Jendral Dudung Abdurachman (kanan) raih gelar Doktor Program Ilmu Ekonomi ke-574 di Universitas Trisakti (MI/TRI SUBARKAH)
Jakarta, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, yang baru saja meraih gelar doktor dari Universitas Trisakti, mengatakan kepemimpinan yang bergaya green human resources management dengan keteduhan dalam memimpin anggota berpengaruh positif pada kerja tim.
“Kepemimpinan dengan style (gaya) green human resources management dengan keteduhan berpengaruh positif pada teamwork (kerja tim) dalam melaksanakan tugas,” ujar Dudung saat memaparkan disertasinya dalam Sidang Terbuka Doktoral Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, di Jakarta, Sabtu.
Dalam disertasi yang bertajuk “Pengaruh Strategic Leadership Style dan Green Human Resource Management terhadap Management Performance Kodam Jaya yang Dimediasi oleh Teamwork Management” itu, Dudung juga memaparkan bahwa pembangunan lingkungan kerja yang nyaman dari pimpinan terhadap seluruh anggota tim, dalam hal ini prajurit TNI, akan menumbuhkan suasana kecintaan antara satu sama lain.
“Membangun lingkungan yang nyaman bagi seluruh prajurit yang pada akhirnya menumbuhkan kecintaan,” kata dia.
Lebih lanjut, peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti ini mengatakan setiap pemimpin perlu melibatkan seluruh anak buah dalam mengambil keputusan.
Lalu, tambah dia, perwujudan gaya kepemimpinan yang dipenuhi keteduhan atau menerapkan green human resources management itu dapat diimplementasikan oleh seluruh pemimpin dengan mengedepankan tindakan humanis dan penuh empati.
“Tidak adanya ketegangan, marah-marah, murka, dan penekanan penekanan, justru dengan pendekatan ini, dengan empati yang lebih bagus, prajurit akan melaksanakan tugas dengan baik dan akhirnya teamwork (kerja tim) ini akan menjadi solid,” ujar dia.
Di samping itu, tambah Dudung, seorang pemimpin juga perlu harus berani dalam mengambil sebuah keputusan.
Ia mencontohkan sikap berani itu seperti saat ia menjabat sebagai Pangdam Jaya, yaitu menurunkan baliho-baliho yang memuat unsur provokasi di daerah Jakarta.
“Salah satunya adalah penurunan baliho. Waktu itu, saya harus putuskan dengan situasi dan kondisi. Tentunya, dilatarbelakangi dengan informasi dari kapolda, gubernur, dan Satpol PP, mekanisme berjalan sedemikian rupa, prosedur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” kata dia. (***)
