Dua komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara (kanan) dan Choirul Anam (kiri) memberikan keterangan usai meninjau tempat kejadian perkara (TKP) kasus penembakan Brigadir Yosua Nofriansyah Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (15/8/2022). Kedatangan dua komisioner Komnas HAM tersebut untuk mencocokkan data-data yang sudah dikumpulkan dengan kondisi di TKP. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Jakarta, goindonesia.co – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan terdapat indikasi pembunuhan berencana dalam kasus mutilasi warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua yang dilakukan sejumlah prajurit TNI dan sipil.
Indikasi itu didapat berdasarkan hasil penyelidikan awal yang dilakukan Tim Komnas HAM dengan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) sampai dengan memeriksa terduga pelaku hingga, 19 saksi, serta ikut dalam rekonstruksi peristiwa.
“Dari berbagai keterangan yang kita ambil, dari berbagai pihak, dan analisis atas fakta. Pertama ada temuan awal perencanaan pembunuhan dan mutilasi,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantornya, Jakarta Pusat pada Selasa (20/9/2022).
Anam mengatakan jika pihaknya mendapatkan informasi bahwa perencanaan pembunuhan terhadap korban sempat dilakukan beberapa kali oleh pelaku. Namun, rencana tersebut sempat ditunda dari hari yang telah ditetapkan.
Kemudian juga, Komnas HAM telah menemukan lokasi yang digunakan para pelaku untuk merencanakan kejahatan tersebut. Dimana dilakukan di bengkel las dan penampungan solar di Nawaripi milik salah satu pelaku.
“Lokasi tersebut dikenal oleh para pelaku dengan sebutan “Mako,” sebut Anam.
Hal itu bisa didapat sebagaimana hasil temuan dari komunikasi melalui gawai (HP) para pelaku yang menyebut bahwa komunikasi itu bagian dari perencanaan sebelum pembunuhan dilakukan.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan temuan lainnya adalah salah satu pelaku mengenal korban.
“Berdasarkan hasil temuan faktual, diketahui bahwa salah satu pelaku mengenali korban dan pernah bertemu,” kata Beka.
Beka menyampaikan Komnas HAM RI mengecam tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang melukai nurani dan merendahkan martabat manusia.
“Oleh karenanya, para pelaku harus dihukum seberat-beratnya termasuk pemecatan dari keanggotaan TNI,” ucapnya.
Duduk Perkara Kejahatan
Untuk diketahui, kasus pembunuhan sadis disertai mutilasi terjadi pada Senin 22 Agustus 2022 di Jalan Budi Utomo ujung, Kota Timika, Papua.
Para korban dihabisi nyawanya oleh pelaku kemudian tubuhnya dipotong. Setelah itu potongan tubuh korban dimasukkan kedalam 6 karung yang berisi batu sebagai pemberat dan dibuang di jembatan sungai Pigapu.
Saat ini polisi sudah menemukan potongan tubuh dari empat korban pembunuhan sadis itu.
Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP juncto pasal 55, 56 KUHP dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
Adapun total tersangka sejauh ini terdapat 12 diantaranya 8 dari kalangan anggota TNI dan 4 dari sipil. Terbaru terdapat panembahan 2 dari 8 tersangka kluster anggota TNI.
“Ada dua tersangka baru yang merupakan oknum anggota TNI diduga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini,” ujar Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, Sabtu 3 September 2022.
Sementara tersangka sisanya terdapat enam merupakan, seorang perwira infanteri berinisial Mayor Inf HF dan Kapten Inf DK. Sementara sisanya berinisial Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC dan Pratu R. Sedangkan, empat tersangka dari kalangan sipil yakni APL alias J, DU, R, dan RMH. Untuk tersangka kalangan sipil ditangani pihak kepolisian. (***)
Menhan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, saat memberikan briefing kepada para Panglima dan Komandan Jajaran TNI di kawasan Papua (Foto : @www.kemhan.go.id)
Timika, Papua, goindonesia.co – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, memberikan briefing kepada para Panglima dan Komandan Jajaran TNI di kawasan Papua. Kegiatan ini berlangsung di Lanud Yohanis Kapiyau pada hari Kamis (21/11). Menhan Sjafrie menegaskan pentingnya Papua dalam konteks geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam briefing tersebut, Menhan Sjafrie menekankan bahwa Papua memiliki posisi strategis dan sangat vital. “Papua adalah bagian integral dari kedaulatan NKRI yang memiliki nilai strategis tak ternilai dari berbagai aspek. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa Papua memiliki sistem pertahanan yang tangguh dan siap menghadapi segala potensi ancaman,” ujar Menhan.
Menhan mengatakan bahwa penguatan sistem pertahanan di Papua bukan hanya tentang menjaga wilayah, tetapi juga memastikan stabilitas dan keamanan yang berdampak pada keseluruhan kawasan. Ini selaras dengan upaya pemerintah dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Kegiatan briefing ini dihadiri oleh para panglima dan komandan kesatuan militer di wilayah Papua, yang berperan penting dalam mengimplementasikan strategi pertahanan di wilayah tersebut. Menhan Sjafrie berharap, dengan adanya sinergi yang kuat antara komando pusat dan daerah, keamanan dan kedaulatan di Papua dapat terpelihara dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut Menhan mengajak seluruh jajaran TNI untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara, khususnya di wilayah Papua.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menhan ke wilayah timur Indonesia, yang bertujuan memperkuat koordinasi dan implementasi kebijakan pertahanan negara di daerah-daerah strategis. (***)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis, 21 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
London, Inggris, goindonesia.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis, 21 November 2024. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di Inggris untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.
Dalam sambutannya, Wakil Perdana Menteri Angela Rayner menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo. Ia juga mengungkapkan harapannya untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Inggris di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Harapannya kita dapat mengembangkan hubungan (bilateral) di masa mendatang dengan pemerintahan ini,” ujar Angela Rayner dalam pengantarnya.
Dalam suasana santai dan hangat, keduanya mendiskusikan berbagai isu penting, termasuk kerja sama di bidang pangan dan gizi anak-anak. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menjelaskan rencana pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program pemberian makanan bergizi bagi anak-anak, yang mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.
“Dengan Wakil Perdana Menteri, kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan dan juga ingin mencari cara serta bentuk untuk membantu kita,” ucap Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa diskusi ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di sejumlah bidang. Mulai dari kesejahteraan sosial dan pengelolaan isu-isu global, termasuk perubahan iklim.
“Jadi banyak sekali yang kita diskusikan,” tutur Presiden Prabowo.
Jamuan santap siang tersebut menandai komitmen Inggris untuk terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam jamuan santap siang tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Djiwandono. (***)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, di kantor PM Downing Street 10, London, Inggris, pada Kamis, 21 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Andi
London, Inggris, goindonesia.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, di kantor PM Downing Street 10, London, Inggris, pada Kamis, 21 November 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama antara Indonesia-Inggris.
Presiden Prabowo tiba di Downing Street sekitar pukul 12.35 waktu setempat dan disambut langsung oleh PM Keir Starmer di depan pintu utama kantor PM. Dalam sambutannya, PM Starmer menyampaikan apresiasi atas kedatangan Presiden Prabowo ke kantornya.
“Suatu kehormatan besar dapat menerima Anda di sini. Kita memang sudah bertemu awal pekan ini, tetapi menjadi suatu kebanggaan dapat menyambut Anda di Downing Street. Terima kasih banyak,” ujar PM Starmer dalam pengantarnya.
Selain itu, PM Starmer juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kerja sama Indonesia-Inggris. Menurut PM Starmer, saat ini kerja sama Indonesia-Inggris sudah berjalan dengan baik.
“Kita sudah banyak bekerja sama sebagai negara, dan saya yakin ada banyak hal strategis yang bisa kita bahas di sini,” ucap PM Starmer.
Presiden Prabowo pun turut menyampaikan apresiasinya dapat bertemu langsung dengan PM Starmer di kantornya. “Merupakan kehormatan besar bagi saya akhirnya dapat melihat bagian dalam Downing Street,” tutur Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa PM Starmer menyatakan minat pemerintahannya untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia. Kerja sama tersebut mencakup beberapa sektor.
“Mereka juga minat membantu kita di beberapa sektor, sektor ekonomi tentunya, perikanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pertahanan,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di kesempatan terpisah.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Djiwandono. (***)