Connect with us

Berita

Pemerintah Mundurkan Wajib Halal bagi UMK dan Produk Impor, Ini Tanggapan LPPOM

Published

on

Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat jaminan kehalalan produk di Tanah Air. Salah satunya melalui revisi regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini bertujuan agar proses sertifikasi halal semakin cepat, mudah, dan murah.  

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar. Produk yang dimaksud berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Penahapan pertama telah berakhir pada 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. 

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini pun mengalami beberapa perubahan, hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Seiring dengan ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang juga menjadi aturan turunan UU JPH mengalami perubahan menjadi PP Nomor 42 Tahun 2024.

Ada beberapa perubahan yang berakaitan dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan (stakeholder) industri halal Indonesia. Salah satunya, pada Pasal 160 dalam PP Nomor 42 menyebutkan bahwa penahapan kewajiban halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang awalnya berakhir pada 17 Oktober 2024 berubah menjadi 17 Oktober 2026. Perubahan selanjutnya terletak pada penahapan wajib halal bagi produk impor atau berasal dari luar negeri yang juga berakhir pada 17 Oktober 2026. 

“Kami merepons dengan sangat baik dan terus mendorong upaya pemerintah dalam terwujudnya implementasi wajib halal. Dengan lahirnya PP 42 ini, para pelaku UMK memiliki waktu tambahan untuk mengurus proses sertifikasi halal tanpa tekanan waktu yang terlalu ketat,” jelas Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati, dalam siaran pers. (15/11/2024). 

Penundaan yang diatur dalam PP 42 Tahun 2024 ini, lanjutnya, akan memberikan manfaat signifikan. UMK dapat terus menjalankan usahanya sambil mempersiapkan diri untuk memenuhi kewajiban halal tanpa harus berkejaran dengan waktu. Dengan begitu, UMK memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih pesat dan menjadi lebih kompetitif di pasar halal yang semakin luas.

Di sisi lain, importir produk dan bahan baku yang beredar di Indonesia juga diberikan waktu lebih untuk mematuhi regulasi halal nasional. Muti menyayangkan kelonggaran yang diberikan pemerintah bagi produk impor. Selain menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dengan pelaku usaha dalam negeri, hal ini bisa menghambat proses sertifikasi halal produk akhir makanan dan minuman yang menggunakan bahan baku impor.  

“Meski ada penundaan, kami harap pelaku usaha produk impor tidak bersantai. Kesadaran konsumen produk halal yang terus meningkat, tentu menuntut pelaku usaha menghasilkan produk halal berkualitas. Tentunya, ini akan turut meningkatkan permintaan bahan impor halal dari industri pengguna di Indonesia yang terkena wajib halal. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi penghambat pelaku usaha menengah dan besar dalam sertifikasi halal produknya,” tegasnya.  

Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya kesadaran dan kesiapan UMK serta importir dalam memenuhi standar halal. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan perlu dilakukan secara massif agar pelaku usaha dapat lebih memahami dan siap menjalani proses sertifikasi.

LPPOM secara aktif mendukung pelaksanaan wajib sertifikasi halal untuk semua kategori produk sesuai dengan arahan pemerintah. Upaya ini mencakup edukasi bagi pelaku usaha serta berbagai program yang mempermudah proses sertifikasi halal agar lebih cepat dan mudah, termasuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal secara gratis. 

Saat ini, LPPOM terus mendorong kesadaran halal melalui berbagai inisiatif, tidak hanya kepada pelaku usaha tetapi juga kepada masyarakat. LPPOM juga menyediakan platform yang mudah diakses melalui situs www.halalmui.org, di mana pelaku usaha dan masyarakat dapat mengecek produk bersertifikat halal serta mendapatkan informasi edukasi terkait halal. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Gelar Rakernas, Menag: Peras Otak, Berikan Solusi Terbaik Bagi Umat

Published

on

Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan keterangan pers usai membuka Rapat Kerja Nasional Kemenag (Foto : Fadhlillah Hafizhan M,@kemenag.go.id)

Bogor, goindonesia.co – Kementerian Agama (Kemenag menggelar Rapat Kerja Nasional(Rakernas) pada 15 – 17 November 2024 di Bogor, Jawa Barat. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Rakernas menjadi sarana memutar otak untuk lahirkan solusi permasalahan umat.

Rakernas ini mengangkat tema “Menyatukan Langkah, Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan”. Hadir, Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Staf Khusus dan Staf Ahli, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag pusat, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

Menag menuturkan, Rakernas digelar untuk bertukar wawasan dan solusi terhadap berbagai layanan keagamaan di Indonesia. Sebagai instansi vertikal yang memiliki satuan kerja hingga tingkat kecamatan, maka penyamaan langkah menjadi hal penting bagi Kementerian Agama.

“Rakernas ini untuk menyamakan sekaligus untuk mempertajam visi Kementerian Agama ke depan,” ujar Menag di Bogor, Jumat (15/11/2024).

Menag berpesan kepada jajarannya untuk serius melaksanakan Rakernas. “Mari peras otak kita, saling bertukar wawasan dan menyatukan langkah. Berikan solusi terbaik untuk umat,” pesan Menag.

Ia juga menekankam komitmennya untuk melaksanakan hal-hal yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo, yaitu pembersihan organisasi dari berbagai penyimpangan serta pelaksanaan birokrasi yang efisien dan efektif.

“Mari bersama kita menjadikan Kemenag semakin baik. Sampaikan berbagai permasalahan yang ada, kita cari pemecahannya” tegas Menag.

Agama Faktor Independen

Menag Nasaruddin mengingatkan jajarannya tentang tantangan ke depan, yaitu menjadikan agama sebagai faktor independen. Dengan begitu, tokoh agama bisa menjalankan fungsi kritis.

“Pemimpin agama bukan subordinasi dari pemerintah. Kita arahkan menjalankan fungsinya agar bisa berkontribusi dalam fungsi kritis. Sehingga, agama dan negara bisa berjalan seiring, saling menguatkan satu dengan lainnya,” ujar Menag.

“Agama jangan menjadi faktor dependen atau terbelenggu. Agama terlalu banyak dipakai sebagai stempel politik. Tugas Kemenag hadirkan situasi keagamaan yang independen,” sambungnya.

Lembaran Baru

Menag meminta jajarannya menjadikan Rakernas sebagai momentum membuka lembaran baru. Menag juga mengingatkan bahwa Kemenag laksana kertas putih bersih yang gampang terlihat jika ada noda.

“Mulai hari ini, buka starting point baru. Hari ini kita seperti kertas bersih. Tidak ada noda hitam. Jangan ada yang mencoreng Kementerian Agama,” pesannya.

Ke depan, Menag minta jajarannya untuk fokus pada penyelesaian masalah. Menag yakin jajarannya sudah paham dengan problem dan tantangan ke depan. Sehingga waktunya fokus pada penyelesaian.

“Saya yakin Bapak/Ibu lebih tahu menyelesaikan persoalan satuan kerja masing-masing. Segera selesaikan,” ujar Menag.

“24 jam HP kami tidak mati. Saya dan Wamen insya Allah mewakafkan diri untuk Kemenag dan menganggap ini jihad untuk kita semua,” lanjutnya.

Efisien dan Efektif

Bagian akhir dari pesan Menag terkait pentingnya efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran. Menag minta anggaran perjalanan dinas untuk dibatasi, terutama perjalanan luar negeri.

“Untuk apa kita terbang hanya untuk pergi dan tidak ada hasilnya. Seminar bisa digelar dengan zoom,” sebutnya

“Perjalanan dinas tidak perlu bawa rombongan. Itu bukan zamannya lagi. Anggaran Kemenag bisa digunakan untuk bantuan kaum fakir dan duafa,” tandasnya. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Menhan Sjafrie Pimpin Sesi Brainstorming Bersama Jajaran Eselon I Kemhan

Published

on

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, menggelar sesi brainstorming (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, menggelar sesi brainstorming bersama jajaran Eselon I Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Jumat (15/11) di Ruang Manggala Yudha, Kantor Kemhan, Jakarta.

Pertemuan ini membahas kebijakan dan strategi, serta dukungan anggaran Kemhan yang berperan penting dalam mendukung pembangunan sistem pertahanan negara.

Dalam kesempatan ini, Menhan Sjafrie juga menyoroti beberapa topik pembahasan diantaranya terkait pembangunan kekuatan pertahanan negara, reformasi birokrasi pertahanan negara, dan kebijakan umum pertahanan negara, serta transformasi informasi pertahanan dan hal-hal pengembangan yang sifatnya strategis.

Selain itu, Menhan Sjafrie menekankan pada jajaran Eselon I agar target kerja difokuskan pada efisiensi dan produktivitas. “Target kerja kita yang menjadi formula ke depan yaitu efisien dan produktif,” kata Menhan.

Menhan juga menitikberatkan pada jajaran Eselon I agar mengoptimalkan kinerja dengan modalitas pada kekompakan, disiplin, kerja sama dan kerja keras.

“Lanjutkan dan kembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara,” akhir kata Menhan Sjafrie. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Kemenperin: Kemitraan Jadi Kunci Perluas Pasar dan Dongkrak Bisnis IKM

Published

on

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita (Foto : @www.tribunnews.com)

Jakarta, goindonesia.co – Kemitraan menjadi kunci utama bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saingnya. Keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar maupun sektor ekonomi lainnya, juga dapat memacu pelaku IKM untuk semakin meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya dengan menyesuaikan kebutuhan pasar.

“Selain dengan sesama pelaku industri, kemitraan dengan sektor ekonomi lainnya juga turut berperan mendongkrak pengembangan bisnis para pelaku IKM,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (15/11).

Guna mencapai sasaran tersebut, Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong kemitraan yang melibatkan para pelaku IKM melalui program Business Matching. Kegiatan ini salah satunya digelar dalam rangkaian penyelenggaraan acara Gebyar IKMA 2024.

Reni menjelaskan, sektor IKM selama ini memberikan kontribusi yang signfikan bagi kinerja prositif ekonomi dan industri manufaktur nasional. Peran sektor IKM pada PDB nasional mencapai 3,50 persen dengan ditopang jumlah IKM sebanyak 4,5 juta unit usaha atau menjadi mayoritas sebesar 99,77 persen dari seluruh unit usaha industri di Indonesia. “Sektor IKM juga turut menyerap tenaga kerja yang benyak, hingga 12,37 juta orang,” sebutnya.

Melalui potensi tersebut, IKM memiliki peran vital sebagai motor penggerak utama dalam perekonomian nasional, dengan menciptakan lapangan kerja serta mendukung pemerataan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Kontribusi IKM juga dapat dinilai signifikan dalam memperkuat rantai pasok industri domestik dan menciptakan produk yang berdaya saing di pasar internasional, yang pada akhirnya turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kegiatan Business Matching dalam rangkaian Gebyar IKMA 2024 dilaksanakan pada tanggal 12-13 November 2024 di Mall Kota Kasablanka Jakarta. Gebyar IKMA 2024 merupakan acara puncak penganugerahan penghargaan di bidang IKM pada tahun 2024, yang terdiri dari kompetisi Indonesia Food Innovation, Indonesia Fashion and Craft Award dan Startup for Industry, serta program One Village One Product yang diselenggarakan oleh Ditjen IKMA Kemenperin.

Adapaun tema yang diusung pada Gebyar IKMA tahun 2024 adalah “Mendorong Kemandirian IKM melalui Inovasi dan Penguatan Rantai Pasok Industri”, yang memiliki pesan bahwa keberhasilan IKM untuk menjadi mandiri selain melalui inovasi, juga bergantung pada keterlibatan dan kemampuan mereka dalam rantai pasok industri. “Kolaborasi dengan pemasok, distributor, dan mitra logistik memungkinkan IKM untuk memanfaatkan jaringan yang lebih luas, mempercepat pertumbuhan, dan meningkatkan skala bisnis,” ujar Reni.

Selama tahun 2024, Kemenperin melalui Ditjen IKMA telah melaksanakan beragam program pendampingan dan fasilitasi untuk peningkatan usaha IKM, seperti Indonesia Food Innovation (IFI) yang merupakan coaching dan kompetisi produk pangan unggulan, Creative Business Incubator (CBI) bagi para wirausaha fesyen dan kriya yang diberikan pendampingan dan akses bertumbuh, Startup For Industry bagi para pelaku startup yang mendapatkan pendampingan dan implementasi solusi teknologi industri, serta One Village One Product (OVOP) yang mengangkat potensi kearifan lokal pada suatu wilayah.

Reni menambahkan, pihaknya sebagai fasilitator mempertemukan 140 IKM unggulan selaku peserta program fasilitasi Ditjen IKMA dengan rincian IKM IFI (40 IKM), IKM CBI (27 IKM), IKM Startup4 Industry (33 IKM), IKM OVOP (20 IKM), dan IKM sandang kerajinan (20 IKM) kepada mitra yang merupakan asosiasi industri, BUMN, retail, hotel, serta perusahaan industri.

“Dalam rangka meningkatkan kontribusi IKM pada perekonomian nasional, berbagai pihak harus bersama-sama memberikan dukungan yang solid untuk pengembangan bisnis IKM,” tutur Reni. Pada kesempatan ini, turut mengundang asosiasi industri, BUMN, retail, hotel, serta perusahaan industri sebanyak 97 perusahaan untuk dapat menjajaki dan menjalin kerjasama secara langsung dengan 140 IKM unggulan.

Kemenperin mengharapkan business matching yang diselenggarakan ini menjadi sarana penting untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat rantai pasok sehingga produk IKM memiliki daya saing yang lebih tinggi. Melalui kegiatan tersebut, Ditjen IKMA ingin memperkenalkan para calon buyer/mitra kepada para IKM unggulan dari program fasilitasi Ditjen IKMA.

“Kami mengharapkan dapat terjalin sinergi yang kuat antara pelaku IKM dengan mitra-mitra besar. Dengan adanya inovasi yang unggul dan penguatan rantai pasok, kita dapat menciptakan peluang yang lebih baik, meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tuturnya.

Sekretaris Ditjen IKMA Kemenperin, Riefky Yuswandi menyampaikan, selama tahun 2024 Ditjen IKMA telah aktif menggelar sejumlah kegiatan business matching untuk memperkenalkan IKM binaan unggulan yang potensial kepada sektor dan asosiasi industri terkemuka.

Bulan Mei lalu misalnya, Ditjen IKMA menyelenggarakan Business Matching antara Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dengan IKM pangan, yang meraih total nilai transaksi potensial sebesar Rp33 miliar. Produk pangan yang banyak diminati oleh anggota HIPPINDO antara lain jenis kategori end product.

Selanjutnya pada Juli, melalui kegiatan Tech Link Startup4industry 2024, juga dilaksanakan business matching antara pelaku startup dalam ekosistem Startup4industry dengan pelaku usaha industri, yang menghasilkan sebanyak 17 MoU, dengan total nilai ekonomi dari MoU tersebut sebesar Rp47 milliar.

Adapun bidang teknologi yang diminati dalam business matching tersebut, antara lain manufacture execution system dengan internet of things, AR/VR untuk learning management system dan pemasaran, geospasial menggunakan drone, industri hijau pada bidang pengolahan limbah dan carbon tracking. Saat ini, teknologi startup sudah diimplementasikan baik di sektor IKM maupun industri besar, serta BUMN sepeti Petrokimia Gresik, Icon Plus, dan PT Pembangunan Perumahan (PP).

Pada bulan Oktober, Ditjen IKMA juga melaksanakan Business Matching Dekranas dalam rangkaian Kegiatan Asta Kriya Nusa 2024, yang mempertemukan antara anggota Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) dan HIPPINDO dengan 46 pelaku IKM peserta pameran Asta Kriya Nusa 2024. Hasilnya, sebanyak 12 peserta terpilih untuk melakukan display produk di Outlet Uniqlo Senayan City dan Plaza Indonesia.

“Masih di bulan Oktober, kami juga menyelenggarakan Business Matching Cosmetic Day 2024, antara HIPPINDO, BRI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan Asosiasi Eksktrak Bahan Alam dan Rempah Indonesia (AIRINDO) dengan 53 IKM peserta Cosmetic Day. Adapun hasilnya berupa enam MoU antara pelaku IKM dan Industri Besar dan sejumlah kerjasama lain yang on progress,” sebut Riefky.

Lebih lanjut, Riefky mengatakan, dalam era yang penuh tantangan ini, kolaborasi antara berbagai sektor menjadi sangat penting. Hal ini menjadi peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan keberlanjutan industri nasional.

“Setelah Business Matching Gebyar IKMA 2024, semoga dapat mengangkat potensi – potensi kerjasama yang saling menguntungkan antarpihak, sehingga dapat memperkuat serta mendorong IKM kita untuk naik kelas,” ungkapnya.

Selain menggelar Business Matching, dalam rangkaian Gebyar IKMA 2024, juga dilaksanakan pameran untuk menampilkan berbagai produk unggulan IKM yang inovatif. Pameran digelar pada tanggal 12-17 November 2024 di Food Society dan Mosaic Walk, Mall Kota Kasablanka, Jakarta. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Trending