Connect with us

Berita

Mati-Matian Diincar Indonesia, 60 Mirage 2000-9 UEA Pernah Nyaris Dimiliki Negara Afrika Ini Gratisan !

Published

on

Indonesia juga incar Mirage 2000-9 milik UEA. (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Usai melakukan kesepakatan dengan Qatar terkait pembelian Mirage 2000-5.

Indonesia kini tengah mengincar Mirage 2000-9 dari Uni Emirat Arab.

Bahkan Indonesia akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan Mirage 2000-9 bekas Uni Emirat Arab tersebut.

Menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Indonesia sedang dalam proses negosiasi untuk membawa pulang Mirage 2000-9 UEA.

Menurut keterangan Menhan Prabowo, ketika berbicara di acara The First Defend ID di Bandung.

Saat ini, Indonesia dalam proses nego-negoan dengan pihak UEA terkait pembelian Mirage 2000-9.

“Mereka punya Mirage 2000-9, nah ini lagi kita nego, juga mudah-mudahan juga bisa kita akuisisi,” katanya.

“Ini untuk menjaga sekarang sampai 5 tahun ke depan,” ujarnya.

Mengutip Defense Arabic, Selasa (22/6/23), Indonesia akan mengirimkan tim perundingan ke UEA, untuk menunjukkan keseriusannya terkait pembelian Mirage 2000-9 ini.

Rencana pembelian Mirage 2000-9 UEA ini diharapkan akan membuat kesiapan tempur TNI AU dan pertahanan udara Indonesai meningkat.

Adapun Mirage 2000-9 milik UEA, juga memang sudah akan dipensiunkan.

Alasannya adalah mereka akan mengganti dengan jet tempur lebih baru, seperti Rafale.

Selain itu, Mirage 2000-9 milik UEA dulu juga sempat akan dihibahkan ke Maroko, melalui perantara Prancis.

Uni Emirat Arab berencana untuk mentransfer 68 Mirage 2000-9 ke Maroko secara gratis terus mengganggu media yang mengkhususkan diri dalam berita militer.

Informasi tersebut pertama kali diungkapkan pada 9 Desember 2021 oleh El Español, yang mengumumkan ekspor ulang pesawat tempur serbaguna yang diperoleh Abu Dhabi pada akhir 1990.

Mirage 2000-9 ini adalah pesawat yang kuat dan efisien. Mereka juga mendapat manfaat dari program modernisasi pada tahun 2019.

Twit perihal Mirage 2000-9 (Sumber : Twitter.com)

Namun, saat itu tidak ada dari ketiga pihak Uni Emirat Arab, Maroko, dan Prancis yang secara resmi mengumumkan transfer ini.

Jika dikonfirmasi, operasi semacam itu akan membutuhkan persetujuan dari otoritas Prancis.

Selama penjualan persenjataan, Prancis mensyaratkan negara yang memperoleh untuk menandatangani sertifikat non-re-ekspor.

Pencabutan kewajiban ini tunduk pada prosedur yang sangat ketat yang harus disetujui oleh Komisi Antar Kementerian untuk Studi Ekspor Bahan Perang (CIEEMG).

Mengutip Sputnik News, seorang ahli senjata menunjukkan bahwa Maroko akan menjadi satu-satunya penerima manfaat dari armada ini.

“Informasi yang kami miliki menunjukkan pengalihan semua pesawat Emirat ke Maroko, dan bukan pembagian dengan Mesir atau bahkan Pakistan, seperti yang telah disebutkan dalam artikel pers tertentu,” katanya.

Kedatangan armada Mirage 2000-2009 saat itu memang diperdebatkan, namun diyakini akan memberikan kekuatan yang cukup besar ke Maroko dalam konteks ketegangan tinggi dengan Aljazair.

Namun, operasi sumbangan senjata ini akan dianggap oleh Aljazair sebagai tindakan bermusuhan dari pihak Prancis.

Aljazair bebas menafsirkan sikap ini sebagai aliansi Prancis-Emirat yang berencana mendukung Maroko.

Grup Prancis seperti Thales dan Safran karenanya dapat diberi sanksi oleh Aljazair, yang biasanya menggunakan jasa mereka, jika mereka terlibat dalam program Mirage Maroko 2000-9. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tiga Kepala KUA di Takalar Sulsel Kembalikan Uang Gratifikasi

Published

on

Tiga Kepala KUA dibTakalar kembalikan gratifikasi (Foto : @kemenag.go.id)

Takalar, goindonesia.co – Kasubdit Bina Kepenghuluan Kementerian Agama, M. Afief Mundzir, mengapresiasi langkah tiga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mengembalikan uang gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Agama Takalar.

Afief mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme. “Apa yang dilakukan para Kepala KUA di Takalar menjadi teladan yang menunjukkan komitmen ASN terhadap integritas dan profesionalisme,” ujar Afief di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Afief, praktik pemberian uang kepada penghulu atau kepala KUA kerap disampaikan sebagai ungkapan “terima kasih” atau “uang transport.” Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. “Pengembalian uang tersebut adalah langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi pengingat bahwa tugas pelayanan publik tidak boleh dikompromikan dengan imbalan,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga Kepala KUA di Takalar mengembalikan uang gratifikasi yang diterima saat menjalankan tugas. Uang tersebut diserahkan kepada UPG Kementerian Agama Takalar setelah upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di halaman Kantor Kementerian Agama Takalar, Senin (25/11/2024).

Kepala KUA Polongbangkeng Utara, Murdani Sandja, dan Kepala KUA Pattallassang, Muhammad Thahir, mengembalikan uang pemberian dari keluarga pengantin usai melaksanakan akad nikah. Hal serupa dilakukan Kepala KUA Galesong Selatan, Husain Sarujin.

Murdani dan Thahir menjelaskan, awalnya mereka menolak uang tersebut. Namun, karena adanya desakan dari keluarga pengantin yang menyebutnya sebagai “uang transport,” mereka terpaksa menerimanya untuk menghindari potensi kegaduhan di lokasi.

Afief menambahkan, tindakan Kepala KUA di Takalar merupakan bukti nyata komitmen menjaga integritas dalam pelayanan. “Kami mendorong langkah seperti ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menegaskan, KUA harus menjadi representasi negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memberi layanan yang bersih dan profesional. “Kepercayaan publik adalah target utama kinerja Kementerian Agama. Jika profesionalitas layanan keagamaan dilakukan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia akan meningkat,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo: Guru Adalah Pilar Pembangunan Bangsa

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Presiden menekankan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan Indonesia.

“Bagi saya, guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil,” ujar Presiden di hadapan ribuan guru yang hadir.

Presiden Prabowo turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang murid. Meskipun pernah menjadi murid yang bandel, namun ia tetap dibimbing dengan sabar oleh para gurunya.

“Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu, tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Indonesia,” ungkapnya sambil tersenyum.

Presiden Prabowo menekankan peran guru sebagai pelopor pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari peran guru, seperti Ki Hajar Dewantara hingga Panglima TNI pertama yang juga seorang guru.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian mereka. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

“Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus,” ucap Presiden Prabowo dengan suara bergetar penuh haru.

Presiden pun optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan pendidikan sebagai pondasinya. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas.

“Saya memberi peringatan korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan, berhenti, berhenti, berhenti,” tegas Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Terkait Kapasitas SDM Bidang Hukum

Published

on

Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perlunya peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum terhadap seluruh jajaran Kemenhub. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan selama ini kerja sama antara Kemenhub dan Kejaksaan Agung telah terjalin dengan baik.

Menhub Dudy menegaskan kesadaran hukum dan tata kelola tidak hanya terletak pada para jajaran pemimpin di Kementerian Perhubungan, namun di semua lini yang ada. Apalagi, kata Menhub, tantangan permasalahan hukum ke depan tentunya lebih berat.

“Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan,” kata Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11).

Dengan demikian, jelas Menhub, langkah ini dapat menumbuhkan maupun meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh insan di Kementerian Perhubungan, dalam menjalankan keseluruhan proses kerja yang dilakukan dan menjaga amanah rakyat.

“Selain itu, besar harapan kami, legal assistance yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung RI tidak hanya terbatas pada pendampingan di tahap pelaksanaan suatu proyek, namun pendampingan Kejaksaan Agung RI dapat dilakukan sedini mungkin, sejak proses perencanaan, pengadaan/pelelangan, kontruksi, serta selesainya suatu proyek,” kata Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan selalu membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan dari Kejaksaan Agung RI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan. Menurut Menhub, pendampingan dari Kejaksaan Agung merupakan langkah preventif untuk mendorong perubahan orientasi, bahwa pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Turut hadir dalam pertemuan ini, para pejabat utama Kejagung serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending