulusan SMK Pertanian di Bandung Barat dan mendukung kebutuhan pelatihan lainnya. 

“BPVP hadir untuk meningkatkan keterampilan, memberikan sertifikasi, dan mempertemukan mitra wirausaha demi membangun ekosistem pertanian yang lebih maju,” tegasnya. 

*Bangga Menjadi Petani, Sebuah Gerakan Masa Depan* 

Dalam mendorong gerakan ini, Yassierli berbagi pengalaman dan pandangannya terkait masa depan profesi petani. Ia menuturkan pengalamannya saat tinggal di Amerika Serikat, di mana sektor pertanian berkembang berkat dukungan teknologi modern. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pertanian Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas. 

Yassierli juga menekankan bahwa profesi petani adalah jalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi ladang amal karena hasilnya merupakan kebutuhan primer yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  “Jadi gerakan bangga menjadi petani itu menurut saya sudah sangat tepat sekali,” ucapnya. (***)

*Biro Humas Kemnaker

Continue Reading

Trending