Bukan Hanya Kayu, Hasil Hutan Indonesia Bisa Jadi Komoditi Ekspor ke Amerika dan Eropa. (Liputan6.com/Henry)
Jakarta, goindonesia.co – Krisis pangan yang melanda dunia pada masa kini menjadi ancaman bagi semua negara tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menghadirkan regenerative forest business (multiusaha kehutanan). Tujuannya untuk mengembangkan multiusaha wanatani, imbal jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.
Hal itu mendorong Kadin Regenerative Forest Business Sub Hub (Kadin-RFBSH) menggelar forum diskusi bersama para pengusaha di sektor kehutanan. Harapannya, bisa menginisiasi kerja sama para pengusaha di sektor hulu tersebut dengan yang di hilir (offtaker).
“Acara ini untuk mempertemukan antara sektor hulu yang punya lahan dengan market, misal yang butuh kopi bagaimana cara kopi sama-sama,” ucap Waketum Kadin RFBSH Silverius Oscar Unggul dalam forum diskusi yang digelar di JW Marriott Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Oktober 2022.
Onte sapaan akrab Silverius Oscar menambahkan, kegiatan ini bertujuan memfasilitasi proses transformasi bisnis kehutanan dari yang sebelumnya berbasis kayu menjadi multi usaha dengan tetap memperhatikan faktor keberlanjutan. Hal itu menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memberikan landasan hukum dan peluang bagi pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan melalui Multi Usaha Kehutanan (MUK).
“Multiusaha ini kan hampir semua yang pegang izin HPH (hak penggunaan hutan), harusnya bisa di berikan multiusaha, ya tapi lagi-lagi ini masih baru, jadi baru beberapa yang coba,” ucap Onte. Kegiatan forum diskusi yang dihadiri pengusaha hutan sebagai pelaku usaha sektor hulu dan pengusaha sektor hilir ini membahas sejumlah tren dan peluang bisnis untuk komoditas kopi, vanila, gula aren dan cokelat.
Biji Kopi dan Kakao
Selain kayu, masih banyak sumber daya hutan yang menghasilkan beragam jenis barang dan jasa, termasuk pangan. “Selama ini hasil hutan identik dengan kayu, padahal masih banyak sumber daya lainnya yang juga berpotensi besar sebagai komoditi dan peluang bisnis. Ada kopi, kakao, vamila dan masih banyak lagi,” kata Insan Syafaat selaku Wakil Ketua Komisi Tetap Kemitraan Peternakan Kadin Indonesia.
“Jadi kita akan sering menggelar diskusi sekaligus mensosialisasikan beragam hasil hutan yang pasarnya sebenarnya sangat luas. Negara-negara di Amerika dan Eropa banyak yang butuh biji kopi dan kakao, sementara Indonesia termasuk negara penghasil terbanyak dari hasil hutan itu. Tapi kita belum banyak mengekspor karena produksinya masih sedikit, padahal potensinya sangat besar,” sambungnya.
Secara alami, hutan alam menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, pati-patian dan sayur-sayuran sebagai sumber pangan nabati, dan satwa liar sebagai sumber pangan hewani. Hutan tanaman sejak tahun 1850-an juga menghasilkan pangan.
Sampai tahun 1990-an, tanaman pangan yang dibudidayakan masih terbatas pada tanaman semusim. Sejak tahun 2000-an, tanaman pangan yang dibudidayakan semakin beragam, mencakup tanaman penghasil bahan pangan yang berupa pohon, perdu, palem dan tanaman semusim.
Pemanfaatan Hutan
Saat ini, semua model pengusahaan pemanfaatan hutan yaitu hutan alam, hutan tanaman, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan memiliki potensi besar menghasilkan pangan atau (sebagian) arealnya dikelola untuk pangan. Meskipun demikian, kontribusi sub sektor kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan dirasakan belum optimal.
Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memberikan landasan hukum dan peluang bagi pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan melalui MUK. Model bisnis kehutanan tersebut memberikan landasan bagi bisnis pemanfaatan hutan untuk membuka diri mengembangkan potensi bisnis yang dimiliki dalam kawasan pengelolaannya.
Hal itu termasuk untuk pengembangan bisnis produk pangan yang saat ini terus bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Kadin Indonesia menyelenggarakan program RFBSH untuk mendukung kesiapan kapasitas anggotanya, melalui proses-proses peningkatan pengetahuan mengenai bisnis multiusaha kehutanan, dialog dengan pemerintah (KLHK) dan para-pihak relevan lainnya.
Membangun Sinergi Bisnis
Selain itu untuk membangun networking serta inisiasi kerjasama hulu-hilir dalam mengimplementasikan mandat undang-undang tentang MUK tersebut. Kegiatan membangun jejaring antar pengusaha hutan sebagai sektor hulu (PBPH alam, PBPH tanaman, Perhutanan Sosial, dan lain-lain) dan pengusaha sektor di hilir (offtaker) sangat penting dilakukan dalam inisiasi pelaksanaan bisnis berbasis MUK.
Business Meeting tersebut dapat menjadi titik tolak inisiasi kerjasama hulu-hilir secara terintegrasi, sehingga kepastian tujuan pasar yang menjadi isu utama bagi pengusaha di sektor hulu. Sedangkan di sisi lain kepastian bahan baku dari hulu yang menjadi isu sektor hilir dapat terjembatani dengan baik sehingga akan terbentuk ekosistem bisnis yang kuat dan sehat.
Hasil yang diharapkan melalui Business Meeting “Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan” dapat terjadi transformasi dari “bad condition” menjadi “better condition” untuk pengusahaan pemanfaatan hutan melalui implementasi multisaha kehutanan (regenerative forest business). Caranya dengan menciptakan penguatan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, ekologi dan budaya serta dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.
Selain itu harapan lainnya adalah dapat menciptakan implikasi positif terhadap sektor usaha kehuatanan melalui peningkatan variasi produk dari kawasan hutan untuk komoditas pangan, obat-obatan, energi, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan bersama deklarasi dukungan dan partisipasi bisnis terhadap implementasi Kadin RFBS meliputi membangun sinergi bisnis dan masyarakat secara luas (inklusif), mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim. (***)
Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi diharapkan menyudahi dualisme kepengurusan induk cabor di Tanah Air. Sehingga bisa berdampak pada pembinaan atlet yang lebih baik lagi dalam meraih prestasi.(Foto: Egan/@kemenpora go id)
Bandung, goindonesia.co : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi diharapkan menyudahi dualisme kepengurusan induk cabang olahraga (cabor) di Tanah Air. Sehingga bisa berdampak pada pembinaan atlet yang lebih baik lagi dalam meraih prestasi.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Menpora (Wamenpora) Taufik Hidayat dalam arahannya saat menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Fasilitasi Olahragawan Elit Nasional dan Sosialisasi Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, Rabu (20/11) malam di Holiday Inn Bandung Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).
Kata Wamenpora, Permenpora ini merupakan upaya Pemerintah dalam menjamin independensi dan legitimasi kepengurusan induk cabor di Tanah Air. Karenanya Wamenpora Taufik bersyukur Permenpora ini telah disosialisasikan kepada para pegurus induk cabor.
“Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri, bahwa Permenpora ini harus cepat disosialisasikan dan alhamdulillah sekarang terlaksana,” ujar Wamenpora Taufik.
Diakui, keberadaan Permenpora ini sebelumnya sempat menuai pro dan kontra di sebagian pengurus induk cabor karena dinilai sebagai bentuk intervensi Pemerintah. Padahal, tegas Wamenpora, tidak ada intervensi di dalam Permenpora Nomor 14 Tahun 2024. Sebaliknya, Permenpora ini merupakan upaya agar pengelolaan kepengurusan cabor menjadi lebih tertib lagi.
“Kita hanya ingin lebih tertib lagi. Karena buat saya, sangat sedih kalau ada dualisme kepengurusan cabor, apalagi kalau ada yang tiga kepengurusan, kita tidak mengharapkan itu,” ungkap Wamenpora Taufik.
Menurut Wamenpora, Pemerintah memiliki kepedulian pada pembinaan para atlet. Dalam hal ini jangan sampai konflik dualisme kepengurusan cabor berdampak pada pembinaan para atlet.
“Intinya kita sayang, kita peduli kepada atlet. Karena pengurus maupun saya di sini hanya sementara, tetapi atlet itu tidak akan pernah putus,” kata Wamenpora Taufik.
Wamenpora pun mengingatkan para pengurus induk cabor untuk lebih detail dan lebih rapi lagi dalam tata kelola laporannya. Kerapian tata kelola ini menurut Wamenpora Taufik penting untuk kebaikan bersama.
“Karena kalau ada apa-apa juga kita yang akan diperiksa. Sedikit maupun besar, itu jadi masalah dan itu harus dipertanggungjawabkan dari pemerintahan itu sendiri,” terang Wamenpora Taufik.
Wamenpora pun menyatakan siap untuk mengawal dan mengikuti pengelolaan cabor-cabor demi memastikan pembinaan atlet yang lebih baik lagi ke depannya. Apalagi dirinya merupakan mantan atlet dan juga berpengalaman dalam kepengurusan cabor.
“Mudah-mudahan dengan Permenpora baru ini olahraga kita bisa lebih baik lagi,” tandas Wamenpora Taufik. (***)
*KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Program Peer Educator Bimbingan Remaja (Foto : @kemenag.go.id)
Banjarmasin, goindonesia.co – Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama (Kemenag) menggagas program Peer Educator sebagai upaya mengedukasi remaja terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, judi online, dan perkawinan anak. Program ini merupakan bagian dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang menyasar siswa Madrasah Aliyah (MA) di seluruh Indonesia.
Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Zudi Rahmanto menjelaskan, Peer Educator didesain untuk menjadi agen perubahan di kalangan remaja. Mereka diharapkan dapat memberi edukasi kepada teman sebayanya, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Peer Educator memiliki potensi besar untuk mengisi media sosial dengan konten kreatif yang sarat nilai positif. Ini dapat menjangkau remaja lain secara lebih luas dan efektif,” ujar Zudi dalam kegiatan Program Peer Educator Bimbingan Remaja di Banjarmasin, Senin (18/11/2024).
Zudi menyoroti bahaya judi online dan narkoba sebagai dua ancaman utama bagi generasi muda saat ini. Menurutnya, kemudahan akses internet membuat banyak remaja tergoda mencoba judi online tanpa menyadari dampaknya.
“Dampak finansial dan psikologis dari judi online sangat serius. Remaja bisa terjebak utang, mengalami kecemasan, hingga gangguan kesehatan mental,” tegasnya.
Selain itu, Zudi juga menjelaskan risiko narkoba yang dapat merusak fungsi otak, kesehatan mental, dan memicu perilaku berisiko seperti kekerasan dan kehamilan di luar nikah. “Narkoba dan judi online adalah ancaman nyata yang dapat menghancurkan masa depan remaja,” tambahnya.
Dalam pelatihan, para Peer Educator dibekali keterampilan pengambilan keputusan, pengendalian emosi, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat. Mereka juga diajarkan cara menciptakan konten media sosial yang edukatif untuk menyampaikan isu-isu penting seperti bahaya perkawinan anak, seks bebas, narkoba, dan judi online.
“Remaja lebih mudah menerima pesan dari teman sebayanya. Karena itu, kami berharap Peer Educator dapat menjadi tutor sebaya yang menginspirasi teman-temannya sekaligus membangun jejaring kebaikan,” kata Zudi.
Melalui pendekatan edukasi rekan sebaya, Kemenag berharap program ini dapat menciptakan lingkungan remaja yang aman, bebas dari narkoba, judi online, dan kenakalan lainnya.
“Kami berkomitmen memperluas jangkauan program ini ke sekolah dan komunitas remaja di berbagai daerah, sehingga mereka dapat fokus mengembangkan diri dan membangun masa depan yang cerah,” tutup Zudi. (***)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada Selasa, 19 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Brasil, goindonesia.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada Selasa, 19 November 2024. Dalam sesi yang mengangkat tema “Sustainable Development and Energy Transition” tersebut, Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan transisi energi hijau.
“Kemarin kita telah membahas masalah kemiskinan dan kelaparan. Kita semua memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut. Tantangan tersebut memang memengaruhi negara-negara berkembang, pembangunan berkelanjutan mereka, dan agenda transisi energi mereka. G20 harus menghasilkan tindakan nyata untuk membantu mencapai SDGs,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya tindakan kolektif dari anggota G20 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia merasakan dampak langsung perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut di pesisir utara Jawa yang berdampak pada ratusan ribu hektare lahan produktif.
“Ini akan memperburuk kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, bagi Indonesia tidak ada alternatif lain. Kami berkomitmen penuh untuk mengambil langkah-langkah besar guna mengurangi suhu iklim untuk menyelamatkan lingkungan dan mengatasi situasi tersebut,” tegasnya.
Dalam upaya transisi energi hijau, Presiden menyampaikan visi besar Indonesia untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050 melalui sejumlah upaya, seperti peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke energi baru terbarukan.
“Kami juga memiliki sumber daya panas bumi yang luar biasa, dan kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” jelas Presiden Prabowo.
Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan iklim global. Presiden Prabowo menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan untuk mengimbangi peran hutan kita dalam menjaga suhu global.
“Indonesia terbuka untuk mengoptimalkan prospek 557 juta ton kredit karbon Indonesia. Kita juga memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar, dan kita tawarkan ini kepada dunia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan mendukung upaya internasional dengan komitmen pendanaan sebesar USD30 juta untuk menjembatani kesenjangan pendanaan pada kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Kami berharap ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia, sebagaimana yang diupayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ungkap Presiden.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (***)