Berita

Forum ASCC Laos, Indonesia Tekankan Pembangunan Masyarakat Inklusif digital di ASEAN

Published

3 months ago

14 August, 2024

Peretemuan ASCC High-Level Interface dengan Parlemen ASEAN, ASCC Eminent Persons (Foto : @kemenkopmk.go.id)

Vientiane, Laos, goindonesia.co – Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional Joko Kusnanto Anggoro menjadi Pemimpin Delegasi Indonesia pada rangkaian ASCC High-Level Interface dengan Parlemen ASEAN, ASCC Eminent Persons, dan Ketua Badan Menteri Sektoran ASEAN di Vientiane, Laos, pada tanggal 12 – 13 Agustus 2024.

Kusnanto Anggoro sebagai Indonesia Alternate ASCC Council Minister mewakili Menko PMK. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Pilar Sosial Budaya seluruh negara Anggota ASEAN, termasuk Timor Leste sebagai pengamat.

ASCC High-Level Interface merupakan bagian dari rangkaian konsultasi publik Pilar Sosial Budaya ASEAN dalam rangka finalisasi penyusunan Visi Strategis Pembangunan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)/Pilar Sosial Budaya ASEAN 2025-2045.

Rangkaian konsultasi publik ini diselenggarakan dalam rangka menjaring aspirasi berbagai mitra dan memastikan keterlibatan multi-stakeholder, diantaranya anggota Asian Inter-Parliamentary Assemble (AIPA), Eminent Persons, serta Para Ketua dari Badan Menteri Sektoral ASEAN.

Pertemuan dipimpin oleh Laos selaku Chair ASEAN Tahun 2024. Chair ASCC Suanesavanh Vignaket, Menteri Informasi, Budaya dan Pariwisata Laos yang dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa penyempurnaan Visi ASCC 2025-2045 memerlukan peran aktif dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat perlu terus dilakukan secara menyeluruh dengan menyediakan platform konsultasi secara berkala.

“Platform konsultasi tingkat tinggi dengan anggota parlemen ASEAN, Eminent Persons, dan Chair Menteri Badan Sektoral ini juga merupakan sebuah inovasi karena secara historis dalam penyusunan Visi ASCC belum pernah diselenggarakan sebelumnya,” ujar Vignaket.

Para Anggota Parlemen ASEAN yang hadir juga memberi pandangan terkait perlunya pemahaman yang kontekstual terhadap sistem di masing-masing negara untuk memastikan visi yang disusun dapat diimplementasikan dalam legislasi negara ASEAN. Selain itu, parlemen juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan knowledge-sharing untuk membangun kerja sama yang lebih berdampak.

Dalam forum, Kusnanto Anggoro menyampaikan bahwa AIPA memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan kebijakan politis yang disepakati di level tinggi di ASEAN dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat ASEAN dalam bentuk keberpihakan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.

Di sesi selanjutnya, konsultasi publik dengan ASCC Eminent Persons yang terdiri perwakilan setiap negara dengan berbagai macam bidang keahlian memberi masukan terkait titik-titik kritis implementasi ASEAN paska tahun 2025 seperti pemantauan secara berkala dan penyusunan indikator kerja yang berdampak.

Terakhir, dalam sesi konsultasi dengan seluruh Chair Menteri Badan Sektoral ASCC, dibahas mengenai pentingnya mekanisme koordinasi isu dan kegiatan lintas pilar yang mempengaruhi program tiga pilar ASEAN secara keseluruhan.

Dalam tanggapannya pada forum konsultasi publik dengan Chair Badan Sektoral ASCC, Indonesia menyampaikan tiga hal antara lain:

1. Urgensi penguatan isu lintas sektoral dan mekanisme koordinasi lintas sektoral yang membutuhkan komitmen politik dan kelembagaan. Indonesia terus mendorong penyederhanaan area hasil utama dan penyelarasan strategi Visi ASCC Pasca-2025 di seluruh pilar dan sector yang selama ini telah menjadi prioritas dalam sesi penyusunan konsep Visi ASCC Paska 2025
2. Memastikan kemampuan adaptasi Visi ASCC Pasca 2025 terhadap berbagai pergeseran dan tren dalam 20 tahun mendatang dengan mengidentifikasi area konvergensi dan kepentingan bersama dengan komunitas global dan merekomendasikan kerangka kerja kebijakan dan strategi pendukung yang sesuai
3. Penekanan pada program-program adaptasi perubahan iklim yang efektif, tantangan demografi, ekonomi perawatan, ekonomi kreatif, kebangkitan kecerdasan buatan, ekonomi digital, literasi digital, dan inklusivitas digital untuk membangun masyarakat digital yang inklusif di ASEAN. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Berita

Presiden Prabowo Gelar Rapat Internal Bahas Kemandirian Energi dan Subsidi Tepat Sasaran

Published

16 hours ago

31 October, 2024

goindonesia1

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024, yang membahas langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kemandirian energi nasional dan memastikan subsidi energi yang tepat sasaran. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, fokus utama diskusi adalah meningkatkan lifting minyak dalam negeri yang saat ini tersebar di 301 wilayah kerja.

“Kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum Plan of Development (POD), ini akan kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Bahlil juga menekankan pentingnya program revitalisasi 4.500 sumur minyak idle well, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo guna mencapai kemandirian energi. Sebagai upaya percepatan di lapangan, Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, Aris Marsudiyanto, turut diminta untuk berperan aktif dalam mengatasi hambatan-hambatan teknis yang ada.

“Saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan-percepatan di lapangan kalau ada kendala,” ungkap Bahlil.

Selain itu, rapat ini juga membahas upaya optimalisasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Menteri ESDM, yang ditunjuk sebagai ketua tim dalam penggodokan kebijakan ini, menjelaskan bahwa formulasi untuk subsidi energi yang lebih efisien tengah dirancang.

“Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi yang tidak tepat sasaran,” ucap Bahlil.

Pihaknya juga akan memastikan bahwa tim yang ditunjuk akan segera menyelesaikan tugas ini untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan. “Nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden,” tutur Bahlil. (***)

*(BPMI Setpres)

Berita

Silaturahim ke MUI, BPH Sebut Penyelenggaraan Haji 2025 Masih di Bawah Kemenag

Published

19 hours ago

31 October, 2024

goindonesia1

Kepala Badan Penyelenggara Haji , KH Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan) (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Badan Penyelenggara Haji (BPH) Indonesia kunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah resmi dilantik oleh Pesiden Parabowo Subianto pada 22 Oktober 2024 lalu di Istana Negara.

Agenda Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), KH Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Wakil Kepala Badan penyelenggara Haji, Dr Dahnil Anzar Simanjutak.

“Siang ini kami mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim dengan sesepuh kami yang juga orang tua kami di MUI. Kami mendapatkan banyak masukan dan juga bimbingan dari beliau-beliau, yang insyaallah akan memberikan manfaat untuk pelaksanaan ibadah haji umat muslim di Indonesia yang lebih baik,” ujar Gus Irfan, Rabu (30/10/24).

Dalam kunjungan tersebut Gus Irfan juga menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan penyelenggara Haji (BPH).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa penyelenggaraan haji pada 2025 yang akan mendatang masih dibawah Kementerian Agama.

“Penyelenggaraan haji 2025 Badan penyelenggara Haji (BPH) belum menyelenggarakan. Karena belum ada payung hukumnya,” kata dia.

“Di dalam undang-undang haji disebutkan bahwa penyelenggara haji adalah Kementerian Agama. Jadi, pada 2025 nanti penyelenggaranya masih dari Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag,” imbuhnya menjelaskan.

Sembari menunggu ketetapan payung terkait tugas dan fungsinya, Gus irfan mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kemenag dan juga pihak-pihak terkait penyelenggara haji termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan harapan dapat mengemban amanah negara dengan baik ke depannnya.

“Kita akan mengambil hal-hal yang baik dari penyelenggaraan haji sebelumnya yang dilakukan oleh kemenag dan akan berusaha menyempurnakan serta memperbaiki hal-hal yang kita anggap kurang,” tuturnya.

“Evaluasi haji dari tahun ke tahun kita lihat ada banyak peningkatan, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada juga beberapa kekurangan, dan itulah yang nantinya akan menjadi fokus kami ke depan,” kata dia menambahkan.

Agenda kunjungan silaturahim tersebut dilaksanakan di Aula Buya Hamka Gedung MUI dan dihadiri oleh beberapa pimpinan MUI, di antaranya Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Sekjend MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Fatwa KHAsroru Ni’am Sholeh, dan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis serta jajaran pimpinan lainnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Tambah 17 Wilayah, Desa Energi Berdikari Pertamina Capai 102 Desa

Published

20 hours ago

31 October, 2024

goindonesia1

Program Desa Energi Berdikari (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis perdesaan melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB). Hingga Oktober 2024, Pertamina telah mengoperasikan 102 Desa Energi Berdikari di seluruh Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan hingga Oktober 2024, Pertamina telah menambah DEB di 17 desa yang tersebar di berbagai wilayah seperti Tasikmalaya (Jabar), Banten, Kamojang, Subang, Indramayu (Jabar), Bali, Jambi, Ulubelu (Lampung), Boyolali (Jateng) dan Lumut Balai (Sumatera Selatan).

“DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas yang memang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan,” ujar Fadjar.

Fadjar menambahkan, dalam menjalankan program DEB, Pertamina tidak hanya melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola energi bersih agar memberikan manfaat optimal bagi pengembangan ekonomi. Melalui edukasi ini, Pertamina berharap masyarakat bisa mandiri mengelola energinya sendiri.

“Inilah model pemberdayaan Pertamina membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya,” imbuh Fadjar.

Pertamina, imbuh Fadjar, akan terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis desa. Pada tahun 2024, Pertamina menargetkan bisa menambah DEB di 79 wilayah. Saat ini sebagian sudah dilakukan survei dan sebagian lagi sedang proses instalasi.

Selain mendukung swasembada energi, Program DEB juga berperan penting dalam mengurangi emisi sejalan dengan target pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060. Setiap tahun, Program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.

“Semakin luas penggunaan energi bersih maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE,” tandas Fadjar.

Program DEB juga turut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya sistem off-grid di Ulubelu, Lampung yang telah berhasil dibangun dan beroperasi untuk menyalakan mesin pemanggangan kopi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mengurangi biaya operasional dalam produksi kopi Robusta. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar DEB dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal sekaligus mendorong penggunaan energi terbarukan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7 Energi bersih dan terjangkau, poin 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13 Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)