Connect with us

Berita

Keselamatan dan Keamanan Infrastruktur Nuklir, Komponen Penting Pembangunan PLTN

Published

on

FGD bertema “Pengembangan Infrastruktur Keselamatan Fasilitas Nuklir” di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie Serpong (Foto : @brin.go.id)

Tangerang Selatan, goindonesia.co : Dalam rangka menyongsong rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berencana akan melakukan pengembangan infrastruktur fasilitas nuklirnya, terutama yang memiliki tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi. 

“Fokus dari kegiatan ini terkait dengan rencana pembangunan 19 infrastruktur yang harus dipenuhi, tetapi kita hanya mengambil yang safety sehingga kita mengambil 5 infrastruktur,” ujar Muhammad Budi Setiawan, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) – BRIN mewakili Kepala PRTRN BRIN dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Infrastruktur Keselamatan Fasilitas Nuklir” di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie Serpong, Rabu (12/6).

Budi menyampaikan kegiatan ini juga membahas rencana tahapan pembangunan PLTN di Indonesia yang saat ini sudah memasuki fase ke-2. ”Sepuluh tahun yang lalu kita telah melakukan fase pertama dan kini kita mulai masuki fase ke-2. Nantinya akan ada benang merah yang bisa kita ambil dari survei yang telah dilakukan tersebut, output yang menjadi sebuah rekomendasi, dan juga tulisan ilmiah yang bisa dipublikasikan,” ungkapnya.

Budi menyebut sudah ada beberapa calon tapak untuk pembangunan PLTN dan beberapa pihak ketiga yang sudah menjalin hubungan kerja sama. “Ada beberapa calon tapak yang potensial dan sudah dilakukan pengkajian disana. Ada pula tawaran berbagai jenis reaktor yang cukup gencar dari berbagai vendor, sehingga semangat pembangunan PLTN menjadi besar kembali,” katanya.

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama PRTRN – BRIN, Yarianto Sugeng Budi Susilo menyampaikan alasan mengambil lingkup keselamatan nuklir adalah atas hasil jajak pendapat yang sudah pernah dilakukan selama ini yakni terkait dengan respon dari responden yang kebanyakan memang masih takut atau berkutat pada masalah kecelakaan nuklir, kontaminasi radioaktif, dan juga limbah radioaktif. 

“Ini memang masalah utamanya ada pada keselamatan nuklir, sehingga kita pilih 5 dari 19 infrastruktur, kita hanya fokus pada masalah keselamatan nuklir. Infrastruktur keselamatan nuklir, proteksi radiasi, tapak dan pendukungnya, kemudian proteksi lingkungan, kesiapsiagaan kedaruratan nuklir, pengelolaan limbah radioaktif dan satu lagi yaitu organisasi. Organisasi ini memang sangat penting, dan merupakan kunci. PLTN  go atau tidak, tergantung pada organisasi yaitu Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO),” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Agus Puji Prasetyono menekankan perlunya mengubah penggunaan energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Menurutnya penggunaan energi baru atau nuklir diperlukan untuk menyeimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi.

“Suhu semakin tinggi secara global, kita harus antisipasi, supaya tidak terus memakai energi fosil namun juga menggunakan energi non-fosil. Semua pembangkit kita arahkan ke energi terbarukan dan energi baru,” tegasnya.

Agus juga menyampaikan progres pembentukan NEPIO dalam upaya percepatan pembangunan PLTN pertama di Indonesia. “Di sisi pemerintah, kita sudah diskusi dan melakukan koordinasi.  Sekitar 2 bulan lagi diharapkan target sudah selesai. Fungsi NEPIO penting sebagai koordinasi dalam pembangunan PLTN di Indonesia, ada keterlibatan sekitar 16 kementerian/lembaga di dalamnya,” jelas Agus.

Dalam memilih teknologi nuklir, Agus berpegang pada teknologi yang sudah teruji. “Kita tidak memilih teknologi tersebut dari luar negeri atau dalam negeri tetapi kita pilih yang sudah proven. Jika PLTN masuk sesuai target di tahun 2032 sudah beroperasi, di tahun 2060 kita menargetkan sekitar 54,3 Gigawatt,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir – Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Haendra Subekti menjelaskan tentang perizinan dan regulasi infrastruktur ketenaganukliran. Skema perizinan reaktor daya terbagi menjadi dua yaitu kegiatan pra-perizinan dan perizinan berusaha. 

“Kegiatan pra-perizinan ada review desain dan desain tapak, sedangkan dalam perizinan nanti izinnya hanya dua, yaitu izin konstruksi dan izin operasi,” jelas Haendra. 

Dirinya munuturkan bahwa survei tapak dilakukan oleh pemerintah untuk identifikasi tapak potensial dalam rangka perencanaan wilayah. Beberapa aspek survei tapak diantaranya seperti kegempaan, gunung api, likuifaksi, dan tsunami.

Selain itu Haendra juga menjelaskan jika desain sangat penting dan harus melalui persetujuan BAPETEN. Setiap PLTN yang dibangun harus mendapatkan persetujuan desain baik generik atau standar dari BAPETEN. Permohonan review desain dan persetujuan desain dapat dilakukan oleh vendor, desainer, universitas atau pemilik. Desain rinci berbasis hasil evaluasi tapak menjadi salah satu persyaratan izin konstruksi. 

Sementara itu, Pakar dan Pemerhati Nuklir, Adiwardojo menyampaikan Program Energi Nuklir Nasional (PENN) merupakan kegiatan perencanaan, persiapan, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan dekomisioning beberapa PLTN yang dihasilkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik nasional.

“Tujuan PENN sendiri yaitu termanfaatkannya sistem energi nuklir sebagai bagian dari bauran energi nasional yang optimal, bersimbiotik dan bersinergi dengan sumber daya energi lainnya, serta mendukung terwujudnya keamanan pasokan energi yang aman, selamat, bersih, berwawasan lingkungan, terjangkau dan berkelanjutan,” terang Adi.

Adi juga menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur nuklir dilakukan dengan pendekatan milestone dan program Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR).  Pendekatan  tersebut bertujuan untuk membantu negara anggota International Atomic Energy Agency (IAEA) memahami komitmen dan kewajiban yang terkait dengan pengembangan program tenaga nuklir. Sedangkan negara yang sudah memiliki PLTN dapat mengevaluasi kesiapan mereka untuk pengembangan PLTN lebih lanjut.

“Untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur dilakukan melalui program integrated INIR – IAEA. Sebelumnya negara bersangkutan melakukan ‘swa evaluasi’ (self evaluation) pengembangan infrastruktur nuklir nasional (milestone dan phase),” lanjut Adi.

Menurutnya memanfaatkan jasa IAEA dalam program INIR akan membuka peluang untuk memantapkan posisi Indonesia dalam melaksanakan diplomasi energi di tingkat internasional, khususnya energi nuklir. (***)

*Humas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

RUPS Kementerian BUMN Putuskan Pergantian Direksi dan Komisaris Pertamina

Published

on

Acara Pergantian Direksi dan Komisaris Pertamina (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (04/11/2024) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut yaitu terkait pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar.

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina sebagai berikut.

Jajaran Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
  • Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
  • Komisaris Independen :  Raden Adjeng Sondaryani 
  • Komisaris : Heru Pambudi
  • Komisaris : Bambang Suswantono
  • Komisaris Independen : Condro Kirono
  • Komisaris Independen : Alexander Lay
  • Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi

  • Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri 
  • Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
  • Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
  • Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
  • Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
  • Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
  • Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
  • Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading

Berita

World Zakat and Waqf Forum 2024 Hasilkan 15 Resolusi, Dukung Hak Palestina

Published

on

Pembacaan resolusi WZWF 2024 (Foto : @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – World Zakat and Waqf Forum (WZWF) 2024 ditutup Sabtu (2/11/2024). Even ini menghasilkan 15 resolusi, antara lain pembentukan Dewan Kebijakan Global Zakat dan Wakaf hingga dukungan untuk Palestina.

Resolusi inin sejalan dengan arahan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, saat membuka agenda WZWF 2024, 1 November 2024. Menag berharap konferensi WZWF 2024 dapat menghasilkan gagasan baru untuk memaksimalkan pemberdayaan zakat dan wakaf sebagai solusi atas masalah global. “Kita perlu mengkaji bagaimana zakat dan wakaf dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan dunia,” ungkapnya.

WZWF merupakan forum tahunan yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) bersama Bank Indonesia (BI). Sekretaris Jenderal WZWF, Datuk Mohd Ghazali Md Noor memimpin pembacaan resolusi di hadapan delegasi dari 43 negara. Dalam resolusi itu, WZWF berkomitmen mengambil arah baru dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai pondasi tatanan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

“Resolusi ini menjadi deklarasi dan seruan bagi seluruh anggota WZWF untuk mengerahkan sumber daya dan kepemimpinan dalam menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tandas Datok Mohd Ghazali Md Noor.

Berikut 15 poin dalam resolusi WZWF 2024:

1. Menegaskan pesan iman untuk kemanusiaan, serta menyerukan keadilan, kasih sayang, dan solidaritas sebagai landasan zakat dan wakaf di seluruh dunia.
2. Memperkuat peran beragam pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat Muslim untuk membangun kerangka ekonomi terpadu berbasis zakat dan wakaf.
3. Menyiapkan tatanan global zakat dan wakaf 2050 yang beradaptasi dengan nilai-nilai modern dan menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masa depan. 4. Mendorong kebangkitan peradaban Islam yang reflektif terhadap nilai-nilai sejarah namun berorientasi pada masa depan.
5. Mendirikan Dewan Kebijakan Global Zakat dan Wakaf untuk mengembangkan kebijakan terpadu dan berdampak di sektor zakat dan wakaf.
6. Mengajak kepemimpinan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Bank Pembangunan Islam (IsDB) untuk memperkuat peran zakat dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. 7. Membangun aliansi lintas agama untuk mendorong kolaborasi atas dasar keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan bersama.
8. Menyusun kerangka kerja untuk satu abad ke depan dalam memajukan zakat dan wakaf sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.
9. Meningkatkan tata kelola dan SOP demi transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam manajemen zakat dan wakaf. 10. Memperluas keanggotaan WZWF guna membangun jaringan zakat dan wakaf yang tangguh di berbagai wilayah dan sektor.
11. Mengklaim kembali peran Islam dalam sejarah sebagai panduan bagi transformasi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ilmiah.
12. Menetapkan Forum Zakat dan Wakaf Dunia sebagai platform perubahan untuk memenuhi aspirasi abad ke-21 dan seterusnya. 13. Mendukung hak-hak Palestina, khususnya terkait status Al-Quds, sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB.
14. Mendorong inisiatif hijau dalam menghadapi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
15. Mengapresiasi kehadiran Menteri Agama Indonesia dan Malaysia yang turut memberi pesan inspiratif kepada para delegasi, sekaligus memperkuat peran WZWF sebagai platform dialog dan kolaborasi global. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Kota Surakarta

Published

on

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di salah satu rumah makan di Kota Surakarta, pada Minggu malam, 3 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Surakarta, goindonesia.co – Suasana hangat menyelimuti Kota Surakarta saat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada Minggu malam, 3 November 2024. Presiden Prabowo tiba di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sekitar pukul 18.00 WIB, dan langsung menuju kediaman pribadi Jokowi yang berlokasi di Kelurahan Sumber, Surakarta.

Pertemuan hangat antara kedua tokoh tersebut berlangsung di rumah Presiden Jokowi dengan kehadiran Ibu Iriana Jokowi, yang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Setelah berbincang santai di kediaman, Presiden Prabowo dan Jokowi kemudian bersama-sama menuju salah satu rumah makan di Kota Surakarta untuk melanjutkan obrolan sambil menikmati santap malam.

Hidangan yang disajikan pun mencerminkan cita rasa tradisional, meliputi bakmie jowo, nasi goreng jowo, pisang goreng, tempe mendoan, hingga bakwan jagung. Sambil menikmati sajian sederhana namun lezat, keduanya terlihat berbicara dengan santai, tertawa, dan sesekali berbagi cerita, menunjukkan keakraban yang menghangatkan suasana.

Pertemuan hangat ini berlangsung selama sekitar satu jam. Setelahnya, Jokowi turut mengantarkan Presiden Prabowo hingga ke Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, untuk kembali ke Jakarta.

Momen pertemuan ini juga mencerminkan hubungan hangat antara dua pemimpin bangsa yang terus berkomitmen untuk membangun Indonesia. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending