Berita

Dewan Pers Dan Menko Polhukam Bahas RKUHP, SMSI Terus Tolak Pasal Krusial Yang Potensial Lemahkan Kebebasan Pers

Published

2 years ago

30 July, 2022

Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Pertemuan ini untuk mendiskusikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Mahfud menjelaskan, draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

“Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal yang membahayakan, ya dihapus atau direformulasi,” tutur Mahfud.

Menurut Mahfud, RKUHP tersebut dulu sudah akan diketok. Namun lantaran ada demo besar, presiden pada 2019 minta pengesahannya ditunda.

Saat bertemu Menko Polhukam, Dewan Pers dipimpin ketuanya, Prof Azyumardi Azra. Ikut mendampingi M Agung Dharmajaya (wakil ketua), anggota Dewan Pers (Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, dan A Sapto Anggoro. Hadir juga perwakilan anggota konstituen Dewan Pers, Sasmito Madrim, dan Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar SH.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, kepada Dewan Pers, Mahfud minta catatan reformulasi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

“Sampaikan reformulasi secara konkret sekaligus simulasinya. Besok akan saya sampaikan ke Kemenkumham. Wamenkumham akan kita panggil minggu depan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, KUHP adalah politik hukum penting, pemerintah berharap secepatnya berlaku saat peringatan kemerdekaan nanti karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial.

Namun, Dewan Pers Bersama masyarakat sipil lainnya melihat ada 14 pasal dan 9 klaster yang potensial melemahkan kebebasan pers. Maka perlu dihapus atau direformulasi. Menurut Mahfud yang didampingi Deputi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, ada sekitar 700-an pasal dalam RKUHP. “Jika ada usulan 14 pasal, maka jumlah itu tidaklah banyak,” kata Mahfud.

Pihaknya tidak mau menjamin penundaan berlakunya KUHP tersebut. Ia hanya menegaskan, sebelum RKUHP maju ke persidangan harus dibahas secara jelas. Menko Polhukam berjanji akan memanggil Kemenkumham untuk membicarakannya dan akan melibatkan Dewan Pers.

Sementara itu, Prof Azra melaporkan, pada 2018 Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan dari Dewan Pers dan konstituen tidak dimasukkan sama sekali. Dalam draf sekarang ini, urainya, malah ada sembilan klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi, 14 di antaranya berkaiatan dengan kemerdekaan pers.

Dewan Pers juga sudah ketemu dengan konstituen Dewan Pers dan para pemangku kepentingan. Pertemuan dengan Kemkumham yang dipimpin Wamenkumham Prof Edward (Edi) Omar Sharif Hiariej dan tim perumus sudah dilakukan Dewan Pers pekan lalu.

Rumusan reformulasi RKUHP diminta segera oleh Mahfud MD. Dewan Pers bekerja cepat, hari Kamis ini juga melakukan penyusunan reformulasi dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan Ketua YLBHI Asfinawati, Tim LBH Pers dipimpin Ade Wahyudin, dan lain-lain.

Samsan Ngandro berpendapat pasal terkait dengan pers yang mengandung delik harus diperbaiki. Dewan Pers juga minta supaya pasal-pasal bermasalah didrop atau direformulasi.

Arif Zulkifli menyatakan pemberitaan soal terorisme pun bisa diperkarakan karena harus lengkap. “Pemberitaan pers pasti yang terdepan dan belum lengkap. Demikian juga soal penghinaan pada presiden hingga lurah/kepala desa, bisa menjadi perkara,” paparnya.

Ia khawatir kelak ada self censorship yang tinggi di media, ini adalah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan pers dan masyarakat.

Sedangkan Ninik menuturkan, masih ada waktu untuk mengawal RKUHP. Dia berharap, pasal yang tak seharusnya ada bisa dikeluarkan. “Intinya adalah reformulasi,” kata dia.

Adapun Sasmito mengutarakan, secara prinsip AJI tidak menolak RKUHP itu. Tapi, RKUHP masih perlu masukan dari masyarakat luas dan penyempurnaan sehingga tidak buru-buru diberlakukan.

Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat, Makali Kumar SH, hadir mewakili Ketua Umum SMSI Firdaus, dalam pertemuan bersama Dewan Pers dan konstituennya, akademisi, pengamat hukum, serta praktisi hukum di Hotel Mercure, Sabang-Jakarta, Kamis (28/7/2022), kembali menyuarakan penolakan terhadap pasal-pasal RUU KUHP.

Makali dengan tegas menyatakan, banyak pasal-pasal RUU KUHP yang harus ditolak dan dihapus, karena berpotensi untuk menghalangi kebebasan pers di Indonesia.

Pasal-pasal RKUHP yang menjadi sorotan SMSI dan juga menjadi bahan diskusi Dewan Pers dalam pertemuan tersebut sekitar 20 pasal, antara lain pasal 188, 218, 219, 220, 240, 241, 246, 248, 263,264 280, 302, 303, 304, 352, 353, 437, 440, 443, dan 447.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang didalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. Kita minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” jelas Makali.

Bersama rekan perwakilan organisasi konstituen dewan pers lainnya, Makali begitu gigih dalam diskusi itu, untuk menyuarakan kemerdekaan pers di Indonesia. Bahkan Makali juga minta pers dan konstituen Dewan Pers lainnya, serta berbagai kalangan pers untuk tetap solid menyuaran dan memperjuangkan penolakan pasal-pasal tersebut secara maksimal di DPR RI. Jangan sampai, informasi yang menyebutkan pada tanggal 16 Agustus 2022, DPR RI akan bersidang dan menetapkan RKUHP itu, menjadi kenyataan.

“Kita jangan kecolongan, kita kawal perjuangan kita, sampai DPR mau mengakomodir perjuangan kita. Sehingga pasal-pasal yang akan merusak kemerdekaan pers di Indonesia sudah hilang di RKUHP,” tegas Makali.

Dalam siskusi dewan pers di hotel Mercure tersebut, berlangsung pukul 09.00-19.00 WIB. Diskusi itu menghadirkan juga, pejabat penegak hukum, yakni Wakil Ketua Mahkamah Agung Rzi, Dr Andi Nganro SH MH, Humas Polri,
Brigjen. Pol. Drs. Mohamad Hendra Suhartiyono, M.Si, dan utusan dari Kejaksaan Agung. (***)

Berita

Menpar Undang Investor UEA Perbanyak Investasi di Sektor Pariwisata RI

Published

2 days ago

24 November, 2024

goindonesia1

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Abu Dhabi, goindonesia.co – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Uni Emirat Arab (UEA) dan mengundang investor dari negara itu untuk memperbanyak investasi di sektor pariwisata Indonesia yang semakin prospektif.

^{Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab, Sabtu (23/11/2024).}

Dalam kunjungan kerjanya ini, Menpar Widiyanti melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri. Ia juga bertemu dengan Nirvana Travel & Tourism, Haliburg Group, dan Etihad Airways di Abu Dhabi, UEA, Sabtu (23/11/2024).

Pada kesempatan itu, Menpar mempromosikan sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh wisatawan UEA dan mengajak investor-investor di UEA untuk dapat menanamkan lebih banyak investasinya di sektor pariwisata Indonesia yang semakin kondusif dan prospektif.

“Dalam kunjungan kerja ke Abu Dhabi, UEA, saya menyaksikan langsung potensi besar wisatawan dari UEA ke Indonesia. Pada tahun 2023, realisasi investasi sektor pariwisata dari UEA ke Indonesia naik cukup signifikan,” kata Menpar Widiyanti.

Dalam pertemuannya dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri, Menpar Widiyanti membahas berbagai peluang dan upaya dalam memperkuat kerja sama di sektor pariwisata, termasuk promosi destinasi dan investasi yang strategis.

“Saya optimistis dengan kolaborasi ini akan semakin memperkuat kerja sama di bidang pariwisata bagi Indonesia dan UEA di masa depan,” kata Menpar Widiyanti.

Dalam pertemuannya dengan Nirvana Travel & Tourism, dan juga Haliburg Group, Menpar menyampaikan bahwa telah terjadi lonjakan pada angka investasi UEA tahun 2023 di Indonesia.

Angka ini hampir 6 kali lipat dari tahun 2022 yang sebesar 3,4 juta dolar AS dengan sektor bisnis teratas adalah restoran, kegiatan biro perjalanan, dan hotel berbintang. Untuk realisasi tahun 2024, telah tercatat sebesar 1,8 juta dolar AS dengan profil dan cakupan yang sama.

“Ini berarti bahwa dalam tiga tahun terakhir, investasi UEA mencapai 5,66 juta dolar AS. Memberikan peluang lebih lanjut bagi para investor di UEA untuk memperluas portofolio mereka,” kata Menpar Widiyanti.

Menpar Widiyanti mengungkapkan bahwa pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan penopang ekonomi Indonesia juga merupakan kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional di tahun 2023.

Oleh karena itu, Menpar mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata.

“Lima DPSP ini merupakan lokasi ikonik yang mewakili hal terbaik yang ditawarkan negara kita dan menjadi prioritas untuk pengembangan lebih lanjut. Dari pengembangan infrastruktur hingga penyelenggaraan event dan promosi yang lebih gencar, area-area ini dipersiapkan untuk pengembangan di bidang pariwisata, perhotelan, dan industri pendukung. Setiap destinasi merupakan perpaduan unik antara budaya, keindahan alam, dan potensi yang belum dimanfaatkan, yang menawarkan peluang yang tak tertandingi untuk menciptakan pengalaman kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menpar.

Sedangkan sepuluh KEK pariwisata yakni Morotai, Kura-Kura, Sanur, Singhasari, Tanjung Lesung, Lido, Tanjung Kelayang, Nongsa, Likupang dan Mandalika.

“Semua inisiatif ini merupakan cerminan negara yang tidak hanya terbuka untuk bisnis, tetapi juga siap bermitra dengan investor untuk membangun masa depan yang sejahtera,” kata Menpar.

Indonesia pun telah membuat langkah luar biasa dalam menciptakan iklim investasi kelas dunia. Indonesia memperoleh peringkat kredit BBB+, sehingga ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Pemerintah juga telah mendukung investasi melalui berbagai kebijakan dan peraturan, salah satunya Pendekatan Berbasis Risiko dan sistem Pengajuan Tunggal Daring (OSS).

Lebih lanjut, dalam pertemuannya dengan Etihad Airways Menpar Widiyanti juga membahas potensi kerja sama sektor pariwisata terutama dalam kegiatan promosi seperti penyelenggaraan perjalanan bagi agen perjalanan/operator tur ke Indonesia.

Misalnya dengan mengundang Key Opinion Leaders (KOL) atau operator tur ternama ke Indonesia, di mana Etihad akan menanggung tiket internasional dan Kementerian pariwisata dapat mendukung akomodasi, transportasi, makanan saat di Indonesia.

“Ke depan, saya juga berharap agar Etihad Airways dan Kementerian Pariwisata dapat menjalin Nota Kesepahaman Bersama (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan pariwisata Indonesia,” kata Menpar Widiyanti.

Pada kunjungan kerja di Abu Dhabi, UEA, Menpar Widiyanti juga meninjau Rempah Indonesian Restaurant yang merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia.

Turut mendampingi Menpar Widiyanti, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani Mustafa. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Berita

Kemenag Berangkatkan 20 Santri International Fellowship ke Inggris

Published

2 days ago

24 November, 2024

goindonesia1

Santri peserta international fellowship ke Inggris (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama hari ini, Sabtu (23/11/2024) melepas keberangkatan 20 Awardee Non Degree Santri International Fellowship di salah satu hotel sekitar Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta. Mereka akan memperkuat interfaith (hubungan antar umat beragama) ke Coventry University, Inggris.

Keberangkatan 20 Awardee ini dilepas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Basnang Said. Hadir, Ketua PMO DAP Mahrus El Mawa, tim DAP dan 20 Santri dari berbagai penjuru nusantara yang terpilih untuk mengikuti program ini.

Sebanyak 20 santri ini berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Mereka dipilih melalui proses seleksi administrasi dan wawancara, termasuk tes kemampuan membaca kitab kuning, bahasa Inggris hingga pemahaman tentang moderasi beragama.

Santri International Fellowship (SIF) ini akan dilaksanakan selama tiga pekan yang bertempat di dua kota yaitu Coventry dan London, dari 24 November hingga 15 Desember 2024. Prof. Mike Hardy (Coventry University) dan Prof. Phil Champain (Director of Faith and Belief Forum) Inggris menegaskan bahwa berbagai kegiatan ini dimulai dari kegiatan kelas, visit, presentasi hingga kajian dengan tiga pertanyaan utama yaitu what is interfaith?, who does it? dan Why is it needed?

“Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP Kementerian Keuangan RI dari Dana Abadi Pesantren, sesuai amanat UU Pesantren No. 18 tahun 2019,” terang Basnang Said di Jakarta.

Menurut Basnang Said, 20 santri ini merupakan ‘ambassador’ setiap masing-masing pesantren dan Indonesia. Sehingga, mereka harus mengingat tujuan awal belajar, memperkuat pemahaman dan mampu menebarkan secara kolektif ilmu yang didapatkan di Inggris.

“Kami harap mereka dapat menginspirasi semua santri di masing-masing pesantren untuk terus kompetitif dan memiliki daya juang yang tinggi,” pesannya.

Basnang mengimbau emua santri untuk senantiasa menjaga diri, mengharumkan almamater dan menjaga nama baik bangsa mengingat di Inggris sana menjadi perwakilan resmi santri Indonesia. “Jadilah santri yang mampu mengembangkan softskill guna berkontribusi dalam kemajuan peradaban bangsa,” harapnya.

Koordinator PMO, Mahrus, menambahkan bahwa Santri International Fellowship ini merupakan program bergengsi. Santri tidak hanya mahir dalam pembelajaran agama tetapi juga mampu bersaing secara global dengan menimba ilmu di luar negeri untuk sharing terkait nilai-nilai kebangsaan dan civic value pesantren.

Ketua Awardee SIF 2024 yang berasal dari Pesantren Al-Ittihad Poncokusumo Malang, Ida Fitri Anggarini menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai ajang aktualisasi santri utamanya menjadi duta moderasi. Sehingga, mereka dapat menebarkan nilai-nilai pancasila dan moderasi beragama seperti yang sering digaungkan ‘unity in diversity’. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Berita

Menaker Buka Temu Mitra Wirausaha, Dorong Generasi Muda Bangga Jadi Petani

Published

3 days ago

23 November, 2024

goindonesia1

Acara Temu Mitra Wirausaha bertajuk “Kolaborasi Memperkuat Pembangunan SDM Sektor Pertanian untuk Mewujudkan Ekosistem Wirausaha yang Tangguh” di Bandung Barat, Jawa Barat (Foto : @kemnaker.go.id)

Bandung Barat, goindonesia.co – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi membuka acara Temu Mitra Wirausaha bertajuk “Kolaborasi Memperkuat Pembangunan SDM Sektor Pertanian untuk Mewujudkan Ekosistem Wirausaha yang Tangguh” di Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2024).

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan, terutama dalam mengurangi angka pengangguran.

“Persoalan lapangan kerja ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan industri,” ujar Yassierli.

Yassierli juga mengapresiasi inisiatif gerakan “Bangga Menjadi Petani” yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat dalam pidato selamat datang. Menurut Yassierli, gerakan ini relevan untuk mengubah stigma tentang profesi petani sekaligus mendorong generasi muda agar lebih tertarik pada sektor pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa komitmen ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat sektor tersebut.

“Petani itu mulia. Masa depan petani tidak suram jika dilakukan dengan produktivitas tinggi dan inovasi, seperti memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertanian,” tambah Yassierli.

Sebagai bentuk dukungan, Yassierli memastikan UPTP Kemnaker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat siap memberikan sertifikasi bagi lulusan SMK Pertanian di Bandung Barat dan mendukung kebutuhan pelatihan lainnya.

“BPVP hadir untuk meningkatkan keterampilan, memberikan sertifikasi, dan mempertemukan mitra wirausaha demi membangun ekosistem pertanian yang lebih maju,” tegasnya.

*Bangga Menjadi Petani, Sebuah Gerakan Masa Depan*

Dalam mendorong gerakan ini, Yassierli berbagi pengalaman dan pandangannya terkait masa depan profesi petani. Ia menuturkan pengalamannya saat tinggal di Amerika Serikat, di mana sektor pertanian berkembang berkat dukungan teknologi modern. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pertanian Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas.

Yassierli juga menekankan bahwa profesi petani adalah jalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi ladang amal karena hasilnya merupakan kebutuhan primer yang bermanfaat bagi masyarakat luas. “Jadi gerakan bangga menjadi petani itu menurut saya sudah sangat tepat sekali,” ucapnya. (***)

*Biro Humas Kemnaker