Connect with us

Berita

Strategi Kemenperin Dongkrak Kontribusi Industri Manufaktur

Published

on

Rakorwas tahun 2024 (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Tantangan terbesar dalam meningkatkan kontribusi industri terhadap PDB adalah tingginya arus impor yang berpotensi menekan produk lokal. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk memperketat regulasi impor guna mendukung industri dalam negeri agar dapat tumbuh lebih optimal.

“Kementerian Perindustrian akan terus berfokus pada kebijakan yang meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Upaya kami adalah termasuk mempercepat inovasi dan terus meningkatkan efisiensi produksi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/11).

Menperin menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan visi dan misi nasional yang terangkum dalam Asta Cita, dengan salah satu targetnya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan. Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut, yakni dengan mendorong kontribusi sektor industri.

“Kemenperin akan melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung pengembangan industri berbasis sumber daya alam sebagai bagian dari upaya pengembangan industri strategis nasional,” tutur Agus.

Kemenperin melalui Inspektorat Jenderal, berkomitmen untuk terus mengawal tercapainya visi Presiden di sektor industri tersebut, dengan menerapkan pengawasan yang ketat dan transparan. Hal ini sesuai dengan tema Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, yaitu “Pengendalian Risiko dan Pengawalan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035”.

“Rapat koordinasi ini menjadi wadah sosialisasi dan kolaborasi unit kerja di lingkungan Kemenperin dalam mempertajam arah kebijakan pengawasan Kementerian pada tahun 2025 dan mendorong pembangunan industri nasional selama lima tahun ke depan,” ujar Inspektur Jenderal Kemenperin, M. Rum.

Inspektorat Jenderal berperan mengawal pelaksanaan program dan kegiatan di sektor industri oleh seluruh unit kerja Kemenperin, sehingga sasaran pembangunan industri nasional dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditargetkan. Pada tahun 2025-2029, arah kebijakan industrialisasi difokuskan untuk melakukan penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas produk industri dengan target peranan industri sebesar 21,9 persen.

“Selain itu, penguatan struktur dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi, yang meliputi riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi regulasi, dan pembiayaan, yang didukung investasi di sektor prioritas,” ujar M. Rum.

Irjen Kemenperin juga menekankan pada proses pengawasan internal yang efektif dan adaptif dalam memastikan tercapainya target-target RIPIN. “Dalam era globalisasi dan perkembangan industri 4.0, tantangan yang dihadapi sektor industri semakin kompleks, termasuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sertifikasi halal, standar SNI wajib, serta upaya dekarbonisasi industri,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal berperan sebagai pengawas internal dan mitra strategis yang memastikan setiap kebijakan dalam RIPIN dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

M. Rum menambahkan, pengawasan internal tahun 2025 akan difokuskan pada peningkatan tata kelola, penguatan sistem informasi pelayanan publik, manajemen risiko, dan pengawasan terhadap kebijakan industri. Untuk mencapai hal tersebut, pengawasan akan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu penjaminan mutu (quality assurance), kegiatan konsultasi (consulting activity), dan pengawasan lainnya.

“Strategi ini diharapkan mampu meminimalisir temuan dari pemeriksaan eksternal serta mendorong peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Kemenperin,” ujar M. Rum. Oleh karenanya, Kemenperin berkomitmen untuk meningkatkan integritas, efektivitas pengawasan, dan daya saing industri dalam negeri melalui sinergi dan kerja sama seluruh pihak di lingkungan Kemenperin.

“Rakorwas 2024 menjadi wadah penting untuk memperkuat integritas dan kapabilitas seluruh satuan kerja dalam menghadapi tantangan dan dinamika industri yang semakin kompleks,” imbuhnya.

Pada acara Rakorwas tahun ini di Lampung, dilaksanakan pula pemberian penghargaan aspek pengawasan bagi unit kerja Kemenperin. Ada tiga jenis penghargaan dalam aspek pengawasan tersebut, yaitu peraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2023, yang diberikan kepada AK-Tekstil Solo, Politeknik ATI Makassar dan Politeknik STMI Jakarta.

Kategori kedua, peraih penghargaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Untuk juara I diraih oleh Sekretariat Jenderal, Juara II: Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), dan Juara III: Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA).

Ketiga, peraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terbaik (SAKIP). Untuk kategori unit eselon I, diserakan kepada Inspektorat Jenderal (Juara I), Direktorat Jenderal IKMA (Juara II), dan Sekretariat Jenderal (Juara III).

Selanjutnya, kategori unit eselon II, diraih oleh Biro Perencanaan (Juara I), Biro Hubungan Masyarakat (Juara II), dan Pusat Data dan Informasi (Juara III). Untuk kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni BBSPJI Bahan dan Barang Teknik (Juara I), BBSPJI Kimia, Farmasi dan Kemasan (Juara II), dan BSPJI Banjarbaru (Juara III). (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Permenpora Nomor 14 Tahun 2024: No Dualisme!

Published

on

Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi diharapkan menyudahi dualisme kepengurusan induk cabor di Tanah Air. Sehingga bisa berdampak pada pembinaan atlet yang lebih baik lagi dalam meraih prestasi.(Foto: Egan/@kemenpora go id)

Bandung, goindonesia.co : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi diharapkan menyudahi dualisme kepengurusan induk cabang olahraga (cabor) di Tanah Air. Sehingga bisa berdampak pada pembinaan atlet yang lebih baik lagi dalam meraih prestasi.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Menpora (Wamenpora) Taufik Hidayat dalam arahannya saat menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Fasilitasi Olahragawan Elit Nasional dan Sosialisasi Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, Rabu (20/11) malam di Holiday Inn Bandung Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar). 

Kata Wamenpora, Permenpora ini merupakan upaya Pemerintah dalam menjamin independensi dan legitimasi kepengurusan induk cabor di Tanah Air. Karenanya Wamenpora Taufik bersyukur Permenpora ini telah disosialisasikan kepada para pegurus induk cabor.

“Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri, bahwa Permenpora ini harus cepat disosialisasikan dan alhamdulillah sekarang terlaksana,” ujar Wamenpora Taufik.

Diakui, keberadaan Permenpora ini sebelumnya sempat menuai pro dan kontra di sebagian pengurus induk cabor karena dinilai sebagai bentuk intervensi Pemerintah. Padahal, tegas Wamenpora, tidak ada intervensi di dalam Permenpora Nomor 14 Tahun 2024. Sebaliknya, Permenpora ini merupakan upaya agar pengelolaan kepengurusan cabor menjadi lebih tertib lagi.

“Kita hanya ingin lebih tertib lagi. Karena buat saya, sangat sedih kalau ada dualisme kepengurusan cabor, apalagi kalau ada yang tiga kepengurusan, kita tidak mengharapkan itu,” ungkap Wamenpora Taufik.

Menurut Wamenpora, Pemerintah memiliki kepedulian pada pembinaan para atlet. Dalam hal ini jangan sampai konflik dualisme kepengurusan cabor berdampak pada pembinaan para atlet. 

“Intinya kita sayang, kita peduli kepada atlet. Karena pengurus maupun saya di sini hanya sementara, tetapi atlet itu tidak akan pernah putus,” kata Wamenpora Taufik.

Wamenpora pun mengingatkan para pengurus induk cabor untuk lebih detail dan lebih rapi lagi dalam tata kelola laporannya. Kerapian tata kelola ini menurut Wamenpora Taufik penting untuk kebaikan bersama.

“Karena kalau ada apa-apa juga kita yang akan diperiksa. Sedikit maupun besar, itu jadi masalah dan itu harus dipertanggungjawabkan dari pemerintahan itu sendiri,” terang Wamenpora Taufik.

Wamenpora pun menyatakan siap untuk mengawal dan mengikuti pengelolaan cabor-cabor demi memastikan pembinaan atlet yang lebih baik lagi ke depannya. Apalagi dirinya merupakan mantan atlet dan juga berpengalaman dalam kepengurusan cabor. 

“Mudah-mudahan dengan Permenpora baru ini olahraga kita bisa lebih baik lagi,” tandas Wamenpora Taufik. (***)

*KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Continue Reading

Berita

Kemenag Libatkan Peer Educator Kampanyekan Bahaya Nikah Dini, Judi Online, dan Narkoba lewat Media Sosial

Published

on

Program Peer Educator Bimbingan Remaja (Foto : @kemenag.go.id)

Banjarmasin, goindonesia.co – Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama (Kemenag) menggagas program Peer Educator sebagai upaya mengedukasi remaja terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, judi online, dan perkawinan anak. Program ini merupakan bagian dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang menyasar siswa Madrasah Aliyah (MA) di seluruh Indonesia.

Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Zudi Rahmanto menjelaskan, Peer Educator didesain untuk menjadi agen perubahan di kalangan remaja. Mereka diharapkan dapat memberi edukasi kepada teman sebayanya, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Peer Educator memiliki potensi besar untuk mengisi media sosial dengan konten kreatif yang sarat nilai positif. Ini dapat menjangkau remaja lain secara lebih luas dan efektif,” ujar Zudi dalam kegiatan Program Peer Educator Bimbingan Remaja di Banjarmasin, Senin (18/11/2024).

Zudi menyoroti bahaya judi online dan narkoba sebagai dua ancaman utama bagi generasi muda saat ini. Menurutnya, kemudahan akses internet membuat banyak remaja tergoda mencoba judi online tanpa menyadari dampaknya.

“Dampak finansial dan psikologis dari judi online sangat serius. Remaja bisa terjebak utang, mengalami kecemasan, hingga gangguan kesehatan mental,” tegasnya.

Selain itu, Zudi juga menjelaskan risiko narkoba yang dapat merusak fungsi otak, kesehatan mental, dan memicu perilaku berisiko seperti kekerasan dan kehamilan di luar nikah. “Narkoba dan judi online adalah ancaman nyata yang dapat menghancurkan masa depan remaja,” tambahnya.

Dalam pelatihan, para Peer Educator dibekali keterampilan pengambilan keputusan, pengendalian emosi, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat. Mereka juga diajarkan cara menciptakan konten media sosial yang edukatif untuk menyampaikan isu-isu penting seperti bahaya perkawinan anak, seks bebas, narkoba, dan judi online.

“Remaja lebih mudah menerima pesan dari teman sebayanya. Karena itu, kami berharap Peer Educator dapat menjadi tutor sebaya yang menginspirasi teman-temannya sekaligus membangun jejaring kebaikan,” kata Zudi.

Melalui pendekatan edukasi rekan sebaya, Kemenag berharap program ini dapat menciptakan lingkungan remaja yang aman, bebas dari narkoba, judi online, dan kenakalan lainnya.

“Kami berkomitmen memperluas jangkauan program ini ke sekolah dan komunitas remaja di berbagai daerah, sehingga mereka dapat fokus mengembangkan diri dan membangun masa depan yang cerah,” tutup Zudi. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Sesi Ketiga KTT G20 Brasil, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Pembangunan Berkelanjutan dan Transisi Energi

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada Selasa, 19 November 2024. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Brasil, goindonesia.co – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada Selasa, 19 November 2024. Dalam sesi yang mengangkat tema “Sustainable Development and Energy Transition” tersebut, Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan transisi energi hijau.

“Kemarin kita telah membahas masalah kemiskinan dan kelaparan. Kita semua memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut. Tantangan tersebut memang memengaruhi negara-negara berkembang, pembangunan berkelanjutan mereka, dan agenda transisi energi mereka. G20 harus menghasilkan tindakan nyata untuk membantu mencapai SDGs,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya tindakan kolektif dari anggota G20 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia merasakan dampak langsung perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut di pesisir utara Jawa yang berdampak pada ratusan ribu hektare lahan produktif.

“Ini akan memperburuk kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, bagi Indonesia tidak ada alternatif lain. Kami berkomitmen penuh untuk mengambil langkah-langkah besar guna mengurangi suhu iklim untuk menyelamatkan lingkungan dan mengatasi situasi tersebut,” tegasnya.

Dalam upaya transisi energi hijau, Presiden menyampaikan visi besar Indonesia untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050 melalui sejumlah upaya, seperti peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke energi baru terbarukan.

“Kami juga memiliki sumber daya panas bumi yang luar biasa, dan kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” jelas Presiden Prabowo.

Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan iklim global. Presiden Prabowo menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan untuk mengimbangi peran hutan kita dalam menjaga suhu global.

“Indonesia terbuka untuk mengoptimalkan prospek 557 juta ton kredit karbon Indonesia. Kita juga memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar, dan kita tawarkan ini kepada dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan mendukung upaya internasional dengan komitmen pendanaan sebesar USD30 juta untuk menjembatani kesenjangan pendanaan pada kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Kami berharap ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia, sebagaimana yang diupayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ungkap Presiden.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending