Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima dalam foto bersama usai rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat KAI di Bandung, Kamis (2/2/2023). Foto: Ucha/nr
Jakarta, goindonesia.co – Dua proyek besar PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yaitu proyek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek, diyakini akan terkoneksi dan beroperasi sesuai waktu yang ditargetkan, yakni Juni 2023. Terlebih, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, bahwa DPR telah menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 Triliun dari APBN 2022 awal Januari lalu.
“Nah hari ini kita ingin memastikan sudah sejauh mana PMN yang kita berikan Rp 3,,2 triliun itu, khususnya Kereta Api Cepat nanti bulan Juni 2023 itu akan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Ini yang (mendasari) kita perlu ada kunjungan spesifik,” jelas Aria Bima kepada awak media setelah rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat KAI di Bandung, Kamis (2/2/2023).
Selain terkait dengan peninjauan terhadap progres pembangunan dan persiapan operasional KCJB, pada rapat tersebut juga dibahas mengenai LRT Jabodebek. Dari paparan yang disampaikan, dua moda transportasi ini akan diintegrasikan untuk menunjang mobilitas warga ibukota sekaligus meningkatkan konektivitas antar daerah. Politisi dari Fraksi PDI-P ini pun menyatakan bahwa secara finansial, kondisi PT KAI cukup aman dalam menangani dua proyek ini, sehingga sangat memungkinkan untuk dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan.
“Kemudian (proyek pembangunan) LRT itu kendala apa saja yang masih belum bisa berjalan sampai hari ini? Mitigasinya sudah terlihat dan saya optimistis untuk bulan Juni, baik LRT maupun kereta cepat akan selesai kalau pun harus mundur, nanti kita lihat sebab-sebabnya apa? Tapi dari segi finansial sudah cukup aman saya kira itu,” tambahnya.
Di sisi lain, ia pun menegaskan bahwa pembangunan operasional KCJB dan LRT merupakan target kerja PT KAI sebagaimana yang disampaikan kepada Komisi VI sejak di awal periode. Untuk itu, hal ini masuk dalam pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum berakhirnya periode pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024 mendatang.
“Time line kita itu menghitungnya cut-off untuk Oktober 2024 masa pemerintahan Pak Jokowi selesai dan masa periode Komisi VI (tahun) 2019-2024 selesai. Salah satu target kita adalah bagaimana target KAI yang sudah pernah disampaikan sejak awal kita jadi anggota DPR untuk roadmap pembangunan kereta api dalam hal ini adalah kereta api cepat dan LRT,” ujar legislator Dapil Jawa Tengah V itu.
Sebelumnya, dijelaskan oleh Dirut PT KAI dalam Kunspik tersebut bahwa progres konstruksi kereta cepat telah mencapai sekitar 84,21 persen. Hal itu berdasarkan hitungan progres investasi aktual (kontraktor), sehingga proyek ini direncanakan untuk mencapai Commercial Operation Date (COD) atau mulai beroperasinya kereta cepat Juli tahun 2023.
Sedangkan untuk LRT Jabodebek, berdasarkan progres fisik maka konstruksi proyek telah mencapai 89,11 persen. Awalnya LRT Jabodebek diestimasi dapat beroperasi pada Juli 2019 namun terjadi keterlambatan pembebasan lahan, khususnya untuk Depo LRT di Bekasi Timur. (***)
(Sumber : Sekretariat Jenderal DPR RI, @www.dpr.go.id)
