Seminar nasional dalam rangka Dies Natalis ke-68 (IPDN), di Gedung Balairung Rudini IPDN Jatinangor, Kamis (07/03).(Foto: @menpan.go.id)
Jatinangor, goindonesia.co – Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah, para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) didorong untuk memiliki semangat transformasi digital dalam menjalankan pemerintah. Dengan tuntutan zaman yang terus berkembang, para abdi negara harus bergerak untuk melakukan transformasi digital, yakni transformasi menyeluruh dan terpadu, bukan sekedar otomasi.
“Kita tidak hanya cukup melihat aspek teknologi. Lebih dari itu, penataan dan penyederhanaan proses bisnis serta perubahan pola dan budaya kerja digital menjadi aspek penting dalam perjalanan Reformasi Birokrasi berdampak melalui transformasi digital,” ujar Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati saat menjadi narasumber dalam acara Seminar nasional dalam rangka Dies Natalis ke-68 (IPDN), di Gedung Balairung Rudini IPDN Jatinangor, Kamis (07/03).
Dirinya juga menyebutkan jika praja IPDN merupakan bagian dari birokrasi, karena memang birokrasi merupakan engine yang menentukan keberhasilan suatu negara. Sebagai engine for development, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan lainnya. Transformasi digital sendiri menjadi faktor kunci untuk mewujudkan “Jalan Tol Pelayanan”, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Bapak Presiden.
Kemudian juga disampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menjalankan RB Tematik sebagai upaya percepatan reformasi yang berujung pada perbaikan pelayanan publik. Terdapat 4 area yang menjadi fokus utama RB Tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden. Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan transformasi digital.
Disisi lain paradigma tata kelola pemerintahan telah berubah seiring dengan perubahan paradigma dunia menuju Society 5.0 maka penyelenggaraan pemerintah menuju Government 5.0. Kini, pemerintah bekerja bersama masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai mitra. Kami dorong penyelenggaraan pemerintah yang beriorentasi data, akselerasi transformasi digital, dan peningkatan kompetensi SDM digital menuju SDM yang berdaya saing tinggi.
Saat ini Pemerintah bersama-sama sedang membangun infrastruktur kehidupan digital, yakni portal nasional yang menjadi hajat hidup orang banyak, didukung dengan implementasi DPI (Digital ID, Data Exchange, dan Digital Payment) sebagai akselerator. Terdapat 9 Layanan prioritas yang menjadi fokus tranformasi digital ke depan yang akan dibantu oleh Govtech PERURI.
“Diharapkan bagi Civitas Akademika IPDN dan para praja dapat melakukan transformasi digital dalam melakukan pengabdian dan dedikasi bagi pembangunan bangsa dan negara,” pungkasnya. (***)
*(HUMAS MENPANRB)
