Berita

Forum ASCC Laos, Indonesia Tekankan Pembangunan Masyarakat Inklusif digital di ASEAN

Published

on

Peretemuan ASCC High-Level Interface dengan Parlemen ASEAN, ASCC Eminent Persons (Foto : @kemenkopmk.go.id)

Vientiane, Laos, goindonesia.co – Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional Joko Kusnanto Anggoro menjadi Pemimpin Delegasi Indonesia pada rangkaian ASCC High-Level Interface dengan Parlemen ASEAN, ASCC Eminent Persons, dan Ketua Badan Menteri Sektoran ASEAN di Vientiane, Laos, pada tanggal 12 – 13 Agustus 2024. 

Kusnanto Anggoro sebagai Indonesia Alternate ASCC Council Minister mewakili Menko PMK. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Pilar Sosial Budaya seluruh negara Anggota ASEAN, termasuk Timor Leste sebagai pengamat.

ASCC High-Level Interface merupakan bagian dari rangkaian konsultasi publik Pilar Sosial Budaya ASEAN dalam rangka finalisasi penyusunan Visi Strategis Pembangunan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)/Pilar Sosial Budaya ASEAN 2025-2045. 

Rangkaian konsultasi publik ini diselenggarakan dalam rangka menjaring aspirasi berbagai mitra dan memastikan keterlibatan multi-stakeholder, diantaranya anggota Asian Inter-Parliamentary Assemble (AIPA), Eminent Persons, serta Para Ketua dari Badan Menteri Sektoral ASEAN.

Pertemuan dipimpin oleh Laos selaku Chair ASEAN Tahun 2024. Chair ASCC Suanesavanh Vignaket, Menteri Informasi, Budaya dan Pariwisata Laos yang dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa penyempurnaan Visi ASCC 2025-2045 memerlukan peran aktif dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat perlu terus dilakukan secara menyeluruh dengan menyediakan platform konsultasi secara berkala. 

“Platform konsultasi tingkat tinggi dengan anggota parlemen ASEAN, Eminent Persons, dan Chair Menteri Badan Sektoral ini juga merupakan sebuah inovasi karena secara historis dalam penyusunan Visi ASCC belum pernah diselenggarakan sebelumnya,” ujar Vignaket.

Para Anggota Parlemen ASEAN yang hadir juga memberi pandangan terkait perlunya pemahaman yang kontekstual terhadap sistem di masing-masing negara untuk memastikan visi yang disusun dapat diimplementasikan dalam legislasi negara ASEAN. Selain itu, parlemen juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan knowledge-sharing untuk membangun kerja sama yang lebih berdampak. 

Dalam forum, Kusnanto Anggoro menyampaikan bahwa AIPA memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan kebijakan politis yang disepakati di level tinggi di ASEAN dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat ASEAN dalam bentuk keberpihakan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Di sesi selanjutnya, konsultasi publik dengan ASCC Eminent Persons yang terdiri perwakilan setiap negara dengan berbagai macam bidang keahlian memberi masukan terkait titik-titik kritis implementasi ASEAN paska tahun 2025 seperti pemantauan secara berkala dan penyusunan indikator kerja yang berdampak. 

Terakhir, dalam sesi konsultasi dengan seluruh Chair Menteri Badan Sektoral ASCC, dibahas mengenai pentingnya mekanisme koordinasi isu dan kegiatan lintas pilar yang mempengaruhi program tiga pilar ASEAN secara keseluruhan. 

Dalam tanggapannya pada forum konsultasi publik dengan Chair Badan Sektoral ASCC, Indonesia menyampaikan tiga hal antara lain:

1. Urgensi penguatan isu lintas sektoral dan mekanisme koordinasi lintas sektoral yang membutuhkan komitmen politik dan kelembagaan. Indonesia terus mendorong penyederhanaan area hasil utama dan penyelarasan strategi Visi ASCC Pasca-2025 di seluruh pilar dan sector yang selama ini telah menjadi prioritas dalam sesi penyusunan konsep Visi ASCC Paska 2025
2. Memastikan kemampuan adaptasi Visi ASCC Pasca 2025 terhadap berbagai pergeseran dan tren dalam 20 tahun mendatang dengan mengidentifikasi area konvergensi dan kepentingan bersama dengan komunitas global dan merekomendasikan kerangka kerja kebijakan dan strategi pendukung yang sesuai
3. Penekanan pada program-program adaptasi perubahan iklim yang efektif, tantangan demografi, ekonomi perawatan, ekonomi kreatif, kebangkitan kecerdasan buatan, ekonomi digital, literasi digital, dan inklusivitas digital untuk membangun masyarakat digital yang inklusif di ASEAN. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Trending

Exit mobile version