Connect with us

Berita

3 Nama Yang Cocok Jadi Menkeu Jika Sri Mulyani Mundur

Published

on

Menkeu Sri Mulyani (Kememkeu Foto: Biro KLI, Zalfa Dhiaulhaq, @media.kemenkeu.go.id)

Jakarta, gondonesia.co – Kalangan ekonom mengungkapkan tiga nama yang cocok menggantikan Sri Mulyani Indrawati, yang kini tengah diisukan mau mundur dari posisinya sebagai menteri keuangan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tiga nama pengganti Sri Mulyani itu pernah menduduki posisi penting di Kementerian Keuangan, dan bahkan dua di antaranya sempat mencicipi kursi menteri keuangan. Mereka adalah Chatib Basri, Bambang Brojonegoro, serta Suahasil Nazara.

Ekonom dari Universitas Diponegoro (Undip) Wahyu Widodo mengatakan, ketiga nama itu juga ideal karena dalam tidak terafiliasi atau paling tidak bukan seorang politikus dari partai tertentu. Ketiga nama itu murni akademisi yang sudah dikenal kalangan internasional.

“Sejarahnya itu menkeu yang paling ideal adalah seorang akademisi atau kalau bukan akademisi jelas tidak berafiliasi dengan politik, yang memiliki visi, dan kemudian visioner melihat kondisi fiskal domestik dan juga global,” kata Wahyu kepada CNBC Indonesia, Rabu (31/1/2024).

Khusus untuk Chatib Basri, Wahyu mengatakan, sebagai mantan menteri keuangan, akan tak sulit baginya untuk menyelesaikan tugas sebagai menteri keuangan di sisa masa pemerintahan Jokowi, termasuk untuk menetapkan kebijakan fiskal yang sehat di tengah panasnya tahun politik.

Chatib menurutnya telah dikenal di dunia internasional, sehingga ketika diumumkan namanya oleh pemegang kekuasaan sebagai bendahara negara pengganti Sri Mulyaji, akan lebih memberikan kepastian sentimen bagi pelaku pasar keuangan, seperti nama Bambang Brodjonegoro maupun Suahasil yang juga memiliki rekam jejak yang baik.

“Untuk Pak Suahasil kan wamenkeu ya, beliau menunjukkan kinerja yang sangat baik selama ini sebagai wamenkeu, atau Pak Bambang Brodjo yang dulu juga pernah menjadi menteri di Bappenas dan menkeu juga,” ucap Wahyu.

“Hanya saja memang kalau saya melihat karakter yang sangat kuat kalau saya boleh sebut ya ada di Chatib Basri, itu mirip dengan Sri Mulyani. Dan secara internasional beliau-beliau itu sangat acceptable,” tegasnya.

Nama-nama itu juga disebutkan oleh ekonom yang juga merupakan direktur program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Namun, dia tidak memasukkan Bambang Brodjonegoro sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan cocok menggantikan Sri Mulyani saat ini.

“Pak Suahasil atau Pak Chatib mereka sudah pengalaman, dia networking internasional juga ada, dan dia paham fiskal. Saya kenal baik keduanya, jadi saya tahu, beliau-beliau ini,” ucap Esther.

Namun, Esther mengingatkan jabatan menteri adalah jabatan politis, sehingga meski kriteria menkeu harus memiliki integritas yang tinggi, kompetensi fiskal yang kuat, hingga kemampuan manajerial yang dapat diterima semua pihak, juga harus dikenal dan diterima oleh para petinggi partai politik.

“Masalahnya jabatan menteri itu kan jabatan yang diusulkan oleh partai, apalagi itu posisi strategis, tergantung kedekatan dengan partai juga nanti. Jadi pasti meski kompeten kalau tidak diusung sama partai akan sulit,” tutur Esther.

Sementara itu, ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM) Eddy Junarsin cenderung menganggap Suahasil Nazara selaku wakil menteri keuangan yang paling cocok menggantikan posisi Sri Mulyani, karena dia selama ini telah bertugas sebagai wamenkeu menjaga fiskal tetap kredibel, termasuk selama masa merebaknya Covid-19.

Di sisi lain, ia cenderung menganggap, tidak banyak waktu untuk nama baru di luar Kementerian Keuangan saat ini untuk bisa kerja cepat menjaga stabilitas fiskal ketika ditinggal Sri Mulyani di sisa masa pemerintahan. Maka opsi realistisnya adalah memilih wakil menteri keuangan sebagai menteri ad interim.

“Untuk masa seperti ini tidak ada waktu untuk reorientasi yang lama, jadi sebaiknya orang-orang di dalam yang sudah ada, karena perlu cepat melanjutkan apa yang sudah ada. Jadi saya kira wakil menterinya, kualitasnya juga tinggi,” ungkap Eddy.

Meski begitu, Eddy menekankan, yang perlu dipertimbangkan Jokowi saat ini adalah menjaga soliditas kabinetnya, ketimbang melepas begitu saja Sri Mulyani. Sebab, supaya pertanggung jawaban kepemimpinannya hingga akhir terbukti kuat, dan juga demi menjaga stabilitas ekonomi maupun politik selama masa Pemilu atau Pilpres 2024.

Ciri-Ciri Sosok Ideal

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal enggan menyebutkan nama pengganti Sri Mulyani.

Mereka lebih memilih menyodorokan kriteria yang memumpuni supaya masyarakat memiliki ukuran bahwa menteri keuangan pengganti Sri Mulyani kapabilitasnya tak boleh di bawah kriteria Sri Mulyani. Di antaranya punya track record yang memumpuni dalam pengelolaan fiskal, serta jaringan internasionalnya luas.

Bhima Yudhistira menekankan, kriteria itu sangat dibutuhkan karena isu mundurnya Sri Mulyani ini terbilang wajar. Kabar yang beredar, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada saat menjelang Pilpres 2024 cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip teknokratis, seperti memaksakan program yang tak sesuai dengan kapasitas anggaran.

“Sangat jauh dari dasar teknokratis, misalnya bansos yang ditambah jelang pemilu lebih kental nuansa politik daripada membantu daya beli masyarakat. Kemudian di sekeliling Jokowi banyak menteri bidang ekonomi yang dibiarkan sibuk kampanye, padahal masalah ekonomi butuh fokus. Kondisi ini membuat peran SMI menjadi sentral terutama dalam meyakinkan investor luar negeri,” tutur Bhima.

Sementara itu, Mohammad Faisal menekankan kriteria ini juga menjadi penting karena sangat banyak orang yang sebetulnya cocok menjadi menteri keuangan pengganti Sri Mulyani. Menurutnya, Sri Mulyani bukanlah satu-satunya orang yang bisa menjabat posisi itu dengan baik.

Di antaranya adalah orang yang memiliki integritas yang kuat, beretika, kompetensi dalam mengelola makroekonomi dan fiskal, tidak gampang diintervensi dan ditekan secara politik, hingga memiliki interpersonal skill yang luwes dengan artian mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, baik di tataran domestik hingga internasional.

“Jadi saya tidak ingin lantas kemudian kita menggiring bahwa oh enggak ada Sri Mulyani enggak jalan, bahaya menurut saya, kita menutup opsi, tapi banyak orang yang bisa menjalankan peran sebagai menkeu. Ciri-cirinya nya adalah orang yang punya integritas itu satu, orang yang beretika,” tegas Faisal. (***)

*www.cnbcindonesia.com

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tiga Kepala KUA di Takalar Sulsel Kembalikan Uang Gratifikasi

Published

on

Tiga Kepala KUA dibTakalar kembalikan gratifikasi (Foto : @kemenag.go.id)

Takalar, goindonesia.co – Kasubdit Bina Kepenghuluan Kementerian Agama, M. Afief Mundzir, mengapresiasi langkah tiga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mengembalikan uang gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Agama Takalar.

Afief mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme. “Apa yang dilakukan para Kepala KUA di Takalar menjadi teladan yang menunjukkan komitmen ASN terhadap integritas dan profesionalisme,” ujar Afief di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Afief, praktik pemberian uang kepada penghulu atau kepala KUA kerap disampaikan sebagai ungkapan “terima kasih” atau “uang transport.” Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. “Pengembalian uang tersebut adalah langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi pengingat bahwa tugas pelayanan publik tidak boleh dikompromikan dengan imbalan,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga Kepala KUA di Takalar mengembalikan uang gratifikasi yang diterima saat menjalankan tugas. Uang tersebut diserahkan kepada UPG Kementerian Agama Takalar setelah upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di halaman Kantor Kementerian Agama Takalar, Senin (25/11/2024).

Kepala KUA Polongbangkeng Utara, Murdani Sandja, dan Kepala KUA Pattallassang, Muhammad Thahir, mengembalikan uang pemberian dari keluarga pengantin usai melaksanakan akad nikah. Hal serupa dilakukan Kepala KUA Galesong Selatan, Husain Sarujin.

Murdani dan Thahir menjelaskan, awalnya mereka menolak uang tersebut. Namun, karena adanya desakan dari keluarga pengantin yang menyebutnya sebagai “uang transport,” mereka terpaksa menerimanya untuk menghindari potensi kegaduhan di lokasi.

Afief menambahkan, tindakan Kepala KUA di Takalar merupakan bukti nyata komitmen menjaga integritas dalam pelayanan. “Kami mendorong langkah seperti ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menegaskan, KUA harus menjadi representasi negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memberi layanan yang bersih dan profesional. “Kepercayaan publik adalah target utama kinerja Kementerian Agama. Jika profesionalitas layanan keagamaan dilakukan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia akan meningkat,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo: Guru Adalah Pilar Pembangunan Bangsa

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Presiden menekankan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan Indonesia.

“Bagi saya, guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil,” ujar Presiden di hadapan ribuan guru yang hadir.

Presiden Prabowo turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang murid. Meskipun pernah menjadi murid yang bandel, namun ia tetap dibimbing dengan sabar oleh para gurunya.

“Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu, tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Indonesia,” ungkapnya sambil tersenyum.

Presiden Prabowo menekankan peran guru sebagai pelopor pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari peran guru, seperti Ki Hajar Dewantara hingga Panglima TNI pertama yang juga seorang guru.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian mereka. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

“Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus,” ucap Presiden Prabowo dengan suara bergetar penuh haru.

Presiden pun optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan pendidikan sebagai pondasinya. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas.

“Saya memberi peringatan korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan, berhenti, berhenti, berhenti,” tegas Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Terkait Kapasitas SDM Bidang Hukum

Published

on

Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perlunya peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum terhadap seluruh jajaran Kemenhub. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan selama ini kerja sama antara Kemenhub dan Kejaksaan Agung telah terjalin dengan baik.

Menhub Dudy menegaskan kesadaran hukum dan tata kelola tidak hanya terletak pada para jajaran pemimpin di Kementerian Perhubungan, namun di semua lini yang ada. Apalagi, kata Menhub, tantangan permasalahan hukum ke depan tentunya lebih berat.

“Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan,” kata Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11).

Dengan demikian, jelas Menhub, langkah ini dapat menumbuhkan maupun meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh insan di Kementerian Perhubungan, dalam menjalankan keseluruhan proses kerja yang dilakukan dan menjaga amanah rakyat.

“Selain itu, besar harapan kami, legal assistance yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung RI tidak hanya terbatas pada pendampingan di tahap pelaksanaan suatu proyek, namun pendampingan Kejaksaan Agung RI dapat dilakukan sedini mungkin, sejak proses perencanaan, pengadaan/pelelangan, kontruksi, serta selesainya suatu proyek,” kata Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan selalu membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan dari Kejaksaan Agung RI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan. Menurut Menhub, pendampingan dari Kejaksaan Agung merupakan langkah preventif untuk mendorong perubahan orientasi, bahwa pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Turut hadir dalam pertemuan ini, para pejabat utama Kejagung serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending