Connect with us

Berita

Kemenperin Dorong Penyerapan Batik IKM Jadi Seragam Jemaah Haji

Published

on

Pameran Industri Batik Nusantara (IBN) 2024 di Plasa Industri, Kementerian Perindustrian (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah terus berupaya untuk mendukung pengembangan industri batik melalui berbagai kebijakan dan program, terutama melalui peran aktif dalam memperkuat rantai pasok industri batik. Kementerian Perindustrian juga aktif mengembangkan dan memperluas pasar industri batik di dalam negeri yang potensial, termasuk membuka kerja sama dengan seluruh stakeholders untuk memberdayakan industri kecil dan menengah (IKM) batik.

“Upaya ini merupakan komitmen bersama untuk memprioritaskan keberpihakan belanja pemerintah yang mengutamakan pertumbuhan Industri dalam negeri, khususnya untuk menyerap produk-produk IKM batik,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Dirjen IKMA) Reni Yanita mewakili Menteri Perindustrian saat membuka Pameran Industri Batik Nusantara (IBN) 2024 di Plasa Industri, Kementerian Perindustrian, Selasa (19/11).

Untuk itu, Kemenperin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama atas upaya mendukung pertumbuhan industri batik dengan memberikan kesempatan kepada IKM Batik Cap untuk mengisi pasar seragam Batik Haji. Langkah ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama 1083 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nomor 366 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Produksi dan Distribusi Seragam Batik Jemaah Haji.

Dengan adanya SK Dirjen PHU tersebut, pada tahun 2024 ini, izin produksi seragam Batik Jemaah Haji hanya diberikan kepada 81 IKM terpilih. “Tentunya peralihan ini menjadi fenomena tersendiri yang secara ekonomi dapat memberikan gairah pasar dalam negeri kepada Industri Batik Cap nasional,” ungkap Reni.

Adapun syarat untuk mendapatkan SK Izin Produksi seragam haji di antaranya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang memenuhi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 Nomor 13134 (Industri Batik), memiliki standarisasi bahan baku dan teknologi proses produksi, memiliki atau dalam proses sertifikasi Batikmark, memiliki atau dalam proses sertifikasi halal yang telah diajukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), memiliki workshop atau tempat kerja untuk memproduksi,  serta memiliki bukti kemampuan produksi batik cap.

Namun demikian, IKM yang telah mendapatkan SK Dirjen PHU atau SK Izin Produksi Seragam Haji ini tak otomatis terpilih menjadi produsen seragam haji. Hanya 12 di antaranya yang memperoleh order. “Penetapan IKM produsen seragam haji dilakukan melalui proses tender dengan Bank Penerima Setoran (BPS). Jadi tergantung keputusan dari masing-masing BPS,” Reni mengatakan.

Oleh karena itu, Ditjen IKMA menginisiasi penyelenggaraan pameran IBN sebagai salah satu upaya mendukung IKM penerima SK Izin Produksi Seragam Batik Jemaah Haji yang belum mendapatkan order untuk mendapatkan akses pasar ke mitra distribusi seragam batik haji lainnya.

Pameran Industri Batik Nusantara 2024 berlangsung pada 19-22 November 2024 di Plasa Industri Kementerian Perindustrian, Jakarta. Selain menampilkan sekitar 50 IKM batik, Pameran IBN 2024 juga menghadirkan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Batikmark, Business Matching antara industri batik dengan mitra distribusi dan mitra supplier, juga talkshow dengan tema penguatan ekosistem dan edukasi perkembangan industri batik.

Pada bulan Oktober, Ditjen IKMA telah memfasilitasi 14 IKM batik untuk mendapatkan sertifikat Batikmark sebagai salah satu syarat mendapatkan SK Izin Produksi Seragam Batik Jemaah Haji. Sementara itu, dalam agenda temu bisnis, IKM batik penerima SK Izin Produksi Seragam Haji akan dipertemukan dengan mitra distribusi, seperti sepuluh Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), sepuluh perusahaan travel haji, dan asosiasi mitra suplier seperti industri pemasok bahan baku/kain dan zat warna.

“Kami berharap Pameran IBN 2024 dengan tema “Seragam Batik Jemaah Haji” ini dapat menjadi wadah strategis bagi IKM Batik Nusantara untuk bekerja sama dengan berbagai mitra distribusi Seragam Batik Jemaah Haji, sehingga industri batik nasional dapat kembali bangkit untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia,” kata Dirjen IKMA Kemenperin.

Perkembangan industri batik

Industri batik berperan dalam melestarikan budaya Indonesia, sekaligus berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, ekspor produk batik pada bulan Januari – September 2024 berkontribusi terhadap ekspor nasional dengan nilai mencapai USD11,52 juta.

Kinerja industri batik pada dua tahun terakhir mengalami kontraksi akibat melemahnya permintaan pasar ekspor. Nilai ekspor produk batik tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar 30% dibandingkan dengan tahun 2022 dan kinerja ekspor produk batik pada Triwulan II Tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 33,72% jika dibandingkan dengan tahun 2023 di periode yang sama. Namun demikian, Kemenperin optimistis industri batik masih memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar dalam negeri.

“Hal ini mengingat tren penggunaan batik meningkat dalam keseharian generasi muda, meskipun juga perlu waspada terhadap maraknya produk motif batik dengan harga yang jauh lebih murah,” jelas Dirjen IKMA.

Salah satu program yang dijalankan Kemenperin unttuk mendukung pengembangan industri batik adalah sertifikasi Batikmark. Program yang dijalankan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Kerajinan dan Batik ini bertujuan menjaga kualitas dan otentisitas batik. Hal ini sangat penting sebagai bagian dari tindakan konservasi produk budaya yang bersaing dengan produk teknologi.

Selanjutnya, Kemenperin juga melakukan penyusunan sertifikasi halal untuk produk batik melalui program yang ada di Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) dengan tujuan melindungi konsumen dalam melaksanakan ibadah dengan terjaminnya penggunaan produk yang halal.

Demi memperluas pasar industri batik, Kemenperin untuk mengembangkan penggunaan batik di berbagai kalangan, seperti batik KORPRI dan seragam batik pegawai negeri di berbagai daerah. Dirjen IKMA juga mendorong kerja sama seluruh pihak untuk menerapkan implementasi penggunaan seragam batik haji dengan produk batik cap sesuai yang telah ditetapkan serta memberdayakan IKM batik dalam penggunaan seragam batik jemaah haji, sehingga tidak lagi menggunakan produk motif batik.

“Harapan kami upaya tersebut dapat berdampak pada ekosistem industri batik Nusantara. Namun, perlu komitmen bersama untuk menempatkan keberpihakan belanja pemerintah dengan mengutamakan kepentingan Industri dalam negeri, khususnya keberpihakan terhadap IKM Batik dan memperkuat rantai pasok pada bagian hilir,” tutur Reni. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Permenpora Nomor 14 Tahun 2024: No Dualisme!

Published

on

Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi diharapkan menyudahi dualisme kepengurusan induk cabor di Tanah Air. Sehingga bisa berdampak pada pembinaan atlet yang lebih baik lagi dalam meraih prestasi.(Foto: Egan/@kemenpora go id)

Bandung, goindonesia.co : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi diharapkan menyudahi dualisme kepengurusan induk cabang olahraga (cabor) di Tanah Air. Sehingga bisa berdampak pada pembinaan atlet yang lebih baik lagi dalam meraih prestasi.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Menpora (Wamenpora) Taufik Hidayat dalam arahannya saat menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Fasilitasi Olahragawan Elit Nasional dan Sosialisasi Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, Rabu (20/11) malam di Holiday Inn Bandung Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar). 

Kata Wamenpora, Permenpora ini merupakan upaya Pemerintah dalam menjamin independensi dan legitimasi kepengurusan induk cabor di Tanah Air. Karenanya Wamenpora Taufik bersyukur Permenpora ini telah disosialisasikan kepada para pegurus induk cabor.

“Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri, bahwa Permenpora ini harus cepat disosialisasikan dan alhamdulillah sekarang terlaksana,” ujar Wamenpora Taufik.

Diakui, keberadaan Permenpora ini sebelumnya sempat menuai pro dan kontra di sebagian pengurus induk cabor karena dinilai sebagai bentuk intervensi Pemerintah. Padahal, tegas Wamenpora, tidak ada intervensi di dalam Permenpora Nomor 14 Tahun 2024. Sebaliknya, Permenpora ini merupakan upaya agar pengelolaan kepengurusan cabor menjadi lebih tertib lagi.

“Kita hanya ingin lebih tertib lagi. Karena buat saya, sangat sedih kalau ada dualisme kepengurusan cabor, apalagi kalau ada yang tiga kepengurusan, kita tidak mengharapkan itu,” ungkap Wamenpora Taufik.

Menurut Wamenpora, Pemerintah memiliki kepedulian pada pembinaan para atlet. Dalam hal ini jangan sampai konflik dualisme kepengurusan cabor berdampak pada pembinaan para atlet. 

“Intinya kita sayang, kita peduli kepada atlet. Karena pengurus maupun saya di sini hanya sementara, tetapi atlet itu tidak akan pernah putus,” kata Wamenpora Taufik.

Wamenpora pun mengingatkan para pengurus induk cabor untuk lebih detail dan lebih rapi lagi dalam tata kelola laporannya. Kerapian tata kelola ini menurut Wamenpora Taufik penting untuk kebaikan bersama.

“Karena kalau ada apa-apa juga kita yang akan diperiksa. Sedikit maupun besar, itu jadi masalah dan itu harus dipertanggungjawabkan dari pemerintahan itu sendiri,” terang Wamenpora Taufik.

Wamenpora pun menyatakan siap untuk mengawal dan mengikuti pengelolaan cabor-cabor demi memastikan pembinaan atlet yang lebih baik lagi ke depannya. Apalagi dirinya merupakan mantan atlet dan juga berpengalaman dalam kepengurusan cabor. 

“Mudah-mudahan dengan Permenpora baru ini olahraga kita bisa lebih baik lagi,” tandas Wamenpora Taufik. (***)

*KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Continue Reading

Berita

Kemenag Libatkan Peer Educator Kampanyekan Bahaya Nikah Dini, Judi Online, dan Narkoba lewat Media Sosial

Published

on

Program Peer Educator Bimbingan Remaja (Foto : @kemenag.go.id)

Banjarmasin, goindonesia.co – Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama (Kemenag) menggagas program Peer Educator sebagai upaya mengedukasi remaja terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, judi online, dan perkawinan anak. Program ini merupakan bagian dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang menyasar siswa Madrasah Aliyah (MA) di seluruh Indonesia.

Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Zudi Rahmanto menjelaskan, Peer Educator didesain untuk menjadi agen perubahan di kalangan remaja. Mereka diharapkan dapat memberi edukasi kepada teman sebayanya, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Peer Educator memiliki potensi besar untuk mengisi media sosial dengan konten kreatif yang sarat nilai positif. Ini dapat menjangkau remaja lain secara lebih luas dan efektif,” ujar Zudi dalam kegiatan Program Peer Educator Bimbingan Remaja di Banjarmasin, Senin (18/11/2024).

Zudi menyoroti bahaya judi online dan narkoba sebagai dua ancaman utama bagi generasi muda saat ini. Menurutnya, kemudahan akses internet membuat banyak remaja tergoda mencoba judi online tanpa menyadari dampaknya.

“Dampak finansial dan psikologis dari judi online sangat serius. Remaja bisa terjebak utang, mengalami kecemasan, hingga gangguan kesehatan mental,” tegasnya.

Selain itu, Zudi juga menjelaskan risiko narkoba yang dapat merusak fungsi otak, kesehatan mental, dan memicu perilaku berisiko seperti kekerasan dan kehamilan di luar nikah. “Narkoba dan judi online adalah ancaman nyata yang dapat menghancurkan masa depan remaja,” tambahnya.

Dalam pelatihan, para Peer Educator dibekali keterampilan pengambilan keputusan, pengendalian emosi, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat. Mereka juga diajarkan cara menciptakan konten media sosial yang edukatif untuk menyampaikan isu-isu penting seperti bahaya perkawinan anak, seks bebas, narkoba, dan judi online.

“Remaja lebih mudah menerima pesan dari teman sebayanya. Karena itu, kami berharap Peer Educator dapat menjadi tutor sebaya yang menginspirasi teman-temannya sekaligus membangun jejaring kebaikan,” kata Zudi.

Melalui pendekatan edukasi rekan sebaya, Kemenag berharap program ini dapat menciptakan lingkungan remaja yang aman, bebas dari narkoba, judi online, dan kenakalan lainnya.

“Kami berkomitmen memperluas jangkauan program ini ke sekolah dan komunitas remaja di berbagai daerah, sehingga mereka dapat fokus mengembangkan diri dan membangun masa depan yang cerah,” tutup Zudi. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Sesi Ketiga KTT G20 Brasil, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Pembangunan Berkelanjutan dan Transisi Energi

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada Selasa, 19 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Brasil, goindonesia.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada Selasa, 19 November 2024. Dalam sesi yang mengangkat tema “Sustainable Development and Energy Transition” tersebut, Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan transisi energi hijau.

“Kemarin kita telah membahas masalah kemiskinan dan kelaparan. Kita semua memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut. Tantangan tersebut memang memengaruhi negara-negara berkembang, pembangunan berkelanjutan mereka, dan agenda transisi energi mereka. G20 harus menghasilkan tindakan nyata untuk membantu mencapai SDGs,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya tindakan kolektif dari anggota G20 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia merasakan dampak langsung perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut di pesisir utara Jawa yang berdampak pada ratusan ribu hektare lahan produktif.

“Ini akan memperburuk kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, bagi Indonesia tidak ada alternatif lain. Kami berkomitmen penuh untuk mengambil langkah-langkah besar guna mengurangi suhu iklim untuk menyelamatkan lingkungan dan mengatasi situasi tersebut,” tegasnya.

Dalam upaya transisi energi hijau, Presiden menyampaikan visi besar Indonesia untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050 melalui sejumlah upaya, seperti peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke energi baru terbarukan.

“Kami juga memiliki sumber daya panas bumi yang luar biasa, dan kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” jelas Presiden Prabowo.

Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan iklim global. Presiden Prabowo menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan untuk mengimbangi peran hutan kita dalam menjaga suhu global.

“Indonesia terbuka untuk mengoptimalkan prospek 557 juta ton kredit karbon Indonesia. Kita juga memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar, dan kita tawarkan ini kepada dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan mendukung upaya internasional dengan komitmen pendanaan sebesar USD30 juta untuk menjembatani kesenjangan pendanaan pada kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Kami berharap ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia, sebagaimana yang diupayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ungkap Presiden.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending