Presiden terpilih Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr.(AFP VIA GETTY IMAGES/TED ALJIBE)
Manila, goindonesia.co – Selang 36 tahun setelah digulingkan melalui revolusi kekuatan rakyat, dinasti politik Marcos kembali ke pucuk kekuasaan Filipina.
Comeback politik yang tidak terbayangkan ini dipastikan setelah Ferdinand Marcos Jr memenangi pemilihan presiden atau pilpres Filipina dengan telak pada Senin (9/5/2022).
Perhitungan suara yang sudah mencapai 96,82 persen menunjukkan Marcos Jr yang akrab dipanggil Bongbong unggul jauh dengan 58,76 persen suara. Pesaing terdekatnya Wakil Presiden Leni Robredo hanya didukung 28,04 persen pemilih.
Mantan juara tinju dunia yang juga senator, Manny Pacquiao, berada di posisi ketiga dengan raihan 6,82 persen suara. Perolehan suara Bongbong adalah yang tertinggi dalam sejarah pilpres Filipina sejak demokrasi dipulihkan pada 1986.
Kontroversi politik dinasti Marcos
Bongbong, putra dari mantan diktator Ferdinand Marcos, akan kembali ke istana kepresidenan Malacanang tempat dia tinggal semasa ayahnya berkuasa dari tahun 1965 hingga 1986.
Kemenangan Bongbong menjadi klimaks dari comeback dan rehabilitasi politik klan Marcos dipimpin oleh Imelda Marcos, mantan ibu negara dan istri Marcos senior.
Dinasti Marcos memiliki reputasi politik yang kontroversial. Marcos senior memerintah Filipina dengan tangan besi. Rezimnya yang represif menempatkan Filipina di bawah status darurat militer selama sembilan tahun dari tahun 1972 hingga 1981.
Menggunakan dalil melawan komunisme, Marcos senior menangkap, memenjarakan, dan menyiksa ribuan lawan-lawan politiknya mulai dari senator, jurnalis, aktivis, hingga petani.
Darurat militer dipakai Marcos senior untuk memerintah dengan dekrit, membekukan Kongres Filipina, dan mengamendemen konstitusi memperpanjang kekuasaannya yang sebelumnya dibatasi maksimal dua periode.
Serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu diikuti dengan korupsi yang merajalela terutama di lingkaran keluarga Marcos.
Setelah rezimnya tumbang, keluarga Marcos lari ke pengasingan di Hawaii membawa uang senilai 15 juta dollar AS (kini Rp 218 miliar).
Tidak ketinggalan, mereka juga mengangkut terbang lebih dari 400 perhiasan mahal termasuk mahkota emas, tiga tiara bertakhtakan berlian, 60 kalung mutiara, dan rubi Burma bernilai 290.000 dollar AS (kini Rp 4,2 miliar).
Imelda, mantan ratu kecantikan yang terkenal dengan koleksi sepatunya meninggalkan 3,000 pasang sepatu di Malacanang yang diserbu oleh rakyat Filipina yang murka dengan keluarganya.
Keluarga Marcos menghadapi serangkaian proses hukum. Mereka dituduh telah menyelewengkan uang rakyat sebanyak 10 miliar dollar AS (Rp 145,4 triliun) selama menjabat. Namun, tidak ada satupun anggota keluarga Marcos yang tersentuh proses hukum hingga saat ini.
Marcos senior meninggal pada 1989. Pada akhir 1991 Imelda dan anak-anaknya termasuk Bongbong diiizinkan kembali pulang ke Filipina di mana mereka kemudian mulai membangun kembali kekuatan politik.
Marcos, Duterte, dan Aquino
Bongbong Marcos sendiri sudah malang-melintang di kancah politik Filipina. Politisi berusia 64 tahun ini terpilih sebagai anggota DPR Filipina setelah kembali menginjakkan kaki di tanah airnya.
Karier politiknya terus menanjak menjadi Gubernur provinsi Ilocos Norte yang merupakan basis politik keluarganya hingga menjadi senator dari tahun 2010 hingga 2016.
Bongbong mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pilpres Filipina 2016, tetapi kalah tipis dengan selisih 264.473 suara dari Robredo. Dia meminta perhitungan ulang dan menggugat kekalahannya, tetapi tidak dikabulkan.
Awalnya Bongbong tidak terlalu diunggulkan pada pilpres Filipina 2022 ini. Elektabilitasnya meroket setelah calon unggulan Wali Kota Davao Sara Duterte memutuskan tidak mencalonkan diri.
Sara yang juga putri petahana presiden Rodrigo Duterte memilih maju sebagai calon wakil presiden. Bongbong kemudian memilih Sara sebagai cawapresnya. Pemilih yang awalnya ingin memilih putri Duterte kemudian mengalihkan suaranya ke Bongbong yang dinilai sebagai pewaris politik rezim Duterte yang masih populer.
Comeback politik Marcos juga tidak terlepas dari keberhasilan Bongbong menggunakan media sosial terutama menjaring suara pemilih muda yang tidak pernah merasakan rezim ayahnya.
Dia kerap menyebut masa pemerintahan ayahnya sebagai masa keemasan Filipina yang ditandai dengan stabilitas politik, kesuksesan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.
Kelompok anti-Marcos terutama dari pendukung keluarga mantan presiden Aquino mengecam Bongbong dan keluarganya sedang melakukan pemutarbalikan sejarah dengan membersihkan dosa-dosa rezim ayahnya yang melakukan pelanggaran HAM berat.
Dinasti Aquino dikenal sebagai musuh bebuyutan dinasti Marcos. Revolusi kekuatan rakyat mengantarkan Corazon Aquino sebagai pengganti Marcos senior. Wapres Robredo memiliki hubungan yang dekat dengan putra Corazon, mantan presiden mendiang Benigno “Noynoy” Aquino.
Pengkritik rezim Marcos juga mencerca pemerintahan Marcos senior menyebabkan stagnasi ekonomi, melebarnya kesenjangan ekonomi, dan meroketnya utang luar negeri. Tidak ketinggalan, Marcos senior menyita sejumlah perusahaan swasta dan menyerahkannya kepada kroni-kroni politik mereka.
Namun, tiga dekade setelah tumbangnya Marcos senior, korupsi masih kronis di negeri kepulauan ini disertai dengan menguatnya dinasti dan oligarki politik. Jurang sosial juga semakin dalam.
Harapan rakyat Filipina akan reformasi ekonomi, politik, dan sosial semakin terkikis tahun demi tahun. Pudarnya harapan ini membuka pintu bagi Bongbong untuk menjual nostalgia masa kejayaan Filipina di bawah pemerintahan ayahnya. (***)
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)
Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.
“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).
Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.
Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.
Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.
Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.
Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.
“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)
Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).
Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.
“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.
Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.
“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.
Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.
Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).
“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo (Foto: Bagus/@kemenpora.go.id)
Jakarta, goindonesia.co – Kecanduan judi online yang masif di masyarakat Indonesia menjadi perhatian Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Apalagi menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pelaku judi online bukan hanya dari kalangan orang dewasa, melainkan juga anak-anak.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menyayangkan adanya generasi muda yang terpapar judi online. Apalagi mengutip data dari PPATK, anak-anak yang terpapar judi online di Indonesia berjumlah lebih dari 190.000 anak, dengan nilai transaksi mencapai Rp293,4 miliar.
“Miris rasanya melihat masyarakat termasuk anak-anak muda kita terjerat judi online. Padahal kita tahu judi online memiliki bahaya yang dahsyat dalam merusak masa depan bangsa,” ujar Menpora.
“Sebagai Menpora, saya memiliki tanggung jawab merangkul dan memastikan tidak ada lagi generasi muda kita yang masuk ke lingkaran setan judi online,” sambung Menpora Dito.
Salah satu bentuk konkretnya, Menpora menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11.7.42 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Online di Lingkungan Kemenpora yang sebagian pegawainya merupakan generasi muda.
Isi SE tersebut salah satunya upaya pencegahan kegiatan perjudian online, meliputi instruksi kepada pimpinan dan pegawai Kemenpora untuk perlu melakukan menyampaikan imbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif bagi Pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan unit organisasi masing-masing untuk menjelaskan mengenai bahaya atau dampak buruk kegiatan perjudian online.
“Imbauan atau kegiatan edukatif tersebut dapat dilakukan baik dalam rapat pertemuan, bimbingan, maupun kegiatan lain,” ucap Menpora Dito.
Lebih lanjut Menpora Dito menyatakan, upaya pencegahan judi online merupakan salah satu fokus program-program yang dicanangkan Kemenpora. Baik di bidang kepemudaan maupun di bidang keolahragaan.
Menurut Menpora, dengan keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan maupun keolahragaan, bisa menjauhkan dari potensi kegiatan-kegiatan negatif salah satunya judi online.
“Kemenpora memiliki banyak program kepemudaan dan keolahragaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat khususnya kalangan anak muda dalam mencari kegiatan-kegiatan positif. Melalui kegiatan-kegiatan positif ini, tentunya mereka tidak akan terpikir untuk mencoba judi online,” beber Menpora Dito.
Beberapa program tersebut di antaranya Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) yang digelar pada berbagai daerah di Indonesia hingga tingkat desa. Kejuaraan ini mempertandingkan olahraga yang melibatkan langsung masyarakat seperti fun run, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, hingga senam bersama.
“Para peserta kejuaraan ini mulai dari kategori anak hingga dewasa. Sehingga semua masyarakat tergerak untuk berolahraga, menjadi bagian dari pembudayaan olahraga di masyarakat,” urai Menpora.
Kemudian pada bidang kepemudaan, banyak program unggulan Kemenpora yang melibatkan dan menyasar langsung generasi muda yang rutin digelar secara berkesinambungan. Seperti Pesta Prestasi, Collab Rangers, Wiramuda, Kreativesia, hingga kegiatan-kegiatan lain dengan berkolaborasi stakeholder atau komunitas terkait.
“Kemenpora mendorong dan mengajak generasi muda Indonesia untuk melibatkan diri pada setiap program kepemudaan yang ada. Tentunya akan banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui kegiatan-kegiatan tersebut, khususnya dalam menangkal perilaku negatif semacam judi online,” terang Menpora Dito. (***)
*KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAREPUBLIK INDONESIA