Foto: Dok. MPR RI
Jakarta, goindonesia.co – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Mengusung tema besar ‘Bangkit, Bersinergi Membangun Negeri Menuju Peradaban Baru’, kegiatan ini rencananya akan digelar di Palu, Sulawesi Tengah pada 24-27 November 2022.
Bamsoet yang juga Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI ini menyampaikan selain memperkuat konsolidasi organisasi, penyelenggaraan musyawarah ini juga diharapkan dapat menghasilkan berbagai terobosan. Salah satunya mentransformasikan KAHMI yang selama ini merupakan kekuatan sosial menjadi kekuatan ekonomi bangsa.
Pasalnya, di awal Januari 2022, Presiden Jokowi telah mencabut 2.078 izin usaha di sektor pertambangan, serta 192 izin sektor perhutanan. Adapun hal ini lantaran perusahaan yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Berbagai izin usaha yang telah dicabut tersebut akan didistribusikan oleh Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi ke berbagai organisasi kemasyarakatan hingga organisasi keagamaan, BUMD, BUMDes serta UMKM.
“KAHMI sangat tepat menjadi salah satu organisasi yang mendapatkan pendistribusian. Selain karena rekam jejaknya selama lebih kurang 75 tahun ini telah terbukti menjadi penjaga dan perawat kemajemukan serta kesolidan bangsa, pemberian izin usaha pertambangan ataupun kehutananan tersebut juga bisa memberikan kesempatan kepada KAHMI untuk berkontribusi dalam mengelola sumber daya alam. Sehingga bisa semakin mewujudkan Indonesia yang berdikari secara ekonomi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (4/7/2022).
Hal ini ia sampaikan usai menerima panitia Musyawarah Nasional XI KAHMI, di Jakarta, Senin (4/7).
Ketua DPR RI ke-20 ini pun menjelaskan sesuai tema besar Musyawarah Nasional, KAHMI perlu mempersiapkan para kadernya untuk menghadapi ekonomi digital dunia yang semakin berkembang pesat. Google dalam laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 melaporkan pada tahun 2025, kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia akan mencapai USD 124 miliar.
“Salah satunya sudah terlihat dari transaksi e-commerce Indonesia yang pada tahun 2021 lalu oleh Bank Indonesia tercatat telah mencapai Rp. 401 triliun. Terlihat juga dari nilai transaksi perdagangan aset kripto yang pada tahun 2021 lalu mencapai RP 859,4 triliun. KAHMI tidak boleh ketinggalan menghadapi fenomena ekonomi digital ini. KAHMI harus turut menjadi pemain utama, sehingga bisa memperkuat posisi Indonesia menjadi pusat ekonomi digital dunia, khususnya untuk wilayah Asia dan Asia Tenggara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Indonesia ini pun optimistis KAHMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital Indonesia. Dengan demikian, perekonomian Indonesia dapat semakin tumbuh dan berkembang.
Adapun upaya ini dapat diwujudkan melalui sosialisasi kepada konsumen dalam berinvestasi di ekonomi digital. Selain itu, KAHMI juga dapat memfasilitasi pendampingan dan upaya perlindungan hukum atas berbagai potensi persoalan yang mungkin dihadapi oleh para pelaku usaha dan konsumen ekonomi digital.
“Para kader KAHMI selain menguasai wawasan kebangsaan, juga harus mulai menguasai artificial intelligence, cloud computing, digital design, hingga blockchain. Sehingga bisa berkontribusi membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia agar semakin kuat. Jangan sampai besarnya potensi ekonomi digital tersebut justru dinikmati asing,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut, turut hadir panitia Musyawarah Nasional XI KAHMI antara lain, Sekretaris Jenderal KAHMI Manimbang Kahariady, Wakil Ketua Steering Committee Zulkifli, Sekretaris Steering Committee Muslih, Ketua Organizing Committee Sabaruddin, Sekretaris Organizing Committee Umar Lessy, dan Bendahara Organizing Committee Charles P Siregar. (***)
