Berita

Optimalkan Digitalisasi, Kemenperin Dorong IKM Halal Perluas Pangsa Pasar

Published

2 months ago

27 September, 2024

Acara talk show Industrial Festival 2024 bertajuk How to Gain Profit Through Marketplace di Tangerang (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengembangkan industri halal mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, fashion, farmasi, dan lainnya. Sejalan dengan Roadmap Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian menjalankan beberapa upaya dalam mendukung pelaku usaha khususnya di sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memanfaatkan potensi besar ekonomi digital.

Merujuk data Bank Indonesia, tercatat nilai transaksi e-commerce pada tahun 2021 mencapai Rp401 Triliun, kemudian meningkat mencapai Rp476,3 Triliun pada tahun 2022 dan mulai stabil di angka Rp453,8 Triliun pada tahun 2023. Pada tahun 2020, Pemerintah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diintegrasikan didalamnya program kegiatan e-smart IKM oleh Kemenperin.

“Melalui program e-smart, para pelaku IKM diberikan berbagai pembekalan agar dapat bersaing di pasar digital, seperti pembuatan konten yang menarik perhatian baik berupa foto maupun video pada beberapa platform termasuk media sosial, penulisan kalimat iklan yang baik berupa copywriting, strategi pemasaran digital yang sesuai dengan produk yang dimiliki,” jelas Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Reni Yanita saat menjadi pembicara dalam talk show Industrial Festival 2024 bertajuk How to Gain Profit Through Marketplace di Tangerang, Kamis (26/9).

Selain itu, pembinaan yang diberikan Kemenperin meliputi teknik komunikasi produk yang memberikan rasa aman bagi para konsumen melalui pencantuman sertifikasi yang dimiliki seperti salah satunya adalah sertifikasi halal, serta pendampingan pemasaran pada marketplace dan teknik pemasaran digital lainnya untuk meningkatkan engagement terhadap target pasar potensial. Adapun kerja sama yang berhasil Kemenperin jalin dengan marketplace ternama seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, BukaLapak, dan juga asosiasi e-commerce Indonesia (idEA).

Untuk memitigasi tantangan dalam menjalankan usaha melalui pasar digital, Kemenperin juga menggandeng kementerian dan lembaga lain dalam memperkuat infrastruktur. Pelaku IKM juga dikenalkan pada cyber security supaya menjaga keamanan dalam bertransaksi.

Di samping itu, banyak pula pelaku industri yang belum memiliki sertifikat halal. Menurut Reni, ada pelaku usaha yang menganggap bahwa dengan kondisi penduduk di Indonesia yang mayoritas Muslim, pasar halal dalam negeri sudah meyakinkan. “Tapi jangan lupa, potensi pasar yang besar itu kalau tidak kita sikapi dengan sertifikat halal, maka akan diisi oleh produsen luar negeri atau impor,” ujar Dirjen IKMA.

Tidak kalah penting, pelaku industri halal bisa mencantumkan di kemasan produk beserta waktu berlakunya. Harapannya, akan semakin banyak produk-produk dalam negeri mampu go international atau ekspor dengan dipenuhi sertifikat-sertifikat halal.

Sementara, pembicara lainnya yaitu influencer yang juga entrepeneur muda Zaskia Adya Mecca menyampaikan tips kepada para IKM agar usahanya dapat berjalan secara efektif. Salah satunya dengan menjadi adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Pengusaha harus bisa adaptif karena akan ada gelombang kecil maupun besar dalam dunia bisnis, sehingga kita bisa mengambil banyak potensi-potensi besar yang ada di luar zona nyaman kita,” katanya.

Selain itu, dengan memanfaatkan teknik digital marketing. Zaskia memberikan contoh, terdapat teknik marketing digital yang sedang tren di beberapa e-commerce, seperti melakukan promo pada tanggal-tanggal tertentu yang dikenal dengan hari belanja nasional (harbolnas), payday sale, dan tanggal kembar. Para pelaku usaha dapat menyesuaikan besaran promo yang ditawarkan kepada konsumen, tentunya dengan trik-trik kreatif sehingga mampu menarik perhatian para calon pembeli.

Menurut Zaskia, peluang bisnis halal di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduk muslimnya. Tentu pemilihan produk kebutuhan halal juga dipengaruhi oleh adanya sertifikat halal. Tidak hanya itu, secara umum masyarakat memandang apabila sebuah produk telah memiliki sertifikat halal berarti sudah terjamin bahwa dari hulu hingga hilir, produk tersebut aman dan sehat. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Berita

Panglima TNI Hadiri Rakor Tingkat Menteri Dipimpin Menko PMK

Published

2 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rakor Tingkat Menteri di Jakarta (Foto : @tni.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Pratikno, bertempat di ruang Rapat Kemenko PMK RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Pada rapat tersebut membahas tentang kesiapan menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024-2025) serta puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024 dan puncak arus balik 2 Januari 2025. Selain itu dalam rapat juga dibahas bagaimana mengelola dan mengantisipasi terkait adanya beberapa hari yang kejepit pada libur Nataru.

Turut hadir pada rapat tersebut diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Pirwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan Menteri dan Lembaga lainnya.(***)

*PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Berita

Jelang Pilkada 2024, MUI Ingatkan Umat Islam Memilih Pemimpin Hukumnya Wajib

Published

3 hours ago

23 November, 2024

goindonesia1

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia pada 27 November 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib.

“Memilih pemimpin (nashu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama,” kata MUI dalam Tausiyah Kebangsaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan pada Kamis, 21/11/2024).

Oleh karena itu, MUI menekankan, keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib. Selain itu, MUI juga memberikan himbauan kepada umat Islam dalam keterlibatan tersebut untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ketentuan, sebagaimana berikut.

Pertama, pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.

Kedua, bebas dari suap (risywah), politik uang (money politik), kecurangan (khida’), korupsi (ghulul), oligarki, dinasti politik, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i.

Dalam menggunakan hak pilihnya, MUI menyampaikan, umat Islam wajib menentukan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi mungkar.

Dengan memilih calon pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif, dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, serta kemaslahatan bangsa.

“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” tegasnya. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Berita

Sejalan Visi Presiden, Balai Kemenperin Ciptakan Inovasi Pendukung Industri Hijau

Published

10 hours ago

22 November, 2024

goindonesia1

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian berkomitmen mengakselerasi penerapan industri hijau untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, industri perlu memanfaatkan inovasi teknologi dan sumber daya nasional secara optimal, sehingga dapat berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan.

“Dengan fokus pada sasaran tersebut, diharapkan terciptanya pengembangan ekosistem yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Bapak Presiden, yakni pentingnya mewujudkan swasembada energi sebagai langkah strategis untuk memastikan kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/11).

Sejalan upaya itu, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan MoU ini guna menjaga sinergi dan objektivitas pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri sehingga mendorong daya saing industri nasional.

“Unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus senantiasa memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan industri hijau dan mengoptimalkan jasa layanan industri serta sumber daya yang telah dimiliki,” ungkap Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi pada kegiatan Knowledge Hub Electricity Connect 2024 di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Industri Hijau BSKJI Kemenperin, Apit Pria Nugraha menyampaikan, pentingnya sektor manufaktur memegang prinsip industri hijau yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas sumber daya, fungsi lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Implementasi prinsip industri hijau oleh industri mengacu pada Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku dengan perolehan sertifikasi dapat diproses di UPT BSKJI,” tutur Apit.

Menanggapi peluang tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang sebagai salah satu UPT BSKJI berkomitmen memperluas akses pasar jasa layanan yang dimiliki sehingga semakin dikenal dan berkontribusi dalam memajukan industri berkelanjutan.

“BBSPJPPI terus mengembangkan inovasi layanan, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, dan memasuki potensi pasar luas dengan mengikuti beragam aktivitas promosi efektif,” papar Kepala BBSPJPPI, Sidik Herman.

Dalam rangkaian ajang Electricity Connect 2024 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) pada tanggal 20-22 November 2024, BBSPJPPI turut serta sebagai exhibitor pada booth B-34. BBSPJPPI berkesempatan membuka diri kepada pengunjung dan exhibitor lainnya dengan konsep booth yang berfokus pada layanan utama dan menjadi kebutuhan sektor industri yang bergerak di bidang energi.

Adapun beragam layanan jasa yang ditawarkan BBSPJPPI, antara lain adalah audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Sertifikasi Industri Hijau, Pengujian, Kalibrasi, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Konsultansi, serta penjualan produk Adaptive Monitoring Systems (AiMS).

“Menjadi exhibitor pada berbagai ajang pameran bergengsi seperti Electricity Connect 2024 ini adalah langkah strategis dalam membuka akses potensi pasar jasa layanan yang lebih besar dan diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan keunggulan dan melejitkan kontribusi BBSPJPPI kepada industri,” pungkas Sidik. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin