Berita

Masyarakat Hidrologi Indonesia Bahas Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Air

Published

9 months ago

2 March, 2024

Webinar internasional dengan tema “Transformative Approaches in Integrated River Basin Management: Unleashing Science and Innovation to Achieve Sustainable Development Goal 6”, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) bekerja sama dengan International Hydrology Programme (IHP) UNESCO Indonesia (Foto : @www.brin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) bekerja sama dengan International Hydrology Programme (IHP) UNESCO Indonesia menggelar webinar internasional dengan tema “Transformative Approaches in Integrated River Basin Management: Unleashing Science and Innovation to Achieve Sustainable Development Goal 6”, Kamis (29/02). Webinar ini menjadi rangkaian dari penyelenggaraan World Water Forum Ke-10 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024 di Pulau Bali.

Ketua Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) Yudha Mediawan menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan webinar tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari Integrated Water Resources Management (IWRM). “IWRM ini dapat memberikan informasi kepada para pemangku keputusan terkait sumber daya air (SDA) berkelanjutan,” kata Yudha.

Menurutnya, inovasi pada teknologi baru, metode monitoring/pengawasan yang sesuai, serta berbagai inovasi terkini dapat membangun sistem manajemen SDA yang efektif. Pembicara pada webinar akan menyampaikan peran Pemerintah dalam hal IWRM tersebut. Pemerintah membuat aturan dan regulasi untuk mengarahkan implementasi IWRM, sektor Swasta dapat membantu dari segi keuangan dan support teknis pada inovasi manajemen SDA.

“Sedangkan Lembaga Riset dapat menyediakan keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat membangun solusi berbasis eviden/bukti,” lanjutnya.

Melalui kerjasama dengan berbagai pihak ungkap Yudha, diharapkan Indonesia dapat menangani permasalahan terkait manajemen SDA secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan menggabungkan riset, inovasi, teknologi dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait. Implementasi IWRM ini merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai Sustainable Development Goal (SDG) 6, terutama fokus pada “Clean Water and Sanitation”.

Ketua Komite Nasional IHP UNESCO Indonesia/Indonesia National Committee for UNESCO (IHP), Budi Heru Santoso menjelaskan tujuan penyelenggaraan webinar. Penyelenggaraan webinar ini bertujuan untuk meningkatkan riset, inovasi, dan manajemen di bidang sumber daya air (SDA) Indonesia. Selain itu, webinar ini juga mempunyai peran penting dalam berbagi ilmu pengetahuan, berdiskusi, serta membangun kolaborasi, sehingga dapat mencapai kemajuan Sustainable Development Goal (SDG) 6 dalam bidang “Clean Water and Sanitation”.

Forum webinar ini kata Budi juga berfungsi sebagai persiapan kita menghadapi World Water Forum/Forum Air Dunia Ke-10 yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 – 25 Mei 2024 mendatang di Bali, Indonesia.

Sesi Pertama pada acara webinar, dipimpin oleh Moderator, Nurlia Sadikin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembicara dalam Sesi I ini adalah Ryuichi Fukuhara (Technical Advisor for Natural Science Programme UNESCO) dengan tema “Implementing the UNESCO Strategic Plan IHP-IX to Ensure the Achievement of SDG #6”. Ryuichi menyampaikan berbagai informasi terkait UNESCO dan UN SDG 6 Global Accelerator Framework, serta pembentukan UNESCO Intergovernmental Hydrological Programme (IHP).

SDG 6 merupakan inisiatif pemersatu yang bertujuan untuk memberikan hasil yang cepat, pada skala yang lebih besar, menuju tujuan terjamin ketersediaan pengelolaan air dan sanitasi berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030. Sekretariat UNESCO menerima respon untuk Indonesia bahwa indicator SDG 6.5.2 per 1 Nopember 2023, mempunyai nilai sebesar 1.22% (low range). Sedangkan tujuan strategis dibentuknya IHP secara umum adalah menjamin pendidikan yang berkualitas, adil dan inklusif, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial, mempromosikan pembelajaran dan masyarakat kreatif, khususnya di era digital. Tujuan kedua adalah bekerja menuju masyarakat berkelanjutan dan menjaga lingkungan melalui promosi ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan alam warisan.

Muhammad Rizal dari PUPR serta Hydrological Adviser WMO pada webinar tersebut menyampaikan tema “Integrated Water Resource Management: Strategies and Challenges in Indonesia”. Dalam paparannya dia menyampaikan manajemen penggunaan air dan berbagai strategi maupun permasalahan yang muncul akibat adanya air, seperti bencana alam banjir, kekeringan, dan lain sebagainya, serta berbagai isu nasional seperti keamanan bidang air, pangan, energi dan perubahan iklim global.

Pendekatan IWRM diperlukan karena beberapa permasalahan sumber daya air terjadi di Indonesia dari berbagai belahan dunia. IWRM memiliki komponen utama meliputi pengelolaan sumber daya air serendah mungkin dan optimalisasi pasokan serta pengelolaan juga penggunaan pendekatan lintas sektoral dalam pengambilan keputusan. Terdapat norma, nilai, dan kriteria yang menghasilkan keseimbangan air untuk kehidupan dan air sebagai sumber daya. Nilai indeks ketahanan air di Indonesia sebesar 3,48 (tingkat sedang). Informasi ini sangat penting untuk mendukung strategi perbaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Sesi beriutnya dimoderatori oleh Ali Rahmat dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan Pembicara Pertama, Abdul Malik Sadat Idris dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan tema “Role of MHI in Hydrology and Water Resources Development in Indonesia”. MHI merupakan organisasi profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keahlian dan tanggung jawab ahli hidrologi di Indonesia.

Jaringan stasiun pengamatan hidroklimatologi tersebar tidak merata. Namun, muncul beberapa permasalahan terkait kondisi iklim di masa depan, yang menyebabkan perubahan tren curah hujan, baik peningkatan maupun penurunan. Kondisi ini mempengaruhi desain pembangkit listrik tenaga air karena mempengaruhi ketersediaan air, banjir serta kekeringan menyebabkan kerugian manusia dan ekonomi. Ada beberapa strategi, seperti memahami dampak tindakan pengurangan risiko bencana banjir dan kekeringan dan bagaimana dampaknya. Hal ini termasuk memanfaatkan Indeks Kerentanan Pangan (FSI) untuk perencanaan air hujan, mengadopsi pendekatan More Crop per Drop (MCPD) untuk memaksimalkan hasil panen, dan mengintegrasikan inovasi teknologi seperti IoT, prakiraan banjir secara real-time, dan penghalang banjir yang dapat menutup sendiri.

Berikutnya, Hidayat dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyampaikan topik “Bridging Hydrology Research and Innovation for Water Resource Sustainability”. Dalam paparannya Hidayat menyampaikan terkait riset dan inovasi yang telah dan sedang berlangsung dalam bidang SDA serta peluang dan tantangannya.

Dalam hal ini ada kolaborasi antar disiplin ilmu bidang ecohydrology, sociohydrology, hydroepidemiology, selain itu solusi berdasarkan ekosistem seperti solusi berbasis alam utk WRM, juga tidak kalah penting keterlibatan komunitas dan inovasi sosial. Peran hidrologi dalam WRM seperti memahami ketersediaan air, memprediksi dan mengelola banjir dan kekeringan, mengoptimalkan alokasi air, merancang infrastruktur, melindungi ekosistem, mengelola sumber daya air tanah, adaptasi perubahan iklim, dan pengembangan kebijakan.

Program Penelitian In-house BRIN tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan sebagai kontribusi percepatan perbaikan Cekungan Citarum dan kontribusi terhadap pencapaian SDGs-6. Beberapa inovasi teknologi telah diuji dengan hasil yang menjanjikan dan Sistem Pendukung Keputusan sebagai alat Pengelolaan DAS Citarum juga sedang dikembangkan oleh Periset BRIN.

Menutup seluruh rangkaian acara webiner, Sekretaris Umum MHI Eko Winar Irianto, menyampaikan resume dari keseluruhan Pembicara Seminar. Webinar ini telah menggali isu-isu kritis dalam bidang hidrologi dan pengelolaan sumber daya air, berfokus pada berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6 (SDG 6).

Selain itu, Dokumen IHP-IX, yang memberikan panduan kepada negara-negara anggota UNESCO, menggarisbawahi pentingnya mengatasi bidang-bidang prioritas utama di bidang pengelolaan sumber daya perairan, untuk mencapai tujuan SDG 6 secara efektif. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas keteguhan, dedikasi dan komitmen untuk memajukan pengelolaan air yang berkelanjutan. “Bersama-sama, mari kita berusaha untuk membuat sesuatu perbedaan yang bermakna dalam membentuk ketahanan SDA dan masa depan yang tangguh bagi generasi mendatang,” harap Eko.

Sebagai informasi, webinar ini diikuti oleh 750 orang peserta dari 30 negara seperti Indonesia, Korea, Vietnam, Italia, Serbia, Maroko, India, Nigeria, Estonia, Banglades, Pakistan, Malaysia, Sudan, Mongolia, dan lain sebagainya. (***)

*BRIN, Humas BRIN

Berita

Tiga Kepala KUA di Takalar Sulsel Kembalikan Uang Gratifikasi

Published

12 hours ago

29 November, 2024

goindonesia1

Tiga Kepala KUA dibTakalar kembalikan gratifikasi (Foto : @kemenag.go.id)

Takalar, goindonesia.co – Kasubdit Bina Kepenghuluan Kementerian Agama, M. Afief Mundzir, mengapresiasi langkah tiga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mengembalikan uang gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Agama Takalar.

Afief mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme. “Apa yang dilakukan para Kepala KUA di Takalar menjadi teladan yang menunjukkan komitmen ASN terhadap integritas dan profesionalisme,” ujar Afief di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Afief, praktik pemberian uang kepada penghulu atau kepala KUA kerap disampaikan sebagai ungkapan “terima kasih” atau “uang transport.” Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. “Pengembalian uang tersebut adalah langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi pengingat bahwa tugas pelayanan publik tidak boleh dikompromikan dengan imbalan,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga Kepala KUA di Takalar mengembalikan uang gratifikasi yang diterima saat menjalankan tugas. Uang tersebut diserahkan kepada UPG Kementerian Agama Takalar setelah upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di halaman Kantor Kementerian Agama Takalar, Senin (25/11/2024).

Kepala KUA Polongbangkeng Utara, Murdani Sandja, dan Kepala KUA Pattallassang, Muhammad Thahir, mengembalikan uang pemberian dari keluarga pengantin usai melaksanakan akad nikah. Hal serupa dilakukan Kepala KUA Galesong Selatan, Husain Sarujin.

Murdani dan Thahir menjelaskan, awalnya mereka menolak uang tersebut. Namun, karena adanya desakan dari keluarga pengantin yang menyebutnya sebagai “uang transport,” mereka terpaksa menerimanya untuk menghindari potensi kegaduhan di lokasi.

Afief menambahkan, tindakan Kepala KUA di Takalar merupakan bukti nyata komitmen menjaga integritas dalam pelayanan. “Kami mendorong langkah seperti ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menegaskan, KUA harus menjadi representasi negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memberi layanan yang bersih dan profesional. “Kepercayaan publik adalah target utama kinerja Kementerian Agama. Jika profesionalitas layanan keagamaan dilakukan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia akan meningkat,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Berita

Presiden Prabowo: Guru Adalah Pilar Pembangunan Bangsa

Published

19 hours ago

28 November, 2024

goindonesia1

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Presiden menekankan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan Indonesia.

“Bagi saya, guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil,” ujar Presiden di hadapan ribuan guru yang hadir.

Presiden Prabowo turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang murid. Meskipun pernah menjadi murid yang bandel, namun ia tetap dibimbing dengan sabar oleh para gurunya.

“Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu, tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Indonesia,” ungkapnya sambil tersenyum.

Presiden Prabowo menekankan peran guru sebagai pelopor pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari peran guru, seperti Ki Hajar Dewantara hingga Panglima TNI pertama yang juga seorang guru.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian mereka. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

“Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus,” ucap Presiden Prabowo dengan suara bergetar penuh haru.

Presiden pun optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan pendidikan sebagai pondasinya. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas.

“Saya memberi peringatan korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan, berhenti, berhenti, berhenti,” tegas Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Berita

Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Terkait Kapasitas SDM Bidang Hukum

Published

19 hours ago

28 November, 2024

goindonesia1

Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perlunya peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum terhadap seluruh jajaran Kemenhub. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan selama ini kerja sama antara Kemenhub dan Kejaksaan Agung telah terjalin dengan baik.

Menhub Dudy menegaskan kesadaran hukum dan tata kelola tidak hanya terletak pada para jajaran pemimpin di Kementerian Perhubungan, namun di semua lini yang ada. Apalagi, kata Menhub, tantangan permasalahan hukum ke depan tentunya lebih berat.

“Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan,” kata Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11).

Dengan demikian, jelas Menhub, langkah ini dapat menumbuhkan maupun meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh insan di Kementerian Perhubungan, dalam menjalankan keseluruhan proses kerja yang dilakukan dan menjaga amanah rakyat.

“Selain itu, besar harapan kami, legal assistance yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung RI tidak hanya terbatas pada pendampingan di tahap pelaksanaan suatu proyek, namun pendampingan Kejaksaan Agung RI dapat dilakukan sedini mungkin, sejak proses perencanaan, pengadaan/pelelangan, kontruksi, serta selesainya suatu proyek,” kata Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan selalu membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan dari Kejaksaan Agung RI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan. Menurut Menhub, pendampingan dari Kejaksaan Agung merupakan langkah preventif untuk mendorong perubahan orientasi, bahwa pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Turut hadir dalam pertemuan ini, para pejabat utama Kejagung serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia