Ekonom memperkirakan Jokowi akan menggunakan cara lama dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Kalau prediksi benar, mereka ragu Jokowi bisa menjinakkan minyak goreng. (Biro Pers Sekretariat Presiden).
Jakarta, goindonesia.co – Minyak goreng saat ini jadi komoditas pangan idaman emak-emak di seluruh penjuru negeri. Tak mudah mendapatkannya, ada yang harus mencelupkan jarinya ke dalam tinta hingga harus mengantre berjam-jam agar mendapat minyak goreng dengan harga murah. Pemandangan ini semakin hari semakin menjadi-jadi dan parah. Bahkan seorang emak-emak di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur harus jadi korban meregang nyawa akibat asmanya kambuh saat hendak mengantre minyak goreng di minimarket.
Itu artinya, pemerintah masih punya segudang pekerjaan rumah yang segera harus dituntaskan agar harga minyak goreng kembali terjangkau.
Sejumlah strategi memang telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi masalah minyak goreng itu, mulai dari memberlakukan kewajiban pemenuhan dalam negeri (DMO), kewajiban harga dalam negeri (DPO), menetapkan harga eceran tertinggi (HET), hingga menggelontorkan triliunan rupiah untuk minyak goreng.
Menteri Perdagangan M Lutfi mengklaim kebijakan yang ia keluarkan seharusnya bisa membuat pasokan minyak goreng melimpah. Namun, ternyata jurus gagal membuahkan hasil.
Minyak goreng tetap langka dan mahal. Melihat masalah minyak goreng yang tak teratasi itu, Jokowi pada akhir pekan lalu akhirnya turun gunung ke minimarket dan sejumlah pasar tradisional di Yogyakarta.
Dalam aksi turun gunung itu, Jokowi memang menemukan pasokan minyak goreng langka di minimarket meski harganya sudah dibanderol Rp14 ribu. Sementara itu di pasar tradisional, Jokowi mendapatkan fakta minyak goreng masih dijual dengan harga yang cukup tinggi; berkisar antara Rp14 ribu hingga Rp20 ribu per liter.
Walau sudah terlambat beberapa bulan, Jokowi menyatakan kejadian ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Ia berjanji akan memberikan solusi yang ampuh untuk menurunkan harga minyak goreng.
“Situasi ini (minyak goreng langka di pasar) tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Pemerintah akan mengambil jalan keluar selekasnya,” tulisnya lewat akun resmi @jokowi yang diunggah pada Senin, (14/3).
Sekretariat Kabinet Indonesia Maju Pramono Anung membeberkan kepala negara akan mengambil keputusan terkait harga minyak goreng selepas kemah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan pernyataan dan aksi turun gunung Jokowi itu menunjukkan presiden sudah serius menaruh perhatian pada masalah itu.
“Saya kira dengan ini, pak Jokowi tengah mengirim sinyal bahwa pemerintah sudah serius akan akhiri polemik ini,” ujarnya.
Meski demikian, Yusuf masih ragu jika nantinya kebijakan Jokowi bisa mengatasi harga minyak. Pasalnya, ia memperkirakan Jokowi masih akan menggunakan ‘cara lama’ dalam mengatasi masalah minyak goreng.
“Saya kira apa yang akan disampaikan pak Jokowi kurang lebih sama, artinya dia akan sampaikan operasi pasar, mengawasi alur distribusi, evaluasi kebijakan,” katanya.
Kalau prediksi itu benar ia yakin efek kebijakan baru yang diambil Jokowi tidak akan menurunkan harga minyak goreng secara signifikan.
“Kecuali pemerintah punya pendekatan, terobosan dalam bentuk misalnya memotong rantai distribusi, pengawasan ke pelaku usaha, menyerap minyak goreng dengan harga kompetitif kemudian dijual dengan HET, dan lain-lain. Maka ada peluang harga minyak goreng bisa ditekan lebih signifikan,” katanya.
Cara itu katanya, harus ditempuh karena mahalnya harga minyak goreng disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari pasokan minyak goreng yang tak lancar, ekspor biodiesel yang masih diizinkan, hingga naiknya berbagai harga komoditas energi, tak terkecuali CPO.
Selain itu, Yusuf juga meminta Jokowi mengevaluasi kebijakan yang sudah diambil Kementerian Perdagangan dari hulu ke hilir karena gagal menurunkan harga minyak goreng. Salah satunya, soal Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng
“HET tidak efektif karena awalnya ada pedagang yang sudah beli ke produsen besar dengan harga tinggi jadi kalau mau jual ya rugi. Terlebih terutama sekarang permintaan produk pangan mulai meningkat jelang Ramadan,” kata Yusuf.
Terakhir, Yusuf juga meminta Jokowi tegas ke pelaku usaha supaya mereka tak main-main dengan masalah minyak goreng. Ketegasan bisa ia lakukan dengan melakukan audit laporan perusahaan hingga menjatuhi sanksi tegas bagi pengusaha yang main-main.
Dengan melempar sinyal seperti ini, ia berharap pengusaha nakal yang mencari untung di balik masalah minyak goreng bisa takut sehingga kelangkaan dan kenaikannya bisa teratasi.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andri Satrio mengatakan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng ditengarai oleh kebijakan HET yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar. “Persoalannya adalah produsen minyak goreng kesulitan mencari harga CPO yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Mengapa pemerintah inginkan harga rendah agar HET minyak goreng juga turun. Tapi yang terjadi, dari sisi produsennya kesulitan dapat CPO murah, kalaupun ada akan salurkan dengan harga yang tidak sesuai dengan HET,” katanya.
Di lain sisi, ia menilai saat ini kebijakan HET yang dilakukan Kemendag menjadi persoalan tersendiri. Pasalnya, pemerintah telah ‘ikut campur’ dalam urusan harga minyak goreng yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar.
“Menurut saya HET ada persoalan tersendiri karena intervensi pemerintah ke mekanisme pasar, ini jadi yang menghasilkan kelangkaan (minyak goreng) seperti sekarang,” katanya.
Andri turut mengapresiasi perhatian khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo yang akan menstabilkan harga minyak goreng. Namun, ia berpesan agar Kemendag dapat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha.
“Pada akhirnya, kita perlu gunakan mekanisme harga ketimbang memaksakan (kebijakan), ini keunggulan kalau ada mekanisme harga, ini yang perlu harus diperbaiki. Bisa memberikan subsidi di ritel atau subsidi di perbedaan antara harga CPO domestik dengan harga internasional,” pungkasnya. (***)
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab (Foto : @kemenparekraf.go.id)
Abu Dhabi, goindonesia.co – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Uni Emirat Arab (UEA) dan mengundang investor dari negara itu untuk memperbanyak investasi di sektor pariwisata Indonesia yang semakin prospektif.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab, Sabtu (23/11/2024).
Dalam kunjungan kerjanya ini, Menpar Widiyanti melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri. Ia juga bertemu dengan Nirvana Travel & Tourism, Haliburg Group, dan Etihad Airways di Abu Dhabi, UEA, Sabtu (23/11/2024).
Pada kesempatan itu, Menpar mempromosikan sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh wisatawan UEA dan mengajak investor-investor di UEA untuk dapat menanamkan lebih banyak investasinya di sektor pariwisata Indonesia yang semakin kondusif dan prospektif.
“Dalam kunjungan kerja ke Abu Dhabi, UEA, saya menyaksikan langsung potensi besar wisatawan dari UEA ke Indonesia. Pada tahun 2023, realisasi investasi sektor pariwisata dari UEA ke Indonesia naik cukup signifikan,” kata Menpar Widiyanti.
Dalam pertemuannya dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri, Menpar Widiyanti membahas berbagai peluang dan upaya dalam memperkuat kerja sama di sektor pariwisata, termasuk promosi destinasi dan investasi yang strategis.
“Saya optimistis dengan kolaborasi ini akan semakin memperkuat kerja sama di bidang pariwisata bagi Indonesia dan UEA di masa depan,” kata Menpar Widiyanti.
Dalam pertemuannya dengan Nirvana Travel & Tourism, dan juga Haliburg Group, Menpar menyampaikan bahwa telah terjadi lonjakan pada angka investasi UEA tahun 2023 di Indonesia.
Angka ini hampir 6 kali lipat dari tahun 2022 yang sebesar 3,4 juta dolar AS dengan sektor bisnis teratas adalah restoran, kegiatan biro perjalanan, dan hotel berbintang. Untuk realisasi tahun 2024, telah tercatat sebesar 1,8 juta dolar AS dengan profil dan cakupan yang sama.
“Ini berarti bahwa dalam tiga tahun terakhir, investasi UEA mencapai 5,66 juta dolar AS. Memberikan peluang lebih lanjut bagi para investor di UEA untuk memperluas portofolio mereka,” kata Menpar Widiyanti.
Menpar Widiyanti mengungkapkan bahwa pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan penopang ekonomi Indonesia juga merupakan kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional di tahun 2023.
Oleh karena itu, Menpar mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata.
“Lima DPSP ini merupakan lokasi ikonik yang mewakili hal terbaik yang ditawarkan negara kita dan menjadi prioritas untuk pengembangan lebih lanjut. Dari pengembangan infrastruktur hingga penyelenggaraan event dan promosi yang lebih gencar, area-area ini dipersiapkan untuk pengembangan di bidang pariwisata, perhotelan, dan industri pendukung. Setiap destinasi merupakan perpaduan unik antara budaya, keindahan alam, dan potensi yang belum dimanfaatkan, yang menawarkan peluang yang tak tertandingi untuk menciptakan pengalaman kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menpar.
Sedangkan sepuluh KEK pariwisata yakni Morotai, Kura-Kura, Sanur, Singhasari, Tanjung Lesung, Lido, Tanjung Kelayang, Nongsa, Likupang dan Mandalika.
“Semua inisiatif ini merupakan cerminan negara yang tidak hanya terbuka untuk bisnis, tetapi juga siap bermitra dengan investor untuk membangun masa depan yang sejahtera,” kata Menpar.
Indonesia pun telah membuat langkah luar biasa dalam menciptakan iklim investasi kelas dunia. Indonesia memperoleh peringkat kredit BBB+, sehingga ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.
Pemerintah juga telah mendukung investasi melalui berbagai kebijakan dan peraturan, salah satunya Pendekatan Berbasis Risiko dan sistem Pengajuan Tunggal Daring (OSS).
Lebih lanjut, dalam pertemuannya dengan Etihad Airways Menpar Widiyanti juga membahas potensi kerja sama sektor pariwisata terutama dalam kegiatan promosi seperti penyelenggaraan perjalanan bagi agen perjalanan/operator tur ke Indonesia.
Misalnya dengan mengundang Key Opinion Leaders (KOL) atau operator tur ternama ke Indonesia, di mana Etihad akan menanggung tiket internasional dan Kementerian pariwisata dapat mendukung akomodasi, transportasi, makanan saat di Indonesia.
“Ke depan, saya juga berharap agar Etihad Airways dan Kementerian Pariwisata dapat menjalin Nota Kesepahaman Bersama (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan pariwisata Indonesia,” kata Menpar Widiyanti.
Pada kunjungan kerja di Abu Dhabi, UEA, Menpar Widiyanti juga meninjau Rempah Indonesian Restaurant yang merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia.
Turut mendampingi Menpar Widiyanti, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani Mustafa. (***)
Santri peserta international fellowship ke Inggris (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama hari ini, Sabtu (23/11/2024) melepas keberangkatan 20 Awardee Non Degree Santri International Fellowship di salah satu hotel sekitar Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta. Mereka akan memperkuat interfaith (hubungan antar umat beragama) ke Coventry University, Inggris.
Keberangkatan 20 Awardee ini dilepas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Basnang Said. Hadir, Ketua PMO DAP Mahrus El Mawa, tim DAP dan 20 Santri dari berbagai penjuru nusantara yang terpilih untuk mengikuti program ini.
Sebanyak 20 santri ini berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Mereka dipilih melalui proses seleksi administrasi dan wawancara, termasuk tes kemampuan membaca kitab kuning, bahasa Inggris hingga pemahaman tentang moderasi beragama.
Santri International Fellowship (SIF) ini akan dilaksanakan selama tiga pekan yang bertempat di dua kota yaitu Coventry dan London, dari 24 November hingga 15 Desember 2024. Prof. Mike Hardy (Coventry University) dan Prof. Phil Champain (Director of Faith and Belief Forum) Inggris menegaskan bahwa berbagai kegiatan ini dimulai dari kegiatan kelas, visit, presentasi hingga kajian dengan tiga pertanyaan utama yaitu what is interfaith?, who does it? dan Why is it needed?
“Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP Kementerian Keuangan RI dari Dana Abadi Pesantren, sesuai amanat UU Pesantren No. 18 tahun 2019,” terang Basnang Said di Jakarta.
Menurut Basnang Said, 20 santri ini merupakan ‘ambassador’ setiap masing-masing pesantren dan Indonesia. Sehingga, mereka harus mengingat tujuan awal belajar, memperkuat pemahaman dan mampu menebarkan secara kolektif ilmu yang didapatkan di Inggris.
“Kami harap mereka dapat menginspirasi semua santri di masing-masing pesantren untuk terus kompetitif dan memiliki daya juang yang tinggi,” pesannya.
Basnang mengimbau emua santri untuk senantiasa menjaga diri, mengharumkan almamater dan menjaga nama baik bangsa mengingat di Inggris sana menjadi perwakilan resmi santri Indonesia. “Jadilah santri yang mampu mengembangkan softskill guna berkontribusi dalam kemajuan peradaban bangsa,” harapnya.
Koordinator PMO, Mahrus, menambahkan bahwa Santri International Fellowship ini merupakan program bergengsi. Santri tidak hanya mahir dalam pembelajaran agama tetapi juga mampu bersaing secara global dengan menimba ilmu di luar negeri untuk sharing terkait nilai-nilai kebangsaan dan civic value pesantren.
Ketua Awardee SIF 2024 yang berasal dari Pesantren Al-Ittihad Poncokusumo Malang, Ida Fitri Anggarini menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai ajang aktualisasi santri utamanya menjadi duta moderasi. Sehingga, mereka dapat menebarkan nilai-nilai pancasila dan moderasi beragama seperti yang sering digaungkan ‘unity in diversity’. (***)
Acara Temu Mitra Wirausaha bertajuk “Kolaborasi Memperkuat Pembangunan SDM Sektor Pertanian untuk Mewujudkan Ekosistem Wirausaha yang Tangguh” di Bandung Barat, Jawa Barat (Foto : @kemnaker.go.id)
Bandung Barat, goindonesia.co – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi membuka acara Temu Mitra Wirausaha bertajuk “Kolaborasi Memperkuat Pembangunan SDM Sektor Pertanian untuk Mewujudkan Ekosistem Wirausaha yang Tangguh” di Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2024).
Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan, terutama dalam mengurangi angka pengangguran.
“Persoalan lapangan kerja ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan industri,” ujar Yassierli.
Yassierli juga mengapresiasi inisiatif gerakan “Bangga Menjadi Petani” yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat dalam pidato selamat datang. Menurut Yassierli, gerakan ini relevan untuk mengubah stigma tentang profesi petani sekaligus mendorong generasi muda agar lebih tertarik pada sektor pertanian.
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa komitmen ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat sektor tersebut.
“Petani itu mulia. Masa depan petani tidak suram jika dilakukan dengan produktivitas tinggi dan inovasi, seperti memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertanian,” tambah Yassierli.
Sebagai bentuk dukungan, Yassierli memastikan UPTP Kemnaker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat siap memberikan sertifikasi bagi lulusan SMK Pertanian di Bandung Barat dan mendukung kebutuhan pelatihan lainnya.
“BPVP hadir untuk meningkatkan keterampilan, memberikan sertifikasi, dan mempertemukan mitra wirausaha demi membangun ekosistem pertanian yang lebih maju,” tegasnya.
*Bangga Menjadi Petani, Sebuah Gerakan Masa Depan*
Dalam mendorong gerakan ini, Yassierli berbagi pengalaman dan pandangannya terkait masa depan profesi petani. Ia menuturkan pengalamannya saat tinggal di Amerika Serikat, di mana sektor pertanian berkembang berkat dukungan teknologi modern. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pertanian Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas.
Yassierli juga menekankan bahwa profesi petani adalah jalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi ladang amal karena hasilnya merupakan kebutuhan primer yang bermanfaat bagi masyarakat luas. “Jadi gerakan bangga menjadi petani itu menurut saya sudah sangat tepat sekali,” ucapnya. (***)