Connect with us

Kabupaten

Buka Rakor TPPS, Asisten I Rudi Rahmad Berharap Target Penurunan 14% Tahun 2024 Dapat Kita Wujudkan

Published

on

Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Padang Pariaman tahun 2024 (Foto : @padangpariamankab.go.id)

Parit Malintang, goindonesia.co – Mewakili Bupati Padang Pariaman, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Rudi Rahmad, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Padang Pariaman tahun 2024, betempat di Aula Bapelitbangda harin ni, Senin, 7/10/25. 

Pada kesempatan itu Asisten Rudi menyampaikan koordinasi tingkat Kabupaten/kota merupakan momen yang sangat penting. Kegiatan yang menghadirkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan serta mitra kerja lainnya yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan untuk melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan TPPS dalam mendukung konvergensi percepatan penurunan stunting Padang Pariaman secara periodik.

“Rapat koordinasi TPPS ini merupakan momentum penting untuk semua pihak dalam menyatukan komitmen dan langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting di Padang Pariaman,” ujar Sekda.

Lebih lanjut Asisten Rudi menyampaikan, Stunting merupakan akar permasalahan pokok dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terus diupayakan pencegahannya.

“Pencegahan dan penurunan stunting membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan oleh kita semua, lebih khusus TPPS” tegas Rudi

Oleh karena itu, Asisten Rudi mengajak kepada seluruh anggota TPPS Kabupaten Padang Pariaman untuk memperkuat komitmen dan bekerja keras dalam melaksanakan berbagai upaya percepatan penurunan stunting, sehingga target penurunan tahun 2024 menjadi 14% di Padang Pariaman dapat Kita wujudkan.

“Saya yakin dengan kerja keras dan sinergitas dari seluruh pihak, kita dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan target 14% pasti bisa kita wujudkan” ucap Rudi.

Dirinya berharap output yang diharapkan dari kegiatan rapat koordinasi ini yaitu laporan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, dan laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi tim untuk terus bergerak bersama untuk mencapai target bersama.

Dia pun tak urung menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada TPPS Padang Pariaman atas kontribusinya dalam menurunkan angka stunting di Padang Pariaman.

“Saya juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang telah terjalin, sehingga kita telah berhasil menurunkan angka stunting yang sangat signifikan” pungkasnya

Kepala Dinas PPKB, Elfi Delita melaporkan bahwa prevalensi angka stunting di Padang Pariaman sesuai dengan hasil SKI tahun 2023 mengalami penurunan signifikan, dari 25% tahun 2022 turun menjadi 19,4 % di tahun 2023 dengan penurunan 5,6 %. 

Penurunan ini merupakan 4 besar Terbaik di Provinsi Sumbar. Padang Pariaman 1 dari 5 Kabupaten/Kota yang selalu turun dalam 3 tahun terakhir.

Katanya, keberhasilan ini merupakan usaha semua pihak dan lintas sektor mulai dari Dukungan Penuh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman serta semua unsur yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting.

“Namun angka ini, jika kita bandingkan dengan target nasional masih jauh, untuk itu sangat diperlukan kerja keras dan Kerjasama kita semua dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Padang Pariaman” katanya 

Rakor TPPS ini, menghadirkan 160 orang peserta yang terdiri dari OPD terkait, Ketua TP- PKK, Ketua GOW, Ketua DWP Padang Pariaman, Camat se Kabupaten, kepala Puskesmas se_Kabupaten Padang Pariaman, dengan menghadir Narasumber Kaper BKKBN Provinsi Sumbar, Kepala Bapedda Padang Pariaman, Camat Patamuan. (***)

*KOMINFO Padang Pariaman

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Kabupaten

FPRB Kelurahan Tanjung Benoa Tampil dalam “The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium”  Aceh

Published

on

“The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 Tahun Tsunami Aceh” (Foto : @setda.badungkab.go.id)

Badung, goindonesia.co – Pulau Bali memiliki 3 sumber gempabumi yakni Megathrust sumba di perairan Selatan Bali, Busur naik belakang Flores di bagian Utara dan 30 sesar di darat. Hal tersebut menjadikan Pulau Bali rawan terhadap bencana gempabumi dan tsunami.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, perlu adanya upaya mitigasi struktural dan non struktural yang dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu upaya non struktural yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti program Tsunami Ready Community (Komunitas Siaga Tsunami). Tsunami Ready Community adalah program pembentukan komunitas siaga tsunami yang bertujuan untuk membangun masyarakat tangguh yang memiliki kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana tsunami sehingga dapat meminimalisir korban jiwa serta kerugian ekonomi.

Pada Tahun 2022, Kelurahan Tanjung Benoa Badung menjadi desa pertama di Indonesia yang dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh UNESCO. Keberhasilan tersebut diraih dengan dukungan Balai Besar MKG Wilayah III sebagai fasilitator dalam memenuhi 12 indikator tsunami ready serta kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Kota dan multihelix di Bali.

Tahun ini bertepatan dengan kegiatan “The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 Tahun Tsunami Aceh” yang diselenggarakan di Banda Aceh, Ketua FPRB Kelurahan Tanjung Benoa Dr. I Wayan Deddy Sumantra diundang sebagai komunitas yang telah berhasil menjadi contoh baik dimata dunia.

Peran Komunitas FPRB Tanjung Benoa dalam acara ini adalah untuk menyampaikan pesan bahwa pengakuan tsunami ready community harus dipertahankan dengan upaya mitigasi kebencanaan yang berkelanjutan. Selain itu, Deddy Sumantra juga menceritakan dampak positif sebagai  tsunami ready community terhadap kehidupan pariwisata di Tanjung Benoa.

Keberhasilan Kelurahan Tanjung Benoa di bawah kepemimpinan I Wayan Sudiana, SH.,MH, dalam meraih pengakuan tsunami ready community menjadi bukti bahwa sinergitas MulitiHelix dari BMKG, Pemerintah Daerah, BPBD, Masyarakat, Pihak Swasta, dll mampu mendukung upaya mewujudkan cita-cita Zero Victim saat terjadi bencana. (***)

*Pemerintah Kabupaten Badung

Continue Reading

Kabupaten

Bantu Warga Terdampak Banjir Rob, BPBD Kirim Bantuan ke Muaragembong

Published

on

Pemukiman warga di Desa Pantai Mekar Kecamatan Muaragembong yang terkena dampak banjir rob. (Foto : Refki Maulana/Newsroom Diskominfosantik, @www.bekasikab.go.id)

Cikarang Pusat, goindonesia.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak empat desa di Kecamatan Muaragembong terkena banjir rob akibat naiknya air pasang laut. 

Keempat desa tersebut yakni Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Mekar, Desa Pantai Bahagia, dan Desa Pantai Harapan Jaya. 

Selain itu banjir rob juga melanda Kampung Sembilangan Desa Samudrajaya Kecamatan Tarumajaya. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi mengatakan, pihaknya bersama dinas dan stakeholder terkait akan turun mengirimkan bantuan bagi warga yang terdampak. 

“Ya, air pasang yang naik di pesisir Muaragembong sudah empat hari ke belakang. Hari ini kita akan turun mengirimkan logistik,” katanya. 

Dodi mengatakan, pendataan saat ini terus dilakukan oleh tim relawan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan tim di tingkat desa di wilayah Kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya. 

Dia menuturkan, air pasang laut naik di siang hari dan surut di sore hari. Tinggi air di tiap lokasi yang terkena banjir rob bervariasi antara 20 hingga 50 cm. 

“Sejauh ini yang terdampak tiap tahunnya masih lokasi yang sama, yakni pemukiman warga yang berada di pinggir pantai,” ujarnya. 

Pihaknya mengimbau warga yang terdampak banjir rob di sejumlah desa di Kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya untuk tetap siaga. 

“Kondisi kesehatan warga yang terdampak banjir rob menjadi prioritas kami. Selain itu kebutuhan logistik juga,” katanya. 

Ia mengatakan, BPBD Kabupaten Bekasi sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan PMI untuk menurunkan tim kesehatan. 

“Dinas Sosial dan Baznas juga sudah mulai bergerak untuk menyalurkan bantuan,” imbuhnya.  (***)

*Portal Resmi Kabupaten Bekasi, @www.bekasikab.go.id

Continue Reading

Kabupaten

Tanpa Batas, BPJS Ketenagakerjaan Merauke Biayai Pengobatan Bagi Cleaning Service Korban Pembacokan

Published

on

Kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke Lisawanti Lisuallo kepada pasien di RSUD Merauke (Foto : @suara.merauke.go.id)

Merauke, goindonesia.co – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke memberikan santunan dengan membiayai pengobatan bagi salah satu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi korban pembacokan belum lama ini.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke, Lisawanti Lisuallo mengatakan, biaya pengobatan yang diberikan kepada korban atas nama Serilus Yamlean ini akan dilakukan tanpa batas artinya hingga korban benar-benar sembuh karena korban sudah tercover dalam dua program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 

Pria malang itu diketahui dibacok di depan SMP Negeri 2 Merauke pada Kamis, 14 November pagi saat dirinya dalam perjalanan menuju ke tempat kerja yakni sebagai petugas kebersihan (cleaning service) di UPBU Bandara Mopah Merauke. 

“Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami dari BPJS Ketenagakerjaan, untuk biaya pengobatan dan perawatannya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan tanpa batas sesuai dengan indikasi medis,” ujar Lisawanti, Senin, (18/11/2024) di Merauke. 

Selain itu, peserta akan mendapatkan manfaat lainnya, jika sembuh dalam kondisi cacat fisik atau anatomis maka BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan. Setelah sembuh, korban tidak dimungkinkan untuk kembali bekerja maka akan mendapatkan santunan tidak mampu bekerja selama 12 bulan dengan besaran 100 persen upah, selanjutnya 50 persen upah sampai dinyatakan sembuh dan siap bekerja kembali. 

“Ini bukti bahwa BPJS Ketenagakerjaan komit memberikan perlindungan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan yang sudah tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Lisawanti. 

Program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat bagi peserta sehingga diharapkan masyarakat Papua Selatan yang bekerja sebagai pekerja informal atau mandiri segera mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya sangat kecil tidak menguras isi kantong yakni hanya Rp 16.800/orang/bulan namun manfaat yang diterima sangat besar. 

Petugas BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih banyak mengetahui dan mengerti akan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merauke

Continue Reading

Trending