Connect with us

Berita

Komisi Fatwa MUI: Sertifikasi Halal Metode Self Declare Rentan, Harus Ekstra Teliti

Published

on

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftahul Huda menyatakan, sertifikasi halal melalui self declare mengandung kerawanan.

Untuk itu, Kiai Miftah mengingatkan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, khususnya melalui self declare ini harus berhati-hati dan ekstra teliti.

“Serta mematuhi standar halal yang berlaku. Harus benar-benar memastikan bahwa produk tersebut merupakan produk yang sudah jelas kehalalannya dan proses produksi sederhana. Juga harus memperhatikan titik-titik kritis dalam proses halal,” kata Kiai Miftah kepada awak media, Senin (30/9/2024).

Hal ini menanggapi sebuah video dari masyarakat yang viral di media sosial yang menginformasikan temuan adanya produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, dan wine yang mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sementara sesuai standar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hal itu tidak dibenarkan. Merespons itu, MUI melakukan konfirmasi, klarifikasi dan pengecekan. Selain itu, MUI langsung melakukan investigasi dan menggelar pertemuan untuk mencari titik terang atas kasus ini.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh memimpin pertemuan tersebut yang digelar secara hybrid di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin sore (30/9/2024).

Hasil investigasi dan pendalaman, terkonfirmasi bahwa informasi tersebut valid. Produk-produk tersebut memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH melalui jalur self declare, tanpa melalui audit lembaga pemeriksa halal (LPH), dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.

“Penetapan halal tersebut menyalahi standar fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu, MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut,” kata Prof Ni’am.

Prof Ni’am mengimbau agar semua pihak yang berperan dalam penetapan kehalalan produk melalui mekanisme self declare harus berhati-hati dan lebih teliti, serta memperhatikan titik-titik kritis dalam proses penetapan halal.

Ketua MUI Bidang Fatwa ini mengingatkan, sertifikasi halal melalui self declare yang bermasalah ini dapat merusak kepercayaan publik. Sebab, apabila kepercayaan publik ini rusak, bisa berdampak buruk bagi upaya penjaminan produk halal.

“Masyarakat harus diyakinkan dengan kerja serius kita. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, bisa hancur. Jangan sampai mengejar target kuantitatif, jadinya yang keluar adalah halal-halal an,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prof Ni’am menyampaikan, pihaknya akan segera koordinasi dengan BPJPH untuk mencari jalan keluar terbaik agar kasus serupa tidak terulang.

“Saya akan segera komunikasi dengan teman-teman Kemenag, khususnya BPJPH untuk mendiskusikan masalah ini,” ungkapnya.

Kasus serupa sebelumnya juga pernah terjadi dalam kasus wine halal yang dikeluarkan oleh BPJPH beberapa waktu lalu. Kasus tersebut berujung pada pencabutan sertifikasi halal, pemecatan pendamping halal, dan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyatakan, sesuai dengan ketentuan dalam sertifikasi halal, penetapan kehalalan produk harus mengacu pada standar halal yang ditetapkan oleh MUI.

 “Sementara penerbitan Sertifikat Halal terhadap produk-produk tersebut, tidak melalui MUI dan menyalahi fatwa MUI tentang standar halal”, tegasnya.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal, ada empat kriteria penggunaan nama dan bahan. Di antaranya tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol makanan dan/atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.

“Sesuai dengan pedoman dan standar halal, MUI tidak bisa menetapkan kehalalan produk dengan nama yang terasosasi dengan produk haram, termasuk dalam hal rasa, aroma, hingga kemasan. Apalagi produk dengan nama yang dikenal secara umum sebagai jenis minuman yang dapat memabukkan” jelasnya.

Selain itu, dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal, produk halal tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol makanan dan/atau minuman yang mengarah kepada nama benda atau binatang yang diharamkan, termasuk babi dan khamr atau alkohol.

“Kecuali, produk tersebut termasuk dalam produk tradisi (‘urf) dan sudah dipastikan tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti bakso, bakmi, bakpia, dan bakpao,” kata Prof Ni’am yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah ini. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menpar Undang Investor UEA Perbanyak Investasi di Sektor Pariwisata RI

Published

on

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Abu Dhabi, goindonesia.co – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Uni Emirat Arab (UEA) dan mengundang investor dari negara itu untuk memperbanyak investasi di sektor pariwisata Indonesia yang semakin prospektif.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirate Arab, Sabtu (23/11/2024).

Dalam kunjungan kerjanya ini, Menpar Widiyanti melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri. Ia juga bertemu dengan Nirvana Travel & Tourism, Haliburg Group, dan Etihad Airways di Abu Dhabi, UEA, Sabtu (23/11/2024). 

Pada kesempatan itu, Menpar mempromosikan sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang dapat dikunjungi oleh wisatawan UEA dan mengajak investor-investor di UEA untuk dapat menanamkan lebih banyak investasinya di sektor pariwisata Indonesia yang semakin kondusif dan prospektif.

“Dalam kunjungan kerja ke Abu Dhabi, UEA, saya menyaksikan langsung potensi besar wisatawan dari UEA ke Indonesia. Pada tahun 2023, realisasi investasi sektor pariwisata dari UEA ke Indonesia naik cukup signifikan,” kata Menpar Widiyanti. 

Dalam pertemuannya dengan Minister of Economy UAE, Abdulla Bin Touq Al Marri, Menpar Widiyanti membahas berbagai peluang dan upaya dalam memperkuat kerja sama di sektor pariwisata, termasuk promosi destinasi dan investasi yang strategis. 

“Saya optimistis dengan kolaborasi ini akan semakin memperkuat kerja sama di bidang pariwisata bagi Indonesia dan UEA di masa depan,” kata Menpar Widiyanti. 

Dalam pertemuannya dengan Nirvana Travel & Tourism, dan juga Haliburg Group, Menpar menyampaikan bahwa telah terjadi lonjakan pada angka investasi UEA tahun 2023 di Indonesia. 

Angka ini hampir 6 kali lipat dari tahun 2022 yang sebesar 3,4 juta dolar AS dengan sektor bisnis teratas adalah restoran, kegiatan biro perjalanan, dan hotel berbintang. Untuk realisasi tahun 2024, telah tercatat sebesar 1,8 juta dolar AS dengan profil dan cakupan yang sama. 

“Ini berarti bahwa dalam tiga tahun terakhir, investasi UEA mencapai 5,66 juta dolar AS. Memberikan peluang lebih lanjut bagi para investor di UEA untuk memperluas portofolio mereka,” kata Menpar Widiyanti. 

Menpar Widiyanti mengungkapkan bahwa pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan penopang ekonomi Indonesia juga merupakan kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional di tahun 2023. 

Oleh karena itu, Menpar mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. 

“Lima DPSP ini merupakan lokasi ikonik yang mewakili hal terbaik yang ditawarkan negara kita dan menjadi prioritas untuk pengembangan lebih lanjut. Dari pengembangan infrastruktur hingga penyelenggaraan event dan promosi yang lebih gencar, area-area ini dipersiapkan untuk pengembangan di bidang pariwisata, perhotelan, dan industri pendukung. Setiap destinasi merupakan perpaduan unik antara budaya, keindahan alam, dan potensi yang belum dimanfaatkan, yang menawarkan peluang yang tak tertandingi untuk menciptakan pengalaman kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menpar. 

Sedangkan sepuluh KEK pariwisata yakni Morotai, Kura-Kura, Sanur, Singhasari, Tanjung Lesung, Lido, Tanjung Kelayang, Nongsa, Likupang dan Mandalika.

“Semua inisiatif ini merupakan cerminan negara yang tidak hanya terbuka untuk bisnis, tetapi juga siap bermitra dengan investor untuk membangun masa depan yang sejahtera,” kata Menpar. 

Indonesia pun telah membuat langkah luar biasa dalam menciptakan iklim investasi kelas dunia. Indonesia memperoleh peringkat kredit BBB+, sehingga ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.

Pemerintah juga telah mendukung investasi melalui berbagai kebijakan dan peraturan, salah satunya Pendekatan Berbasis Risiko dan sistem Pengajuan Tunggal Daring (OSS). 

Lebih lanjut, dalam pertemuannya dengan Etihad Airways Menpar Widiyanti juga membahas potensi kerja sama sektor pariwisata terutama dalam kegiatan promosi seperti penyelenggaraan perjalanan bagi agen perjalanan/operator tur ke Indonesia.

Misalnya dengan mengundang Key Opinion Leaders (KOL) atau operator tur ternama ke Indonesia, di mana Etihad akan menanggung tiket internasional dan Kementerian pariwisata dapat mendukung akomodasi, transportasi, makanan saat di Indonesia. 

“Ke depan, saya juga berharap agar Etihad Airways dan Kementerian Pariwisata dapat menjalin Nota Kesepahaman Bersama (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan pariwisata Indonesia,” kata Menpar Widiyanti. 

Pada kunjungan kerja di Abu Dhabi, UEA, Menpar Widiyanti juga meninjau Rempah Indonesian Restaurant yang merupakan restoran yang menyajikan makanan khas Indonesia.

Turut mendampingi Menpar Widiyanti, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani Mustafa.  (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Kemenag Berangkatkan 20 Santri International Fellowship ke Inggris

Published

on

Santri peserta international fellowship ke Inggris (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama hari ini, Sabtu (23/11/2024) melepas keberangkatan 20 Awardee Non Degree Santri International Fellowship di salah satu hotel sekitar Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta. Mereka akan memperkuat interfaith (hubungan antar umat beragama) ke Coventry University, Inggris.

Keberangkatan 20 Awardee ini dilepas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Basnang Said. Hadir, Ketua PMO DAP Mahrus El Mawa, tim DAP dan 20 Santri dari berbagai penjuru nusantara yang terpilih untuk mengikuti program ini.

Sebanyak 20 santri ini berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Mereka dipilih melalui proses seleksi administrasi dan wawancara, termasuk tes kemampuan membaca kitab kuning, bahasa Inggris hingga pemahaman tentang moderasi beragama.

Santri International Fellowship (SIF) ini akan dilaksanakan selama tiga pekan yang bertempat di dua kota yaitu Coventry dan London, dari 24 November hingga 15 Desember 2024. Prof. Mike Hardy (Coventry University) dan Prof. Phil Champain (Director of Faith and Belief Forum) Inggris menegaskan bahwa berbagai kegiatan ini dimulai dari kegiatan kelas, visit, presentasi hingga kajian dengan tiga pertanyaan utama yaitu what is interfaith?, who does it? dan Why is it needed?

“Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP Kementerian Keuangan RI dari Dana Abadi Pesantren, sesuai amanat UU Pesantren No. 18 tahun 2019,” terang Basnang Said di Jakarta.

Menurut Basnang Said, 20 santri ini merupakan ‘ambassador’ setiap masing-masing pesantren dan Indonesia. Sehingga, mereka harus mengingat tujuan awal belajar, memperkuat pemahaman dan mampu menebarkan secara kolektif ilmu yang didapatkan di Inggris.

“Kami harap mereka dapat menginspirasi semua santri di masing-masing pesantren untuk terus kompetitif dan memiliki daya juang yang tinggi,” pesannya.

Basnang mengimbau emua santri untuk senantiasa menjaga diri, mengharumkan almamater dan menjaga nama baik bangsa mengingat di Inggris sana menjadi perwakilan resmi santri Indonesia. “Jadilah santri yang mampu mengembangkan softskill guna berkontribusi dalam kemajuan peradaban bangsa,” harapnya.

Koordinator PMO, Mahrus, menambahkan bahwa Santri International Fellowship ini merupakan program bergengsi. Santri tidak hanya mahir dalam pembelajaran agama tetapi juga mampu bersaing secara global dengan menimba ilmu di luar negeri untuk sharing terkait nilai-nilai kebangsaan dan civic value pesantren.

Ketua Awardee SIF 2024 yang berasal dari Pesantren Al-Ittihad Poncokusumo Malang, Ida Fitri Anggarini menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai ajang aktualisasi santri utamanya menjadi duta moderasi. Sehingga, mereka dapat menebarkan nilai-nilai pancasila dan moderasi beragama seperti yang sering digaungkan ‘unity in diversity’. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Menaker Buka Temu Mitra Wirausaha, Dorong Generasi Muda Bangga Jadi Petani

Published

on

Acara Temu Mitra Wirausaha bertajuk “Kolaborasi Memperkuat Pembangunan SDM Sektor Pertanian untuk Mewujudkan Ekosistem Wirausaha yang Tangguh” di Bandung Barat, Jawa Barat (Foto : @kemnaker.go.id)

Bandung Barat, goindonesia.co – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi membuka acara Temu Mitra Wirausaha bertajuk “Kolaborasi Memperkuat Pembangunan SDM Sektor Pertanian untuk Mewujudkan Ekosistem Wirausaha yang Tangguh” di Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2024). 

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan, terutama dalam mengurangi angka pengangguran. 

“Persoalan lapangan kerja ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan industri,” ujar Yassierli. 

Yassierli juga mengapresiasi inisiatif gerakan “Bangga Menjadi Petani” yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat dalam pidato selamat datang. Menurut Yassierli, gerakan ini relevan untuk mengubah stigma tentang profesi petani sekaligus mendorong generasi muda agar lebih tertarik pada sektor pertanian. 

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan bahwa komitmen ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang  mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat sektor tersebut. 

“Petani itu mulia. Masa depan petani tidak suram jika dilakukan dengan produktivitas tinggi dan inovasi, seperti memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertanian,” tambah Yassierli. 

Sebagai bentuk dukungan, Yassierli memastikan UPTP Kemnaker Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat siap memberikan sertifikasi bagi lulusan SMK Pertanian di Bandung Barat dan mendukung kebutuhan pelatihan lainnya. 

“BPVP hadir untuk meningkatkan keterampilan, memberikan sertifikasi, dan mempertemukan mitra wirausaha demi membangun ekosistem pertanian yang lebih maju,” tegasnya. 

*Bangga Menjadi Petani, Sebuah Gerakan Masa Depan* 

Dalam mendorong gerakan ini, Yassierli berbagi pengalaman dan pandangannya terkait masa depan profesi petani. Ia menuturkan pengalamannya saat tinggal di Amerika Serikat, di mana sektor pertanian berkembang berkat dukungan teknologi modern. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pertanian Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas. 

Yassierli juga menekankan bahwa profesi petani adalah jalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi ladang amal karena hasilnya merupakan kebutuhan primer yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  “Jadi gerakan bangga menjadi petani itu menurut saya sudah sangat tepat sekali,” ucapnya. (***)

*Biro Humas Kemnaker

Continue Reading

Trending