Foto: Pengunjung melihat minyak goreng kemasan yang dijual di Lotte Grosir, Alam Sutera, Tagerang Selatan, Jumat (18/3/2022). (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)
Jakarta, goindonesia.co – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan bahwa sebenarnya pasokan minyak goreng sudah terdistribusi ke berbagai daerah, misalnya ke DKI Jakarta mencapai 85 juta liter meski jumlah penduduk hanya sebanyak 11 juta orang, kemudian ke Surabaya mencapai 91 juta liter.
Namun, stok minyak goreng di pasaran sempat sangat terbatas. Lutfi mengakui bahwa stok minyak di sejumlah toko di Surabaya dan DKI Jakarta justru sempat tidak tersedia.
Banyak toko ritel modern yang di waktu normal menjualnya pun di beberapa waktu kemarin justru tidak tersedia. Karenanya ada dugaan bahwa stok minyak goreng justru ditimbun oleh pihak-pihak tertentu. Namun, setelah harga migor dilepas ke pasar, di pasaran stok migor langsung melimpah.
Ulah mafia ini memang sudah sangat merepotkan, dimana masyarakat sudah menjadi sangat kesulitan untuk mendapatkan pasokan minyak gorengnya. Karena itu, Lutfi memastikan bakal mengumumkan pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut pada pekan depan.
“Saya, kita pemerintah, tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia, saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin,” ujarnya.
Lebih jauh, para mafia tersebut harus mendapat ganjaran yang sepadan, dimana sudah menyulitkan masyarakat yang terdampak pandemi dengan permasalahan kelangkaan komoditas.
“Saya akan perangi dan memastikan mereka yang mengerjakan itu akan dituntut di muka hukum,” ujar Lutfi.
Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan, namun hasilnya tetap nihil. Terbaru, ada aturan pengganti yang tertuang dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2022, HET minyak goreng curah jadi Rp14 ribu per liter dan harga kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan ini membuat harga minyak goreng jadi melambung di pasaran.
“Jujur saja Pak Menteri, tadi panjang lebar A sampai Z pak menteri sampaikan, kita sudah nggak percaya pak,” sebut anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam.
“Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya apa yang disampaikan Pak Menteri yang dulu ketika rapat,” tambahnya. (***)
