Sejumlah wisatawan mengunjungi Danau Tolire di Kelurahan Takome, Ternate, Maluku Utara, Minggu (3/3/2024). Pemerintah Kota Ternate tengah fokus mengembangkan sektor pariwisata salah satunya menata fasilitas penunjang di objek wisata Danau Tolire dengan menggunakan dana APBD senilai Rp15 miliar karena kawasan itu salah satu lokasi destinasi paling banyak dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan memacu ekonomi masyarakat. (Foto : ANTARA /Andri Saputra/Spt., @kemenparekraf.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Indonesia mendorong penetapan Hari Danau Sedunia dalam World Water Forum ke-10 di Bali pada 18–25 Mei 2024. Penetapan ini menjadi satu dari empat poin usulan yang dibawa Indonesia untuk diangkat menjadi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Sabtu (27/4/2024).
“Kami ingin mengagendakan adanya World Lake Days atau Hari Danau Sedunia. Ini yang kami usulkan lewat mekanisme Sidang Umum (General Assembly) PBB yang nantinya putusan tersebut dapat diangkat menjadi resolusi PBB,” kata Endra.
Perlunya penetapan Hari Danau Sedunia dilatarbelakangi kondisi danau-danau di dunia, termasuk Indonesia, yang masuk kategori kritis. Danau yang memiliki fungsi sebagai tampungan air juga perlu dijaga agar ketersediaan air bagi seluruh masyarakat dunia terpenuhi.
“Danau-danau kita berperan sebagai tampungan air luar biasa, kita bersusah payah membangun bendungan tapi tampungan air alaminya sendiri yakni danau harus kita rawat,” ujar Endra.
Pemerintah pun telah menyiapkan rancangan Deklarasi Bali yang memuat target Indonesia untuk melahirkan tindak lanjut nyata seusai pelaksanaan World Water Forum ke-10, salah satunya penetapan Hari Danau Sedunia melalui resolusi PBB. Kemudian pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience, dan pengarusutamaan isu pengelolaan air untuk negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil.
Terakhir, pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions yang bersifat inklusif namun sukarela. Compendium akan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional dan internasional. Indonesia juga akan menyiapkan platform online untuk proses submisinya.
Sebelumnya Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah mengungkapkan, deklarasi tingkat menteri itu saat ini sudah tahap draf final yang siap dibawa pada World Water Forum ke-10.
“Kami sudah tahap draf final yang sudah mereka setujui dan dengan cara itu nanti saat forum, tinggal deklarasi bahwa ini menjadi komitmen bersama,” Zainal.
Rancangan Deklarasi Bali dilakukan melalui konsultasi dengan para pihak, termasuk World Water Council atau Dewan Air Dunia yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri RI dan Organisasi PBB Bidang Pendidikan, Keilmuan, dan Budaya (UNESCO).
Pemerintah Indonesia bersama World Water Council telah menyiapkan rangkaian forum pertemuan menuju acara puncak World Water Forum ke-10. Forum tersebut terdiri dari tiga proses utama yakni politik, regional/kawasan, dan tematik. Sinergi ketiga proses ini diperlukan dalam upaya mewujudkan air sebagai sarana menuju kemakmuran bersama. (***)
*(Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI – PUPR)
