Connect with us

Berita

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga Mendesak Panglima TNI Mengakui Diri sebagai Pelaku Pembunuhan 4 Warga Sipil Nduga di Timika

Published

on

Dok. : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia (IMPNI) Kota Studi Jayapura menuntut Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih serta Kapolres Mimika bertanggungjawab atas pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap 4 (empat) orang warga sipil Kabupaten Nduga Papua.

Hal tersebut disampaikan pelajar dan mahasiswa Nduga se-Indonesia dalam aksi unjuk rasa yang diikuti puluhan orang anggotanya bertempat di lingkaran Abepura, jalan Biak, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura Kota Jayapura pagi ini jam 09.15 WIT, Minggu (3/09/2022).

Aksi yang berlangsung tertib ini dipimpin oleh Lepania Dronggi dan Frantinus Uburuangge membawa sejumlah spanduk dan pamflet sebagai bentuk protes dan keprihatinan mahasiswa dan pelajar atas apa yang dialami oleh warga masyarakat di Timika beberapa hari sebelumnya.

Berbagai spanduk dan pamflet dibentangkan secara mencolok sehingga mengundang perhatian masyarakat sekitar. Diantaranya berbunyi, “Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/I Nduga se-Indonesia Kota Jayapura mendesak dengan tegas pihak kepolisian segera menangkap pelaku pembunuhan 4 warga sipil di Timika.”

Di bagian lain, ada juga pamflet bertulisan “6 Anggota TNI adalah watak predator yang melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi di Mimika Papua.”

Sementara itu pada bagian sudut lain ada juga pamflet bertuliskan “Desak Panglima TNI Andika Perkasa segera mengaku diri sebagai pelaku pembunuhan 4 warga sipil Nduga di Timika.”

Tampak hadir di tengah peserta aksi unjuk rasa adalah tokoh mahasiswa Nduga Warnus Tabuni selaku penanggungjawab aksi dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/I Nduga se-Indonesia (DPC IPMNI) Kota Jayapura.

Selama aksi berlangsung nampak aparat kepolisian dari Polsek Abepura yang dipimpin secara langsung oleh Kapolsek Abepura AKP Lintong Simanjuntak berjaga di setiap sudut jalan dan mengawal ketat para peserta aksi.

Dok. : Istimewa

Yakoba Lokbere: Cukup sudah, hentikan kekerasan di atas tanah Papua

Kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga yang terjadi di Timika, Kabupaten Mimika, Papua pada 22 Agustus lalu, juga menjadi perhatian serius para wakil rakyat yang ada di DPR Papua.

Wakil Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Yakoba Lokbere dengan tegas meminta para oknum pelaku pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil itu, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di negara ini.

“Ini harus benar-benar diselesaikan sesuai aturan kemiliteran. Sanksi hukum yang berat bukan saja harus diterima para pelaku warga sipil, namun para pelaku oknum aparat keamanan itu juga harus ditindak sesuai standar sanksi militer, ” tegas Yakoba Lokbere yang disampaikan kepada sejumlah Wartawan di Hotel Horison Diana Timika, Kabupaten Mimika, Papua (Jumat 02 September 2022).

Dalam mengawal kasus ini, Yakoba Lokbere pun mengakui, secara langsung ia telah bertemu dengan Presiden Jokowi dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat melakukan kunjungan kerja ke Timika kemarin.

Yakoba Lokbere menambahkan, dari komitmen Presiden dan Panglima TNI, kami berharap ini bukan hanya sekedar kata-kata tapi segera di tindak lanjuti agar ada efek jera bagi para pelaku.

“Sehingga kejadian sadis seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Di Papua ini, sudah banyak yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berprikemanusiaan dan tidak bertanggungjawab. Jadi, cukup sudah, hentikan kekerasan diatas tanah ini,” pesan Yakoba Lokbere.

Masih menurut Yakoba, kasus ini masuk kategori pelanggaran HAM berat. Sebab, bagian anggota tubuh korban bagian kepala dan kaki sampai saat ini belum ditemukan, yang jumlahnya empat orang.

Untuk itu, Yakoba Lokbere menilai, para pelaku bisa dipidana dengan hukuman mati, agar ke depan tidak ada yang berani lagi memutilasi manusia dengan cara biadab seperti itu. (***)

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

on

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Continue Reading

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

on

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib. 

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024). 

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut. 

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas. 

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i. 

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

 Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu  memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Trending