Berita

Dirjen Teguh Dorong Semangat Pantang Menyerah Bagi Jajaran Dinas Dukcapil

Published

2 years ago

7 April, 2023

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi saling bertukar cinderamata dengan Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara disaksikan Direktur Capil Handayani Ningrum (ketiga kanan). (Foto: Dukcapil/Lukman)

Yogyakarta, goindonesia.co – Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Prov. DIY) memfasilitasi rapat koordinasi para Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY, Kamis (6/4/2023).

Rakor dibuka oleh Kepala Biro Tapem Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara, yang sekaligus memohon arahan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi. Rakor dihadiri oleh para Kadis Dukcapil provinsi, kabupaten dan kota se-DIY serta Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum.

Dirjen Teguh menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan hal-hal pokok terkait hasil kinerja Disdukcapil kab/kota se-DIY, dan mengapresiasi pelayanan yang sudah baik, serta mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Disdukcapil. “Utamanya yang belum mencapai target, yaitu perekaman KTP-el dan aktivasi IKD atau KTP digital. Juga Buku Pokok Pemakaman (BPP) supaya lebih giat dan lebih baik lagi ke depannya.”

Selanjutnya Dirjen Teguh membahas satu persatu indikator kinerja, serta memberikan kiat-kiat atau strategi untuk mencapai target untuk setiap indikator. Para Kadis Dukcapil pun diberi kesempatan untuk bertanya ataupun memberi masukan.

Masukan tersebut misalnya terkait usulan blanko KTP-el agar dilebihkan kuantitasnya dalam perencanaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah. Kepada Direktorat PIAK juga dimintakan data peserta BPJS Kesehatan, dan data lainnya bisa diberikan per dukuh, bukan per desa.

Terkait masalah anggaran, para Kadis meminta kepada Dirjen Dukcapil membuat surat dari Kemendagri yang bertujuan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) lebih memprioritaskan anggaran Disdukcapil agar juga menjadi perhatian kepala daerah. “Selanjutnya mohon untuk perhatikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai Disdukcapil, mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang berat,” kata salah satu kadis.

Selanjutnya, disampaikan pula usulan terkait penilaian lembaga Dukcapil di DIY jangan hanya dilihat jumlah penduduk yang sedikit. “Namun mesti melihat jumlah layanannya juga. Sebab, Kota Yogyakarta adalah miniatur Indonesia dan pelayanan yang sangat dinamis setiap hari sepanjang tahun.”

Lebih lanjut floor para kadis Dukcapil juga menyampaikan permasalahan pemanfaatan data yang mengharuskan OPD dalam perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Dukcapil memakai ISO 27001. Menurut forum, aturan ini muncul tiba-tiba, sehingga OPD lain tidak bisa memenuhi karena anggaran yang tidak direncanakan sebelumnya. “Ini mengakibatkan target kami tak terpenuhi dan levelisasi jadi turun.”

Selain itu para kadis pun berharap ada bantuan dana dari Bank Dunia untuk daerah, selain ada pengganti DAK non fisik sehingga pelayanan bisa lancar dan meningkat.

Ada pula kadis yang sangat mengharapkan pembaruan peralatan bantuan pusat. “Apalagi beban dari sistem SIAK terpusat itu berat, termasuk masalah jaringannya.”

Kemudian, terkait Permendagri No. 104 Tahun 2019, forum kadis itu pun meminta dibuatkan lagi surat kepada sejumlah OPD, lantaran masih banyak yang minta legalisir dokumen kertas putih bertandatangan elektronik (TTE). “Ini menyita waktu Kadis. Begitu juga Polri belum paham tentang akta kelahiran anak seorang ibu, perlu disurati supaya punya pemahaman yang sama.”

Dirjen Teguh menjawab persoalan yang disampaikan para kadis Dukcapil di DIY tersebut dengan bijaksana. Teguh menekankan bahwa semangat para kadis adalah memberikan pelayanan prima yang pada akhirnya memberikan kebahagiaan masyarakat.

Terkait permasalahan mendasar seperti masalah peralatan dan jaringan serta DAK, Teguh menjelaskan, pihaknya tengah mengupayakan jalan keluar terbaik termasuk membicarakan dengan otoritas berwenang seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Selain itu, seiring waktu berjalan dengan berlakunya kebijakan penerimaan negara non pajak (PNBP), akan ada aliran dana yang masuk ke kas pemerintah. “Ini sedikit banyak akan banyak membantu maslah anggaran.”

Terkait permasalahan teknis, Teguh berpesan kepada Kadis agar tidak gampang mengeluh dan mudah menyerah. Cari solusi yang baik, misalnya, berikan literasi dan sosialisasi yang baik kepada pemangku kepentingan. “Soal dokumen kertas putih dan TTE itu kan bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin lembaga lain akan paham karena sudah ada aturan pendukungnya,” tegas Dirjen Teguh Setyabudi.

Hal senada disampaikan Mendagri Tito Karnavian di berbagai kesempatan, jajaran Dukcapil untuk tidak mudah menyerah menghadapi masalah. “Salah satu sifat penting adalah pantang menyerah. Teruslah mencoba. Semangat Dukcapil BISA itu adalah mencari solusi dengan inovasi.” (***)

*Dukcapil, @dukcapil.kemendagri.go.id

Berita

Presiden Prabowo Tegaskan Pendidikan Adalah Prioritas Utama Pemerintah

Published

8 hours ago

28 November, 2024

goindonesia1

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto, menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama pemerintahannya, dengan alokasi APBN terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Kami menempatkan pendidikan nomor satu dalam APBN kita. Dan tidak tanggung-tanggung saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur pendidikan, dan mendukung program-program inovatif.

“Kita bertekad setiap rupiah milik rakyat Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mengalokasikan Rp81,6 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk satu kali gaji pokok untuk guru ASN dan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp17,15 triliun untuk rehabilitasi 10.440 sekolah negeri dan swasta pada tahun 2025.

“Sekolah menurut keyakinan saya adalah pusat pembangunan nasional. Karena itu sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik, tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada wc untuk anak-anaknya,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengumumkan rencana pemasangan televisi canggih di seluruh sekolah untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Melalui teknologi ini, siswa di daerah terpencil diharapkan dapat ikut memperoleh pelajaran berkualitas tinggi.

“Saya minta sabar, tunggulah kurang lebih 3-4 bulan lagi,” tutur Presiden.

Presiden turut menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Presiden juga mengajak semua pihak, termasuk guru, untuk percaya pada komitmen pemerintah.

“Saya telah mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin saya mengajak mereka sekarang sungguh-sungguh, kita harus berjuang, bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita,” ucap Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Berita

Menhan Sjafrie Terima Kunjungan Atase Pertahanan Australia

Published

9 hours ago

28 November, 2024

goindonesia1

Menhan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Athan Australia yang baru, Brigadier General Micah Batt, serta Athan Australia yang lama, Brigadier General Matt Campbell di Ruang Manggala Yudha, Kemhan, Jakarta (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Atase Pertahanan (Athan) Australia yang baru, Brigadier General Micah Batt, serta Athan Australia yang lama, Brigadier General Matt Campbell di Ruang Manggala Yudha, Kemhan, Jakarta, Kamis (28/11).

Athan Australia tiba di Kementerian Pertahanan langsung disambut oleh Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan (Dirkersinhan) Ditjen Strahan Kemhan. Kemudian pertemuan dilanjutkan di Ruang Manggala Yudha dengan Menhan Sjafrie.

Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi kepada Brigjen Matt Campbell selama menjabat sebagai Atase Pertahanan, serta mengucapkan selamat kepada Brigjen Micah Batt sebagai Atase Pertahanan yang baru. Menhan Sjafrie juga berharap agar Athan yang baru dapat melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh pejabat lama dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Australia.

“Terima kasih atas diskusi yang bermanfaat ini. Saya menantikan kolaborasi yang berkelanjutan dan memperkuat ikatan antar negara kita,” ujar Menhan Sjafrie.

Turut hadir mendampingi Menhan Sjafrie, yaitu Wamenhan, Irjen Kemhan, Dirjen Strahan Kemhan, Karo TU dan Protokol Setjen Kemhan. (***)

*(Biro Infohan/Humas Setjen Kemhan)

Berita

Presiden Prabowo Terima Sekretaris Jenderal OECD di Istana Merdeka

Published

10 hours ago

28 November, 2024

goindonesia1

Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 28 November 2024 ini membahas terkait perkembangan ekonomi Indonesia serta proses aksesi Indonesia ke OECD.

Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekjen OECD kepada Menteri Keuangan. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa target perekonomian Indonesia hingga tahun 2025 secara fundamental berada dalam jalur pencapaian yang positif.

“Disampaikan bahwa targetan daripada perekonomian di tahun 2025 secara fundamental relatif bisa dicapai. Jadi ini sejalan dengan IMF dan World Bank,” ucapnya.

Airlangga juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut OECD juga memberikan sejumlah masukan strategis termasuk rekomendasi terkait peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan mencakup digitalisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program unggulan pemerintah lainnya.

“OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD. Kan ada 38 negara di sana,” katanya.

Menurut Airlangga, pada pertemuan tersebut Presiden Prabowo dan Sekjen OECD juga membahas mengenai proses aksesi Indonesia ke OECD yang saat ini tengah berjalan. “Tentu nanti kita akan melihat arahan Bapak Presiden selanjutnya mengenai jadwal daripada tindakan selanjutnya dari Indonesia terkait dengan target waktu dan yang lain,” tambahnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Sekjen OECD Mathias Cormann mengungkapkan sejumlah pencapaian Indonesia selama beberapa dekade terakhir termasuk dalam hal transformasi perekonomian Indonesia secara positif. Sekjen OECD berharap aksesi Indonesia ke OECD dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.

“Serta menuju Indonesia menjadi negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi yang maju pada tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia 2045,” kata Sekjen OECD. (***)

*(BPMI Setpres)