Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan berpose bersaa sebelum menghadiri Munas KAHMI di Palu. (Tangkapan Layar Twitter/@mohmahfudmd)
Jakarta, goindonesia.co – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan untuk menjaga kondisi Indonesia yang tenang dan damai bukan dengan cara menghadirkan aparat keamanan yang membuat banyak orang khawatir, melainkan dengan menciptakan keadilan sosial bagi semua pihak.
Pernyataan itu Anies sampaikan dalam orasi kebangsaan di acara Gala Dinner Keluarga Besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Palu, Sulawesi Tengah.
“Jadi kita bicara tentang Sulteng yang tenang dan damai, maka menjaga Sulteng untuk tenang dan damai, menjaga Indonesia tenang dan damai bukan dengan menghadirkan aparat keamanan yang membuat semua merasa khawatir bergerak. Tapi dengan hadirkan rasa keadilan sosial bagi semuanya,” kata Anies yang disiarkan di kanal YouTube Munas KAHMI, Kamis (24/11) malam.
Anies menjelaskan tujuan Republik Indonesia didirikan salah satunya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Tujuan ini, kata dia, termaktub dalam Sila ke-5 Pancasila.
Baginya, tanpa keadilan maka semua urusan bernegara tak akan bisa diselesaikan. Ia menekankan rasa persatuan dan kedamaian akan muncul bila ada rasa keadilan.
“Tak ada kedamaian bila tak ada rasa keadilan. Kedamaian tak ditandai dengan tiadanya kekerasan, kedamaian tak ditandai tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai rasanya keadilan. Itu dapat hadirkan rasa kedamaian,” kata dia yang telah mendapat dukungan dari NasDem untuk menjadi bakal capres dalam Pilpres 2024 mendatang.
Di sisi lain, Anies mengatakan penciptaan keadilan bisa dilakukan melalui inovasi. Inovasi, kata dia, tak sekadar berbicara soal teknologi, tapi juga melalui kebijakan pemerintah.
Ia lantas memamerkan inovasinya ketika masih memimpin Jakarta dengan menghadirkan IMB kolektif bagi warga yang hidup di atas tanah-tahan milik perusahaan BUMN di Jakarta.
Kebijakan itu diklaimnya untuk mewujudkan keadilan bagi warga Jakarta..
“Kami di Pemprov ini [fenomena warga hidup di lahan milik BUMN] didiamkan tak pernah selesai. Soal inovasi policy apa yang dilakukan? Kita buatkan IMB kolektif. 1 RT 1 IMB. Belum pernah ada di Indonesia itu. Dengan 1 IMB ini urusan status tanah biarkan selesaikan di pengadilan, tapi jangan sampai mereka yang kecil tak punya IMB sehingga tak punya akses akses listrik, air, perbankan dan kesempatan berusaha,” kata dia.
“Kenapa ini di lakukan? karena kita lihat di kota yang besar tambah besar, yang kecil tetap kecil, tugas negara hadir beri terobosan agar kecil bisa jadi besar, yang yang besar tetap jadi besar,” tambahnya.
Selain Anies, di dalam acara KAHMI itu hadir sejumlah eks HMI seperti mantan Wapres dua periode RI Jusuf Kalla, Mahfud MD yang kini Menko Polhukam, dan Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Doli pun saat ini diketahui menjabat Koordinator Presidium KAHMI. (***)
