Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana (Foto : @ebtke.esdm.go.id)
Davos, Swiss, goindonesia.co – Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana, menekankan perlunya percepatan pemanfaatan EBT dalam penyediaan energi guna mencapai target komitmen penurunan emisi dalam National Determined Contribution (NDC) 2030.
“Pada tahun 2022, kebutuhan listrik di Indonesia telah mencapai 1.172 kWh/kapita dan akan terus naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 5,3% di tahun 2023. Untuk itu, diperlukan penambahan kapasitas pembangkit yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Sebagaimana komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam penurunan emisi sektor energi sebesar 358 juta ton CO2 di tahun 2030,” tuturnya, pada seminar Indonesia Economic Outlook 2023 (Selasa, 17/1).
Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99,6%, yang artinya sudah lebih dari 99% rumah tangga telah mendapatkan layanan listrik. Bahwa ditargetkan seluruh rumah tangga di Indonesia teraliri listrik di tahun 2023. Realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional di tahun 2022 adalah sebesar 80,6 GW dengan target penambahan kurang lebih 10 GW di tahun 2023. Di sisi lain, realisasi kapasitas terpasang EBT juga terus bertumbuh, tercatat kenaikan lebih dari 1 GW dibanding dengan besaran tahun lalu, yaitu sebesar 12.541 MW.
“Di sisi non-listrik, pemanfaatan EBT terus didorong melalui mandatori B30 yang telah menembus 10 Juta kL di tahun 2022 dan berkontribusi pada penghematan devisa sebesar 122 triliun Rupiah. Untuk mendorong peningkatan utilisasi Bahan Bakar Nabati, Pemerintah Indonesia akan meningkatkan besaran mandatori biodiesel menjadi B35 dengan rencana implementasi di bulan Februari 2023,” imbuhnya.
Terkait transisi energi, Dadan menyampaikan seluruh penyediaan energi listrik akan berasal dari pembangkit berbasis EBT sebesar 708 GW di tahun 2060, yang didukung dengan jaringan interkoneksi super grid. Jaringan ini rencananya akan menyambungkan seluruh pulau-pulau besar di Indonesia dalam satu ekosistem jaringan yang sama. Oleh karenanya dibutuhkan investasi lebih dari 1 triliun USD atau sebesar 28,5 miliar USD per tahun untuk merealisasikan rencana pengembangan pembangkit tersebut.
Sebagaimana diketahui, Indonesia berhasil memperoleh investasi strategis dalam implementasi dekarbonisasi di sektor energi, dengan ditandatanganinya komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 20 Miliar USD pada perhelatan G20 di Bali 2022 lalu. Namun demikian, dukungan pendanaan tersebut masih dirasa belum cukup mengingat jumlah investasi transisi energi yang sangat besar.
“Kami harapkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk badan usaha untuk dapat terus berjalan bersama-sama dalam mewujudkan transisi energi Indonesia menuju karbon netral di tahun 2060,” pungkas Dadan.
Sebagai informasi, keikutsertaan Direktur Jenderal EBTKE pada Seminar Indonesia Economic Outlook 2023 merupakan rangkaian kegiatan Indonesia Pavilion yang menjadi bagian dari World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos, Swiss. Seminar Indonesia Economic Outlook 2023 diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan para pemangku kepentingan terkait. Seminar ini turut mengundang Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Investasi dan Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagai pembicara utama. (***)
(Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, @ebtke.esdm.go.id)
