Pelatihan vokasi industri dengan menggandeng Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama (NU) bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Industri manufaktur merupakan salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian nasional. Pada triwulan II tahun 2024, sektor ini berhasil memberikan kontribusi sebesar 18,52 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,26 persen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam memacu pertumbuhan industri manufaktur. “Untuk mendukung aktivitas ekspansi dan investasi baru di industri manufaktur nasional, Kementerian Perindustrian juga menaruh perhatian dan fokus pada ketersediaan tenaga kerja industri yang produktif, kompeten, dan berdaya saing global,” kata Menperin dalam keterangannya, Selasa (24/9).

Adapun langkah strategis yang telah dijalankan oleh Kemenperin dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM industri di Indonesia, antara lain melalui pelaksanaan diklat yang menjalin kerja sama dengan mitra industri. Upaya ini untuk menghasilkan SDM industri yang terampil sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

“Sebagai contoh, Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta dan BDI Surabaya membuka tiga pelatihan secara serentak, meliputi pelatihan sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), permesinan, dan industri kreatif (social media marketing),” papar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan.

Kepala BPSDMI mengapresiasi BDI Surabaya dan Yogyakarta yang menyelenggarakan pelatihan vokasi industri dengan menggandeng Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama (NU) bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat membekali para generasi muda dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan industri sehingga bisa menjadi agen pembangunan bangsa,” ungkap Masrokhan.

Ketiga pelatihan vokasi industri yang diselenggarakan itu meliputi pelatihan skilling atau keterampilan baru bagi para peserta diklat. Selain pelatihan skilling, Kemenperin juga memiliki pelatihan upskilling yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki peserta diklat. Mereka yang mengikuti pelatihan ini berasal dari wilayah Surabaya dan Yogyakarta.

“Kami percaya, dengan dedikasi dan kerja keras para peserta, serta bimbingan dari instruktur yang andal, diklat ini akan mencapai tujuannya sesuai target. Para peserta juga akan menjadi calon-calon tenaga kerja yang kompeten, siap bersaing di dunia kerja, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan perekonomian nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Rois Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mohammad Nuh mengatakan RMI NU bersama Kemenperin melalui BDI Surabaya dan Yogyakarta, berhasil menyatukan dunia pesantren dan industri. Pelatihan vokasi 3in1 dinilai ini tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga keterampilan teknis yang siap bersaing di dunia kerja. 

“Alhamdulillah, pelatihan vokasi 3in1 ini adalah pembekalan kompetensi. Dalam satu sisi mereka (santri) sudah punya kompetensi di bidang keagamaan, tentu ini semakin lengkap karena dilengkapi dengan kompetensi di bidang technical life skill,” jelas M Nuh yang pernah menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kepala Pusdiklat SDM Industri BPSDMI Kemenperin, Saiful Bahri mengungkapkan bahwa tujuan Kemenperin menggelar pelatihan vokasi industri ini untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam menyiapkan SDM industri yang kompeten dan siap kerja.

“Peserta pelatihan akan mendapatkan pelatihan dari profesional serta tinggal di kamar asrama yang nyaman selama periode pelatihan berlangsung. Setelah lulus pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berguna untuk karier,” tuturnya.

Perlu diketahui, Kemenperin menaungi tujuh BDI untuk menyelenggarakan pelatihan di berbagai wilayah Indonesia. Program diklat yang telah diselenggarakan Kemenperin mampu menghasilkan ribuan SDM setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan industri. “Sepanjang 2023, BPSDMI telah menyelenggarakan 666 pelatihan untuk 32.714 orang di berbagai provinsi di Indonesia, meningkat 21 persen dari tahun sebelumnya dengan 25.709 peserta pelatihan,” sebut Saiful. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Menko PMK, Muhadjir Effendy saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan insentif fiskal (Foto : @www.kemenkopmk.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2024 bagi pemerintah daerah.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem yang per Maret 2024 telah mencapai target 0-1%, yaitu berada di angka 0,83%. Wapres optimis, di akhir masa tugasnya pada 20 Oktober 2024 nanti, angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air akan semakin mendekati 0% sebagaimana target yang telah ditetapkan.

“Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini,” ucap Ma’ruf Amin pada Rapat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Rabu (18/09/2024).

Wakil Presiden juga memberikan tiga arahan dalam kesempatan ini, yaitu pertama insentif fiskal perlu dimanfaatkan untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan harus fokus pada program yang berdampak langsung. Kedua, target penerima program kemiskinan ekstrem harus menggunakan data P3KE agar intervensi tepat sasaran, dan menjadi penting untuk mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, lansia, dan penyandang disabilitas. Ketiga, sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan perlu semakin diintensifkan, mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri.

Selanjutnya, Wapres juga mengapresiasi peran seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang telah melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dengan baik, dan menyampaikan selamat kepada pemerintah daerah yang tahun ini memperoleh penghargaan berupa insentif fiskal karena memiliki komitmen dan kinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

“Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini. Semoga insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah,” tuturnya.

Muhadjir dalam laporannya menyampaikan, Kemenko PMK telah melaksanakan tujuh penugasan yang diamanatkan Inpres 4/2022 yang diantaranya meliputi penetapan kebijakan sumber dan jenis data dalam PPKE, penetapan pedoman umum pelaksanaan PPKE, penetapan tim satgas konvergensi program, penetapan wilayah prioritas percepatan penanganan kemiskinan ekstrem 2022-2024, serta koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaporan secara terpadu.

“Upaya konvergensi, sinergi, dan integrasi telah menunjukkan hasil yang baik. Sejak Inpres ditetapkan, kemiskinan ekstrem turun secara signifikan hingga 0,83% pada Maret 2024,” ujar Muhadjir.

Muhadjir juga menjelaskan, penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional juga telah diikuti oleh penurunan kemiskinan di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga semakin banyak daerah yang angka kemiskinan ekstremnya telah berada di bawah 1%, yaitu 25 propinsi dan 356 kabupaten dan kota.

“Jika tren penurunan bisa terus dijaga, maka kami optimis angka kemiskinan ekstrem Indonesia pada akhir 2024 dapat mendekati 0%, sebagaimana target yang ditetapkan,” terang Muhadjir.

Pada kesempatan tersebut Menko PMK juga menghimbau kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, agar keberlanjutan capaian program-program penghapusan kemiskinan ekstrem  perlu didukung dan terus disempurnakan, diantaranya dengan upaya regionalisasi nilai bantuan sosial agar sesuai dengan kondisi dan konteks masyarakat, serta pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat agar ditingkatkan untuk mendukung strategi peningkatan pendapatan. Selain itu, Muhadjir juga menekankan perlunya keberlanjutan Inpres 4/2022 yang akan berakhir tahun ini.

Adapun pemerintah daerah yang menerima insentif fiskal sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024, diantaranya Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Selain itu terdapat juga 121 kabupaten/kota yang masing-masing daerah akan memperoleh insentif fiskal kategori kemiskinan ekstrem.

Turut hadir dalam agenda itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, para Gubernur, Bupati, dan Wali kota, serta sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Wasekjen MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Arif Fahruddin (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Arif Fahruddin meraih gelar doktor tafsir di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta. 

Dalam disertasinya yang berjudul Afirmasi Nilai-nilai Pancasila Perspektif Alquran, Kiai Arif menyampaikan, Pancasila dan Alquran tidak ada celah untuk dibenturkan. 

“Meskipun sekarang ini tanda-tandanya masih terjadi. Ada yang mengatakan seolah-olah Pancasila itu masih tidak sesuai Alquran,” kata Kiai Arif kepada MUIDigital di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024). 

Kiai Arif menjelaskan, disertasinya tersebut menggabungkan dua diskursus terkait keislaman dan kebangsaan. 

“Maka itu, penguatan-penguatan perspektif tafsir, saya berikan supaya menutup celah titik hitam yang mengatakan masih ada potensi Pancasila itu selalu dibajak,” tegasnya. 

Selain itu, Kiai Arif menyebut, disertasinya juga untuk menutup penafsiran Pancasila yang selalu dipolitisir untuk kepentingan tertentu yang seringkali dibenturkan oleh isu agama.

“Alhamdulillah berkat doa semuanya, sudah selesai sehingga saya bisa berkonsentrasi untuk berkhidmat,” tutupnya.

Kiai Arif Fahrudin merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) yang telah melaksanakan Ujian Promosi Doktor pada hari Selasa, 10 September 2024 M/06 Rabiul Awal 1446 H secara luring di bawah bimbingan Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA dan Dr. Muhammad Azizan Fitriana, MA, dan diuji di hadapan dewan penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Wardah Nuroniyah, M.S.I, Dr. Ahmad Syukron, MA, Ph.D, dan Dr. Muhammad Ulinnuha, MA. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia