Presiden Jokowi. (Tangkapan layar YouTube)
Jakarta, goindonesia.co : Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tertarik menjawab pernyataan Dr Buya Anwar Abbas daripada membaca teks pidato yang sudah disiapkan stafnya. Ini terjadi ketika Presiden didapuk memberikan sambutan pada acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021, di the Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Jumat (10/12/2021).
“Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya, tapi setelah saya mendengar tadi Dr Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya enggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini,” kata Presiden, yang videonya ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sekretariat Kabinet dan MUI.
Yang pertama, Presiden menyampaikan hal yang berkaitan dengan lahan/tanah, penguasaan lahan/tanah. “Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya, harus saya jawab, harus saya jawab. Dan, kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare, dari target 12 juta yang ingin kita bagi,” ujar Presiden yang dalam kegiatan ini didampingi Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Menurut Presiden, Indonesia saat ini sudah memiliki Bank Tanah, yang dari sini dapat dilihat HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan) yang ditelantarkan semuanya. “Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai, untuk saya cabut satu-persatu yang ditelantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan, sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain,” katanya.
Terkait masalah ini, Presiden pernah menawarkannya ke pihak-pihak tertentu saat pertemuan di Persis di Bandung. Waktu itu ada yang menanyakan juga masalah itu dan dijawab sama oleh Presiden. “Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silakan sampaikan kepada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? Sepuluh ribu hektare, bukan meter persegi, hektare. Lima puluh ribu hektare?” tantang Presiden
“Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible, artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu? Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Karena saya juga punya bahan banyak, stok, tapi enggak saya buka ke mana-mana,” ungkap Presiden.
“Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memiliki, silakan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Ya, saya juga, dipikir saya enggak kepikiran? Gini ratio (tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk) waktu saya masuk 0,41 (persen) lebih. Kepikiran, Bapak-Ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran, jangan dipikir saya enggak kepikiran. Kepikiran. Karena saya merasakan jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan, enak menjadi orang yang tidak susah, memang,” ujarnya.
Presiden mengatakan, “Silakan, untuk apa. Tapi jangan menunjuk, ‘Pak, saya yang di Kalimantan saja,’ jangan. Saya yang memutuskan, ‘Oh, Bapak butuh 10 ribu (hektare) ya, saya berikan ada ini di Sumatra. Oh, 50 ribu (hektare) saya ada ini di Kalimantan’, silakan. Dengan sebuah feasibility yang hitung-hitungan dan kalkulasinya jelas.”
“Jangan sampai kita berikan tahu-tahu diambil juga yang itu lagi, dibeli yang itu lagi. Untuk apa saya memberikan konsesi kalau untuk itu? Dan, itu kejadian sudah berpuluh-puluh kali seperti itu terus,” ucap Presiden pula.
Menurut Presiden, Bank Tanah Indonesia sudah ada yang mengomandani, dan nanti akan memiliki banyak sekali lahan HGU dan HGB yang dicabuti karena ditelantarkan. “Ini sudah ndak, ini ndak. Ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun, ndak. Masukkan ke sini ke Bank Tanah, baik itu HGU maupun HGB, agar semua lahan yang kita miliki itu betul-betul produktif,” ungkapnya.
Mekaar PNM
Yang kedua, Presiden Jokowi memaparkan mengenai usaha mikro, usaha ultra mikro yang terus digalakkan pemerintah namun belum banyak diketahui. Khususnya tentang keberadaan Mekkar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), sebuah program pinjaman modal usaha ultramikro yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Memang banyak yang enggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari kalau boleh saya ajak nanti dari MUI dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Enggak apa-apa, entah lima orang, entah 10 orang, akan saya ajak (melihat) apa yang sudah kita bangun, yang namanya, Mekkar PNM.
Menurut Presiden, tahun 2015 Mekaar PNM hanya bisa mengumpulkan 500 ribu usaha mikro, usaha ultra mikro yang pinjamannya mulai dari Rp1 juta, Rp2 juta, Rp3 juta sampai Rp5 juta. Sekarang, nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta.
Presiden membandingkan Mekaar PNM dengan Grameen Bank India yang mengelola 6,5 juta pelaku usaha dan mendapat penghargaan Nobel. Sementara Mekaar PNM (Indonesia) sudah memiliki nasabah hingga 9,8 juta tetapi tidak nendapat Nobel.
“Akan saya tunjukkan bagaimana Mekaar, PNM Mekaar ini bekerja, yang kecil-kecil dikelompokkan kemudian gandeng renteng, kalau satu enggak bisa mengangsur, siapa yang membantu. Sistem ini sudah berkembang. Insya Allah nanti sampai 2024 akan mencapai target kita 20 juta. Tapi memang masih banyak, karena usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro kita ada 64 juta,” ujar Presiden.
Kepala Negara mengatakan, “Topangan ekonomi informal kita ini memang sangat, sangat besar sekali. Saya juga sedih melihat porsi pinjaman bank kita juga. Usaha UMKM hanya diberi 20 persen, sisanya yang tengah, yang gede. Kita memaksa pun enggak bisa, karena ‘Pak, kami bekerja itu berdasarkan kalkulasi dan feasibility study yang semuanya terkalkulasi. Enggak bisa Bapak mendorong-dorong kami.'”
“Enggak, enggak, enggak saya kan enggak minta banyak-banyak, saya minta minimal 30 persen saja, tapi naik dari 20 (persen). Ini pun masih tarik ulur, tapi dipaksa enggak bisa, bank kita itu enggak bisa. ‘Pak, kita ini bekerja dengan kehati-hatian yang tinggi (prudent). Enggak bisa Bapak memaksa kami dengan target-target seperti itu. BRI mungkin bisa lebih dari 80 persen, kalau usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro, tapi kami enggak bisa yang lain, karena kami memang basis kami adalah di usaha-usaha besar dan usaha-usaha menengah.’ Inilah kesulitan-kesulitan yang kita miliki,” ungkap Presiden.
Tetapi, dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), menurut Presiden, usaha dari yang kecil hingga menjadi tengah, dari yang tengah menjadi besar, ke depan nanti akan bisa dilayani BSI. Karena, BSI sekarang sudah masuk ke bank delapan besar dengan kekuatan kapital yang lebih kuat.
Terkait industri halal, pariwisata halal, dan produk-produk halal lainnya, yang memiliki pangsa sangat besar sekali, bisa dilayani oleh sebuah bank yang besar pula. “Kalau dulu kan hanya melayani yang kecil-kecil. Ini yang kecil dilayani seberapa banyak pun, yang gede juga bisa dilayani oleh Bank Syariah Indonesia (BSI),” kata Presiden
Presiden menjelaskan, Indonesia ingin memberikan posisi ekonomi syariah nasional yang berkembang cukup signifikan. Kalau tahun 2014 posisinya berada di ranking ke-9, tahun 2020-2021 sudah naik menjadi peringkat ke-4 dunia. Presiden memperkirakan, dalam 3-4 tahun ini akan masuk ke-2 atau ke-1 kalau growth (pertumbuhan)-nya seperti sekarang ini, maka akan cepat sekali pasarnya masuk ke semua negara. “Inilah saya kira perkembangan ekonomi syariah kita dalam 6-7 tahun ini,” ujarnya.
Presiden berharap dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sebesar 87 persen atau 207 juta jiwa, Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024. Indonesia juga akan berusaha keras mendorong pengembangan industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, dan kewirausahaan syariah mengingat statusnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
“Ini saya ulang-ulang terus di mana-mana mengenai ini, agar negara lain tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” ujarnya.
Apalagi sejak 1 Desember 2021, Indonesia telah menjadi Presidensi G20, Keketuaan G20. Artinya, Indonesia menjadi ketua dari negara-negara besar, negara-negara maju dengan PDB, dengan GDP (Gross Domestic Product) yang masuk dalam 20 besar. Indonesia sendiri sekarang berada di nomor 16 besar. Namun, seperti disampaikan oleh Buya Anwar Abbas, Indonesia di tahun 2040-2045 sesuai hitung-hitungan Lembaga Konsultan McKinsey Co, Bank Dunia (World Bank), dan IMF, Indonesia benar-benar bisa masuk ke empat besar.
Terapi, untuk menggapai itu, kata Presiden, halangannya tidak kecil, dan juga bukan tantangan yang mudah. Ada syarat-syarat bagi Indonesia yang harus dipenuhi untuk mencapai ke sana, perkiraan PDB nasional di tahun 2040-2045 dengan income per kapita, masyarakat kurang lebih 23.000-27.000 dolar AS. Menurut Jokowi, sungguh sebuah angka yang sangat besar sekali, yang membutuhkan kerja keras semua pihak untuk bisa menggapainya.
“Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia sore hari ini saya nyatakan dibuka,” ucap Presiden Jokowi.
Ekonomi Pancasila
Sementara itu Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangannya selepas acara, menyambut baik dan mendukung prediksi McKinsey tersebut. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dan bersatu untuk mendukung dan mengakselerasi Indonesia Emas agar bisa tercapai lebih cepat, tidak di tahun 2040-205, tetapi di tahun 2030-2035.
“Kita harus percaya bahwa dengan sistem ekonomi Pancasila, kita akan bisa memajukan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, dan akan bisa membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kompetitif dengan negara-negara lain di dunia,” tutur Anwar Abbas, seperti dilaporkan BPMI Setpres. (***)
