Connect with us

Berita

16 Dokter Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Mengabdi di Indonesia

Published

on

Kemenkes RI (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sebanyak 16 dokter Warga Negara Indonesia Program Adaptasi Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri mengabdi di berbagai wilayah di Indonesia sampai pertengahan tahun 2023.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Ariyanti Anaya mengatakan, Seluruh dokter yg telah dilakukan evaluasi kompetensi oleh komite bersama dan dinyatakan kompeten telah diberikan pembekalan dan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai perencanaan kebutuhan nasional.

Dengan keberhasilan ini, pihaknya mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi atas pencapaian baik ini. Menurutnya ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini, salah satunya partisipasi yang tinggi dari dokter spesialis yang bekerja di luar negeri untuk kembali ke tanah air, mengabdikan diri dan ilmunya kepada bangsa dan negara.

“100 persen tercapai pada triwulan pertama dan kedua itu sungguh luar biasa. Kami tentu sangat senang dan bangga serta berharap agar kedepannya bisa terus ditingkatkan,” kata Dirjen Ariyanti, Senin (31/7) di Jakarta.

Dirjen Arianti melanjutkan, dokter peserta apresiasi berjumlah 16 orang terdiri dari 3 dokter Orthopedi Traumatologi, 3 dokter penyakit dalam, 4 dokter Obstetri Ginekologi, 1 dokter mata, 4 dokter Dermatologi dan Venereologi, dan 1 dokter anak. Seluruhnya telah ditempatkan di 16 RSUD yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Semuanya sudah dapat penempatan, sehingga para dokter bisa memberikan pelayanan spesialis yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah,” harapnya.

Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penempatan dokter spesialis yaitu RSUP Prof Dr. R.D Kandou, Provinsi Sulawesi Utara; RSUD Cut Meutia Aceh Utara dan RSUD dr. Fauziyah Bireun Aceh, Prov Aceh; RSUD Palmatak Anambas, RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, Prov Lampung; RSUD Kubu Anyar, Prov Kalbar; RSUD Otanaha Gorontalo; RSUD Dolopo Madiun; RSUD dr H. kimpulan Pane, Sumut; RSUD Muyang Kute Redelong, Aceh; RSUD Noongan Minahasa; RSUD Bendan Pekalongan; RSUD Batara Guru Lawu; RSUD Sawerigading Palopo; RSUD Jaraga Sasameh Barito Selatan; dan RSUD Banten Serang.

Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri merupakan salah satu program transformasi tenaga kesehatan yang berisi kegiatan penyesuaian kompetensi dan kemampuan Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri (WNI LLN) yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari transformasi SDM Kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di Indonesia khususnya di daerah-daerah yang masih kesulitan mengakses pelayanan kesehatan.

Program Adaptasi terdiri atas tiga fase yakni pra adaptasi, adaptasi dan pasca adaptasi.

Fase pra adaptasi merupakan tahap pendaftaran dan pengajuan adaptasi. Tahap ini mencakup verifikasi dokumen, penilaian kompetensi pra adaptasi dan pembekalan. Dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat yang mencakup sertifikat kompetensi adaptasi serta STR Adaptasi.

Fase adaptasi, adalah tahap penempatan dokter spesialis. Pada tahap ini para dokter ditugaskan ke RS Pemerintah Pusat, Pemda & RS lain yg ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan durasi penugasan selama 2 tahun.

Fase pasca adaptasi, bila penugasan telah berakhir maka dokter spesialis akan mendapatkan sertifikat kompetensi serta STR Dokter Spesialis. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tiga Kepala KUA di Takalar Sulsel Kembalikan Uang Gratifikasi

Published

on

Tiga Kepala KUA dibTakalar kembalikan gratifikasi (Foto : @kemenag.go.id)

Takalar, goindonesia.co – Kasubdit Bina Kepenghuluan Kementerian Agama, M. Afief Mundzir, mengapresiasi langkah tiga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mengembalikan uang gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Agama Takalar.

Afief mengatakan, langkah tersebut menunjukkan komitmen ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme. “Apa yang dilakukan para Kepala KUA di Takalar menjadi teladan yang menunjukkan komitmen ASN terhadap integritas dan profesionalisme,” ujar Afief di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Afief, praktik pemberian uang kepada penghulu atau kepala KUA kerap disampaikan sebagai ungkapan “terima kasih” atau “uang transport.” Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. “Pengembalian uang tersebut adalah langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini juga menjadi pengingat bahwa tugas pelayanan publik tidak boleh dikompromikan dengan imbalan,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga Kepala KUA di Takalar mengembalikan uang gratifikasi yang diterima saat menjalankan tugas. Uang tersebut diserahkan kepada UPG Kementerian Agama Takalar setelah upacara peringatan Hari Guru Nasional 2024 di halaman Kantor Kementerian Agama Takalar, Senin (25/11/2024).

Kepala KUA Polongbangkeng Utara, Murdani Sandja, dan Kepala KUA Pattallassang, Muhammad Thahir, mengembalikan uang pemberian dari keluarga pengantin usai melaksanakan akad nikah. Hal serupa dilakukan Kepala KUA Galesong Selatan, Husain Sarujin.

Murdani dan Thahir menjelaskan, awalnya mereka menolak uang tersebut. Namun, karena adanya desakan dari keluarga pengantin yang menyebutnya sebagai “uang transport,” mereka terpaksa menerimanya untuk menghindari potensi kegaduhan di lokasi.

Afief menambahkan, tindakan Kepala KUA di Takalar merupakan bukti nyata komitmen menjaga integritas dalam pelayanan. “Kami mendorong langkah seperti ini menjadi contoh bagi seluruh jajaran Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menegaskan, KUA harus menjadi representasi negara yang hadir di tengah masyarakat untuk memberi layanan yang bersih dan profesional. “Kepercayaan publik adalah target utama kinerja Kementerian Agama. Jika profesionalitas layanan keagamaan dilakukan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia akan meningkat,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo: Guru Adalah Pilar Pembangunan Bangsa

Published

on

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta, pada Kamis, 28 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan mendalam kepada para guru dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Kamis, 28 November 2024. Presiden menekankan bahwa guru adalah pilar utama pembangunan bangsa, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan Indonesia.

“Bagi saya, guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil,” ujar Presiden di hadapan ribuan guru yang hadir.

Presiden Prabowo turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai seorang murid. Meskipun pernah menjadi murid yang bandel, namun ia tetap dibimbing dengan sabar oleh para gurunya.

“Walaupun mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu, tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Indonesia,” ungkapnya sambil tersenyum.

Presiden Prabowo menekankan peran guru sebagai pelopor pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia tak lepas dari peran guru, seperti Ki Hajar Dewantara hingga Panglima TNI pertama yang juga seorang guru.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para guru atas dedikasi dan pengabdian mereka. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

“Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus,” ucap Presiden Prabowo dengan suara bergetar penuh haru.

Presiden pun optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dengan pendidikan sebagai pondasinya. Oleh karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk mendukung terciptanya pendidikan berkualitas.

“Saya memberi peringatan korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Kabinet Merah Putih, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ada toleransi kepada korupsi dan pencurian dan penyelewengan, berhenti, berhenti, berhenti,” tegas Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kemenhub Tingkatkan Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Terkait Kapasitas SDM Bidang Hukum

Published

on

Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan perlunya peningkatan kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum terhadap seluruh jajaran Kemenhub. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan selama ini kerja sama antara Kemenhub dan Kejaksaan Agung telah terjalin dengan baik.

Menhub Dudy menegaskan kesadaran hukum dan tata kelola tidak hanya terletak pada para jajaran pemimpin di Kementerian Perhubungan, namun di semua lini yang ada. Apalagi, kata Menhub, tantangan permasalahan hukum ke depan tentunya lebih berat.

“Kami berharap bantuan dari Kejaksaan Agung RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala kepada seluruh instansi Kementerian Perhubungan,” kata Menhub Dudy saat bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/11).

Dengan demikian, jelas Menhub, langkah ini dapat menumbuhkan maupun meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh insan di Kementerian Perhubungan, dalam menjalankan keseluruhan proses kerja yang dilakukan dan menjaga amanah rakyat.

“Selain itu, besar harapan kami, legal assistance yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung RI tidak hanya terbatas pada pendampingan di tahap pelaksanaan suatu proyek, namun pendampingan Kejaksaan Agung RI dapat dilakukan sedini mungkin, sejak proses perencanaan, pengadaan/pelelangan, kontruksi, serta selesainya suatu proyek,” kata Menhub Dudy.

Kementerian Perhubungan selalu membuka diri terhadap saran, kritik, dan masukan dari Kejaksaan Agung RI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan. Menurut Menhub, pendampingan dari Kejaksaan Agung merupakan langkah preventif untuk mendorong perubahan orientasi, bahwa pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Turut hadir dalam pertemuan ini, para pejabat utama Kejagung serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending