Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, saat acara Bulan Literasi Aset Kripto (Foto : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, @www.kominfo.go.id)
Jakarta Pusat, goindonesia.co – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Asosiasi Pedagangan Aset Kripto Indoesia (Aspakrindo) menggelar program ‘Bulan Literasi Aset Kripto’.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengharapkan Program ‘Bulan Literasi Aset Kripto’ dapat meningkatkan literasi perdagangan aset kripto dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan pasar fisik aset kripto sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto sangat volatile, bisa saja mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam kurun waktu yang pendek. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik bagi masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto. Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023 ini tentunya merupakan salah satu cara untukmeningkatkan literasi masyarakat terhadap perdagangan aset kripto,” jelasnya di Jakarta Pusat, Kamis (02/02/2023).
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, pasar aset kripto di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data Bappebti, pada akhir 2021 tercatat jumlah pelanggan atau pengguna aset kripto sebanyak 11,2 juta orang. Angka itu meningkat 48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta orang.
Menariknya, jumlah itu didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun. Berdasarkan datadari Coinfolk, terdapat enam provinsi dengan minat kripto tertinggi di Indonesia yaitu, Bali, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat.
“Kondisi ini semua menunjukkan bahwa potensi pasar aset kripto di Indonesia masih sangat besar dan bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia pada 2022 mencatat nilai transaksi yang sebesar Rp296,66 triliun. Nilai ini turun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp859,4 triliun. Sedangkan pada 2020, nilai transaksinya sebesar Rp64,9 triliun.
“Meskipun pada 2022, nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan pasar yang mengalami tren saham melemah (bearish), tapi di sisi lain semakin banyaknya perusahaan seperti Meta, Google, dan Twitter yang mulai mengintegrasikan teknologi blockchaindalam kegiatan usahanya. Hal ini membuktikan bahwa bursa asset kripto akan berkembang pesat pada tahun ini,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.
Kementerian Perdagangan juga menargetkan Indonesia akan memiliki kelembagaan bursa aset kripto yang secara khusus menjadi tempat perdagangan aset kripto setidaknya pada pertengahan tahun 2023. Kelembagaan bursa aset kripto diperlukan karena diperkirakan pada 2023 aset kripto akan mengalami perkembangan yang pesat jika dilihat dari sudut pandang teknologi blockchain yang merupakan asal muasal dari teknologi aset kripto.
Teknologi blockchain yang salah satu pengaplikasiannya adalah aset kripto terus mengalami perkembangan. Namun demikian, bangsa Indonesia telah berusaha mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan untuk dapat mengatur ekosistem penyelenggaraan aset kripto yang wajar dan adil serta mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan. Pengawasan dan pengaturan perdagangan aset kripto saat ini masih menjadi bagian dari kewenangan Bappebti. Hal itu mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan teknologi blockchainke depan, termasuk aset kripto yang dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan, tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK diharapkan dapat saling mengoordinasikan dan menguatkan peran kementerian/lembaga dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto ke depannya menjadi lebih baik.
Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menyampaikan, dengan Bulan Literasi Aset Kripto, selain membangun pemahaman yang benar terhadap literasi aset kripto, diharapkan masyarakat dapat makin berhati-hati dan selalu memastikan platform dan token terdaftar di Bappebti untuk mengindari tindakan penipuan yang dapat merugikan pengguna.
“Bulan Literasi Aset Kripto diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat tentang risiko, manfaat, dan potensi dari perdagangan aset kripto. Selain itu, dapat menciptakan awarenessterkait aset kripto dan menjadi sarana untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan,”ujar Didid.
Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda menambahkan, program Bulan Literasi Kripto menggandeng seluruh anggota Aspakrindo yang berjumlah 25 orang dan terdaftar resmi di Bappebti. Menurut Teguh, edukasi merupakan fokus utama dari perkembangan industri aset kripto.
“Bulan Literasi Kripto menjadi momen yang tepat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pelanggan, calon pelanggan, dan masyarakat umum mengenai penyelenggaraan, mekanisme, dan kelembagaan dalam perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia. Kami berharap, kegiatan ini dapat menjangkau semakin banyak masyarakat untuk melek aset kripto adalah salah satu alternatif perdagangan komoditas,”tutur Teguh.
Bulan Aset Kripto akan berlangsung selama satu bulan selama Februari 2023 yang diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya seminar web maupun gelar wicara ke kampus-kampus serta masyarakat luas, fun sport,dan turnamen eSport dan lainnya. Rangkaian acara tersebut akan digelar di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara luring, daring, atau hibrida.
Pada acara pembukaan Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023, juga digelar diskusi panel. Hadir sebagai pembicara yaitu Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko; Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullahdengan materi peran Kemendagri dalam menjaga dan membantu pengecekan data kependudukan Pelanggan Aset Kripto; Kepala PPATK Maimirza dengan materi Peran PPATK dalam penelusuran transaksi keuangan terkait Perdagangan Aset Kripto; Dirtipideksus Bareskrim Polri Andri Sudarmadi dengan materi Sinegritas peran Polri dan Bappebti dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum atas Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (***)
(Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, @www.kominfo.go.id)
