Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran penghematan perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat di Kabinet Presiden Prabowo. Surat bernomor S-1023/MK.02/2024 itu meminta kementerian dan lembaga memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.

Adapun, surat edaran bernomor S-1023/MK.02/2024 ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hingga Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. Para pejabat diminta berhemat dengan tetap menjaga target sasaran program masing-masing

Edaran yang ditetapkan pada 7 November 2024 sebagai tindak lanjut arahan presiden. Tujuannya agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja di sisa tahun anggaran. 

“Terhadap belanja perjalanan dinas dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu belanja DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024, terhitung sejak surat ini ditetapkan,” demikian tertuang dalam poin ke dua surat Sri Mulyani itu, dikutip Kamis 14  November 2024.

Jika ada kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan dilakukan, menteri atau pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana kepada menteri keuangan.

Kebijakan penghematan ini dikecualikan bagi unit yang pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memang memerlukan perjalanan dinas. Pengecualian juga berlaku bagi biaya perjalanan dinas tetap, seperti penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama serta kedutaan besar atau perwakilan diplomatik yang ditugaskan.

Pembatasan anggaran dilakukan secara mandiri oleh kementerian dan lembaga melalui mekanisme revisi, dan mencantumkannya dalam catatan halaman IV A DIPA. Revisi pencantuman dilaksanakan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Para pemimpin masing-masing lembaga diminta mengoordinasikan pelaksanaan penghematan tersebut.

Kementerian dan lembaga tak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas, sebelum melakukan revisi. Hal ini bertujuan memastikan implementasi pembatasan dana perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan.

Terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal segera memberi arahan kepada seluruh pemerintah daerah terkait teknis pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50% pada akhir 2024 ini.

Bima Arya mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pemangkasan anggaran ini. Langkah ini dilakukan demi mengefisienkan anggaran untuk membiayai program prioritas pemerintah.

“Kami sudah menerima surat dari Kementerian Keuangan yang meminta untuk melakukan penghematan sekitar 50% dari pagu biaya perjalanan dinas sampai akhir tahun,” katanya kepada sejumlah media, saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/11/2024)

Bima Arya menuturkan, Kemendagri tentu mendukung langkah ini. Pihaknya akan segera menyampaikan kepada seluruh pemda untuk mengimplementasikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut.

“Saya kira ini satu langkah awal, setelah itu pasti kami akan turunkan juga dan kami akan sampaikan kepada teman-teman pemerintah daerah teknis penghematan seperti apa saja,” terangnya.

Bima Arya menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah daerah akan mendapatkan reward dan punishment sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diberikan. “Sebetulnya selama ini sudah ada reward and punishment, ada dana insentif daerah, ada hitung-hitungan dana alokasi daerah (DAK) dan lain-lain,” ucapnya. (***)

*Mediacenter Riau/MC Riau

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik (Foto : @www.kaltimprov.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Akmal Malik optimis. Peringkat keterbukan informasi publik di Kalimantan Timur (Kaltim) bisa meningkat. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim ini, yakin. Sebab dalam empat tahun terakhir, Kaltim menunjukkan prestasi yang tinggi dalam setiap penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebagai badan publik pemerintah daerah selalu meraih kualifikasi Informatif dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional selama empat tahun berturut-turut. Sejak tahun 2020 hingga 2023 dengan skor di atas 90 poin. 

Sebagai informasi, kualifikasi Informatif merupakan kualifikasi tertinggi dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Pemaparan itu disampaikan Akmal Malik di hadapan panelis Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi (KI) Pusat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (14/11/2024). 

Tahun 2023 lalu, Kaltim berhasil meraih peringkat kedelapan dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional dengan skor 93,94. 

“Jadi kami optimis, tahun ini kalau tidak bisa lima, ya tiga besar!” kata Akmal Malik. 

Keyakinan itu bukan tanpa dasar. Pemprov Kaltim, kata dia telah melakukan beragam inovasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi dan pelayanan. 

Pemenuhan akses informasi ini bahkan juga memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas. Melalui inovasi PPID Teman Disabilitas (PINTAS) Pemprov Kaltim memberikan layanan akses yang cepat dan ramah disabilitas. Dengan menyajikan fasilitas informasi elektronik dan non elektronik yang dilengkapi video voice over untuk penyandang tuna netra. Pelayaan informasi dengan bahasa isyarat untuk tuna rungu, dan ruangan representatif yang ramah difabel. 

“Semua warga Kaltim mendapat ruang keterbukan informasi publik yang sama tanpa dibeda-bedakan. Baik abilitas dan disabilitas,” tegas Akmal. 

Inovasi berikutnya, adalah PPID dan LAPOR Masuk Desa. Akmal mengklaim, inovasi ini merupakan yang pertama dilakukan oleh provinsi di Indonesia. Keberhaasilan inovasi ini juga dibuktikan dengan prestasi Desa Bhuana Jaya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai perwakilan Provinsi Kaltim yang menerima penghargaan dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa. 

Berkolaborasi dengan Komisi Informasi (KI) Kaltim, sejak 2021 Pemprov rutin menggelar sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik di kampus-kampus perguruan tinggi. 

Beragam kanal penyampaian informasi juga terus dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui berbagai platform kekinian. Mulai dari podcast mingguan bertajuk Ngopi Sore yang dikelola Diskominfo Kaltim, platform Sentra Analitik Data (Senada) yang menyajikan berbagai data geospasial. 

Sistem Informasi Dokumen Rekam Medis Elektronik Terintegrasi (Si Dokter) untuk akses layanan kesehatan, Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator) untuk akses layanan pajak. 

Serta Data Desa Presisi yang bekerja sama dengan Instititut Pertanian Bogor (IPB) yang memetakan data-data desa di Kaltim untuk pemenuhan akses pelayanan publik, konektivitas, serta sarana pra sarana dasar seperti kesehatan dan pendidikan. 

“Kurang lebih itu lah inovasi yang kami lalukan di Kaltim. Karena kalau kami tampilkan semua, akan lama sekali ini. Sampai besok mungkin tidak selesai saya bicara,” gurau Akmal Malik. 

Pemaparan inovasi keterbukaan informasi publik itu diapresiasi oleh dua panelis Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Salah satunya oleh salah satu panelis yang merupakan seorang pegiat ketebukaan informasi, Astrid Deborah.

“Kaltim ini memang salah satu daerah yang sudah bagus dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publiknya. Bahkan jadi 10 daerah pertama yang membentuk Komisi Informasi di tingkat provinsi,” pujinya. (***)

*Diskominfo Kaltim

Rumah Produksi Blado di Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Kampar, goindonesia.co – Mengelola usaha dengan prinsip ekonomi syariah yang berkeadilan ternyata mampu memberikan stabilitas dalam bisnis.

Hal inilah yang dialami oleh Siti Nurjannah, pemilik Rumah Produksi Blado di Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

Berawal dari kondisi keuangan yang sulit pada 2017, Siti memulai usaha ini untuk membantu ekonomi keluarga.

Gaji suaminya yang hanya diterima setiap enam bulan sekali memaksanya berpikir keras untuk menciptakan peluang.

Dorongan untuk memproduksi keripik cabe berbahan singkong muncul sebagai solusi ekonomi sederhana.

Awalnya, ia membuat keripik tersebut sebagai pelengkap sate di sekitar tempat tinggalnya. 

“Paling cuma 30 bungkus. Kalau habis, senangnya minta ampun. Lalu saya mulai menitipkan ke beberapa tempat,” katanya. 

Dari pengalaman ini, ia menyadari pentingnya inovasi agar produknya bisa terus berkembang.

Perjalanan usaha Siti yang penuh ketekunan berbuah manis. Ia mulai menawarkan produknya ke toko-toko lokal, meski dihadapkan dengan berbagai tantangan.

Seiring berjalannya waktu, usaha keras itu kini berbuah manis. Rumah Produksi Blado tidak hanya menghasilkan keripik sate, tetapi juga produk-produk lain seperti keripik cabe, kentang mustofa, dan ikan salai.

Bekerja sama dengan pesantren Umar Bin Khattab di Tapung, Siti berhasil mendapatkan pasokan ubi. Dalam sebulan tak kurang dari dua ton ubi dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar.

Selain itu, ia juga memproduksi keripik ubi pedas manis dan peyek ikan patin dengan konsep zero waste, di mana limbah ubi diolah menjadi kompos oleh warga sekitar.

Tujuannya sederhana, dia ingin keberadaannya turut serta memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Dalam konsep ekonomi syariah, kami mengedepankan prinsip keadilan,” ujar Siti. 

Selain berfokus pada keberlanjutan, ia juga memberdayakan masyarakat setempat, termasuk para janda dan mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Meski terkendala jumlah tenaga kerja dan alat produksi, usaha Siti terus berkembang. 

Keripik cabe menjadi produk andalan, sementara produk lain tetap memiliki pasar tersendiri.

Siti juga menyadari pentingnya promosi yang kreatif. Baginya, meskipun sebuah produk khas daerah, inovasi rasa tetap harus dilakukan untuk menarik minat konsumen. 

“Resep boleh dari generasi sebelumnya, tapi harus dikembangkan. Rasa yang ngangenin itu penting,” tambahnya.

Untuk memperluas jangkauan pasar, Siti sering mengikuti bazar dan menjajaki toko oleh-oleh di Kabupaten Kampar. 

Produk-produk Rumah Produksi Blado mendapatkan sambutan positif, termasuk melalui platform online.

Banyak pelanggan menjadikannya goody bag dalam berbagai acara dan sering melakukan pemesanan ulang.

Dalam menjalankan usahanya, Siti tetap konsisten dengan prinsip ekonomi syariah.

Ia menghindari pinjaman berbunga dan bekerja sama dengan lembaga atau perorangan yang berkomitmen pada sistem syariah.

Ia juga memberikan gaji tetap kepada karyawan dan bagi hasil saat penjualan meningkat, sambil mempekerjakan mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan.

Selain bahan baku utama yang diperoleh dari pesantren, Siti juga membeli bahan baku lain dari koperasi sekolah, meski harganya lebih tinggi. Dengan cara ini, ia berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi di komunitas lokal. 

Kesuksesan Siti dalam membangun Rumah Produksi Blado juga tak lepas dari dukungan dan pembinaan dari Bank Indonesia (BI).

Pada 2023, ia berhasil masuk dalam lima besar produk unggulan Riau dengan produk ikan salainya, setelah mengikuti kurasi produk dari BI.

Sejak saat itu, Siti kerap mengikuti program-program BI, termasuk program ketahanan pangan dan pelatihan kewirausahaan.

“BI banyak memberikan pelatihan untuk pengembangan bisnis. Kami juga bergabung dalam sistem ketahanan pangan BI, dan rutin memberikan laporan keuangan untuk dianalisis dan diberi rekomendasi,” jelas Siti.

Pendampingan dari BI juga membantunya dalam menembus pasar nasional. Ia mendapatkan pesanan dari Jakarta dan berpartisipasi dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

Saat ini, Siti sedang mengembangkan kemasan baru dan berencana untuk memproduksi tepung cassava untuk cookies serta gula cair dari pati singkong.

Melihat potensi pasar yang besar, terutama di Jawa, Siti berencana membuka cabang baru dalam dua tahun ke depan.

“Pasar di Kampar memang besar, terutama untuk produk berbahan ubi. Kami ingin mengembangkan produk dari hulu ke hilir,” ujarnya penuh semangat.

Dengan semangat inovasi dan komitmen pada prinsip syariah, Siti Nurjannah berhasil menjadikan Rumah Produksi Blado sebagai salah satu usaha unggulan di Riau.

Ia berharap usahanya dapat memberi manfaat ekonomi bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya, menjadi inspirasi untuk bisnis berkelanjutan dan memberdayakan. (***)

*(Bidang Informasi Komunikasi Publik, Mediacenter Riau)