Jakarta, goindonesia.co – Ditjen Dukcapil memberikan penghargaan kepada 9 Kepala Dinas Dukcapil karena raihan prestasi yang mereka capai dalam layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada acara Rakornas Dukcapil di Hotel Grand Hyaat, Bali, Selasa (08/02/2022) malam.
“Mohon kepada Bapak Menteri memberikan apresiasi kepada 9 daerah terbaik, baik dari pencapaian perekaman KTP-el, akte kelahiran, kartu identitas anak, maupun pemanfaatan data dan inovasi,” ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.
Ditjen Dukcapil memberikan penghargaan kepada 9 kepala dinas kependudukan tersebut dengan tiga kategori.
Kategori pertama adalah soal kependudukan besar. Peraih penghargaan kategori ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.
Kemudian penghargaan dengan kategori kependudukan sedang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
Foto : Istimewa
Sementara penghargaan kategori kependudukan kecil diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir.
Dalam kesempatan itu, Zudan juga menyampaikan laporan capaian kinerja secara nasional kepada Mendagri Tito. Disebutkan, capaian kinerja nasional soal perekeman KTP-el mencapai 99,21 persen, akte kelahiran 96,57 persen, dan kartu identitas anak mencapai 41,98 persen.
“Semuanya diatas target yang sudah ditetapkan dalam RPJM nasional,” katanya.
Zudan juga meminta mendagri Tito melaunching program “SIAK Terpusat: Layanan Adminduk Digital Dalam Genggaman”.
“Siak terpusat adalah piranti yang kita gunakan agar pelayanan kita bisa online secara nasional, lebih efisien, dalam menjaga cyber security system dan lebih cepat dalam pelayanan administrasi kependudukan,” katanya.(***)