Connect with us

Berita

Jaringan Global Semakin Meluas, MK Tingkatkan SDM Terkait Kerja Sama Internasional

Published

on

Kepala Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara Noviyanti dan Kepala Sub Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Bimo Ariawan memberikan materi tentang administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri dengan moderatori oleh Kepala Bagian Sektap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Sri Handayani pada Kamis (2/3) di Bekasi. Foto: Humas/Lulu A.

Bekasi, goindonesia.co – Kiprah Mahkamah Konstitusi (MK) yang semakin meluas di dunia internasional mengharuskan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Salah satunya ditempuh dengan menyelenggarakan Lokakarya Kerja Sama Internasional pada Kamis – Ahad (2 – 5/3/2023) di Bekasi. Lokakarya empat hari ini dihadiri oleh para peserta yang terdiri atas pegawai kerjasama internasional, sekretaris hakim konstitusi, asisten ahli hakim konstitusi, serta perwakilan dari masing-masing unit kerja.

Pada Kamis (2/3/2023), hadir dua narasumber, yakni Kepala Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara Noviyanti dan Kepala Sub Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Bimo Ariawan. Bimo Ariawan memberikan pemaparan mengenai pelayanan penerbitan dokumen perjalanan dinas luar negeri. Ia menyebut kini telah ada aplikasi AEPSILON yang dapat dipergunakan dalam pengajuan permohonan melalui petugas yang ditunjuk di setiap Kementerian/Lembaga secara online.  Selain itu, Bimo juga memaparkan beberapa pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Konsuler, di antaranya penerbitan paspor dan dokumen perjalanan luar negeri bagi WNI pemegang paspor diplomatik dan dinas, penerbitan visa diplomatik dan dinas bagi WNA yang menjalankan tugas resmi di wilayah Indonesia serta memberikan jasa konsuler WNA terkait jika ada WNA yang mengalami masalah.

Dalam kesempatan itu, Bimo juga menjelaskan mengenai sejumlah dasar hukum terkait perjalanan dinas luar negeri. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 (Permenlu 2/2019).

“Terkait subjek paspor dinas dapat diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, anggota lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Pejabat negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan anggota lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Bimo dalam sesi yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Sektap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Sri Handayani tersebut.

Terkait dengan penolakan paspor dinas, Bimo menyebut biasanya penolakan paspor dikarenakan tidak menyertakan dengan Surat Persetujuan Setneg. Ia mencontohkan adanya kementerian yang justru mencantumkan foto anak pada syarat Surat Persetujuan Setneg. “Ini biasanya jadi penolakan,” ujarnya di hadapan 58 orang peserta lokakarya.

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Sementara itu, Kepala Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara Noviyanti memiliki lima kegiatan besar, terkait persetujuan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) untuk seluruh lembaga negara maupun kementerian. Selain itu, KTLN juga mengelola kerja sama luar negeri. “Semisal MK, ingin membuat suatu platform aplikasi yang bisa memudahkan sistem hukum dan perundang-undangan. Nanti kita bisa kerja sama dengan donor. Dalam koordinasi kita ada 200 lebih donor,” imbuh Noviyanti.

Pengelolaan konferensi tingkat tinggi juga merupakan bagian dari tugas KTLN. Kami tidak bisa berlepas tangan dari Kemenlu untuk menyiapkan KTT, termasuk yang akan berlangsung pada Mei 2023 tentang KTT ASEAN.

Dalam kesempatan itu, Noviyanti menyampaikan sejumlah kebijakan terkait PDLN. Ia mengingatkan jumlah peserta yang diajukan memenuhi unsur kepatuhan terhadap kebijakan efisiensi PDLN. Kemudian, KTLN akan meminta peninjauan ulang jika kegiatan yang dilakukan dipandang secara urgensi kurang mendesak untuk dilakukan dan/atau kurang relevan secara substansi dan/atau terdiri dari jumlah rombongan yang besar. “Nanti akan diminta untuk melakukan reviu ulang ataupun permohonan tersebut akan ditolak,” ucap Noviyanti.

Lebih lanjut, Noviyanti juga mengimbau pengajuan PDLN melalui aplikasi SIMPEL dilakukan paling lambat 7 hari sebelum keberangkatan sudah di dashboard Setneg. Ia menambahkan pemrosesan permohonan PDLN di Biro KTLN rata-rata 3 hari setelah pengajuan, setelah dokumen lengkap dan poin pemeriksaan terpenuhi.

Pada sesi tanya jawab, Kepala Subbag Kerja Sama Luar Negeri Immanuel Hutasoit menyebut MK beberapa kali menerima mahasiswa magang dari Australia dan Amerika Serikat. Ia menambahkan terkait tawaran dari KTLN untuk mengembangkan kerja sama, ia menanyakan apakah sekiranya MK bisa berkolaborasi dengan KTLN untuk memperluas informasi bagi negara lain untuk mengirimkan mahasiswa magang ke MK. “Jika sekiranya bisa berkolaborasi agar lebih banyak negara yang bisa menerima pemagang dari negara lain,” ucap Immanuel.

Menjawab pertanyaan tersebut, Noviyanti menyebut MK tetap harus melaporkan kepada Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri jika hendak menerima magang dari luar negeri. Menurutnya, dikhawatirkan mahasiswa magang tersebut merupakan spionase. “Karena jika tidak bisa masuk dari jalur turis, bisa melalui jalur mahasiwa. Jadi, lebih baik melapor dulu ke Kamdip (Keamanan Diplomatik Kemenlu),” ucapnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berasal dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, serta Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mendapatkan informasi tentang prosedur administratif perjalanan dinas luar negeri, ilmu-ilmu dasar diplomasi, pengetahuan tentang hubungan indonesia dengan kawasan sekitar, serta peningkatan kemampuan dalam menyusun dan menerjemahkan bahan. Selain itu, diharapkan para peserta dapat memberikan layanan yang lebih prima kepada Hakim Konstitusi guna mewujudkan kerja sama internasional MK yang makin efektif. Layanan prima tersebut termasuk pemahaman dari hulu ke hilir, dari perencanaan hingga evaluasi dari sebuah kegiatan internasional, baik yang berupa perjalanan dinas luar negeri, kegiatan internasional, maupun kegiatan lainnya. (***)

(Sumber : HUMAS MKRI, @www.mkri.id)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Gerakan Nasional Santri Bergizi Diharapkan Tingkatkan Mutu Suplemen Para Santri

Published

on

Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPRK MUI), Prof Amany Lubis (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (KPRK MUI), Prof Amany Lubis mengungkapkan kepedulian ulama terhadap santri.

Hal tersebut dikemas dalam program Gerakan Nasional Makan Bergizi Untuk santri yang akan diluncurkan pada kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

“Alhamdulillah, pada Mukernas 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan pada Desember, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga (KPRK) akan melaksanakan peluncuran Gerakan Nasional Santri Bergizi untuk pemberian makanan gratis bagi santri,” ungkap Prof Amany saat diwawancarai awak media, Selasa (26/11/24).

“Ini merupakan program pemerintah, dan akan kita luncurkan pada saat Mukernas,” imbyhnya.

Prof Amany berharap agar Presiden Prabowo dapat menghadiri kegiatan tersebut secara langsung untuk menggaungkan kepada generasi muda, bahwa generasi muda harus peka terhadap kesehatan, termasuk pada makanan yang dikonsumsi.

“Mudah-mudahan Presiden Prabowo hadir, sehingga bisa memberikan gaung atas perhatian pemerintah terhadap generasi muda Indonesia yang harus bergizi, harus kuat, harus cerdas,” kata Prof Amany.

Menurutnya, dengan jumlah pondok pesantren di Indonesia yang sudah mencapai ribuan, program ini sangat bermanfaat untuk keberlanjutan santri khususnya di bidang kesehatan.

“Melalui program ini, pondok pesantren yang jumlahnya Lebih dari 40 ribu di seluruh Indonesia santrinya akan diperhatikan, dan ini menjadikan titik awal bagi kesehatan santri seluruh Indonesia,” ujarnya.

“Tugas pemerintah berat namun dengan kerja sama dengan masyarakat dan organisasi keagamaan maka generasi muda Indonesia akan menjadi lebih sehat,” kata dia menambahkan.

Pada wawancara tersebut, Prof Amany menyampaikan bahwa Allah SWT dalam firman-Nya memerintahkan kita, pemerintah, dan masyarakat untuk lebih memperhatikan generasi muda. Perintah tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 6 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, “Hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang (kematian) mereka maka mereka mengkhawatirkannya; maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah (dalam urusan anak yatim orang lain), dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar (kepada orang lain yang sedang akan meninggal).” (Q S An-Nisa: 9)

“Ayat ini mengimbau agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, kurang gizi, yang menderita stunting, yang tidak cerdas. Itu merupakan perintah, sehingga kita semua harus tanggap, agar semua memberi makanan bergizi,” ungkapnya menjelaskan.

“Bukan hanya program pemerintah, melainkan kita juga masyarakat melalui dana zakat, melalui dana wakaf, melalui infak kita, untuk peduli terhadap kesehatan generasi muda Indonesia. Semoga Mukernas MUI lancar dan Gerakan Nasional Santri Bergizi juga sukses, “ kata dia memungkasi pembicaraan. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR

Published

on

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Kemhan – TNI dengan Komisi I DPR RI (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja Kemhan – TNI dengan Komisi I DPR RI, di Senin (25/11). Dalam kesempatan ini Menhan Sjafrie memaparkan kebijakan strategis pertahanan negara untuk tahun 2025.

“Terima kasih atas undangan rapat kerja perdana Kemhan – TNI dan sekaligus kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan strategis pertahanan negara 2025 sesuai dengan agenda rapat yaitu terkait komitmen Kemhan – TNI dalam menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak, serta target 100 hari yang berfokus pada program melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara,” kata Menhan Sjafrie.

“Konsep dari strategi Kementerian Pertahanan yang ada saat ini adalah melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara yang sudah dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat Menhan,” kata Menhan Sjafrie.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, Menhan menyampaikan bahwa dalam implementasinya, pembangunan kekuatan pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari filosofi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Pembangunan kekuatan pertahanan negara merupakan manifestasi konkret dari amanat konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Oleh karena itu, keberlanjutan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara menjadi suatu keniscayaan agar Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” jelas Menhan.

Selain itu, yang menjadi fokus Kemhan pada keberlanjutan dan pengembangan pembangunan kekuatan pertahanan negara melalui beberapa program strategis yang mencakup kelanjutan penguatan kebijakan strategis pertahanan nasional melalui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN), kebijakan Perisai Trisula Nusantara, peran UNHAN sebagai laboratorium pertahanan nasional, mengembangkan reformasi birokrasi pertahanan negara, peningkatan pemeliharaan dan perawatan personel, mengembangkan kemampuan pertahanan dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional, review anggaran oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kerja sama internasional non pakta pertahanan.

Terkait kebijakan Perisai Trisula Nusantara, salah satu implementasinya Kemhan berencana mengembangkan pembentukan 100 batalyon teritorial di tahun 2025. Pengembangan batalyon ini dirancang untuk mendukung pertahanan wilayah sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama di daerah strategis yang rentan terhadap konflik atau bencana.

Di tingkat global dan regional, Menhan Sjafrie menitikberatkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan diplomatik yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai. Sikap ini diimplementasikan dengan tetap menghormati eksistensi kekuatan-kekuatan global dalam menjaga keseimbangan di kawasan secara inklusif dan berkelanjutan. “Selain itu, ancaman terhadap ketahanan nasional dalam bentuk gangguan terhadap upaya swasembada pangan dan energi, menjadi atensi penting untuk segera diselesaikan guna mewujudkan kemandirian dan kedaulatan negara,” tegas Menhan Sjafrie.

Turut hadir dalam rapat kerja yaitu para Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Panglima TNI, Wamenhan, Kepala Staf Angkatan, Wakasad, Sekjen Kemhan, dan Irjen Kemhan. (***)

*(Biro Infohan/Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Menpar Undang Investor UEA Perbanyak Investasi di Sektor Pariwisata RI

Published

on

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Abu Dhabi, goindonesia.co – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Uni Emirat Arab (UEA) dan mengundang investor dari negara itu untuk memperbanyak investasi di sektor pariwisata Indonesia yang semakin prospektif.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab, Sabtu (23/11/2024).

Dalam kunjungan kerjanya ini, Menpar Widiyanti melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri. Ia juga bertemu dengan Nirvana Travel & Tourism, Haliburg Group, dan Etihad Airways di Abu Dhabi, UEA, Sabtu (23/11/2024). 

Pada kesempatan itu, Menpar mempromosikan sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh wisatawan UEA dan mengajak investor-investor di UEA untuk dapat menanamkan lebih banyak investasinya di sektor pariwisata Indonesia yang semakin kondusif dan prospektif.

“Dalam kunjungan kerja ke Abu Dhabi, UEA, saya menyaksikan langsung potensi besar wisatawan dari UEA ke Indonesia. Pada tahun 2023, realisasi investasi sektor pariwisata dari UEA ke Indonesia naik cukup signifikan,” kata Menpar Widiyanti. 

Dalam pertemuannya dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri, Menpar Widiyanti membahas berbagai peluang dan upaya dalam memperkuat kerja sama di sektor pariwisata, termasuk promosi destinasi dan investasi yang strategis. 

“Saya optimistis dengan kolaborasi ini akan semakin memperkuat kerja sama di bidang pariwisata bagi Indonesia dan UEA di masa depan,” kata Menpar Widiyanti. 

Dalam pertemuannya dengan Nirvana Travel & Tourism, dan juga Haliburg Group, Menpar menyampaikan bahwa telah terjadi lonjakan pada angka investasi UEA tahun 2023 di Indonesia. 

Angka ini hampir 6 kali lipat dari tahun 2022 yang sebesar 3,4 juta dolar AS dengan sektor bisnis teratas adalah restoran, kegiatan biro perjalanan, dan hotel berbintang. Untuk realisasi tahun 2024, telah tercatat sebesar 1,8 juta dolar AS dengan profil dan cakupan yang sama. 

“Ini berarti bahwa dalam tiga tahun terakhir, investasi UEA mencapai 5,66 juta dolar AS. Memberikan peluang lebih lanjut bagi para investor di UEA untuk memperluas portofolio mereka,” kata Menpar Widiyanti. 

Menpar Widiyanti mengungkapkan bahwa pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan penopang ekonomi Indonesia juga merupakan kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional di tahun 2023. 

Oleh karena itu, Menpar mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. 

“Lima DPSP ini merupakan lokasi ikonik yang mewakili hal terbaik yang ditawarkan negara kita dan menjadi prioritas untuk pengembangan lebih lanjut. Dari pengembangan infrastruktur hingga penyelenggaraan event dan promosi yang lebih gencar, area-area ini dipersiapkan untuk pengembangan di bidang pariwisata, perhotelan, dan industri pendukung. Setiap destinasi merupakan perpaduan unik antara budaya, keindahan alam, dan potensi yang belum dimanfaatkan, yang menawarkan peluang yang tak tertandingi untuk menciptakan pengalaman kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menpar. 

Sedangkan sepuluh KEK pariwisata yakni Morotai, Kura-Kura, Sanur, Singhasari, Tanjung Lesung, Lido, Tanjung Kelayang, Nongsa, Likupang dan Mandalika.

“Semua inisiatif ini merupakan cerminan negara yang tidak hanya terbuka untuk bisnis, tetapi juga siap bermitra dengan investor untuk membangun masa depan yang sejahtera,” kata Menpar. 

Indonesia pun telah membuat langkah luar biasa dalam menciptakan iklim investasi kelas dunia. Indonesia memperoleh peringkat kredit BBB+, sehingga ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Pemerintah juga telah mendukung investasi melalui berbagai kebijakan dan peraturan, salah satunya Pendekatan Berbasis Risiko dan sistem Pengajuan Tunggal Daring (OSS). 

Lebih lanjut, dalam pertemuannya dengan Etihad Airways Menpar Widiyanti juga membahas potensi kerja sama sektor pariwisata terutama dalam kegiatan promosi seperti penyelenggaraan perjalanan bagi agen perjalanan/operator tur ke Indonesia.

Misalnya dengan mengundang Key Opinion Leaders (KOL) atau operator tur ternama ke Indonesia, di mana Etihad akan menanggung tiket internasional dan Kementerian pariwisata dapat mendukung akomodasi, transportasi, makanan saat di Indonesia. 

“Ke depan, saya juga berharap agar Etihad Airways dan Kementerian Pariwisata dapat menjalin Nota Kesepahaman Bersama (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan pariwisata Indonesia,” kata Menpar Widiyanti. 

Pada kunjungan kerja di Abu Dhabi, UEA, Menpar Widiyanti juga meninjau Rempah Indonesian Restaurant yang merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia.

Turut mendampingi Menpar Widiyanti, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani Mustafa.  (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Trending