Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster dan Penyaluran Dana melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/12). (Dokumentasi :Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
Jakarta, goindonesia.co – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Skema Subsidi Bunga, yang telah digelontorkan sejak 2015 kepada para pengusaha UMKM untuk menambah modal produktifnya, terbukti mampu menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama membangkitkan pemulihan ekonomi dari sektor UMKM yang menjadi backbone perekonomian nasional.
“Kita patut bersyukur, kemarin di kuartal ketiga ekonomi kita masih tumbuh 5,72%. Yang patut kita syukuri. Inflasi masih dikendalikan di 5,4%. Oleh sebab itu, peluang-peluang seperti ini meskipun dunia sulit, Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dan yang paling penting pertumbuhan itu bisa menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, sektor riil utamanya UMKM juga masih bergerak dengan cepat,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster dan Penyaluran Dana melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/12).
Dalam tujuh tahun terakhir, volume KUR terus bertambah nilainya sehingga dapat menopang pembiayaan UMKM, dan total yang tersalur hampir mencapai Rp1.300 triliun. Sementara itu, realisasi KUR untuk periode Januari 2022 sampai 15 Desember 2022 yakni sebesar Rp348,47 triliun (93,38% dari target 2022 sebesar Rp373,17 triliun), dan diberikan kepada sekitar 7,27 juta debitur.
Total outstanding KUR pada posisi 15 Desember 2022 sebesar Rp476 triliun yang diberikan kepada 39,13 juta debitur, dengan NPL sebesar 1,11% sesuai dengan data per 30 September 2022. Nilai penyaluran KUR selama 2022 berdasarkan jenis yaitu KUR Super Mikro sebesar Rp6,10 triliun atau 1,75%, KUR Mikro sebesar Rp231 triliun atau 66,29%, KUR Kecil sebesar Rp111,34 triliun atau 31,95%, dan KUR Penempatan PMI sebesar Rp26,06 triliun atau 0,0075%.
Untuk KUR Klaster, yang telah mengakses adalah 14.888 klaster dengan jumlah UMKM sebanyak 1,3 juta unit, dan realisasi penyaluran (per 15 Desember 2022) sebanyak Rp4,8 triliun atau 96,7% dari total Rp4,9 triliun.
“Saya senang sekarang ada model KUR Klaster, ini benar, memang harus diklasterkan. Saya senang tadi ada pondok pesantren sampai dapat sekian miliar untuk urusan hortikultura dan sayurnya dibeli kemudian dijualnya lewat usaha-usaha yang memiliki jaringan yang banyak. Sehingga jelas, off-taker-nya jelas, penjamin pembeliannya jadi jelas,” ujar Presiden Joko Widodo, yang pada kesempatan tersebut juga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
KUR Klaster, lanjut Presiden Joko Widodo, dapat dilaksanakan di semua sektor baik perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri UMKM, dan usaha-usaha lain yang memiliki peluang pasar yang besar atau produk-produk unggulan di dalam negeri. “Agar daya saing semuanya meningkat dan bisa masuk ke pasar global,” imbuh Presiden Joko Widodo.
Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM pada 22 Juli 2022 lalu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa target penyaluran KUR pada 2023 telah ditetapkan sebesar Rp470 triliun dan Rp585 triliun pada 2024.
“Pemerintah menurunkan tingkat suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3% demi menghadapi resiko stagflasi serta wujud keberpihakan kepada pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif,” ungkap Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi dimaksud.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas. (***)
sumber : www.ekon.go.id
