Berita

2 RS terima Sertifikat CPOB Unit Pengelolaan Darah

Published

3 months ago

3 July, 2024

Penyerahan Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) kepada Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Kariadi disaksikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan Plt. Kepala BPOM L. Rizka Andalucia (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus gencarkan implementasi transformasi kesehatan, termasuk mendorong ketahanan sektor kefarmasian dalam negeri melalui pemenuhan fraksionasi plasma yang dibutuhkan untuk memproduksi produk obat derivat plasma (PODP) yang selama ini masih bergantung pada impor.

Fraksionasi plasma adalah pemilahan plasma dari hasil pengolahan darah termasuk darah donor. Plasma yang dihasilkan untuk fraksionasi untuk kemudian diolah menjadi PODP seperti albumin, Intravenous immuniglobulin (IVIg) dan faktor VIII yang digunakan dalam berbagai pengobatan.

Pertama, Albumin digunakan untuk mengobati atau mencegah syok pada pasien dengan luka parah, sakit parah, sepsis, pasien penyakit hati yang berat, pendarahan, operasi atau terbakar.

Pada kondisi tersebut, pemberian infus albumin diperlukan untuk meningkatkan kadar albumin di dalam darah. Sehingga keseimbangan cairan di dalam tubuh akan membaik dan pasien bisa pulih.

Selain itu albumin diberikan sebagai pengobatan gagal hati akut, penyakit kuning pada bayi baru lahir (hiperbilirubinemia neonatal), atau pasien sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS).

Kedua, intravenous Immunoglobulin (IVig) digunakan untuk penanganan terhadap berbagai kondisi imunodefisiensi dan sejumlah kondisi lainnya yang berkaitan dengan lemahnya pertahanan tubuh seperti pada kondisi autoimun, infeksi, dan inflamasi, salah satunya digunakan saat penanganan kasus COVID berat.

Ketiga, faktor VIII untuk pengobatan terhadap pasien hemofilia (kelainan pembekuan darah), digunakan mendukung pembentukan bekuan darah yang normal dan mencegah pendarahan berlebih.

Kebutuhan albumin sebagai salah satu produk obat derivat plasma di Indonesia terus meningkat dari sekitar 464 ribu vial di tahun 2019 menjadi 781 ribu vial di tahun 2023, dimana untuk memproduksinya diperlukan sekitar 650 ribu liter plasma.

Pemenuhan kebutuhan plasma untuk fraksionasi harus diperoleh dari bank plasma atau Unit pengelola darah (UPD) yang telah memenuhi standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) sebagai jaminan mutu atas plasma yang dihasilkan. Semakin banyak UPD yang telah memenuhi standar CPOB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan plasma sebagai bahan baku produk obat derivat plasma, dan pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor produk fraksionasi plasma.

Dengan diserahkannya Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kepada dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Kariadi, maka kedua rumah sakit tersebut diharapkan dapat meningkatkan volume plasma untuk kebutuhan dalam negeri.

Penyerahan sertifikat tersebut disaksikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan Plt. Kepala BPOM L. Rizka Andalucia pada Senin (1/7/2024).

Sertifikat CPOB untuk UPD RSUP Fatmawati dan RSUP Dr. Kariadi terbit pada tanggal 2 Juni dan 30 Juni 2024. Dengan penambahan ini, terdapat total tiga UPD RS yang tersertifikasi CPOB, sehingga total terdapat 22 UPD tersertifikasi CPOB di Indonesia dan memenuhi persyaratan untuk mensuplai plasma untuk fraksionasi.

Sebagai rumah sakit percontohan yang ditunjuk oleh Kemenkes pada 2009, Unit Pengelola Darah (UPD) Rumah Sakit Fatmawati, yang sebelumnya dikenal sebagai Unit Transfusi Darah (UTD), telah mendapatkan perizinan sebagai UPD kelas madya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembentukan UPD bertujuan memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit sebagai salah satu modalitas terapi bagi pasien.

Dalam sambutannya, Menkes Budi menyampaikan target agar dalam satu tahun ini seluruh rumah sakit vertikal, yang berjumlah 33, dan RSUD provinsi bisa mendapat sertifikat CPOB. Selain itu, rumah sakit tingkat kabupaten/kota minimal dapat mengumpulkan darah secara mandiri.

“BPOM jangan bangga dulu, ini kita masih ada sisa 30 rumah sakit, kita targetkan dalam satu tahun ini semoga semua rumah sakit vertikal yang berjumlah 33 sudah dapat CPOB,” kata Menteri Budi.

Menkes Budi melanjutkan, saat ini kebutuhan darah mencapai 5,2 juta kantong, tetapi hanya tersedia 4,2 juta kantong, sehingga masih terdapat kekurangan 1 juta kantong. Kebutuhan plasma mencapai 350 ribu liter, dan baru dapat terpenuhi sebanyak 145 ribu liter.

“Jadi kita usahakan semua rumah sakit vertikal sudah dapat CPOB dari BPOM dan itu juga harus menjadi targetnya BPOM, BPOM jangan nunggu aja dong, harus jemput bola,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi menutup sambutannya dengan memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada dua rumah sakit yang baru saja menerima sertifikat CPOB UPD.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala BPOM L. Rizka Andalucia menyampaikan, penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dalam pengolahan darah sangatlah penting. Hal ini untuk menjamin mutu, kualitas, dan keamanan produk darah yang akan ditransfusikan kepada pasien maupun plasma yang akan diolah menjadi bahan baku obat derivat plasma.

“Jadi, penting sekali jaminan mutu di setiap tahapan. Nah, RSUP Fatmawati, RSUP Kariadi, RSUP Sardjito telah menerapkan ini dan didukung oleh sistem informasi yang baik,” ujar Rizka

Rizka menjelaskan proses tahapan yang perlu dilalui untuk mendapatkan sertifikasi GMP dan menekankan pentingnya penerapan GMP di UPD.

“Supaya kita tahu pendonornya siapa, back-nya yang mana. Kita tahu sampai nanti jadi bahan bakunya disimpan sekitar dua tahun sebelum diproduksi plasmanya itu,” kata Rizka.

Direktur RSUP Fatmawati Dr. Mohammad Syahril mengatakan, dengan sertifikasi CPOB, jenis layanan di UPD RSUP Fatmawati terjamin aman dan bermutu. RSUP Fatmawati juga dapat meningkatkan layanannya, yakni memproduksi dan memisahkan plasma yang akan diolah lebih lanjut menjadi albumin.

“Produksi albumin lokal sangat penting mengingat saat ini Indonesia masih mengimpor albumin dari luar negeri. Produksi albumin lokal melalui CPOB UPD RS dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional,” kata Dirut Dr. Mohammad Syahril.

Dr. Syahril berharap UPD RS Fatmawati dapat terus meningkatkan produksinya. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal RSUP Fatmawati, tetapi juga dapat bekerja sama dengan rumah sakit lain dalam memenuhi kebutuhan darah dan bekerja sama dengan perusahaan untuk memproduksi plasma yang diolah menjadi albumin.

Penyerahan sertifikat CPOB ini dilaksanakan di RSUP Fatmawati pada Senin (1/7/2024). Pada kegiatan ini juga diresmikan gedung Cancer Center yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kanker dalam rangka transformasi layanan rujukan di RSUP Fatmawati. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Berita

Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Kesiapan Total untuk Pemindahan Ibu Kota Negara

Published

3 seconds ago

19 September, 2024

goindonesia1

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangannya kepada awak media usai peresmian pembukaan 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Rabu, 18 September 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan mengenai Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Dalam keterangannya, Kepala Negara menegaskan bahwa kesiapan menyeluruh sangat diperlukan sebelum pemindahan tersebut benar-benar terlaksana.

“Kita melihat itu kesiapan betul-betul. Di sana harus betul-betul siap, kalau hanya tandatangan gampang,” ujar Presiden kepada awak media usai peresmian pembukaan 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Rabu, 18 September 2024.

Presiden menambahkan bahwa penandatanganan Perpres pemindahan IKN memang bisa dilakukan dengan mudah, baik oleh dirinya maupun oleh presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto. Namun, yang lebih penting adalah kesiapan IKN secara keseluruhan.

“Kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah itu semuanya harus siap,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa kesiapan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia. Ia juga menyebut proses pemindahan ini lebih kompleks, mengingat skala besar pemindahan sebuah ibu kota.

“Pindahan rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindahan ibu kota, semuanya harus dihitung,” ucap Presiden.

Presiden pun menggarisbawahi pentingnya perhitungan matang terhadap ekosistem pendukung di IKN. Presiden mengingatkan bahwa ekosistem pendukung seperti logistik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan juga harus dipersiapkan dengan baik agar pemindahan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

“Logistik seperti apa? Sekolah untuk anak-anak yang nanti disana siap ndak? Rumah sakitnya siap ndak? Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya hanya bawa baju,” tutur Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Berita

PT Timah Mendukung Pengembangan UMKM Melalui Pelatihan dan Permodalan

Published

13 hours ago

18 September, 2024

goindonesia1

PT Timah telah menginisiasi berbagai program pelatihan, permodalan, pemasaran dan pendampingan bagi para pelaku UMKM, terutama yang berada di wilayah operasional perusahaan. (Foto : @timah.com)

Pangkalpinang, goindonesia.co – Untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah operasional Perusahaan. PT Timah terus mendukung pengembangan UMKM.

Dalam beberapa tahun terakhir, PT Timah telah menginisiasi berbagai program pelatihan, permodalan, pemasaran dan pendampingan bagi para pelaku UMKM, terutama yang berada di wilayah operasional perusahaan.

Program pelatihan yang pernah digelar PT Timah bagi para pelaku UMKM meliputi berbagai topik seperti Pelatihan Strategi dan Peningkatan UMKM melalu Mindset Enterpreneur dan Branding Produk dalam Persaingan Pasar Digitalisasi.

Sebelumnya, PT Timah juga telah menggelar pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan UKM Berbasis Digital.

Disamping itu Rumah BUMN Belitung yang dikelola oleh PT Timah Tbk juga telah melaksanakan pelatihan bagi ratusan UMKM. Hingga September 2024 Rumah BUMN Belitung telah melaksanakan 19 pelatihan bagi UMKM.

Anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID ini secara konsisten mendukung pengembangan UMKM melalui program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) yang telah dimulai sejak tahun 2000 silam.

Sebanyak 9000 lebih pelaku UMKM di wilayah operasional Perusahaan PT Timah telah memanfaatkan program PUMK PT Timah untuk pengembangan usaha mereka dalam berbagai sektor.

“Melalui program pelatihan dan permodalan bagi UMKM, perusahaan berharap dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang memiliki daya saing sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal,” kata Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan, Anggi Siahaan.

Komitmen PT Timah dalam mendukung UMKM ini karena UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia.

“UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal. Oleh karena itu, PT Timah terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai inisiatif yang berkelanjutan,” ujar Anggi.

Melalui pelatihan dan dukungan modal, PT Timah berharap dapat melihat lebih banyak UMKM yang tumbuh menjadi usaha yang lebih besar dan mampu bersaing di tingkat nasional bahkan global.

Dalam beberapa tahun terakhir ini puluhan UMKM mitra binaan PT Timah telah naik kelas. Mereka dinilai telah bisa mengembangkan usaha semakin mandiri.

Untuk mendukung promosi produk UMKM, PT Timah juga kerap berpartisipasi dalam pameran di tingkat lokal dan nasional. Hal ini agar produk UMKM semakin dikenal. (***)

*Timah 2024

Berita

Kampung Moderasi Beragama di Lereng Gunung Raung Kembangkan Budidaya Nila

Published

15 hours ago

18 September, 2024

goindonesia1

Kampung Moderasi Beragama di Lereng Gunung Raung (Foto : @kemenag.go.id)

Jember, goindonesia.co – Kampung Moderasi Beragama yang dikembangkan Kementerian Agama tidak hanya berfokus pada masalah keagamaan, tapi juga penguatan sosial ekonomi umat. Hal ini salah satunya dilakukan LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember yang membina Kampung Moderasi di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo. Selain penguatan Moderasi Beragama, program ini juga mengembangkan budidaya ikan Nila.

Kampung Moderasi Beragama ini diresmikan pada 17 September 2024 di Masjid Baitur Rahman, Sumberjati, Silo, Jember. Peresmian ditandai dengan peluncuran buku “Pelangi Damai: Petualangan Moderasi Beragama di Lereng Gunung Raung” serta peresmian kerambah ikan di Daerah Aliran Moderasi (DAM).

Hadir, jajaran pimpinan UIN KHAS Jember, Dr. H. Khairul Faizin, M.Ag, Dr. H. Ainur Rafik, M.Ag, dan Dr. Zainal Abidin, M.S.I. Hadir juga, Camat Silo Drs. Joni Pelita Kurniawansyah, M.Si, Kapolsek Silo AKP. M. Na’i, S.Pd.I, dan Danramil yang diwakili oleh Bati Wanwil, Bapak Hariyanto. Tokoh agama dan masyarakat, antara lain: Kasubag TU Kemenag Dr. Ahmad Tholabi, M.HI, Kepala KUA Silo Mulyadi, S.HI, M.Ag, Ketua IPARI Jember Cecep Hendrik Adiatna, S.Ag, Romo John dari Gereja Katolik, serta perwakilan NU dan Muhammadiyah, juga turut hadir.

Mewakili UIN KHAS Jember, Zainal Abidin menjelaskan bahwa program Kampung Moderasi Beragama ini adalah upaya bersama untuk menguatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. “Kegiatan kami di LP2M dimulai sejak April 2024 dengan pendampingan tentang moderasi beragama, dilaksanakan di berbagai tempat seperti kantor desa, masjid, dan gereja. Ini menunjukkan ikhtiar kami untuk menguatkan moderasi beragama di Desa Sumberjati,” ujarnya.

Ia juga memperkenalkan buku “Pelangi Damai” sebagai salah satu best practice moderasi beragama yang menunjukkan bagaimana umat beragama di Desa Sumberjati tidak hanya hidup berdampingan tetapi juga bekerja sama dengan baik.

Selain itu, Dr. Zainal menjelaskan tentang peresmian kerambah ikan dengan penebaran 4.200 benih ikan nila sebagai simbol integrasi aspek sosial dan ekonomi dalam moderasi beragama. “Kegiatan terkait moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan masalah keagamaan saja, tetapi juga memperkuat dimensi sosial yang lainnya,” tambahnya.

Kepala Desa Sumberjati, Andria Suwito, mengucapkan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada desa mereka. Ia berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan berkembang. “Yang paling penting adalah kebersamaan antara umat beragama atau keyakinan kita masing-masing karena yang perlu kita pupuk adalah rasa kesatuan dan persatuan,” ungkapnya.

Camat Silo, Joni Pelita Kurniawansyah, juga menyampaikan apresiasi kepada LP2M atas pemilihan Desa Sumberjati sebagai pusat kegiatan moderasi beragama. “Dengan adanya kegiatan ini, kita berharap bisa menciptakan kerukunan umat beragama yang damai dan harmonis,” katanya.

Kasubag TU Kemenag, Ahmad Tholabi, menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah sekadar proyek atau program sementara, melainkan sebuah gerakan yang harus dilakukan untuk menyikapi heterogenitas beragama di Indonesia. “Moderasi beragama ini adalah langkah yang harus kita lakukan dalam rangka menyikapi keberagaman agama yang ada di bumi Indonesia. Kita semua sepakat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita jaga bersama-sama. Moderasi beragama bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi bagaimana kita hidup harmonis dalam perbedaan,” jelasnya.

Khairul Faizin, dalam sambutannya menekankan bahwa moderasi beragama merupakan esensi dari hidup berdampingan secara damai di Indonesia. “Kita harus memahami bahwa moderasi beragama adalah bagian integral dari identitas bangsa kita. Indonesia adalah rumah besar bagi berbagai agama dan kepercayaan, dan moderasi adalah kunci untuk menjaga rumah besar ini tetap kokoh dan harmonis,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual yang ada di setiap agama dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi landasan bagi kerukunan antarumat beragama. Dr. Khairul menambahkan, “Kita harus bekerja sama dan saling menghormati, menjadikan moderasi beragama sebagai landasan untuk mewujudkan kesatuan dan harmoni di tengah keberagaman.”

Sementara itu Shoni Rahmatullah Amrozi, , menyampaikan rasa bangga dan haru terhadap program Kampung Moderasi Beragama yang diresmikan di Desa Sumberjati. Beliau menegaskan bahwa kontribusi Pusat Moderasi Beragama cukup berarti bagi bangsa ini. “Saya merasa bangga bahwa inisiatif ini bukan hanya sebatas ide, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan langkah konkret dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama yang sangat penting dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa,” ujarnya. Dr. H. Shoni juga berharap bahwa program ini dapat menginspirasi daerah lain untuk melakukan hal serupa, sehingga moderasi beragama dapat menjadi landasan kuat dalam membangun harmoni dan toleransi di tengah keberagaman Indonesia.

Pak Sugiarto, Ketua Stasi Santo Agustinus, juga memberikan tanggapan positif. “Ini merupakan mukjizat karena terasa sekali kegembiraan di sini. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya sebatas acara seremonial tapi bisa menjadi tindak lanjut untuk semua insan,” ujarnya.

Acara ini diakhiri dengan peluncuran kerambah ikan dan penebaran 4.200 benih ikan nila sebagai simbol keberlanjutan program moderasi beragama. Melalui sinergi dari berbagai pihak, Desa Sumberjati diharapkan menjadi contoh nyata bagaimana moderasi beragama dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag