Menko PMK Muhadjir Effendy mengecek contoh daging dam jemaah haji Indonesia yang telah dikemas dengan teknologi retorch dan akan dikirim ke tanah air. (Foto: Mita/MCH 2024, @kemenag.go.id)

Makkah, goindonesia.co – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi perbaikan tata kelola Dam yang dilakukan pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.

Tahun ini, rencananya terdapat sebagian daging dam petugas dan jemaah haji Indonesia yang akan dikirim ke Tanah Air. Hal ini menurut Menko PMK merupakan terobosan yang perlu ditindaklanjuti dan dimasifikasi pada masa yang akan datang.

Pernyataan ini disampaikan Menko PMK usai mengunjungi perusahaan pengepakan daging di kawasan Makkah, Arab Saudi. Turut mendampingi, Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz, Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat, dan Kepala Daerah Kerja Makkah Khalilurrahman.

“Kami tadi sudah mendiskusikan bermacam hal yang berkaitan dengan rencana mengirimkan daging kurban jemaah haji Indonesia. Tahun ini kita belum mengirimkan secara besar-besaran, karena masih dalam proses trial,” ungkap Menko PMK Muhadjir Effendy, di Makkah, Jumat (5/7/2024).

“Untuk perizinan di Indonesia, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih dari Kementerian-kementerian terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, kemudian juga BPOM, Ditjen Imigrasi semua sudah siap,” imbuhnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy juga mengungkapkan pihaknya bersama stakeholder terkait telah mengecek kesiapan daging kurban yang akan dikirimkan ke Indonesia. “Dari BPOM juga sudah ada di sini untuk memastikan proses mulai dari penyembelihan, termasuk pengadaan kambing sampai selanjutnya jadi daging matang yang siap dikirim ke Indonesia, itu sudah dipastikan aman sesuai dengan standar,” tutur Muhadjir.

Setiap proses pengepakan juga menjadi perhatian pemerintah, untuk memastikan daging yang dikirimkan ke Tanah Air layak dikonsumsi. “Semua dipastikan bahwa berbagai macam penyakit dan bakteri termasuk PMK (penyakit mulut dan kaki) itu betul-betul mati sehingga kita memastikan bahwa membawa daging tersebut dalam keadaan aman ke Indonesia,” tandasnya.

Peluang Ekonomi Ekosistem Haji

Selain mengunjungi tempat pengepakan daging, Menko PMK bersama rombongan juga meninjau Rumah Potong Hewan (RPH) Ukaisyiyah di Makkah. Di lokasi ini, Menko melihat prosesi penyembelihan yang dilakukan. “Kita berkewajiban untuk memastikan prosesi yang dilakukan sesuai dengan syariah, dan daging hasil sembelihan diserahkan kepada yang berhak,” kata Muhadjir.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga melihat adanya peluang pengiriman tenaga juru sembelih dari Indonesia. Berdasarkan keterangan pengelola RPH, di musim haji mereka mempekerjakan 5.000 tenaga penyembelih.

“Tadi kita ngomong-ngomong, dari syahbandar (pengelola RPH) menginginkan ada penyembelih dari Indonesia. Dia ingin ada 1.500 penyembelih untuk tahun depan, nanti Pak Dubes yang akan menindaklanjuti,” ungkap Muhadjir.

“Dan mungkin nanti ada kerja sama yang lain. Karena di sini kotoran dan kulit kambing dibuang begitu saja. Tadi juga mengusulkan ada kerja sama dari pelaku usaha di Indonesia yang sudah punya pengalaman di bidang penyamakkan kulit itu juga bisa kerja sama dengan RPH di sini,” sambungnya.

Senada dengan Muhadjir, Dubes Abdul Aziz menyatakan akan menindaklanjuti peluang tersebut. “InsyaAllah apa yang disampaikan oleh bapak menko akan kami upayakan ditindaklanjuti,” kata Dubes Abdul Aziz.

“Terutama karena ini perusahaan swasta, mungkin sebagai perwakilan pemerintah di Saudi Arabia kami juga akan mengundang para swasta dari Indonesia. Mudah-mudahan bisa direalisasikan tahun depan,” tuturnya menambahkan.

Sementara itu Direktur Bina Haji Arsad Hidayat mengungkapkan, pada tahun ini tercatat baru ada sekitar 6.500 petugas dan jemaah yang menyalurkan dam nya pada RPH yang direkomendasikan pemerintah. Selanjutnya sebanyak 4.500 ekor kambing disembelih dan disalurkan dagingnya di tanah suci, sementara 2.000 lainnya dagingnya akan disalurkan ke tanah air.

“Dari dua ribu kambing tersebut selanjutnya akan dipackaging dengan cara retorch. Satu ekor kambing dipacking menjadi 4 pak. Jadi total akan ada delapan ribu pak daging yang akan dikirimkan ke Indonesia. Masing-masing pak nya berisi 2,5 kg daging,” terang Arsad.

“Kita berharap tahun depan angka ini dapat meningkat signifikan, sehingga bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia juga,” imbuhnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Acara Dialog dan Edukasi Penerapan Kesetaraan, Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, dan Sosialisasi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Langkat, Sumatera Utara (Foto : @kemnaker.go.id)

Langkat, goindonesia.co – Kementerian Ketenagakerjaan mengajak pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh untuk terus bersama-sama dengan pemerintah melakukan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

“Mari kita terus gaungkan dan terapkan zero tolerance for sexsual harassment and sexual violence (tidak ada toleransi terhadap pelecehan seksual dan kekerasan seksual),” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Dirjen Putri mengatakan hal tersebut saat membuka acara Dialog dan Edukasi Penerapan Kesetaraan, Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, dan Sosialisasi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Langkat, Sumatera Utara, Jumat (5/7/2024).

Dirjen Putri mengatakan bahwa upaya memperjuangkan kesejahteraan pekerja tidak hanya terkait dengan materi atau uang, seperti Upah Minimum dan THR, tetapi juga bagaimana agar di tempat kerja tidak terjadi pelecehan dan kekerasan seksual.

“Uang itu penting, tapi saya harus terus mengedukasi kepada seluruh pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah bahwa yang namanya kesejahteraan pekerja itu, di atas uang ada berbagai hal lagi yang patut diperjuangkan, di antaranya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai sektor usaha, terutama di industri padat karya yang didominasi oleh pekerja perempuan dengan pendidikan rendah. 

“Ketidakmampuan untuk menolak, untuk mengadu, ketergantungan supaya kontrak kerja diperpanjang, akhirnya pekerja perempuan diam atau tidak melawan saat menjadi korban pelecehan. Itu fakta-fakta yang sering terjadi,” ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa Kemnaker sendiri telah menerbitkan sejumlah regulasi sebagai upaya mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja, di antaranya Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Dalam Kepmenaker tersebut mewajibkan perusahaan untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja yang beranggotakan dari unsur manajemen perusahaan dan perwakilan pekerja atau SP/SB.

“Jadi Satgas ini yang melindungi dan membawanya ke kepolisian kalau ada pekerja yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual, kenapa ke kepolisian, karena Kepmenaker ini berharmoni dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana Undang-Undang ini mengatakan bahwa pelaku pelecehan atau kekerasan seksual bisa dipidanakan,” ucapnya. (***)

*Biro Humas Kemnaker

Sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang di JPL Nomor 165A Jl. Laswi antara Stasiun Kiaracondong – Stasiun Cikudapateuh, Kota Bandung (Foto : @www.kai.id)

Bandung, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggandeng sejumlah stakeholders untuk melakukan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang di JPL Nomor 165A Jl. Laswi antara Stasiun Kiaracondong – Stasiun Cikudapateuh, Kota Bandung pada Jumat (5/7). Sekitar 40 orang turut serta dalam kegiatan tersebut yang terdiri dari KAI, Kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan komunitas pecinta kereta api Edan Sepur Bandung.

Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI, Dadan Rudiansyah mengatakan, sesuai UU No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya, bahwa semua kendaraan harus berhenti dan mendahulukan kereta api yang akan melintas di perlintasan sebidang. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi mobil pemadam kebakaran, ambulans yang sedang mengangkut orang sakit, maupun kendaraan prioritas lainnya.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami prioritas di perlintasan sebidang serta kesadaran untuk menaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang semakin meningkat. Sehingga mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan prioritas lainnya harus berhenti ketika KA akan melintas,” kata Dadan.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, KAI dan para stakeholders melakukan imbauan kepada pengguna jalan raya melalui pengeras suara, membagikan brosur dan stiker imbauan disiplin berlalu lintas, serta suvenir.

KAI mencatat terdapat 2.881 perlintasan sebidang resmi, dengan rincian 1.514 perlintasan sebidang resmi dijaga oleh KAI, Dishub, ataupun swadaya dari masyarakat dan 1.367 perlintasan sebidang resmi tidak dijaga.

Selama tahun 2024 (data hingga 3 Juli), telah terjadi 195 kali kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang mengakibatkan 68 orang meninggal. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi 327 kali kecelakaan yang mengakibatkan 94 orang meninggal. 

“Salah satu faktor tingginya angka kecelakaan pada perlintasan lantaran para pengendara yang tetap melaju meskipun sudah ada peringatan melalui rambu-rambu yang terpasang pada perlintasan resmi. Pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja membahayakan pengendara jalan tetapi juga perjalanan kereta api,” kata Dadan.

Sebagai upaya mengurangi kecelakaan di perlintasan sebidang, selain melakukan sosialisasi kepada pengendara jalan raya, KAI juga menutup dan memasang patok pada perlintasan liar yang rawan terjadi kecelakaan. Sebanyak 123 perlintasan liar telah ditutup pada tahun 2023. Adapun pada 2024 (hingga 30 Juni), KAI telah menutup 113 perlintasan liar.

“Keselamatan di perlintasan sebidang dapat terwujud jika seluruh unsur masyarakat dapat bersama-sama peduli. Diharapkan kepedulian seluruh stakeholder termasuk para pengguna jalan dapat mewujudkan keselamatan di perlintasan sebidang,” tutup Dadan. (***)

*(Public Relations KAI)