Connect with us

Berita

Di Musrenbang, Kemendagri Ingatkan Pemprov Jateng Fokus Tangani Kemiskinan dan Tingkatkan IPM

Published

on

Dirjen Teguh Setyabudi mewakili Mendagri dalam Musrenbang Provinsi Jateng 2023 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2024 di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang. (Foto: Dukcapil/Satrio)

Semarang, goindonesia.co – Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi kembali dipercaya Mendagri Tito Karnavian untuk mewakilinya hadir dalam Musrenbang Provinsi Jawa Tengah 2023 untuk Penyusunan RKPD Jateng Tahun 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (13/4/2023).  

Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati; Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra; Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, unsur Forkopimda, anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jateng, para anggota DPRD Jateng, Bupati dan Wali Kota se-Jateng, pimpinan instansi vertikal, akademisi, pimpinan OPD Jateng, perwakilan elemen masyarakat dan pemuda, serta tamu undangan lainnya.

Dirjen Teguh Setyabudi atas nama Mendagri menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang perlu digarisbawahi para kepala daerah dalam RKPD 2024 yaitu, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi dan optimalisasi APBD untuk produk dalam negeri, pemaksimalan potensi daerah, stabilitas politik 2024, dan pastikan konstitusi sebagai landasan kegiatan. 

Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, diharapkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. 

Indikator makro

Selanjutnya, Teguh pula menyampaikan capaian indikator makro Provinsi Jateng tahun 2022 yang menunjukkan kondisi lebih baik ketimbang tahun sebelumnya, yaitu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dari 3,33% menjadi 5,31%. Begitu pun tingkat kemiskinan turun 0,27% dari 11,25% di tahun 2021 menjadi 10,98% tahun 2022.

Demikian pula indeks pembangunan manusia, IPM, menunjukkan angka lebih baik dari 72,16% tahun 2021 menjadi 72,79% di 2022. “Untuk gini rasio atau tingkat kesejangan menurun dari 0,368% menjadi 0,366%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 5,95% (2021) menjadi 5,57% di 2022. Ini cukup bagus,” kata Teguh.

Berdasarkan capaian indikator makro tersebut, Teguh mengingatkan jajaran Pemprov Jateng mesti lebih fokus dalam upaya penurunan kemiskinan dan juga peningkatan IPM.

“Capaian indikator kunci lainnya terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan. Misalnya, kapasitas fiskal tahun 2022, menunjukkan bahwa Provinsi Jateng memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Dari segi PAD, Jateng mencapai angka sebesar 67,48% dan untuk pendapatan transfer sebesar 32,42%,” ungkap Teguh seraya berpesan agar pada tahun-tahun mendatang performa ini diharapkan dapat ditingkatkan. “Melalui pelaksanaan strategi untuk meluaskan ruang fiskal secara optimal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan meluaskan skala pelayanan kepada masyarakat.”

Pria asli Banyumas ini mengungkapkan pula, hasil dari pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2023, ada 3 usulan proyek nasional dari Pemprov Jateng yang disetujui pemerintah pusat. “Sedangkan, 14 usulan proyek nasional lainnya akan dibahas lebih lanjut, dan 3 usulan Pemprov Jateng untuk proyek nasional ditolak.”

Apresiasi atas prestasi

Pada bagian lain, Teguh menyampaikan apresiasi atas banyaknya prestasi dan penghargaan yang ditorehkan Pemprov Jateng di tingkat nasional. “Tidak kurang dari 580 penghargaan dan 420 inovasi yang didapatkan selama lebih kurang satu dasawarsa (2013-2023), dan diharapkan akan terus bertambah seiring waktu.” 

Beberapa penghargaan dengan cakupan yang sangat luas tersebut antara lain Penghargaan Pelayanan Publik Pemerintah Terbaik Nasional, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Provinsi Paling Informatif Nasional, Provinsi Terinovatif, serta Terbaik Pertama Layanan Investasi se-Indonesia.

Teguh secara jeli menyoroti beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 Jateng, yaitu: regulasi terbaru, dokumen perencanaan (RPJMN, RKP); isu strategis; hasil Rakortekrenbang; hasil pengendalian dan evaluasi; dan pokok pemikiran DPRD.

“Beberapa hal yang perlu kami ingatkan, antara lain: 1) Memastikan kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan; 2) Mengutamakan pencapaian outcome dan impact pembangunan; 3) Memperhatikan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; 4) Kesiapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, kesiapan dukungan dan pengondisian tahun politik persiapan Pemilu-Pilkada Serentak 2024; serta 5) Mengutamakan penggunaan aplikasi SIPD dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah.”

Arahan Kemendagri melalui Dirjen Teguh menyampaikan sejumlah hal yang berkaitan kependudukan dan pencatatan sipil. Yakni capaian persentase perekaman KTP-el di Pemprov Jateng yaitu 98,40%, KIA sebesar 54,11%, akta kelahiran sebesar 98,95%. 

“Angka ini sudah cukup baik, namun untuk perekaman KTP-el dan aktivasi IKD perlu terus dimasifkan agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu untuk perekaman KTP-el sebanyak 99,4% dan untuk aktivasi IKD sebesar 25% dari  penduduk wajib rekam KTP-el,” katanya menggarisbawahi.

Pada kesempatan Musrenbang tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota di Jateng, yaitu Pemkab yang mendapatkan penghargaan pembangunan terbaik sebagai Juara Pertama Kabupaten Temanggung; Kedua, Kabupaten Wonogiri; dan Juara Ketiga Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan Pemkot yang mendapatkan penghargaan pembangunan terbaik: Juara Pertama diraih Kota Semarang; Kedua, Kota Surakarta; dan Ketiga, Kota Magelang.  (***)

*Dukcapil, @dukcapil.kemendagri.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

on

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Continue Reading

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

on

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib. 

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024). 

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut. 

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas. 

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i. 

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

 Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu  memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Trending