Connect with us

Berita

Komitmen Perlindungan Anak Yogya Diapresiasi Anugerah KPAI 2023

Published

on

Penjabat Wali Kota Yogyakarta,  Singgih Raharjo  saat  menerima  penghargaan  Anugerah  KPAI 2023 untuk Kota Yogyakarta. (Foto : warta.jogjakota.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kota Yogyakarta meraih penghargaan Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 sebagai kota yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA). Anugerah KPAI itu, sudah empat kali didapatkan Kota Yogyakarta sejak beberapa tahun lalu. Hal itu membuktikan kesungguhan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Penghargaan Anugerah KPAI tahun 2023 kepada Kota Yogyakarta diterima oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo di Jakarta pada Kamis (20/7/2023). Tahun ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta juga mendapatkan penghargaan Anugerah KPAI 2023 kategori KPAID terbaik dalam pengawasan perlindungan anak.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo mengucapkan terima kasih kepada KPAI yang telah mengapresiasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Yogyakarta bersama semua pihak untuk memberikan perlindungan anak di Kota Yogyakarta. Menurutnya penghargaan itu juga menjadi salah satu filter Pemkot Yogyakarta dalam evaluasi terkait  pelayanan untuk melindungi anak agar semakin lebih baik.

“Penghargaan bukan tujuan kami. Tapi kami ingin memberikan layanan yang terbaik untuk perlindungan anak di Kota Yogyakarta,” kata Singgih ditemui usai menerima penghargaan Anugerah KPAI 2023.

Komitmen Pemkot Yogyakarta dalam perlindungan anak itu diwujudkan dengan berbagai pelayanan dan inovasi untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak. Misalnya Sistem Informasi Anti Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP) pada layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi Pemkot Yogyakarta, Jogja Smart Service (JSS). Termasuk membentuk Satuan Tugas Siap Gerak Anti Kekerasan (Sigrak) di kemantren dan kelurahan, Forum Anak Kota Yogyakarta, kemantren ramah anak, kelurahan ramah anak, puskesmas ramah anak, polsek ramah anak dan tempat ibadah ramah.

“Penghargaan ini menunjukkan apa yang dilakukan Pemkot Yogyakarta telah dilakukan pengawasan dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak- hak anak sudah on the track,” tambah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Yogyakarta Edy Muhammad.

Dia menyatakan Pemkot Yogyakarta juga sudah membentuk Forum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk memberikan perlindungan bagi anak berhadapan hukum (ABH). Hal itu menunjukan upaya Pemkot Yogyakarga dalam perlindungan anak sudah tersistem bahkan sampai ke aparat penegak hukum.

Sementara itu Ketua KPAl Ai Maryati Solihah menyebut dari capaian simep terakhir pada tingkat kota, dari 98 kota  di Indonesia sekitar 67 persen yang mengikuti SIMEP PA. Hal itu adalah hasil berdasarkan kaidah-kaidah  anugerah KPAI yaitu diferensiasi, komitmen, inovasi, dampak dan layanan publik terkait perlindungan anak.

“Hasil dari SIMEP PA dan verifikasi lapangan itu, KPAI telah berhasil mengidentifikasi praktik baik dan peran yang berdampak dan inovatif. Untuk itu KPAI mengapreiasi melalui Anugerah KPAI,” papar Ai Maryati.

Dia menyampaikan penganugerahan itu juga sebagai sinergitas dalam rangka memberikan pengawasan menyeluruh terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di pusat dan daerah. Hasil pengawasan melalui penganugerahan itu menjadi catatan dan langkah selanjutnya  untuk melindungi anak-anak.(***)

*@warta.jogjakota.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tiga Kepala KUA di Takalar Sulsel Kembalikan Uang Gratifikasi

Published

on

Tiga Kepala KUA dibTakalar kembalikan gratifikasi (Foto : @kemenag.go.id)

Takalar, goindonesia.co – Kasubdit Bina Kepenghuluan Kementerian Agama, M. Afief Mundzir, mengapresiasi langkah tiga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mengembalikan uang gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Agama Takalar.

Afief mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme. “Apa yang dilakukan para Kepala KUA di Takalar menjadi teladan yang menunjukkan komitmen ASN terhadap integritas dan profesionalisme,” ujar Afief di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Afief, praktik pemberian uang kepada penghulu atau kepala KUA kerap disampaikan sebagai ungkapan “terima kasih” atau “uang transport.” Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. “Pengembalian uang tersebut adalah langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi pengingat bahwa tugas pelayanan publik tidak boleh dikompromikan dengan imbalan,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga Kepala KUA di Takalar mengembalikan uang gratifikasi yang diterima saat menjalankan tugas. Uang tersebut diserahkan kepada UPG Kementerian Agama Takalar setelah upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di halaman Kantor Kementerian Agama Takalar, Senin (25/11/2024).

Kepala KUA Polongbangkeng Utara, Murdani Sandja, dan Kepala KUA Pattallassang, Muhammad Thahir, mengembalikan uang pemberian dari keluarga pengantin usai melaksanakan akad nikah. Hal serupa dilakukan Kepala KUA Galesong Selatan, Husain Sarujin.

Murdani dan Thahir menjelaskan, awalnya mereka menolak uang tersebut. Namun, karena adanya desakan dari keluarga pengantin yang menyebutnya sebagai “uang transport,” mereka terpaksa menerimanya untuk menghindari potensi kegaduhan di lokasi.

Afief menambahkan, tindakan Kepala KUA di Takalar merupakan bukti nyata komitmen menjaga integritas dalam pelayanan. “Kami mendorong langkah seperti ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menegaskan, KUA harus menjadi representasi negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memberi layanan yang bersih dan profesional. “Kepercayaan publik adalah target utama kinerja Kementerian Agama. Jika profesionalitas layanan keagamaan dilakukan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia akan meningkat,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo: Guru Adalah Pilar Pembangunan Bangsa

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Presiden menekankan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan Indonesia.

“Bagi saya, guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil,” ujar Presiden di hadapan ribuan guru yang hadir.

Presiden Prabowo turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang murid. Meskipun pernah menjadi murid yang bandel, namun ia tetap dibimbing dengan sabar oleh para gurunya.

“Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu, tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Indonesia,” ungkapnya sambil tersenyum.

Presiden Prabowo menekankan peran guru sebagai pelopor pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari peran guru, seperti Ki Hajar Dewantara hingga Panglima TNI pertama yang juga seorang guru.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian mereka. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

“Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus,” ucap Presiden Prabowo dengan suara bergetar penuh haru.

Presiden pun optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan pendidikan sebagai pondasinya. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas.

“Saya memberi peringatan korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan, berhenti, berhenti, berhenti,” tegas Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Terkait Kapasitas SDM Bidang Hukum

Published

on

Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perlunya peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum terhadap seluruh jajaran Kemenhub. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan selama ini kerja sama antara Kemenhub dan Kejaksaan Agung telah terjalin dengan baik.

Menhub Dudy menegaskan kesadaran hukum dan tata kelola tidak hanya terletak pada para jajaran pemimpin di Kementerian Perhubungan, namun di semua lini yang ada. Apalagi, kata Menhub, tantangan permasalahan hukum ke depan tentunya lebih berat.

“Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan,” kata Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11).

Dengan demikian, jelas Menhub, langkah ini dapat menumbuhkan maupun meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh insan di Kementerian Perhubungan, dalam menjalankan keseluruhan proses kerja yang dilakukan dan menjaga amanah rakyat.

“Selain itu, besar harapan kami, legal assistance yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung RI tidak hanya terbatas pada pendampingan di tahap pelaksanaan suatu proyek, namun pendampingan Kejaksaan Agung RI dapat dilakukan sedini mungkin, sejak proses perencanaan, pengadaan/pelelangan, kontruksi, serta selesainya suatu proyek,” kata Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan selalu membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan dari Kejaksaan Agung RI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan. Menurut Menhub, pendampingan dari Kejaksaan Agung merupakan langkah preventif untuk mendorong perubahan orientasi, bahwa pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Turut hadir dalam pertemuan ini, para pejabat utama Kejagung serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending