Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama Anggota Mochammad Afifudin, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos dan Yulianto Sudrajat beraudiensi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) (Foto: idan/ed diR, humas kpu ri)
Jakarta, goindonesia.co – Masih terkait tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, lembaga layanan kepada pemilih dan peserta pemilu yang diamanatkan UUD 1945, kembali menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan, Rabu (4/1/2023).
Kali ini rombongan KPU yang dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama Anggota Mochammad Afifudin, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos dan Yulianto Sudrajat beraudiensi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dari PBNU menyambut, Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum, KH Amin Said Husni dan Wakil Sekretaris Jenderal, Mas’ud Saleh, di Kantor PBNU, Jakarta.
Hasyim menyampaikan, KPU tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan setiap tahapan pemilu. Butuh kerja sama dengan para pihak untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih dan peserta pemilu. “Kami mohon dukungan, bantuan doa kepada pimpinan PBNU supaya ini semua bisa berjalan dengan baik, terselenggara secara lancar, damai sebagaimana sedang dirumuskan bersama dan disepakati bersama,” ucap Hasyim.
Menurut Hasyim, dengan struktur hingga tingkat ranting organisasi PBNU dapat mendukung penyampaian pesan kepemiluan dan terpenuhinya layanan kepemiluan kepada pemilih serta peserta pemilu. “Dan kita tahu juga tokoh-tokoh kader NU banyak yang menjadi pimpinan partai politik aktivis partai politik tersebar di berbagai macam partai dan juga menjadi kepala daerah di berbagai daerah sehingga layanan kepada peserta pemilu untuk tetap berkompetisi menjadi sesuatu yang penting,” tambah Hasyim.
Lain dari itu pesan yang juga penting disampaikan kepada pemilih dan peserta pemilu adalah terkait asas pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (luber jurdil). Selain itu asas kontinuitas di mana pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. “Sehingga agenda pemiliuhan ke pemilihan kita yang setiap 5 tahunan itu sebetulnya bagian dari agenda konstitusi,” tambah Hasyim.
Sementara itu KH Yahya Cholil Staquf menyambut baik kunjungan KPU dan berharap masukan PBNU dapat menjadi sumbangan konstruktif bagi politik bangsa. Dia menilai butuh tradisi demokrasi yang lebih rasional dan berakhlak di Tanah Air. “Sebagaimana berulang kali kami sampaikan bahwa satu-satunya kepentingan NU dalam politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara,” kata Yahya.
Sebelumnya audiensi KPU dengan organisasi keagamaan juga telah berlangsung dengan PP Muhammadiyah dan ke depan direncanakan dengan KWI, PGI, Walubi, dan Matakin. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, KPU periode 2022-2027 juga telah beraudiensi dengan pimpinan lembaga negara dan pemerintahan, seperti Presiden, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, MK, MA, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan kementrian/lembaga.
Dia juga berharap pemilu ke depan tidak lagi melibatkan sentimen identitas, primordial. Tapi lebih berbicara pada kepentingan obyektif yang rasional yang didiskusikan. “Yang berakhlak itu artinya disiplin di dalam menjaga suportivitas di dalam kompetisi pemilu ini,” tambah Yahya.
Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Cahyo Ariawan serta jajaran pengurus PBNU. (***)
(Sumber : humas kpu ri)
