Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (Foto : @www.kemenkeu.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tantangan dan prospek ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang dinamis dan masa transisi ke pemerintahan baru.
Seperti diketahui, situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat pandemi Covid-19, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan tensi geopolitik yang kian meningkat. Menurutnya, dunia semakin terfragmentasi menyebabkan aturan lama tidak berlaku dan memunculkan “the new economic order”. Namun begitu, Indonesia akan terus melihat berbagai peluang untuk tetap tumbuh.
“Kita memanfaatkan teknologi digital, melanjutkan berbagai agenda pembangunan dengan tetap berkomitmen mengatasi climate change, membangun ekonomi hijau, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), membangun ekosistem sektor keuangan yang lebih baik, juga melakukan relokasi industri,” ungkap Menteri Keuangan dikutip dari laman instagram @smindrawati, saat menghadiri Seminar Nasional Kesuit Indonesia, pada Kamis (30/05).
Menkeu juga menjelaskan, ketahanan ekonomi nasional tentu tidak lepas dari peran APBN sebagai instrumen kunci dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Untuk itu, APBN perlu didesain dengan cermat untuk mendukung pembangunan yang berkualitas serta investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tantangan bukanlah alasan untuk berhenti. Indonesia akan tetap melangkah maju,” ujarnya.
Dalam menghadapi ketidakpastian ini, Menteri Keuangan juga menekankan pentingnya sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional untuk terus tumbuh dan berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.
“Hal itu menciptakan fondasi ketahanan di semua sektor. Semoga kita semua bisa bekerja secara baik dan kemudian berkontribusi pada perjuangan untuk mencapai negara Indonesia maju, masyarakat adil dan makmur,” tutupnya. (***)
*Kementerian Keuangan Republik Indonesia
