Connect with us

Berita

Asean Smart Cities Network 2023, Gubernur Khofifah : 38 Kab/Kota di Jatim Siap Menuju Smart City

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri pembukaan pertemuan tahunan keenam Asean Smart Cities Network (ASCN) 2023 yang diselenggarakan di Intercontinental Bali Resort Badung Bali, Rabu (12/7). (Foto: dok. Humas Jatim)

Bali, goindonesia.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri pembukaan pertemuan tahunan keenam Asean Smart Cities Network (ASCN) 2023 yang diselenggarakan di Intercontinental Bali Resort Badung Bali, Rabu (12/7).

Di kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyatakan, Jawa Timur siap dan optimis mampu menghadapi sekaligus menjawab tantangan ke depan seiring dengan mulai banyaknya kabupaten kota di Jatim yang secara bertahap telah bertransformasi menjadi smart city.

Secara bertahap, ia meyakini bahwa 38 kabupaten kota di Jatim siap untuk bertransformasi menuju implementasi smart city.

“Beberapa kabupaten kota di Jatim secara bertahap  mulai bertransformasi menjadi smart city. Dan ini menjadi kebutuhan  karena perkembangan teknologi dan digitalisasi yang sudah semakin pesat. Sehingga layanan publik maupun sistem yang ada di pemerintah daerah  harus berbasis teknologi,” tegasnya.

“Saya yakin seluruh kabupaten kota di Jatim siap menjawab tantangan untuk menjadi smart city,” imbuhnya.

Gubernur Khofifah menambahkan, kesiapan Jatim menghadapi tantangan smart city harus dibekali dengan berbagai upaya yang nyata. Seperti terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemanfaatan digitalisasi di berbagai sektor mulai layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan sebagainya.

“Tantangannya bukan sekedar jaringan dan jangkauan internetnya tetapi juga literasi digital dari masyarakat itu sendiri, serta keamanan cybernya,” jelasnya.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, kesiapan menghadapi tantangan smart city juga dilakukan dengan pemerataan jaringan infrastrukturnya. Sehingga di berbagai pelosok juga bisa mengakses internet dan pelayanan kependudukan di berbagai sektor juga terus bisa dimaksimalkan.

Untuk itu, Implementasi teknologi informasi adalah poin penting dari inisiasi smart city. Namun di sisi lain masih ada  daerah tertentu di Jatim dan di Indonesia yang masih belum bisa mengakses internet.

“Ada beberapa yang memang masih bisa dilakukan dengan pendekatan hybrid dan ada yang memang masih harus manual karena ada di area  blank spot,” tuturnya.

Khofifah menegaskan, ini menjadi PR bersama untuk bersama-sama diselesaikan. Pasalnya tipologi masyarakat Indonesia yang terdiri dari empat macam yaitu masyarakat informatif, industri, agriculture dan pre-agriculture menjadi tantangan  tersendiri.

“Ada masyarakat yang memang secara tradisional masih sangat kental. Maka upaya sosialisasi dan edukasi akan pentingnya internet dan digitalisasi, harus diperkuat dan perlu effort luar biasa,” jelasnya.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah menyebut bahwa smart city perlu didukung dengan langkah-langkah inovatif yang dilakukan oleh ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas yang ada.

“Oleh karenanya, dibutuhkan kajian menyeluruh agar konsep smart city di Jatim sesuai dengan keunggulan, potensi, dan tantangan khas daerahnya masing-masing,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN Dr. Kao Kim Hourn menyampaikan, untuk mewujudkan smart city membutuhkan 3 poin penting. Pertama, sharing knowledge antara masyarakat dan pemerintah.

Poin kedua yaitu penguatan kerjasama dan fakta berdasarkan perencanaan dam manajemen tata kota. Sementara yang terakhir yaitu, pentingnya kerjasama antara stakeholder terkait di bidang smart city bukan hanya di sisi teknologi.

“Jadi ketiga poin diatas yang harus diterapkan dalam penerapan smart and sustainable cities,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan, bahwa diperlukan teknologi dan penyebaran informasi yang merata di bidang pemerintahan agar Indonesia dapat menerapkan konsep smart cities.

“Ada daerah yang sudah handal memanfaatkan teknologi, ada yang masih hybrid. Kita perlu bekerja dengan lebih komprehensif, dan merekrut tenaga-tenaga kerja muda yang ahli di bidang teknologi agar digitalisasi dapat berjalan efektif dan efisien,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito Karnavian menyebutkan daerah yang akan menerapkan smart cities memerlukan dukungan teknologi yang kuat melalui investasi di bidang infrastruktur digital. Apalagi, digitalisasi menjadi sorotan Pemerintah Pusat mengingat separuh populasi negara anggota ASEAN sudah bermukim di daerah perkotaan.

“Jadi infrastruktur digital yang memadai dapat mendukung pemerintah daerah dalam membuat keputusan dan kebijakan. Dan sebagai hasilnya menyokong penerapan smart cities, ” ujarnya.

Sebagai informasi, ASCN yang digelar di Intercontinental Resort Bali 2023 ini merupakan acara tahunan yang mengupas berbagai permasalahan perkotaan. Mulai dari transportasi, hunian, pelestarian lingkungan, dan ketentraman, bahkan ketertiban masyarakat yang menjadi masalah klasik di kota-kota saat ini.

ASCN didirikan pada 8 Juli 2018 di Singapura sebagai platform kerja sama bagi kota-kota dari sepuluh Negara Anggota ASEAN yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi sebagai pendukung. (***)

*@kominfo.jatimprov.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tiga Kepala KUA di Takalar Sulsel Kembalikan Uang Gratifikasi

Published

on

Tiga Kepala KUA dibTakalar kembalikan gratifikasi (Foto : @kemenag.go.id)

Takalar, goindonesia.co – Kasubdit Bina Kepenghuluan Kementerian Agama, M. Afief Mundzir, mengapresiasi langkah tiga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mengembalikan uang gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Agama Takalar.

Afief mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme. “Apa yang dilakukan para Kepala KUA di Takalar menjadi teladan yang menunjukkan komitmen ASN terhadap integritas dan profesionalisme,” ujar Afief di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Afief, praktik pemberian uang kepada penghulu atau kepala KUA kerap disampaikan sebagai ungkapan “terima kasih” atau “uang transport.” Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. “Pengembalian uang tersebut adalah langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi pengingat bahwa tugas pelayanan publik tidak boleh dikompromikan dengan imbalan,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga Kepala KUA di Takalar mengembalikan uang gratifikasi yang diterima saat menjalankan tugas. Uang tersebut diserahkan kepada UPG Kementerian Agama Takalar setelah upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di halaman Kantor Kementerian Agama Takalar, Senin (25/11/2024).

Kepala KUA Polongbangkeng Utara, Murdani Sandja, dan Kepala KUA Pattallassang, Muhammad Thahir, mengembalikan uang pemberian dari keluarga pengantin usai melaksanakan akad nikah. Hal serupa dilakukan Kepala KUA Galesong Selatan, Husain Sarujin.

Murdani dan Thahir menjelaskan, awalnya mereka menolak uang tersebut. Namun, karena adanya desakan dari keluarga pengantin yang menyebutnya sebagai “uang transport,” mereka terpaksa menerimanya untuk menghindari potensi kegaduhan di lokasi.

Afief menambahkan, tindakan Kepala KUA di Takalar merupakan bukti nyata komitmen menjaga integritas dalam pelayanan. “Kami mendorong langkah seperti ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menegaskan, KUA harus menjadi representasi negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memberi layanan yang bersih dan profesional. “Kepercayaan publik adalah target utama kinerja Kementerian Agama. Jika profesionalitas layanan keagamaan dilakukan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia akan meningkat,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo: Guru Adalah Pilar Pembangunan Bangsa

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Presiden menekankan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan Indonesia.

“Bagi saya, guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil,” ujar Presiden di hadapan ribuan guru yang hadir.

Presiden Prabowo turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang murid. Meskipun pernah menjadi murid yang bandel, namun ia tetap dibimbing dengan sabar oleh para gurunya.

“Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu, tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Indonesia,” ungkapnya sambil tersenyum.

Presiden Prabowo menekankan peran guru sebagai pelopor pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari peran guru, seperti Ki Hajar Dewantara hingga Panglima TNI pertama yang juga seorang guru.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian mereka. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

“Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus,” ucap Presiden Prabowo dengan suara bergetar penuh haru.

Presiden pun optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan pendidikan sebagai pondasinya. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas.

“Saya memberi peringatan korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan, berhenti, berhenti, berhenti,” tegas Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Terkait Kapasitas SDM Bidang Hukum

Published

on

Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perlunya peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum terhadap seluruh jajaran Kemenhub. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan selama ini kerja sama antara Kemenhub dan Kejaksaan Agung telah terjalin dengan baik.

Menhub Dudy menegaskan kesadaran hukum dan tata kelola tidak hanya terletak pada para jajaran pemimpin di Kementerian Perhubungan, namun di semua lini yang ada. Apalagi, kata Menhub, tantangan permasalahan hukum ke depan tentunya lebih berat.

“Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan,” kata Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11).

Dengan demikian, jelas Menhub, langkah ini dapat menumbuhkan maupun meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh insan di Kementerian Perhubungan, dalam menjalankan keseluruhan proses kerja yang dilakukan dan menjaga amanah rakyat.

“Selain itu, besar harapan kami, legal assistance yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung RI tidak hanya terbatas pada pendampingan di tahap pelaksanaan suatu proyek, namun pendampingan Kejaksaan Agung RI dapat dilakukan sedini mungkin, sejak proses perencanaan, pengadaan/pelelangan, kontruksi, serta selesainya suatu proyek,” kata Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan selalu membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan dari Kejaksaan Agung RI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan. Menurut Menhub, pendampingan dari Kejaksaan Agung merupakan langkah preventif untuk mendorong perubahan orientasi, bahwa pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Turut hadir dalam pertemuan ini, para pejabat utama Kejagung serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending