Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, M. Harris Sadikin (Foto : @pwi.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, M. Harris Sadikin, memastikan bahwa tidak ada perubahan lokasi perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Sesuai keputusan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II yang digelar pada 21 Agustus 2024 di Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, perayaan HPN 2025 akan tetap berlangsung di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami tetap berpegang pada hasil Konkernas II di Banjarmasin. HPN 2025 Kalsel akan dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keputusan ini juga diperkuat dalam rapat pleno pengurus PWI Pusat pada awal September 2024,” ujar Harris dalam keterangan dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis, 19 September.

Menurut Harris, seluruh proses administrasi terkait HPN 2025 telah rampung. PWI Pusat juga telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Riau yang mengonfirmasi pembatalan Riau sebagai tuan rumah HPN 2025. Di sisi lain, PWI Kalimantan Selatan telah menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah melalui surat resmi yang dikirimkan ke PWI Pusat. “Jadi, secara administrasi, semua sudah lengkap dan tidak ada masalah,” tegasnya.

Terkait pihak-pihak yang masih mengklaim bahwa Riau akan menjadi tuan rumah HPN 2025, Harris menegaskan bahwa itu bukan merupakan keputusan PWI Pusat. “PWI Pusat sudah menetapkan kepanitiaan HPN 2025 di Kalimantan Selatan. Klaim-klaim lain di luar keputusan organisasi ini hanyalah pernyataan dari oknum yang tidak sah,” jelasnya.

Harris juga menegaskan bahwa PWI Pusat yang sah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekretaris Jenderal Iqbal Irsyad tidak mengenal dualisme dalam tubuh organisasi. “Tidak ada dualisme dalam PWI. Hanya ada satu organisasi PWI yang sah, dan itu dipimpin oleh Hendry Ch Bangun dan Iqbal Irsyad,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa kepengurusan PWI Pusat sudah tercatat dalam Akta Notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan nomer AHU-0000946.01.08. Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024.”Kalau ada yang mengaku sebagai PWI, silakan periksa apakah mereka terdaftar di Kemenkum HAM atau tidak. Jika tidak, berarti itu hanyalah ulah oknum yang mengaku-ngaku sebagai pengurus PWI Pusat,” tambah Harris.

Meski ada isu yang beredar, Harris menegaskan bahwa organisasi PWI Pusat tetap berjalan normal. Berbagai program penting seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), Anugerah Adinegoro, dan program-program lainnya terus berlanjut sesuai perencanaan.

“Kami meminta seluruh pengurus di provinsi tetap fokus pada program-program yang telah disusun dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dihembuskan oleh segelintir oknum. Fokus kita adalah membesarkan PWI demi kepentingan anggota,” pungkas Harris. (***)

*PWI

Politeknik ATI Makassar (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Unit pendidikan vokasi Kementerian Perindustrian, Politeknik ATI Makassar, pada tahun ini meluncurkan kelas kerja sama industri internasional dengan menggandeng dua mitra perusahaan asal Jepang. Selain itu, perguruan tinggi ini juga telah meluncurkan kelas beasiswa pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS) 2024 yang menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang menekankan bahwa pendidikan vokasi merupakan praktik terbaik (best practice) dalam mewujudkan kemitraan antara dunia industri dan pendidikan. “Kami mengupayakan pembangunan pendidikan vokasi yang menjadi best practice kemitraan yang link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/9).

Pelaksanaan kelas vokasi internasional Politeknik ATI Makassar merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin dengan dua mitra industri asal Jepang, yaitu Morimitsu Industri Co, LTD dan Asia Africa Research Consulting and Investment (AAI) Co, LTD.

“BPSDMI Kemenperin melalui Politeknik ATI Makassar akan menyediakan sumber daya manusia (SDM) industri bagi kedua perusahaan mitra tersebut, melalui program magang, khususnya di bidang pengelasan,” ungkap Kepala BPSDMI Kemenperin, Masrokhan pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2024 di Politeknik ATI Makassar, beberapa waktu lalu.

Sebanyak 50 mahasiswa Politeknik ATI Makassar dari program studi Teknik Manufaktur Industri Agro yang telah diseleksi akan mulai dipersiapkan untuk mengikuti program magang ke Jepang pada tahun 2025 mendatang. “Mereka akan mulai mengikuti pelatihan kompetensi bahasa dan budaya Jepang, kompetensi desain, kompetensi pengelasan sesuai kebutuhan industri di Jepang,” jelas Masrokhan.

Politeknik ATI Makassar juga resmi meluncurkan kelas beasiswa SDM Sawit yang mendidik 30 mahasiswa program studi Otomasi Sistem Permesinan. “Politeknik ATI Makassar menjadi salah satu dari 23 perguruan tinggi di Indonesia yang dipercaya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk dapat menyelenggarakan program beasiswa SDM sawit tahun 2024,” imbuhnya.

Sambut 435 mahasiswa baru

Pada kegiatan PKKMB tahun 2024, Politeknik ATI Makassar menyambut sebanyak 435 mahasiswa baru untuk empat program studi dengan rincian 98 orang dari prodi Teknik Industri Agro (TIA), 111 orang prodi Teknik Manufaktur Industri Agro (TMIA), 73 orang prodi Teknik Kimia Mineral (TKM), dan 153 orang prodi Otomasi Sistem Permesinan (OSP). Di antara 435 mahasiswa baru tersebut, terdapat 30 mahasiswa dari prodi OSP yang merupakan peserta beasiswa SDM sawit tahun 2024.

Direktur Politeknik ATI Makassar, Muhammad Basri mengemukakan bahwa animo pendaftar pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun lalu yang mencapai 9.598 orang. Rasio pendaftar dengan jumlah mahasiswa yang diterima pun mencapai angka 1:22. “Program beasiswa SDM sawit memberikan kontribusi peningkatan animo yang signifikan di tahun ini,” ujar Basri.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kepala BPSDMI Kemenperin. Masrokhan menyebutkan seluruh satuan pendidikan di bawah naungan BPSDMI Kemenperin ditantang untuk meningkatkan animo pendaftar dengan rasio 1:10.

“Politeknik ATI Makassar mampu menjawab tantangan peningkatan animo itu dengan melebihi target 1:10,” tambahnya. Ia pun berpesan kepada seluruh mahasiswa baru yang diterima agar menjalani perkuliahan dengan baik dengan berupaya melahirkan prestasi-prestasi untuk Politeknik ATI Makassar. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

MUI dan Kemenko PMK menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam meningkatkan kualitas keluarga (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co -Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam meningkatkan kualitas keluarga. 

Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) MUI Dr. Siti Ma’rifah menyampaikan, PKS ini akan berlangsung selama 5 tahun ke depan dengan program strategis dan terintegrasi. 

“InsyaAllah program 5 tahun ini kita tidak hanya kolaborasi dengan Kemenko PMK tetapi juga dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Siti Ma’rifah, Rabu (18/9/2024) di kantor KemenkoPMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Siti menjelaskan, PKS ini merupakan tindaklanjut dari MoU yang ditandatangani oleh Menko PMK Muhadjir Effendy pada saat Milad ke-49 MUI lalu. 

Siti menuturkan, banyak program-program strategis dari KPRK MUI dan Kemenko PMK yang bisa dilaksanakan secara bersama. 

Di antara program dari Kemenko PMK adalah fokus terhadap pembangunan manusia, baik secara fisik, spiritual dan pemberdayaan. Siti menyampaikan, hal ini sejalan dengan program-program yang dijalankan oleh KPRK MUI. 

“Paling tidak berkaitan dengan stunting, pendewasaan pernikahan anak, anti kekerasan, pemudanya mengenai penggunaan teknologi secara bijak dan antipornografi,” ungkapnya. 

Siti menuturkan, setelah penandatanganan PKS ini, pihaknya akan menyusun program-program strategis baik di dalam membangun wawasan dan kesepahaman terkait bagaimana pandangan agama terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. 

Siti menekankan, program-program strategis dan terintegrasi tersebut untuk meningkatkan kualitas keluarga. Juga sejalan dengan program-program unggulan yang ada di Kemenko PMK. 

Terkait realisasinya, Siti mengungkapkan, program tersebut akan dilaksanakan menjelang Desember. Sebelumnya, KPRK MUI telah menggelorakan zero stunting. 

Siti menuturkan, kemungkinan realisasi program menjelang Desember itu adalah mengenai zero stunting.

“Kemudiaan nanti pemberdayaan perempuan. Ini nanti yang paling dekat sebelum nanti kita rumuskan program terintegrasi tadi 5 tahun ke depan. Paling tidak satu atau dua program menjelang Desember. InsyaAllah,” tutupnya. 

Penandatanganan ini dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Remaja dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti dan Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) Prof Amany Lubis.  (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia