Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat di Istana Merdeka (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui rencana revisi Undang-Undang (UU) No. 39/2008 tentang Kementerian Negara menjadi Rancangan UU inisiatif DPR. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pada prinsipnya pembentukan kementerian tentunya diselaraskan dengan strategi pencapaian visi dan misi Presiden pada masa pemerintahannya.

“Secara aturan, pembentukan kementerian pastinya merupakan hak prerogratif Presiden, yang tentu menyesuaikan kebutuhan Presiden dalam mencapai visi-misinya dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tentu pencapaian visi-misi itu pastinya telah mempertimbangkan agenda pembangunan nasional dan dinamika tantangan global,” ujar Anas seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/06).

Anas menuturkan, Kementerian PANRB belum dapat menyampaikan pernyataan lebih lanjut karena proses revisi UU Kementerian Negara sedang berjalan. “Tetapi secara prinsip ada dua. Pertama, pembentukan kementerian merupakan prerogratif Presiden. Kedua, pembentukan kementerian berbasis pada efektivitas pemerintahan, termasuk terkait optimalisasi tugas-fungsi yang ada di masing-masing kementerian untuk digerakkan dalam rangka mencapai target kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional,” jelas Anas.

Anas menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, saat ini pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola pemerintahan dan proses bisnis yang efektif melalui koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga.

“Saat ini pemerintah fokus pada bagaimana tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik dan berdampak ke rakyat. Intinya berdampak, bisa dirasakan rakyat, seperti berulangkali disampaikan Presiden Jokowi. Contohnya beberapa hari lalu pemerintah meluncurkan digitalisasi perizinan event sebagai hasil pemangkasan proses bisnis dan kolaborasi lintas kementerian,” ujarnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

FGD Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepri Tahun 2024, di Hotel Ibis Styles Batam, Seraya Bawah (Foto : Ist, @batamnow.com)

Batam, goindonesia.co – Mendapatkan tugas dari Dewan Pers, PT Multi Utama Risetindo menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2024.

Risetindo melalui kelompok diskusi terarah ini mengumpulkan pandangan dan masukan dari para ahli guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kemerdekaan pers.

Pemimpin Perusahaan BatamNow.com, diundang dan hadir menjadi peserta dari unsur dunia usaha dalam FGD yang diadakan di Hotel Ibis Styles Batam, Seraya Bawah, Kamis (27/06/2024).

“Tadi dalam FGD, kita menyamakan persepsi tentang poin-poin pertanyaan dalam kuesioner yang sebelumnya diisi setiap peserta FGD. Hasilnya kuesioner itu yang akan dibawa ke pusat,” kata Suhairi SE, Pimpinan Perusahaan BatamNow.com yang hadir dalam FGD tersebut.

Adapun kuesioner itu berisi penilaian atas parameter meliputi:

• Kebebasan dari intervensi
• Kebebasan dari kekerasan
• Keragaman pandangan
• Akses atas informasi publik
• Kebebasan media alternatif
• Kebebasan berserikat
• Kesetaraan bagi kelompok rentan
• Akurat dan berimbang
• Pendidikan insan pers
• Kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers
• Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat
• Keragaman kepemilikan
• Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
• Kelembagaan berorientasi kepentingan public (Penyiaran Publik, Regulator, dan Perusahaan Pers)
• Jaminan mempraktikkan jurnalisme
• Perlindungan Kriminalisasi dan intimidasi pers
• Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas
• Independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan
• Etika pers
• Mekanisme pemulihan.

Dalam FGD, hadir Paulus Tri Agung Kristanto Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers.

FGD yang dimoderasi Endang Purwanti ini melibatkan partisipasi tiga unsur.

Dari unsur negara, diwakili Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepri Alfian Zainal.

Sementara dari unsur dunia usaha, mengundang Pemimpin Perusahaan BatamNow.com Suhairi, dan Ketua AMSI Provinsi Kepri Charles Sitompul.

Sedangkan dari unsur civil society, dihadiri Ketua AJI Kepri Jailani, Direktur LBH Mawar Saron Batam Mangara Sijabat, Ketua PWI Provinsi Kepri Andi Gino, Zamzami Karim Dosen Stisipol Raja Haji, dan Novianto Pemimpin Redaksi Batamklik.

PT Multi Utama Risetindo ditugaskan lewat Surat Tugas Nomor 41/DP-ST/V/2024 yang diteken Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Jakarta pada 2 Mei 2024. (***)

*BatamNow.com

UKW Persatuan Wartawan Indonesia di Provinsi Maluku Utara,  dibuka oleh Plh Sekertaris Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje, di Hotel Bela Ternate (Foto : @pwi.or.id)

Ternate, goindonesia.co – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Provinsi Maluku Utara,  dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekertaris Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje, bertempat di Hotel Bela Ternate, Jumat (28/6/2024).

Sekprov Malut dalam sambutannya mewakili Gubernur Malut mengatakan, amat penting bagi lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk membangun kerjasama dengan media yang berkompeten karena dengan membangun kerjasama media, maka semua kebutuhan publikasi informasi kegiatan Pemrintah dapat berjalan dengan baik.

Kata Kadri, untuk mendapatkan media yang berkualitas, kompetensi seorang wartawan dari media tersebut harus mumpuni agar dalam melakukan kegiatan peliputan dapat selalu menjaga aturan yang termuat dalam Undang – undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, wartawan tanpa pengetahuan jurnalistik dan kode etik boleh jadi mengakibatkan kerja –kerja jurnalis mereka kerap menghadapi masalah prinsip –prinsip jurnalistik yang diatur dalam Undang – undang Pers.

Kadri menyebutkan, mempedomani semangat visi dan misi serta program kerja PWI Pusat, maka sebagai mitra pers di daerah. Kadri bahkan menyetujui UKW merupakan jalan yang sangat tepat untuk meningkatkan mutu dan martabat pers.

Sambung dia, media cetak di Malut saat ini hanya tersisa tiga perusahaan dan selebihnya adalah media online dengan jumlah yang cukup banyak.

“Kita sangat mengharapkan agar media –media yang lahir dapat menjadi pusat pengetahuan masyarakat, namun faktanya masih terdapat media yang perlu mendapatkan perhatian karena dalam penyajiannya masih jauh dari ketentuan Undang –undang Pers dank ode etik jurnalistik,’’ ucapnya.

Kadri berharap lembaga PWI Pusat terus melakuan kegiatan peningkatan sumber daya manusia di bidang jurnalistik di daerah seperti di Malut.

Sementara, Ketua PWI Malut Asri Fabanyo dalam sambutannya mengatakan, kegiatan UKW yang dilaksanakan di Malut adalah program PWI Pusat. Peserta yang mengikuti kegiatan UKW adalah anggota PWI baik anggota muda maupun anggota biasa, Sementara jumlah peserta yang mengikuti UKW sebanyak 36 orang terdiri dari UKW utama 4 orang, madya 8 orang dan UKW muda sebanyak 24 orang.

Asri menambhakan, pelaksanaan UKW ini merupakan bagian dari upaya PWI dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas wartawan di daerah. Yang mana, UKW adalah sarana penting untuk memastikan para wartawan memiliki kompetensi yang sesuai standar jurnalistik.

“Dengan kegiatan ini kami yakin, ada peningkatan kualitas peran wartawan dan media yang saat ini dituntut semakin kreatif, profesional namun sesuai dengan kode etik jurnalistik,” ujarnya.

Ketua PWI Malut juga mengajak junarlis untuk jangan lelah memacu kompetensi dan jangan bosan untuk terus mencintai profesi ini.

“Kita sudah menyatukan sikap dan hati kita untuk memposisikan Profesi ini sebagai jalan hidup. Jalani dengan ketekunan dan kesungguhan. Mari kita jaga kebersamaan dan sinergi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan baik yang dilakukan oleh PWI Pusat maupun PWI Provinsi. Mari kita sambut kegiatan UKW hari ini dengan penuh keceriaan dan semangat, serta jadikan momen ini sebagai momentum untuk membesarkan organisasi yang kita cintai,’’ pungkasnya.

Sekadar diketahui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang hadir terdiri dari Rektor Unkhair, Ridha Adjam, Pimpinan PT Harita Nickel Dedi Hermansyah, Plh Sekprov Kadri Laetje, perwakilan Korem 152 Baabullah Kolonel Kav Ilham Faisal Siregar, Koordinator UKW Pusat, Eko Pamuji, Direktur UKW Pusat Firdaus Komar, Kabidhumas Polda Malut AKBP Bambang Suharyono, Karo Adpim Prov Malut, Rahwan K Suamba, Asisten III Setda Kota Ternate, Anwar Hasyim dan para penguji dari berbagai Provinsi. (***)

* PWI