Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto S.Sos M.M. (kemeja hijau lengan pendek dan rompi hijau) bersama Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono (kemeja jingga lengan pendek) meninjau kesiapan BPBD se-Jawa Timur dan peralatan kebencanaan yang dipamerkan pada kegiatan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana di Pantai Boom Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada Minggu (14/7). (Foto ; Bidang Komunikasi kebencanaan/Ignatius Toto Satrio, @bnpb.go.id)
Banyuwangi, goindonesia.co – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos M.M menghadiri dan memberikan lima poin arahan pada kegiatan gelar peralatan penanggulangan bencana di Pantai Boom Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Minggu (14/7).
Gelar peralatan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan BNPB dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengangkat tema “Optimalisasi Peralatan Penanggulangan Bencana Dalam Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat”.
Arahan Kepala BNPB yang pertama adalah terjaminnya ketersediaan logistik dan peralatan yang memadai di daerah. Hal ini penting agar jika terjadi bencana, kebutuhan korban dapat segera terpenuhi untuk 72 jam pertama ditengah kondisi darurat yang dinamis serta infrastruktur yang rusak.
“Penyiapan logistik dalam fase awal tanggap darurat menjadi hal yang sangat penting ketika terjadi bencana, suatu kawasan bisa terisolir sehingga bantuan logistik permakanan dan peralatan mungkin saja datang terlambat sedangkan golden time upaya penyelamatan adalah 3×24 jam pertama setelah bencana,” terang Suharyanto.
Poin arahan kedua yaitu pemeliharaan peralatan secara rutin untuk memperpanjang usia pakai peralatan penanggulangan bencana secara maksimal ditengah kondisi darurat.
Poin arahan ketiga yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam tata kelola pergudangan logistik agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Selanjutnya, Suharyanto menyampaikan perlunya menjalin kerjasama dengan stakeholder melalui mekanisme pembentukan klaster logistik. Penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi pentaheliks untuk memperkuat koordinasi, ketersediaan dan distribusi logistik.
Poin terakhir adalah digitalisasi sistem manajemen logistik dan peralatan. BNPB telah meluncurkan aplikasi INALOGPAL dalam rangka menyelaraskan amanat Peraturan Presiden No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). BPBD seluruh Indonesia diwajibkan untuk melakukan input data ketersediaan logistik dan peralatan yang dimiliki ke dalam aplikasi INALOGPAL.
Dukungan Operasional Siaga Darurat
Memasuki puncak musim kemarau tahun ini, terdapat beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 45 hari. Suharyanto berpesan untuk selalu waspada akan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering.
“Saya imbau, mari kita waspada potensi kekeringan dan potensi kebakaran hutan di area pegunungan dan tempat pembuangan akhir sampah. Jangan sampai kejadian kebakaran lahan gunung dan tempat sampah seperti yang terjadi di tahun 2023 terulang kembali”, imbau Suharyanto.
Pada kesempatan ini, BNPB turut menyerahkan dukungan bantuan operasional berupa Dana Siap Pakai (DSP) kepada Provinsi Jawa Timur sebesar 250 juta rupiah dan kepada 23 kabupaten/kota se-Jawa Timur masing-masing sebesar 200 juta rupiah.
Selain DSP, BNPB turut menyerahkan dukungan bantuan operasional berupa logistik dan peralatan kepada Kabupaten Banyuwangi berupa pompa besar 23 HP dan kelengkapannya sebanyak 12 unit, pompa alkon 6 HP dan kelengkapannya sebanyak 24 set, tenda pengungsi 2 unit, velbed 30 unit, dan tandon air 48 unit.
Kegiatan gelar peralatan ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Deputi Bidang Penangan Darurat Mayjen TNI Purn. Fajar Setiawan, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Lilik Kurniawan beserta unsur Forkopimda Banyuwangi dan melibatkan semua BPBD di 23 kabupaten/kota yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta dihadiri juga oleh perwakilan BPBD se-Indonesia. (***)
*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
